The development of modern legal science requires a strong philosophical foundation to address the complexities of contemporary legal issues. The philosophy of law functions not only as a theoretical reflection but also as a fundamental basis for building legal theory and judicial practice. This study aims to examine the role of the philosophy of law in the development of legal science and theory, and how various schools of the philosophy of law, including Natural Law, Utilitarianism, the Historical School, Sociological Jurisprudence, Legal Realism, Critical Legal Studies (CLS), Feminist Legal Theory (FLT), Responsive Law, and Progressive Law, shape judges' worldviews in delivering criminal verdicts. This research uses a juridical-philosophical method with a conceptual and normative approach. The results show that the philosophy of law plays a central role in testing the validity, methodology, and truth within legal science. Moreover, the application of various legal thought schools enables judges to balance legal certainty with substantive justice, while considering social dynamics and the moral values of society. This study concludes that the philosophy of law is not only a theoretical framework but also serves as an integral worldview for judges in enforcing law that is just and responsive to social changes. | Perkembangan ilmu hukum modern memerlukan landasan filosofis yang kuat untuk mengatasi kompleksitas permasalahan hukum kontemporer. Filsafat hukum berfungsi tidak hanya sebagai refleksi teoretis tetapi juga sebagai dasar yang fundamental dalam membangun teori hukum dan praktik peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran filsafat hukum dalam pengembangan ilmu hukum dan teori hukum, serta bagaimana berbagai aliran filsafat hukum, termasuk Hukum Kodrat, Utilitarianisme, Mazhab Sejarah, Sociological Jurisprudence, Realisme Hukum, Critical Legal Studies (CLS), Feminist Legal Theory (FLT), Hukum Responsif, dan Hukum Progresif, membentuk pandangan dunia hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-filosofis dengan pendekatan konseptual dan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa filsafat hukum memainkan peran sentral dalam menguji validitas, metodologi, dan kebenaran dalam ilmu hukum. Selain itu, penerapan berbagai aliran pemikiran hukum memungkinkan hakim untuk menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan substantif, dengan mempertimbangkan dinamika sosial dan nilai-nilai moral masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa filsafat hukum bukan hanya kerangka teoretis, tetapi juga menjadi pandangan dunia integral bagi hakim dalam menegakkan hukum yang adil dan responsif terhadap perubahan sosial.

Penyebaran Covid-19 mempengaruhi kestabilan ekonomi suatu negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang kestabilan ekononominya terganggu akibat penyebaran Covid-19. Maka, dibutuhkan kolaborasi seluruh elemen sebagai upaya bersama dalam proses peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, salah satunya adalah peran perusahaan. Perusahaan dinilai memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi serta mengentaskan kemiskinan selama pandemi ini. Maka, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mengkaji eksistensi pengaturan CSR di Indonesia dan upaya perusahaan dalam pengembangan masyarakat selama Pandemi Covid-19. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa di Indonesia pengaturan CSR belum diatur secara utuh sehingga dinilai tidak jelas dan tidak konsisten. Hal ini mengakibatkan kurangnya kepastian hukum sehingga dibutuhkan regulasi yang jelas dan konsisten agar tidak menimbulkan multitafsir atau interpretasi yang berbeda mengenai CSR. Dimasa Pandemi Covid-19 saat ini CSR dapat diimplementasikan oleh perusahaan sebagi upaya pengembangan masyarakat melalui program pemberdayaan. Kebijakan CSR setiap perusahaan tentunya perlu melalui strategi yang telah disesuaikan dengan potensi dan lingkungan masyarakat.

