Air adalah sumber kehidupan dan merupakan hak bagi setiap manusia, bahkan Bangsa Indonesia sudah mengatur dan menetapkan dalam pasal 33 UUD 1945 Hak yang dimaksud adalah melalui kebijakan selaku pemegang kendali dalam pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan. PT. Sukaputra Grahacemerlang (SGC) (Anak Perusahaan PT. Sentul City) sebagai pihak pengembang perumahan Sentul City telah melakukan konflik dalam pengelolaan sumber air bersih terhadap warga Sentul City. Situasi tersebut dapat berdampak konflik berkepanjangan terutama pada konflik sosial di masyarakat yang berada di lokasi tersebut. Melihat kondisi warga yang menjadi korban karena sulitnya mendapatkan pasokan air bersih, sudah saatnya para pemangku kepentingan turun tangan untuk segera mengatasi masalah ini.  Metode yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan studi literatur dengan mengumpulkan dokumen berita, jurnal serta dokumen lain yang mendukungnya.

ABSTRAKArtikel ini merupakan hasil penelitian mengenai program kampung keluarga berencana di Dusun Jenawi, Desa Mertasinga, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Dusun Jenawi merupakan tempat dimana pertama kali program Kampung KB digulirkan oleh Presiden RI Joko Widodo pada tahun 2016.  Tujuan program Kampung KB ini sendiri adalah untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Program Kampung Keluarga Berencana di dusun Jenawi setelah 4 tahun program ini berjalan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian. Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan pada tingkat Kesehatan dan kesejahteraan keluarga, namun perubahannya sangat lambat dan kurang signifikan. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya sumber daya manusia sebagai tenaga pelaksana kampung. Berdasarkan hal tersebut diperlukan adanya peningkatan kapasitas kader agar ketahanan dan kesejahteraan keluarga dapat terwujudkan dan terjadi peningakatn kesejahteraan pada masyarakat dusun Jenawi

Sejak tahun 1992 sebelum terjadinya krisis Arab Spring, terlebih dahulu Yaman telah mengalami krisis ekonomi yang memicu terjadinya konflik diantara presiden Yaman utara dan Yaman selatan. Kemudian keadaan ini semakin diperparah dengan munculnya kelompok Al-Houthi yang mencoba untuk memisahkan diri dan menjadi negara merdeka. Pertentangan yang terjadi di Yaman mengakibatkan banyak sekali dampak buruk bagi semua masyrakat Yaman. Kondisi ini mengakibatkan Yaman mengalami krisis kemanusiaan karena kekurangan pangan, banyaknya kasus malnutrisi, dan lain sebagainya. Kondisi Yaman di perparah dengan adanya konflik Ukraina-Rusia, karena sebagian besar gandum di impor dari dua negara tersebut yang mengakibatkan Yaman kesulitan untuk memperoleh gandum sebagai bahan pokok. Adanya krisis kemanusiaan di Yaman sudah sewajarnya menjadi perhatian internasional. Metode penelitian yang digunakan ialah melalui pendekatan studi kepustakaan dengan teknik mengumpulkan data melalui buku, jurnal, internet, atau literatur tertulis lainnya sebagai landasan kepenulisan. Saat ini sudah banyak organisasi-organisasi internasional yang ikut andil dalam menangani krisis kemanusiaan di Yaman. FAO, WFP, dan UNICEF menjadi salah satu dari organisasi internasional yang ikut andil dalam membantu Yaman. Kehadirannya banyak memberikan dampak baik, namun masih tetap diperlukan kontribusi lebih dari berbagai pihak.Kata Kunci : Yaman, Krisis Kemanusiaan, Organisasi Internasional

Penelitian ini menganalisis peran pekerja sosial dalam memenuhi hak-hak dasar, memberikan dukungan psikososial, dan mengadvokasi kebijakan bagi pengungsi Suriah di wilayah Eropa melalui studi literatur. Analisis mendalam dilakukan terhadap berbagai jurnal ilmiah, laporan organisasi internasional, dan studi kasus untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dalam pekerjaan sosial dengan pengungsi. Temuan penelitian menunjukkan pekerja sosial memainkan peran penting dalam menjamin bahwa pengungsi diberikan perlindungan, akses ke sumber daya dasar, dan bantuan dalam mengatasi trauma.Pekerja sosial juga berperan sebagai advokat dalam memperjuangkan hak-hak pengungsi dan mengubah kebijakan yang relevan. Kesimpulannya, pekerja sosial memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup pengungsi korban konflik bersenjata.

