Prostitusi adalah masalah sosial yang sampai saat ini asal mulanya tidak dapat diketahui secara pasti, namun saat ini praktek prostitusi masih terus terjadi baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Ada beberapa daerah di Indonesia yang dikenal sebagai daerah pemasok perempuan yang di perjual belikan. Tulisan ini bertujuan untuk mendorong adanya kebijakan dalam upaya penanggulangan prostitusi sebagai pembaharuan hukum pidana. Karena selama ini para pihak yang ikut terlibat dalam prostitusi tidak dapat dijerat oleh hukum pidana, hanya mucikari atau penyedia tempat yang dapat dijerat hukum pidana. Penulis memberikan ide pembaharuan sebagai upaya penanggulangan prostitusi, yaitu pengguna jasa prostitusi dijerat dengan pidana dan para pekerja seksual diberikan pidana berupa pelatihan kerja, rehabilitasi dan modal kerja sebagai upaya untuk mencegah kembali lagi menjadi pekerja seks komersial.Kata Kunci: Kebijakan; Prostitusi; Pembaharuan Hukum Pidana.

Ekspresi budaya tradisional dan indikasi geografis merupakan bagian dari rezim kekayaan intelektual yang bisa dimiliki secara komunal.  Kepemilikan komunal menjadi rezim kekayaan intelektual yang khas yang menjadi asset suatu golongan masyarakat tertentu yang menunjukkan corak keunikannya dan negara wajib memberikan perlindungan agar tidak diambil oleh masyarakat dari wilayah lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana sistem perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional dan indikasi geografis dalam sistem hukum kekayaan intelektual yang merupakan milik bagi segelintir orang asli yang menjadi suatu keunikan yang memiliki nilai ekonomi yang membedakan daerah tersebut dengan daerah lainnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis dari penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif analitis yang meneliti sumber data sekunder yang diperoleh dari membaca bahan kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Upaya perlindungan ekspresi budaya tradisional dan indikasi geografis melalui ketentuan hak cipta, Neighbouring Right dan hukum kekayaan industri, dan indikasi geografis mendapatkan perlindungan melalui ketentuan TRIPs Agreement, perjanjian lisabon, dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis. Kepemilikan komunal ekspresi budaya tradisonal dan indikasi geografis berdasarkan fiolosofinya bahwa komunitas  masyarakat yang berkerja keras untuk memelihara, mempertahankan dan mengembangkan Ekspresi Budaya Tradsional dan mempertahankan eksistensi karakteristik produk IG merupakan analogi labour dalam pemikiran Jhon Locke yang dijadikan legimitasi kepemilikan secara komunal oleh komunitas yang harus dihormati dan dilindungi oleh siapun juga termasuk Negara.

Anak sejatinya merupakan generasi penerus suatu bangsa yang wajib memperoleh perlindungan. Perlindungan anak yang berurusan dengan hukum diatur dalam UU SPPA, yaitu melalui upaya diversi dengan pendekatan Restorative Justice. Pada kondisi saat ini, undang-undang tersebut masih terdapat kekosongan norma dalam anak pelaku recidive, hal tersebut bertentangan dengan tujuan perlindungan anak. Tulisan ini membahas bagaimana penyelesaian perkara anak terutama recidive anak dan upaya apa yang dapat dilakukan guna mengefektifkan dan memaksimalkan perlindungan kepada anak. Metode yang dipergunakan yaitu yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, jenis data dengan data sekunder, dan analisis data secara kualitatif. UU SPPA mengatur tentang penyelesaian perkara anak yang berurusan dengan hukum, yaitu menggunakan upaya mediasi penal. Mediasi penal merupakan upaya penyelesaian perkara anak pada saat ini, namun masih terdapat kekurangan yang masih harus dievaluasi kembali. Untuk kedepan diharapkan adanya upaya mediasi non penal guna mencegah sekaligus mengurangi perkara anak terutama recidive, agar terjamin dan terlindungi masa depan anak di Indonesia.