Perdagangan manusia merupakan praktik kejahatan yang terbilang marak di Indonesia, dimana mengancam kehidupan dalam masyarakat. Permasalahan yang dibahas adalah Bagaimana pengaturan hukum tentang perdagangan manusia yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini Undang-Undang tentang perdaganagan manusia dan KUHP. Dan Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia di indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyebab terjadinya perdagangan manusia secara peraturan yang berlaku dan penerapan sanksi dalam sistem hukum. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dimana melihat permasalahan dari kajian bahan-bahan hukum seperti buku atau artikel yang membahas tentang perdagangan manusia sebagai referensi bahan pokok dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah Perdagangan manusia yang marak diberbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara berkembang dimana hal ini menjadi perhatian dunia terutama PBB. Perdagangan manusia dikategorikan sebagai tindak pidana, yang lebih tepatnya tindak pidana khusus. Dalam hukum pidana Indonesia telah diatur dengan berbagai ketentuan. Ketentuan mencakup larangan dan pemberantasan seperti disebutkan didalam KUHP, Peraturan Perundang-Undangan dan didalam RUU KUHP, Bab XX, Pasal 546-561 tentang perdagangan manusia, yang penerapan sanksinya diancam dengan hukum pidana pidana penjara dan hukum pidana denda. Perdagangan manusia merupakan kejahatan yang terorganisir dan tersistematis, dimana orang yang termasuk didalamnya memiliki kepentingan pribadi atau kelompok untuk mendapat keuntungan.

Rules of Origin (RoO) atau ketentuan asal barang menjadi salah satu pengaturan yang selalu dirundingkan dalam setiap perjanjian Free Trade Agreement (FTA) di bidang perdagangan barang. Salah satu isu pembahasan dalam negosiasi perundingan FTA yang masih berlangsung dan Indonesia terlibat di dalamnya adalah pengaturan tentang Post Importation Claim dalam RoO. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep post importation claim dalam RoO serta implikasi penerapan post importation claim dalam FTA di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam 17 (tujuh belas) perjanjian FTA yang telah berlaku di Indonesia, saat ini tidak terdapat prosedur post importation claim untuk dapat menjadi pedoman atau contoh pelaksanaannya bagi Indonesia untuk menerapkan. Tidak ada pelanggaran ketentuan khusus di dalam keanggotaan World Trade Organization apabila Indonesia menyetujui atau tidak menyetujui untuk menerapkan post importation claim di dalam FTA-nya. Namun apabila Indonesia ingin menerapkan post importation claim, Indonesia dapat mencontoh penerapannya dari negara anggota ASEAN yang sudah menerapkan meskipun dengan ketentuan yang masih agak ketat, yaitu pihak importir harus sudah menyampaikan intensinya untuk menggunakan bukti dokumen originating pada saat pemberitahuan impor barang.

Lembaga Kejaksaan menurut fungsinya berada pada posisi yang sentral dan sangat strategis di dalam proses penegakan  hukum secara independen. Lembaga kejaksaan sangat riskan untuk mendapatkan intervensi dari pihak pemerintah ataupun pihak lain sehingga tuntutan hukum menjadi tidak  berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak makmsimal. Tulisan ini membahas independensi kejaksaan sebagai bagian sistem peradilan pidana berdasarkan telaah legal structure. Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif dengan Pendekatan Yuridis Normatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa kejaksaan merupakan bagian dari struktur hukum yang menjalankan substansi hukum, memiliki  tugas dan kewenangan untuk melakukan penuntutan dan kewenangan lain yang ditentukan menurut undang-undang.  Jaksa Agung juga memiliki kewengan diponering, namun  pelaksanaan diponering seringkali mendapatkan intervensi dari  penguasa. Intervensi bisa berimplikasi pada hasil penuntutan lembaga kejaksaan sebagai bagian system peradilan pidana kurang berkeadilan dan berkemanusiaan, serta kurang terciptanya tertib hukum dan tegaknya supremasi hukum.

Criminal law enforcement is based on the principle of "equality before the law", however in practice criminal law enforcement against sexual violence in higher education environments has its own procedures, which influence the length of the criminal law enforcement process. This research aims to examine criminal law enforcement procedures for sexual violence in higher education environments. The research method used is normative juridical. The results of the research show that the policy for handling and preventing sexual violence in higher education, which is regulated in Minister of Education and Culture Regulation No. 46 of 2023 specifically stipulates that reports of alleged sexual violence in higher education can be submitted to the Violence Prevention and Handling Team (TPPK), Task Force, government regions in accordance with their authority and/or the Ministry. So the existence of these provisions has made it difficult to enforce criminal law against sexual violence in higher education. | Penegakan hukum pidana berlandaskan pada prinsip “equality before the law”, akan tetapi dalam praktiknya penegakan hukum pidana terhadap kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi memiliki prosedural tersendiri, yang berpengaruh terhadap lamanya proses penegakan hukum pidana. Penelitian ini bertujuan mengkaji prosedur penegakan hukum pidana terhadap kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan tinggi, yang diatur dalam Permendikbudristek No 46 Tahun 2023 secara khusus menentukan bahwa laporan terhadap dugaan kekerasan seksual di perguruan tinggi dapat diajukan kepada Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), Satuan Tugas, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dan/atau Kementerian. Sehingga dengan adanya ketentuan tersebut, telah menyulitkan penegakan hukum pidana terhadap kekerasan seksual di perguruan tinggi.