ABSTRAK Isu terkait dengan partisipasi perempuan dalam pemilu banyak terkait dengan pertanyaan apakah sistem pemilu sudah menerapkan struktur kesempatan. Walaupun Indonesia sudah mempunyai desain pemilu untuk meningkatkan partisipasi perempuan, seperti kewajiban 30 persen sebagai anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat partisipasi politik perempuan yang rendah. Konflik gender, motivasi dan sistem patrhiarkhi dianggap sebagai penghalang partisipasi perempuan menjadi pengawas pemilu. Sebagian kalangan masih memiliki sikap tidak mempercayai ruang-ruang pekerjaan yang berisiko pada keselamatan, intimidasi, diserahkan kepada perempuan dalam pengawasan pemilu.

ABSTRAKKonflik dan kekerasan terkait isu agama merupakan salah satu konflik yang masih sering terjadi di Indonesia. Salah satunya yang terjadi pada Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Parakansalak, Kabupaten Sukabumi. Pada tahun 2008 terjadi pembakaran masjid Al-Furqon oleh masyarakat setempat yang merupakan tempat peribadatan kelompok islam JAI. Hal ini dipicu isu SARA serta turunnya fatwa MUI dan SKB Tiga Menteri terkait keberadaan Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI). Hingga saat ini, pada tahun 2020 konflik antara masyarakat dengan JAI masih terjadi. Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi konflik yang terjadi pada JAI dengan melakukan analisa pemberitaan media massa dan kajian literature lainnya.

Peristiwa yang terjadi di Morowali, Sulawesi Tengah diawali dengan bentrokan maut antara pekerja lokal dan pekerja asing asal Tiongkok di area pabrik smelter PT. Gunbuster Nickel Industri (GNI)  menewaskan dua orang pekerja. Kondisi bentrokan membuat mata publik terbuka, bahwa ada konflik horizontal yang terjadi di antara pekerja lokal dan pekerja asing di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran serikat pekerja dalam penyelesaian serta dalam pencegahan konflik antara pekerja baik pekerja lokal maupun pekerja asing yang berada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif sedangkan teknik pengambilan data yang digunakan yaitu melalui data kepustakaan yang telah dikumpulkan dan menelaah data sekunder. Temuan yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu serikat pekerja memiliki peran sebagai peacemaking dalam membangun jembatan komunikasi antara pihak yang berkonflik guna menciptakan hubungan harmonis antara pekerja dan penyambung aspirasi terkait hak-hak pekerja kepada perusahaan atau pemerintah. Serikat pekerja juga berperan menyelesaikan konflik dengan cara yang berbeda seperti musyawarah, pihak ketiga, komprontasi dan sebagainya. Sehingga peran serikat pekerja sangat signifikan dalam penyelesaian konflik dalam ketenagakerjaan. The incident that occurred in Morowali, Central Sulawesi began with a deadly clash between local workers and foreign workers from China in the smelter factory area of PT. Gunbuster Nickel Industry (GNI) killed two workers. Conditions of clashes make the public's eyes open, that there is a horizontal conflict that occurs between local workers and foreign workers in Indonesia. This study aims to identify and analyze the role of trade unions in resolving and preventing conflicts between workers, both local workers and foreign workers in Indonesia. This study uses qualitative research with descriptive methods and inductive approaches while the data collection technique used is through library data that has been collected and examines secondary data. The findings obtained in this study are that trade unions have a role as peacemakers in building bridges of communication between conflicting parties in order to create harmonious relations between workers and agents of aspirations related to workers' rights to companies or the government. Trade unions also play a role in resolving conflicts in different ways such as deliberations, third parties, confrontation and so on. So that the role of trade unions is very significant in resolving labor conflicts.