Lintas demokrasi dan sistem pemilu mengacu pada berbagai jenis demokrasi dan sistem pemilihan yang digunakan di berbagai negara di seluruh dunia. Penelitian membahas limitasi hak presiden dan kewenangannya serta dampaknya dalam proses pemilu dalam rangka penguatan sistem pemilu. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa limitasi hak presiden dalam kampanye politik sebagai penguatan system pemilihan umum ialah presiden harus tetap berlaku netral, tidak menggunakan anggaran negara, tidak boleh secara aktif terlibat dalam kampanye politik kandidat tertentu, serta presiden harus berhati-hati agar kebijakan pemerintah tidak dimanfaatkan untuk keuntungan politik. Sementara dampak yang ditimbulkan dari limitasi tersebut dapat mengurangi risiko penyalahgunaan kewenangan, meningkatkan keadilan kompetisi, memperkuat akuntabilitas, menjamin transparansi, serta menjamin keseimbangan kekuasaan.

Perlindungan dan pemenuhan hak pekerja migran Indonesia merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan pemerintah bersama lembaga dan badan-badan yang berwenang. Pelindungan dan pemenuhan hak secara khusus ditujukan kepada pekerja migran Indonesia di sektor informal yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga karena mereka rentan sekali mendapatkan perlakuan berupa kekerasan, penyiksaan, dan penghukuman. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji efektifitas pelindungan dan pemenuhan hak pekerja migran Indonesia berdasarkan Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat didalam UU No.18 Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dimana berbasis pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini bahwa aturan hukum yang telah disempurnakan didalam UU No.18 Tahun 2017 memiliki aturan hukum yang jelas. Seringnya persoalan yang muncul terhadap pekerja migran Indonesia disebabkan karena kelalaian dari pemerintah maupun lembaga dalam memberikan pelindungan dan pemenuhan hak serta sikap masyarakat dalam menyaring informasi yang tepat. Sikap masyarakat harus dibarengi dengan pantauan dan kerjasama oleh pemerintah dan lembaga, karena masyarakat, baik mereka calon pekerja migran, pekerja migran,dan keluarganya secara khusus di sektor informal, masih rentan menjadi korban oleh pihak tidak bertanggung jawab.

Tindak pidana korupsi menciptakan kerugian yang begitu besar. Indonesia berada di tengah urgensi dibentuknya mekanisme yang efektif dalam mengembalikan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. Tujuan penelitian ini menganalisis potensi upaya penyitaan hasil korupsi melalui non-conviction based asset forfeiture sebagai pengembalian kerugian negara. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini menunjukkan adanya urgensi pembaruan mekanisme menanggulangi tindak pidana korupsi yang sudah ada, baik dari segi pidana maupun perdata, melalui mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfetiure yang telah diatur dalam United Nation Convention Against Corruption, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003. Penelitian ini juga menjelaskan baiknya potensi pengaturan mengenai Non-Conviction Based Asset Forfetiure dalam menanggulangi dampak korupsi di Indonesia, melalui Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana yang hingga saat ini belum disahkan pemerintah.

Delik Perbuatan Tidak Menyenangkan diatur dalam KUHP, mengandung unsur adanya paksaan dan kekerasan. Pasal KUHP mengenai delik ini sering dijadikan sebagai dasar hukum penuntutan pada kasus penghinaan atau pencemaran nama baik. Namun seiring waktu dalam penerapan hukum dari pasal ini sering dianggap sebagai pasal karet, karena untuk menjelaskan pengertian perbuatan tidak menyenangkan sangatlah subjektif tergantung dari masing-masing individunya. Artikel ini membahas tentang kebijakan hukum pidana mengenai delik perbuatan tidak menyenangkan saat ini (ius constitutum) dan dimasa mendatang (ius constituendum) dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analisis. Kebijakan hukum pidana mengenai delik perbuatan tidak menyenangkan yang saat ini telah diatur dalam KUHP telah mengalami pengurangan frasa pada isi pasalnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi karena tidak bisa diukur secara pasti perbuatan apa saja yang masuk dalam delik tersebut, sehingga dapat menimbulkan peluang kesewenang-wenangan baik dari pelapor maupun pihak penegak hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak serta merta membuat perubahan besar pada kebijakan hukum pidana mengenai delik perbuatan tidak menyenangkan. Hal ini terlihat dari belum diaturnya delik ini secara khusus dalam RUU KUHP. Maka demi kepastian hukum, perlu adanya perbaikan pada kebijakan hukum pidana mengenai delik perbuatan tidak menyenangkan yang perlu diakomodir di dalam RUU KUHP.

Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah Warga Negara Indonesia yang sebelum bekerja, setelah bekerja dan akan bekerja di luar negeri menurut Undang Undang Perlindungan Tenaga Kerja Migran. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) memiliki peran penting dalam penyaluran PMI baik sebelum bekerja,telah bekerja dan akan bekerja di luar negeri, sehingga pada era Covid-19 terdapat berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk perlindungan PMI di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran BP2MI dalam perlindungan PMI di Provinsi Jawa Tengah Sekaligus menganalisis kendala yang dihadapi BP2MI dalam Perlindungan PMI di masa New Normal di Provinsi Jawa Tengah. Metode yang digunakan pendekatan Yuridis Empiris yang diperoleh melalui data primer dan sekunder yang dianalisis menggunakan metode Analisis Kualitatif. Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa wabah Covid 19 telah mempengaruhi pengiriman PMI ke luar negeri sehingga pengiriman PMI mengalami penurunan pada rentang waktu tahun 2020 sehingga peranan lembaga BP2MI sangat mendesak dalam melindungi PMI di luar negeri di masa new normal berdasarkan Undang-Undang Perlindungan PMI dan Kpeputusan Menteri Tenaga Kerja tentang masa adaptasi baru (New Normal), Pada rentang waktu tahun 2020 BP2MI harus menjamin perlindungan terhadap setiap PMI yang akan di salurkan  melalui Provinsi Jawa Tengah dengan berkoordinasi dengan P3MI sebagai perusahaan penyalur sehingga keamanan dan keselamatan terpenuhi bagi setiap PMI di masa adaptasi kebiasaan baru dewasa ini.

The Draft Law on Asset Seizure, which includes the concepts of unexplained wealth and non-conviction based (NCB), is a regulation that urgently needs to be passed in Indonesia. This is due to the increasing losses suffered by the state as a result of corruption involving public officials. This legal instrument will strengthen the state's efforts to execute assets derived from corruption without having to wait for a final and binding court decision. Several countries have successfully implemented this concept, including Singapore and the Philippines, in order to accelerate the process of confiscating the assets of corruptors. This study aims to examine the regulations on asset reporting by public officials in uncovering unexplained wealth and to review the regulations on asset confiscation from officials based on unexplained wealth in Indonesia, Australia, and the Philippines. The method used is a normative approach with comparative legal analysis. The results of the study show that Australia, through the Unexplained Wealth Order (UWO), and the Philippines, through Republic Act No. 1379, have regulated the mechanism for seizing assets without waiting for the completion of criminal proceedings. This proves that the NCB approach is effective in combating illegal wealth. The conclusion of this study is that Indonesia needs to immediately pass the Asset Seizure Bill by applying the concepts of unexplained wealth and NCB as in Singapore and the Philippines so that corruption enforcement is more optimal and in line with international practices. | The Draft Law on Asset Seizure, which includes the concepts of unexplained wealth and non-conviction based (NCB), is a regulation that urgently needs to be passed in Indonesia. This is due to the increasing losses suffered by the state as a result of corruption involving public officials. This legal instrument will strengthen the state's efforts to execute assets derived from corruption without having to wait for a final and binding court decision. Several countries have successfully implemented this concept, including Singapore and the Philippines, in order to accelerate the process of confiscating the assets of corruptors. This study aims to examine the regulations on asset reporting by public officials in uncovering unexplained wealth and to review the regulations on asset confiscation from officials based on unexplained wealth in Indonesia, Australia, and the Philippines. The method used is a normative approach with comparative legal analysis. The results of the study show that Australia, through the Unexplained Wealth Order (UWO), and the Philippines, through Republic Act No. 1379, have regulated the mechanism for seizing assets without waiting for the completion of criminal proceedings. This proves that the NCB approach is effective in combating illegal wealth. The conclusion of this study is that Indonesia needs to immediately pass the Asset Seizure Bill by applying the concepts of unexplained wealth and NCB as in Singapore and the Philippines so that corruption enforcement is more optimal and in line with international practices.