International Criminal Court merupakan sebuah peradilan internasional permanen yang dibentuk berdasarkan perjanjian internasional didalam Statuta Roma 1998. Selama dua dekade terbentuknya peradilan ini telah terjadi penarikan diri beberapa negara dari keanggotaan peradilan internasional tersebut, seperti Burundi dan Filipina. Selama proses meratifikasi Statuta Roma 1998 tersebut, kedua negara telah membentuk implementasi hukum Statuta Roma 1998 kedalam hukum nasional masing-masing negara. Adanya penarikan diri ini berdampak bagaimana status implementasi hukum tersebut di hukum nasional.  Metode pendekatan yang digunakan yaitu dengan ditinjau berdasarkan pendekatan kasus serta pendekatan perundang-undangan dengan tujuan penelitian untuk menganalisis Implementation Legislation terhadap negara-negara yang telah menarik diri dari Statuta Roma 1998.Hasil penelitian ini adalah bagaimana implementasi hukum negara setelah berlaku efektifnya penarikan diri, hal tersebut terkait apakah implementasi hukum Statuta Roma 1998 dinegara tersebut apakah disabut atau masih berlaku. Kesimpulan dari proses penganalisisan penelitian ini juga mempertimbangkan kasus yang terjadi serta bagaimana proses ratifikasi kedua negara tersebut berlangsung hingga penarikan dirinya. Analisis implementasi hukum setelah efektifnya penarikan diri ini dikaji dengan menggunakan Teori Dualisme dan Monisme, serta dengan memperhatikan asas Pacta Sunt Servanda didalam hukum perjanjian internasional.

The background of this paper is the existence of illegal trademark infringement according to the Trademark and Geographical Indications Law on registered trademarks by other parties, especially for the same or similar goods or services that have the potential to mislead consumers. Referring to this, trademark crimes can only be reported as absolute offenses that can only be reported by trademark holders. The purpose of this study is to examine the mechanism of absolute offenses in the enforcement of trademark criminal law in Indonesia based on the Trademark and Geographical Indications Law, as well as its implications for the protection of trademark holders and consumers. This research is normative legal research with a legislative approach. The results of the study state that the initiation of criminal proceedings is entirely through the mechanism of absolute complaint offenses. However, these absolute complaint offenses have the potential to hinder the enforcement of trademark infringement laws, because the provisions of complaint offenses in trademark crimes are also not in line with the objectives of consumer protection as stipulated in the Consumer Protection Law. The conclusion obtained from this study is based on the theory of Roscoe Pound's balance and Pancasila Prismatics, it is necessary to re-arrange the absolute complaint offense from trademark crimes to relative complaint offenses. Thus, consumers as parties who are directly harmed by the circulation of counterfeit goods have the legitimacy to file a criminal trademark complaint

Maraknya penggarapan di atas tanah milik orang lain tidak sedikit yang berujung pada sengketa karena fungsi tanah masih menjadikan objek yang vital bagi hidup dan penghidupkan manusia. Penggarapan ter bisa seijin maupun tanpa ijin pemiliknya seperti sengketa penggarapan tanah tanpa ijin pemilik tanah di perkebunan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Buana Estate Bogor. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis status dan kedudukan penggarap di atas tanah perkebunan PT Buana Estate, untuk mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian sengketa antara penggarap dan PT Buana Estate. Metode penelitian menggunakan pendekatan socio-legal. Data yang diperoleh dari penelitian pustaka dan lapangan di susun secara sistematis dan dianalisi secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status dan kedudukan penggarap di lokasi tanah HGU atas nama PT Buana Estate ada dua macam, yaitu penggarap dengan ijin dan penggarap tanpa ijin (liar). Penggarap di atas tanah HGU Buana Estatse sebagai penggarap dengan ijin (bukan liar) adalah penduduk lokal yang bertempat tinggal disekitar tanah tersebut. Penyelesaian sengketa antara  penggarap dengan Buana Estate untuk penggarap lokal (petani lokal/setempat) diselesaikan secara kesepakatan melalui pemberian uang kerohiman. Untuk penggarap liar  (tanpa ijin) di selesaikan dengan jalur Pengadilan.