Pengelolaan destinasi wisata seringkali terjadi konflik antara pihak-pihak yang terlibat, salah satu contohnya adalah konflik vertikal. Konflik vertikal adalah konflik yang dapat muncul antara individu atau kelompok yang memiliki perbedaan dalam kewenangan, kekuasaan, dan status sosial. Konflik tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap pengembangan destinasi wisata. Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) penting untuk meminimalisir konflik ini. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk menganalisis delapan artikel tentang konflik vertikal dalam pengelolaan destinasi wisata. Hasil menemukan bahwa konflik sering muncul dari perbedaan kepentingan dan kebijakan antara pihak-pihak yang terlibat. Resolusi konflik melibatkan negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Pendekatan inklusif dan partisipatif dalam pengambilan keputusan diperlukan untuk mengatasi konflik dan memastikan keberlanjutan destinasi wisata.  Management of tourist destinations often involves conflicts among the parties involved, one example being vertical conflict. Vertical conflict can arise between individuals or groups who have differences in authority, power, and social status. These conflicts have a significant impact on the development of tourist destinations. The principle of Corporate Social Responsibility (CSR) is crucial in minimizing these conflicts. This study employs a Systematic Literature Review (SLR) method to analyze eight articles on vertical conflict in tourism destination management. The findings reveal that conflicts often stem from differences in interests and policies among the involved parties. Conflict resolution involves negotiation, conciliation, mediation, and arbitration. An inclusive and participatory approach in decision-making is necessary to address conflicts and ensure the sustainability of tourist destinations.

Penelitian ini membahas mengenai strategi kebijakan luar negeri Indonesia dalam mempertahankan hak berdaulat ZEE di Perairan Natuna Utara dari kepentingan Nine Dash Line China. Proses analisa strategi kebijakan luar negeri Indonesia tersebut menggunakan pendekatan strategi kebijakan luar negeri yang dikemukakan oleh John Lovell. Mendukung proses penelitian, penulis menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, telaah kepustakaan yang didapatkan melalui buku, media daring, maupun dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menghadapi kepentingan China dengan gagasan nine dash line China yang mulai menyentuh Perairan Natuna Utara, pemerintah Indonesia menyadari bahwa kapasitas negaranya lebih inferior dibandingkan dengan China, sehingga  strategi yang dilakukan berorientasi pada concordance strategy dengan cara kerjasama bilateral melalui BRI, dan kerjasama multilateral ASEAN melalui AOIP yang menguntungkan Indonesia.

Profesi pekerjaan sosial adalah profesi praktik dan disiplin ilmu yang fokusnya adalah mendorong terjadinya perubahan dan pembangunan sosial, kohesi sosial dan pemberdayaan serta pembebasan manusia. Populasi disabilitas adalah populasi yang mengalami banyak kekerasan dan penindasan serta ketidakterpenuhan hak, padahal Indonesia sudah memiliki payung hukum yang memandatkan pemerintah Republik Indonesia untuk memenuhi hak orang dengan disabilitas. Dengan menggunakan metode kajian literatur, tulisan ini bertujuan untuk menjabarkan praktik pekerjaan sosial dengan populasi disabilitas di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan sosial sebagai profesi pertolongan bekerja dengan populasi disabilitas di tiga bidang praktik yaitu praktik mikro, mezzo dan makro. Saat bekerja dengan populasi disabilitas, pekerja sosial harus selalu melibatkan orang dengan disabilitas sebagai subjek dan mengkonsultasikan hal-hal berkenaan dengan pemenuhan hak mereka dengan orang dengan disabilitas itu sendiri. Dengan melakukan hal tersebut, pekerja sosial akan terhindar dari praktik oppresif terhadap populasi disabilitas. Social work profession is a practice profession and an academic discipline focusing on the fostering of social change and social development as well as social cohesion and empowerment and human freedom. Disability population is one population experiencing many violations and oppression along with unfulfillment of their rights, whereas Indonesia has the legal umbrella mandating the government of Indonesia to achieve the fulfilment of the rights of people with disability. Using study literature method, this article is aiming at describing the social work practice with disability population in Indonesia. The result shows that social work as a helping profession working with disability population in three field of practice, namely micro, mezzo and macro. During working with disability population, social workers have to always involving the people with disability as the subjects and consult on every aspect of their rights fulfilment with the disability population themselves. By doing so, social workers will be protected from conducting oppressive practice toward the disabled population.