Pembentukan Lembaga Pengawas Data Pribadi sangat dibutuhkan dalam penerapan Undang–Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) karena peran krusial yang dipegang adalah fungsi pengawasan dan memfasilitasi penyampaian pengaduan terkait dugaan pelanggaran UU PDP baik dalam negeri maupun luar negeri. Penelitian bertujuan mengkaji urgensi pembentukan Lembaga Pengawas Data Pribadi di Indonesia sebagai upaya pelindungan transfer data pribadi lintas negara dan merekomendasikan pembentukan Lembaga Pengawas Data Pribadi berdasarkan konsep Independent Regulatory Agencies (IRAs). Jenis penelitiannya penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Data sekunder yang digunakan diperoleh menggunakan metode studi kepustakaan, yang dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Tahun 2024 pengguna internet di Indonesia mencapai 79.50% dengan kalkulasi 221.563.479 jiwa dari total populasi 278.696.200 penduduk. Setidaknya setiap pengguna Internet memiliki satu platform media yang mengumpulkan data pribadi. Kasus kebocoran data pribadi sering kali terjadi di Indonesia dikarenakan pelindungannya yang kurang kuat. Maka dari itu Indonesia perlu segera membentuk lembaga khusus pengawas data pribadi yang independen berdasarkan konsep ideal lembaga negara independen atau Independent Regulatory Agencies (IRAs), dimaksudkan untuk meminimalisasi intervensi kewenangan lembaga lain dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terkait pelindungan data pribadi mengingat transfer data pribadi lintas negara kian meningkat setiap tahunnya.

Agenda Pilihan Kepala Daerah  telah menjadi wujud nyata dari perwujudan kedaulatan rakyat di Indonesia yang dilaksanakan secara demokratis sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan mengkaji berbagai pandangan dalam memaknai maksud dari sistem dan mekanisme pengisian jabatan Kepala Daerah secara demokratis berdasarkan Pancasila sebagai dasar filosofis negara, terutama sila keempat. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan sejarah (Historical Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia pernah melaksanakan sistem Pilkada secara langsung dan tidak langsung, serta ditemukan pula adanya bentuk koherensi dari pemaknaan Demokrasi Pancasila. Sistem Pilkada di Indonesia yang dapat dimaknai secara filosofis maupun harfiah dengan maksud yang berbeda. Pancasila merupakan ideologi terbuka, yang penerjemahannya ke dalam tujuan-tujuan dan norma-norma sosial politik selalu dapat dipertanyakan dan disesuaikan dengan nilai-nilai dan prinsip moral yang berkembang di masyarakat.

Transportasi umum mengalami penurunan karena kebijakan pemerintah yaitu menunjukkan hasil uji rapid test dan PCR yang negatif serta sertifikat vaksin sebagai syarat perjalanan di dalam negeri untuk menekan penyebaran virus Corona di Indonesia, menurut sebagian penumpang membebani keuangan karena tambahan biaya untuk rapid test/PCR dan dinilai tidak efektif. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas kajian hukum tentang rapid test, PCR dan vaksinasi dalam perspektif hak kesehatan. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah menggunakan yuridis normatif, dimana data yang digunakan adalah data sekunder dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian ini rapid test tingkat keakuratan dan efektivitasnya masih menjadi perdebatan, PCR umumnya dianggap sebagai "gold standard" dalam diagnosis COVID-19. Vaksinasi telah terbukti efektif dalam melindungi individu dari COVID-19 dan mengurangi tingkat keparahan penyakit jika seseorang terinfeksi virus tersebut. Meskipun vaksin tidak memberikan perlindungan 100%, mereka berperan penting dalam mengendalikan penyebaran virus. Disimpulkan bahwa kebijakan rapid test, PCR dan vaksinasi yang dibuat melalui Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2022 tepat untuk meminimalisir penyebaran covid-19 dilihat dari segi Kesehatan kebijakan tersebut berjalan dengan efektif, dimana pada tahun 2021, penerapan aturan tentang rapid test, PCR, dan vaksinasi telah berperan penting dalam meminimalisir penyebaran COVID-19 selama periode mudik.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menganut asas legalitas formil sehingga terkesan kaku dan hukum yang hidup di dalam masyarakat Indonesia seolah-olah tidak diakui sebagai sumber hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan formulasi asas permaafan hakim dalam hukum pidana yang berlaku saat ini, dan menganalisis kebijakan asas permaafan hakim dalam hukum pidana di masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undang dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP saat ini tidak mengatur masalah permaafan hakim sehingga  perkara pidana yang disidangkan harus dijatuhi putusan pidana meskipun perbuatan terdakwa sangat ringan dan tidak bersifat melawan hukum secara materiil. Hal ini yang memerlukan usaha pembaharuan hukum pidana yaitu menghidupkan kembali hukum yang hidup di masyarakat yang seolah-seolah dimatikan oleh hukum kolonial dengan merumuskan asas permaafan hakim seperti di negara Belanda yang sudah mengatur dalam Pasal 9a KUHP Belanda.