Tulisan ini membahas tentang hubungan agama dan Negara menurut Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Hubungan antara agama dan Negara  senantiasa menghadirkan sebuah konsekuensi hukum di Indonesia yang berlandaskan ketuhanan yang maha esa, menegaskan bahwa Negara atas nama Konstitusi mengurusi urusan agama dan kepercayaan, sehingga menghadirkan pluralisme hukum di dalam menjalani politik hukum yang harmonis. Negara secara aktif dan dinamis harus menyokong setiap individu-individu sehingga terciptanya kerukunan umat beragama dan tercapai lah hubungan ideal yang di harapkan oleh pendiri Negara.

Standarisasi tarif hotel menjadi perhatian yang sangat penting di mana kurangnya aturan tertulis yang jelas bekerja seperti perang tarif antar hotel di Bali. Putu Satyawira Marhaendra (Ketua Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Bali), mengharapkan jangan terjadi berebut tarif kamar hotel saat pariwisata dibuka di era “new normal”. Tentunya di tengah pandemi Covid-19. Adapun artikel penelitian ini bertujuan untuk membangun argumentasi hukum dalam mengkonstruksikan aturan-aturan hukum dalam pengaturan standarisasi harga hotel dalam ekosistem “new normal” yang terintegrasi bagi pariwisata Bali sebagai dampak pandemi Covid-19. Metode yang digunakan adalah studi yuridis normatif tentang entitas hukum normatif, menyelidiki bahan pustaka yang terdiri dari bahan kode hukum primer dan sekunder, dan mencari kebenaran dari aspek normatif berdasarkan logika ilmiah. Berdasarkan temuan tersebut terkait dengan kebijakan pemerintah di masa pandemi Covid-19, khususnya penanggulangan dan penanganan pandemi Covid-19, pemerintah telah membentuk Gugus Tugas Covid-19 di tingkat nasional dan daerah yang bertujuan untuk mengurangi perang harga yang sering terjadi antara hotel dan penyedia akomodasi, di mana pengusaha pariwisata, khususnya villa, hotel dan SPA, wajib melakukan standarisasi harga.

Kasus kecelakaan pesawat terbang yang sering terjadi saat ini sudah sangat menyita perhatian masyarakat, karena selain interval waktu yang berdekatan dan melanda hampir seluruh maskapai penerbangan, juga yang paling menyorot perhatian publik adalah timbulnya korban jiwa. Kepercayaan masyarakat atas kenyamanan dan keselamatan dalam penggunaan moda transportasi udara tersebut semakin berkurang, meskipun kebutuhan atas penggunaannya sangat tinggi. Di sisi lain, ada suatu peristiwa dimana terjadi laporan mengenai kegiatan masyarakat yang berpotensi mengganggu keselamatan penerbangan yaitu budaya menerbangkan balon udara di Kabupaten Wonosobo. Pada dasarnya kegiatan ini sudah terjadi bertahun-tahun, namun pada kenyataannya kegiatan ini menjadi polemik antara masyarakat dengan pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap mengenai bahaya dalam menggunakan balon udara illegal dan sanksi bagi penerbang balon udara illegal. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode yuridis normatif dengan tipe penelitian doktrinal. Pendekatan yang dilakukan adalah konseptual. Sehingga penulis dalam penulisan ini akan menguraikan bagaimana bahaya dalam penerbangan balon udara dalam dunia penerbangan dan menguraikan mengenai bagaimana sanksi bagi para penerbang balon udara yang tidak memiliki izin untuk diterbangkan.