Fenomena parade sound horeg telah menjadi tren sosial-budaya yang menjamur di berbagai daerah Indonesia, terutama di wilayah Jawa Timur. Di satu sisi, parade ini menjadi wadah ekspresi budaya dan penggerak ekonomi kreatif berbasis komunitas. Namun, praktiknya yang tidak terkendali telah memicu konflik sosial, gangguan kesehatan, dan pelanggaran hak-hak kelompok rentan. Kajian literatur ini bertujuan untuk menganalisis urgensi kebijakan inklusif dalam menangani konflik akibat tren sound horeg, dengan menelaah tiga aspek utama: kelemahan regulasi daerah, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan pendekatan penyelesaian konflik yang terlalu formalistik. Hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi daerah kerap tidak dirancang secara partisipatif dan adaptif terhadap konteks lokal. Sosialisasi kebijakan tidak efektif, menciptakan kesenjangan pemahaman yang memicu resistensi. Pendekatan restoratif, seperti mediasi komunitas dan perlindungan afirmatif terhadap kelompok rentan, direkomendasikan sebagai strategi alternatif yang lebih berkeadilan. Studi ini menekankan pentingnya pergeseran paradigma kebijakan dari pendekatan represif menuju inklusif dan partisipatif, guna menjembatani ekspresi budaya dengan hak atas lingkungan yang aman dan sehat.

Virus corona yang mewabah diseluruh dunia tentunya sangat membuat masyarakat panik dan hati-hati dalam menjalankan aktivitasnya. Virus mulai terjadi pada tanggal 18 Desember hingga 29 Desember 2019 yang terdapat lima pasien dirawat dengan Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) dan kemudian penyebaran virus ini semakin meningkat dari waktu ke waktu. Di Indonesia sendiri viru corona mulai terdapat kasus sejak tanggal 2 Maret 2020 sebanyak 2 kasus. Sampai pada tanggal 31 Maret 2020, penyakit ini sudah tembus di angka 1.528 orang yang terjangkit COVID-19 dan 136 kasus kematian. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada kebijakan yang akan diterapkan oleh indonesia salah satunya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Dampak dari kebijakan ini tentunya bermacam-macam sehingga memunculkan sebuah tatanan baru yang mana masyarakat perlu berdamai dengan virus ini. Kehidupan normal baru ditempuh dengan adanya kemajuan teknologi diera society 5.0. Maka, tujuan dari penulisan ini adalah memetakan model keberfungsian sosial yang mungkin akan dilakukan oleh masyarakat dalam menghadapi kehidupan normal baru atau new normal, selain itu juga akan memberikan gambaran perilaku masyarakat sebelum dan sesudah adanya pandemi ini. Penulisan ini menggunakan metode penelitian data sekunder yang diperoleh dari jurnal, buku, berita, dan dokumen-dokumen lainnya.

Peningkatakan kualitas pelayanan pemerintah menjalankan program pendampingan pada korban KDRT sangat diperlukan untuk memberikan manfaat dan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Adapun tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan secara rinci Strategi Program Pendampingan Pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kabupaten Tapanuli Utara. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Informan dalam penelitian ini adalah beberapa bagian di Dinas PPKBP3A, dan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Kabupaten Tapanuli Utara. Teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik keabsahan data dilakukan dengan teknik trianggulasi sumber data dan trianggulasi teknik. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpuan. Data yang didapat kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teori menurut Kotten (1996) dengan satu indikator yaitu Strategi Program (Program Strategy) dengan 3 variabel antara lain Dampak positif dan negatif, Kelebihan dan kekurangan, dan Dampak yang dirasakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan dari program pendampingan sudah berjalan dengan baik, program pendampingan ini memberikan manfaat dan dampak yang baik pada korban KDRT di Kabupaten Tapanuli Utara yang membutuhkan mediasi. Dalam pelaksanaan dilapangan program pendampingan pada korban KDRT terdapat beberapa kesenjangan yang menyebabkan kurang efektif berjalannya proram. Improving the quality of government services running a program of assistance for victims of domestic violence is very necessary to provide benefits and solutions to the problems faced. The purpose of this study is to describe in detail the Strategy of the Assistance Program for Victims of Domestic Violence (KDRT) in North Tapanuli Regency. The research conducted is a descriptive study with a qualitative approach. The data sources used are primary and secondary data. Informants in this study were several sections in the PPKBP3A Service, and victims of Domestic Violence (KDRT) in North Tapanuli Regency. Data collection techniques were interviews, observation and documentation. Data validity techniques were carried out using data source triangulation techniques and technical triangulation. The data obtained were analyzed descriptively by means of data reduction, data presentation and drawing conclusions. The data obtained were then analyzed qualitatively with the theory according to Kotten (1996) with one indicator, namely Program Strategy with 3 variables including Positive and negative impacts, Advantages and disadvantages, and Perceived impacts. The results of the study indicate that the service of the mentoring program has been running well, this mentoring program provides benefits and good impacts on victims of domestic violence in North Tapanuli Regency who need mediation. In the implementation of the mentoring program for victims of domestic violence in the field, there are several gaps that cause the program to be less effective.