The digital transformation of state governance has engendered a novel form of algorithmic authority that exerts a direct influence on human rights. In Indonesia, administrative determinations derived from digital systems, such as the Computer Assisted Test for civil service recruitment, the Integrated Social Welfare Database, digital identity applications, and inter-agency data integration facilitated by the One Data Indonesia initiative, are frequently executed without transparency, correction mechanisms, or accessible legal recourse. This scenario engenders a substantial disparity between the constitutional tenet of due process and the actualities of automated public decision-making. This scholarly inquiry endeavors to articulate the notion of algorithmic due process as a unique constitutional safeguard that transcends procedural fairness, administrative due process, and digital due process. Employing normative legal methodologies in conjunction with a socio-legal perspective, this research scrutinizes the Indonesian legal framework's responsiveness to the challenges engendered by algorithmic authority. The results indicate that Indonesia is deficient in adequate normative foundations to govern algorithmic justice and safeguard fundamental rights. Consequently, the study advocates for a model of algorithmic due process predicated on the rights to explanation, correction, and legal challenge, situated within the overarching theoretical paradigm of Rule of Law 5.0. The study underscores an imperative for constitutional reform to establish definitive standards for algorithmic governance in the realm of public services.

Sejak berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara eksistensi pertambangan rakyat dari aspek perizinan, pengawasan, pembinaan, hingga pengelolaan lingkungan hidup semakin menyulitkan masyarakat kecil. Tujuan penelitian ingin mengetahui sejauh mana keberpihakan negara terhadap eksistensi pertambangan rakyat pasca perubahan regulasi yang baru. Sisi manfaat dalam hal kebijakan hukum dalam rangka memperkuat posisi hukum pertambangan rakyat. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil kajian dari penelitian ini antara lain; pertama, dengan diberlakukannya Undang-Undang Minerba Tahun 2020 membuat kewenangan perizinan pemerintah daerah telah dihapus. Pengorganisasian perizinan menjadi sentralistik oleh pemerintah pusat. Kedua, eksistensi pertambangan rakyat menjadi tidak jelas pihak mana yang berwenang menetapkan wilayah pertambangan rakyat. Ketiga, peran strategis pemerintah daerah telah dicabut dan saat ini pemerintah daerah hanya menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat sehingga akan muncul budaya birokratisasi dalam tata kelola pertambangan rakyat.

One of the most serious crimes is premeditated murder because it is carried out with deliberate planning and conscious thought of the loss of the victim's life. The definition and specifications of the planning aspect in premeditated murder are not regulated in the Criminal Code. The deterrent effect of the death penalty in premeditated murder must be considered by the judge very carefully, because the death penalty is irreversible . In addition, in terms of the implementation of the death penalty which still reaps protests from human rights activists. This paper aims to re-describe the relevance and urgency of the death penalty in terms of punishment for perpetrators of premeditated murder. The type of research used in this writing is a type of doctrinal research, using an analytical approach method to the norms behind the text of the legislation, both legally and philosophically. This study produces an analysis of the element of planning in the Criminal Code and the conclusion is that there are no clear details about the element of "planning" in Article 34 of the old Criminal Code or Article 459 of the new Criminal Code.

Sampah plastik adalah sampah non organik yang sulit terurai, beracun dan mencemari lingkungan. Jumlah sampah plastik setiap tahun cenderung semakin meningkat, dan mengancam kelestarian lingkungan hidup. Diperlukan upaya pengelolaan sampah plastik yang berwawasan lingkungan. Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik, diharapkan dapat mendukung kelestarian lingkungan hidup di Kota Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis bagaimana efektivitas pengendalian sampah plastik untuk mendukung kelestarian lingkungan hidup di Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan juga literatur yang membahas permasalahan. Hasil dari penelitian dapat dinyatakan bahwa regulasi pengendalian sampah plastik yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik telah dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik oleh pelaku usaha toko modern dan swalayan, namun demikian regulasi ini belum dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik oleh pelaku usaha restoran/rumah makan/cafe/penjual makanan. Perlunya sosialisasi dan penegakkan hukum terhadap Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik terutama bagi para pelaku usaha restoran/rumah makan/cafe/penjual makanan.