Konflik merupakan aspek alami dalam suatu kehidupan sosial bermasyarakat yang tidak bisa dielakkan dalam kehidupan manusia. Konflik yang timbul disuatu masyarakat tentunya memiliki suatu dampak positif dan negatifnya dan sering membuat kondisi menjadi tidak nyaman.. Seperti halnya konflik yang terjadi di Desa Ancol Kabupaten Tasikmalaya terkait pembangunan bendungan Leuwikeris. Konflik tersebut terjadi karena adanya rasa ketidakadilan dan kecemburuan terhadap harga jual tanah yang memiliki ketimpangan cukup tinggi dengan Kecamatan Ciamis. Hal tersebut tentunya mampu memperungaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Jika meninjau pada teori transformasi konflik menurut Fisher dkk, berasumsi bahwa konflik mengenai pembangunan bendungan tersebut disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya, dan ekonomi.  Conflict is a natural aspect of a social life that is inevitable in human life. Conflicts that arise in a community certainly have a positive and negative impact and often make conditions uncomfortable. As with the conflict that occurred in Ancol Village, Tasikmalaya Regency, related to the construction of the Leuwikeris Dam. The conflict occurred because of a sense of injustice and jealousy towards the selling price of land that had quite high inequality with the Ciamis District. This is certainly able to influence the social and economic conditions of the community. If you look at the theory of conflict transformation according to Fisher et al., It is assumed that conflicts regarding dam construction are caused by problems of inequality and injustice that arise as social, cultural and economic problems.

Revolusi Industri 4.0 telah mengubah wajah industry. Perdangangan berbasis daring/internet semakin masif dilakukan oleh para pengusaha baik skala besar maupun kecil. Isu ini, disatu sisi dapat mendorong perkembangan usaha di kota-kota besar. Namun demikian, hal ini juga dapat menjadi ancaman bagi pelaku usaha kecil dan menengah di pedesaan yang belum mendapatkan edukasi terkait pemasaran digital. Aksi pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk membantu para pengusaha Opak di Desa Solokan Jeruk, agar mampu meningkatkan bentuk dan varian jalur pemasarannya. Kegiatan dimulai dengan melakukan observasi dan wawancara mendalam terhadap pelaku usaha, untuk kemudian dirumuskan bentuk dan jenis pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.

Riset ini  dilakukan di Desa Launch, Simalingkar A, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Langkat   konflik perebutan lahan Hak Guna Usaha (HGU) antara masyarakat desa dengan pihak PTPN II. Terjadinya aksi dan klaim satu sama lain antara masyarakat Desa dan pihak perusahaan PTPN II terhadap tanah HGU bekas VOC Belanda yang berujung pada terjadinya konflik yang berkepanjangan.  Masyarakat mengeluhkan bahwa perusahaan PTPN II telah merampas lahan mereka, yang pada dasarnya lahan bekas garapan VOC itu merupakan lahan adat masyarakat setempat. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan  deskriptif  melalui  observasi,  wawancara dan library riset, dengan menggunakan analisis Marx  kelas social. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa konflik ini terjadi diawali pada tahun 2017 disebabkan karena peralihan hak guna lahan yang awalnya di miliki oleh masyarakat, kini diambil alih hak guna lahan oleh pihak PTPN II. Peralihan hak guna lahan ini menyebabkan konflik disebabkan karena pada awalnya tanah adat milik masyarakat itu dimiliki oleh masyarakat Desa Launch. Akan tetapi ketika zaman kolonial Belanda, diambil alih oleh pihak VOC. Lalu pada 27 Februari 1942, ketika Belanda diusir oleh Jepang maka hak guna lahan aset milik VOC seharusnya kembali menjadi milik masyarakat Desa Launch. Akan tetapi, malah sebaliknya. Aset tersebut malah menjadi milik pemerintah sehingga menyebabkan kerancuan akan hak guna lahan. This research was conducted in Launch Village, Simalingkar A, Pancur Batu Subdistrict, Langkat Regency, the conflict over land use rights (HGU) between the village community and PTPN II. The occurrence of actions and claims to each other between the village community and the PTPN II company against the HGU land of the former Dutch VOC which led to a prolonged conflict. The community complained that the PTPN II company had confiscated their land, which was basically the former VOC land which was customary land of the local community. This research method uses a qualitative method with a descriptive approach through observation, interviews and library research, using Marx's analysis of social class. From the results of the study, it was found that this conflict occurred starting in 2017 due to the transfer of land use rights which were originally owned by the community, now the land use rights were taken over by PTPN II. This transfer of land use rights caused conflict because at first the customary land owned by the community was owned by the Launch Village community. However, during the Dutch colonial era, it was taken over by the VOC. Then on February 27, 1942, when the Dutch were expelled by the Japanese, the land use rights belonging to the VOC should be returned to the community of Launch Village. However, quite the opposite. These assets even belong to the government, causing confusion over land use rights.

Pencak silat merupakan seni bela diri tradisional yang berasal dari Indonesia. Setiap daerah memiliki berbagai aliran bela diri pencak silat. Termasuk seni bela diri yang terkenal di Bojonegoro yaitu Perguruan silat PSHT dan IKSPI Kera Sakti. Kedua perguruan silat yang berada di Desa Sumuragung, Kec. Baureno, Kab. Bojonegoro ini sering terlibat konflik sehingga menimbulkan kerugian dari segi materill hingga menimbulkan korban jiwa. Bedasarkan latar belakang diatas maka fokus yang ditetapkan oleh peneliti adalah “KonflikAntar Perguruan Silat Di Desa Sumuragung, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro (Studi Pada Perguran SilatPSHT dan IKSPI Kera Sakti”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika konflik antar perguruanPSHT dan IKSPI Kera Sakti di Desa Sumuragung, Kec. Baureno, Kab. Bojonegoro. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Subjek penelitian ini di fokuskan kepada anggota perguruan PSHT dan IKSPI Kera Sakti Ranting Sumuragung, warga perguruan, dan sesepuh perguruan silat dari perguruan PSHT dan IKSPI Kera Sakti. Teknik pemilihan informan dengan menggunakan purposive. Dalam melakukan pengumpulan data yaitu dengan menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumen. Bedasarkan hasil penelitian diketahui bahwa konflik antar perguruan silat PSHT dan IKSPI Kera Sakti di Desa Sumuragung merupakan tindakan dari oknum anggota perguruan silat yang mengatasnamakan perguruan dan melibatkan kelompok perguruan. Sifat kompetisi dan saling eksistensi yang dimiliki antar anggota perguruan ini menimbulkan konflik antar kedua perguruan, sehingga permasalahan sepele nisa memicu konflik yang menjadi besar. Konflik antar kedua perguruan ini tidak hanya menimbulkan kerugian bagi anggota perguruan yang terlibat, tetapi juga membawa kerugian bagi Perguruan Silat.

ABSTRAKLembaga pelayanan sosial atau yang biasa dikenal juga sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan suatu hal yang lahir akibat adanya kesenjangan antara kebutuhan sosial dengan apa yang disediakan oleh pemerintah. Dikarenakan kebutuhan masyarakat di masa pandemi Covid-19 meluas hingga ke ranah daring, maka muncullah kesenjangan yang sebelumnya tidak ada atau tidak terdeteksi. Artikel ini bermaksud untuk mengungkapkan suatu kesenjangan yang sangat dirasakan pada masa pandemi yaitu mengenai minimnya kebijakan maupun payung hukum yang melindungi anak dan hak-hak yang dimilikinya dalam ranah daring. Sebagai upaya dalam menjalankan perannya selaku lembaga pelayanan sosial, Yayasan SEJIWA bersama lembaga aliansi ID-COP (Indonesia Child Online Protection) menginisiasikan pembuatan kebijakan yang berusaha untuk melindungi anak serta memenuhi hak-hak mereka khususnya dalam ranah daring bernama Kebijakan Keselamatan Anak (KKA). Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan strategi penelitian studi kasus di lapangan berupa observasi, wawancara, dan juga studi kepustakaan melalui magang di Yayasan SEJIWA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yayasan SEJIWA berhasil menjalankan perannya sebagai lembaga pelayanan sosial dalam mengisi kesenjangan yang ada dengan mempengaruhi kebijakan melalui penginisiasian dan penyusunan Kebijakan Keselamatan Anak (KKA).