Alat bukti dalam Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) bersifat enumeratif dan closed-system menghadapi tantangan ketika munculnya alat bukti elektronik yang diatur dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Demi menjamin kepastian hukum mengenai alat bukti elektronik, diperlukan harmonisasi ketentuan alat bukti elektronik ke dalam UU Peratun yang dalam belum di atur bahkan dalam pembaharuan ke-2. Tujuan penelitian ini mengharmonisasi ketentuan alat bukti elektronik dalam UU Peratun dan UU ITE. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang meneliti bahan kepustakaan maupun bahan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan diperlukannya konsep, prosedur verifikasi alat bukti elektronik, dan pembaharuan pada pasal tentang alat bukti dalam UU Peratun sehingga dapat memberikan keabsahan terhadap alat bukti elektronik yang digunakan dalam pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), mengingat perkembangan teknologi menjadi salah satu tantangan dalam memastikan keaslian alat bukti elektronik. Hal terpenting yang harus diperhatikan yaitu proses verifikasi dan kebutuhan atas hukum yang mengakomodasi sahnya alat bukti elektronik dan proses verifikasi alat bukti dalam proses pemeriksaan acara PTUN. Kesimpulan penelitian ini perlu menambahkan ketentuan alat bukti elektronik pada Pasal 100 ayat (1) huruf f dan g serta menambahkan ketentuan verifikasi keaslian alat bukti elektronik pada Pasal 100 ayat (2).

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) telah menjadi instrumen perlindungan lingkungan hidup dalam UU No 32 Tahun 2009. Amdal selalu dikaitkan dengan sifat yang independen, ilmiah, objektif, bahkan netral. Hal demikian wajib dipertanyakan berkaitan dengan kandungan nilai-nilai inti kehidupan yang sering diabaikan, terutama karena menyebabkan konflik, bahkan membawa dampak rusaknya lingkungan hidup dan jatuhnya korban. Berdasarkan hal tersebut di atas, permasalahan yang diangkat adalah: Pertama, Mengapa penilaian Amdal perlu dilakukan secara independen?; dan Kedua, Bagaimana konsep ideal perencanaan berbasis independensi dalam rangka perlindungan terhadap lingkungan hidup? Penelitian menggunakan stand point paradigma critical theory et.al dan perspektif sosio-legal. Penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa independensi penilaian Amdal yang semula dimaksudkan sebagai upaya menghilangkan masuknya kepentingan politik dan kepentingan partikular lainnya dari pejabat pemberi izin lingkungan, merupakan sebatas “mitos” dan “ilusi”. Hal demikian memberi peluang untuk digunakan sebagai alat justifikasi normatif terhadap independensi, objektivitas dan kepakaran, dengan memanfaatkan dikotomi harfiah dan skalar antara kata tergantung/menjadi bagian (dependence) dengan tidak bergantung/terpisah (independence), untuk menutup-nutupi peran kekuasaan. Kemudian perlu dirumuskan konsepsi perencanaan dan penilaian dampak lingkungan yang mengusung pendekatan relasional, berbasiskan etika kepedulian, dan sentralitas dari kebutuhan rakyat itu sendiri yang menumbuhkan independensi/otonomi dan bukannya merusak nilai-nilai inti kehidupan.

Permasalahan dalam tataran penegakan hukum pidana dan perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia masih terjadi. Penulisan ini bertujuan untuk membahas tentang upaya sistem peradilan pidana yang cocok dalam penegakan hukum hak asasi manusia di Indonesia. Hasil tulisan menunjukan bahwa penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki ciri dan tata cara yang khas sesuai dengan sistem hukum yang dianut dan terus menerus bergeser dengan penuh keseimbangan melalui pembaharuan sistem hukum. pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia ditentukan dengan berpedoman pada deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa. Simpulannya bahwa jaminan penghormatan, perlindungan serta penegakan hak warga negara merupakan hak konstitusi meliputi, hak persamaan kedudukan di hadapan hukum, hak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hak-hak asasi tersangka dan hak perlindungan hukum terhadap tersangka telah diatur di KUHAP sebagai peraturan yang memedomani tindak pidana dalam sistem peradilan.