Masalah konflik agraria tentunya berdampak serius bagi kehidupan masyarakat. Hal ini tentunya dapat mengancam mereka dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Maka dari itu, suatu konflik harus dapat dikelola atau diatasi dengan tepat agar tidak merugikan bagi kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan analisis konflik berdasarkan data set menurut penahapan Nulhaqim dkk, yaitu peristiwa, pemicu, penyebab, dampak, dan resolusi konflik yang dilakukan. Metode yang dipakai pada penulisan artikel ini yaitu menggunakan metode studi kepustakaan. Hasilnya menunjukkan bahwa peristiwa konflik ini mulai dari 1977 sampai tahun 2005 dan terlibatnya dua Desa yaitu Watmuri dan Arma. Pemicu terjadinya konflik yaitu datangnya orang Arma ke Desa Watmuri dan mendapatkan tempat tinggal sementara, namun orang Arma merasa bahwa tanah tersebut adalah kepemilikannya. Selain itu, terjadinya pembunuhan orang Arma oleh Watmuri. Penyebab konflik terjadi yaitu adanya faktor ekonomi dan sosial. Dampaknya yaitu komunikasi kedua desa tersebut tidak berjalan baik dan kehidupannya tidak harmonis. Resolusi konflik yang dilakukan yaitu negosiasi, konsiliasi, dan mediasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pihak-pihak lainnya. The problem of agrarian conflict certainly has a serious impact on people's lives. This certainly can threaten them in social and economic life. Therefore, a conflict must be managed or resolved properly so that it is not detrimental to people's lives. This study aims to describe the conflict analysis based on the data set according to the stages of Nulhaqim et al, namely the events, triggers, causes, impacts, and conflict resolution that was carried out. The method used in writing this article is to use the library study method. The results show that the events of this conflict started from 1977 to 2005 and involved two villages namely Watmuri and Arma. The trigger for the conflict was the arrival of the Arma people to Watmuri Village and getting a temporary place to live, but the Arma people felt that the land was theirs. Besides that, there was the killing of the Arma people by Watmuri. The cause of the conflict occurred, namely the existence of economic and social factors. The impact is that the communication between the two villages is not going well and their lives are not harmonious. Conflict resolution carried out is negotiation, conciliation, and mediation carried out by the local government, village government, and other parties.

Penelitian ini merupakan studi kualitatif yang dilatarbelakangi banyaknya konflik internasional yang terjadi beberapa dekade terakhir dan adanya perbedaan sikap bangsa Indonesia dalam menyikapi konflik-konflik tersebut. Kemanusian konon menjadi alasan utama bagi Indonesia dalam menyampaikan keberpihakan di tengah konflik-konflik tersebut yang salah satunya adalah konflik Palestina dan Israel. Di sisi lain, masih banyak umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia bersikap pesimis akan adanya jalur damai dalam penyelesaian konflik di tanah Palestina. Dengan mengguakan studi komparatif, penelitian ini kemudian mencoba menyoroti bagaimana sejatinya nilai-nilai Islam dan juga nilai-nilai Pancasila dalam melihat suuatu konflik antar bangsa dan bagaimana pula kedua sudut pandang tersebut menyelesaikan konflik yang melibatkan dua bangsa dengan ideologi yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila memungkinkan adanya lebih banyak pihak yang terlibat pada resolusi konflik, melalui mekanisme musyawarah. Di sisi lain, dengan latar belakang historisnya seakan memiliki kekuatan untuk berbicara banyak dalam penyelesaian konflik yang berujung pada kemerdekaan salah satu bangsa. This research is a qualitative study that is based on the many international conflicts that have occurred in the last few decades and the differences in the attitudes of the Indonesian people in responding to these conflicts. Humanity is said to be the main reason for Indonesia to convey its side in the midst of these conflicts, one of which is the Palestine and Israel conflict. On the other hand, many Muslims who are the majority of the Indonesian population are still pessimistic about the existence of a peaceful path to resolving the conflict in Palestine. By using a comparative study, this study then tries to highlight how the true values of Islam and also the values of Pancasila are in viewing a conflict between nations and how the two perspectives resolve conflicts involving two nations with different ideologies. The results of the study show that Pancasila allows for more parties to be involved in resolving the conflict, through a deliberation mechanism. On the other hand, with its historical background, it seems to have the power to speak volumes in resolving conflicts that end in the safety of one of the nations.