Kesejahteraan jasmani manusia bergantung pada apakah manusia memiliki pangan yang memadai untuk bebas dari kelaparan dan mendapatkan asupan gizi dan tenaga yang diperlukan bagi kelangsungan hidup yang bermartabat. Oleh karenanya, ketahanan pangan tidak hanya soal ketersediaan dan kecukupan pangan bagi bangsa, tetapi juga soal keterjangkauan dan keberlanjutan pangan itu sendiri. Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional di tengah krisis pangan global, Presiden Joko Widodo meluncurkan Proyek Strategis Nasional bernama program Food Estate di beberapa lokasi, salah satunya Sumba Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk memeriksa regulasi pengembangan food estate dan implementasinya di Sumba Tengah, serta bagaimana dampak kehadiran proyek tersebut. Penelitian hukum empiris ini dilakukan di Desa Umbu Mamijuk dengan menggunakan pendekatan sosio-legal guna mendapatkan pemahaman atas faktor-faktor non-hukum yang memengaruhi bekerjanya hukum itu sendiri. Penelitian ini menunjukkan bahwa proyek food estate berbasis korporasi petani dan skema public-private partnership dapat mengancam otonomi para petani. Proyek tersebut menempatkan korporasi agribisnis sebagai pemegang kemudi yang dapat memengaruhi arah kebijakan sesuai dengan nalar dan kepentingan sektor privat (pasar). Kemudian, mekanisasi pertanian yang padat modal dalam proyek food estate memperkuat ketergantungan petani pada pasar. Selain itu, pilihan komoditas pangan yang ditanam cenderung mengikuti permintaan pasar dan monokultur dapat mengancam keanekaragaman pangan lokal.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan pelengkap bagi peraturan perundang-undangan yang telah ada dalam menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun demikian, ada tantangan dalam penegakan hukumnya karena dipengaruhi oleh faktor penegakan hukum itu sendiri. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, yang bertujuan untuk mengetahui tantangan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pasca diundangkannya UU TPKS. Hasil penelitian ini adalah: Pertama, UU TPKS merupakan pelengkap instrumen hukum pidana Indonesia untuk menanggulangi TPKS. Kedua, UU TPKS memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual secara sistemik. Ketiga, UU TPKS memuat sarana penal dan sarana non penal untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual.

Komnas Perempuan Indonesia pada tahun 2017 mengeluarkan laporan terdapat 172 (seratus tujuh puluh dua) kasus mengenai Marital Rape. Marital Rape diartikan sebagai tindakan kekerasan seksual terhadap istri yang mengarah pada tindakan pemerkosaan, sebab terdapat unsur-unsur pemaksaan seksual. Dari hasil penelitian penulis, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara eksplisit. Dalam KUHP hanya mengenal pemerkosaan di luar ikatan suci atau perkawinan. Hal ini terlihat bias gender karena istri tidak mempunyai hak apabila mendapatkan kekerasan seksual dari suami. UU PKDRT mengatur terkait tindak pidana pemerkosaan dalam keluarga, namun penjatuhan sanksi tidak terdapat spesifikasi korban. Dalam Undang-Undang tersebut diatur korbannya seseorang yang tinggal dalam rumah tangga penjatuhan sanksinya sama kecuali anak karena ada pemberatan 1/3 dalam KUHP. Maka perlu adanya pembaharuan hukum pidana mengenai tindak pidana Marital Rape itu sendiri. Pembuatan konsepsi hukum dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan perbandingan hukum di negara-negara lain yang mengatur tentang Marital Rape ini. Dalam penyusunan dan penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan Metodologi Penelitian Yuridis Normatif.Kata kunci: Keadilan Gender; Kebijakan Formulasi; Marital Rape.

Perkembangan hak kekayaan intelektual dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Salah satu bentuk kekayaan intelektual adalah Paten yang diciptakan oleh para inventor baik yang bekerja pada swasta maupun yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Bagi inventor berstatus sebagai ASN, invensi yang dihasilkan tentunya didasari atas hubungan dinas dengan instansi pemerintah di mana ASN tersebut bekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana mekanisme pembagian royalti atas paten dari invensi yang dihasilkannya dan apakah pembagian royalti paten tersebut telah memenuhi hak ekonomi inventor atas invensinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa “work made for hire” sebagaimana dipaparkan di atas, pembagian royalti paten atas suatu invensi yang dilakukan dalam hubungan dinas dengan instansi pemerintah tidak hanya dimiliki oleh inventor saja melainkan juga milik instansi pemerintah di mana inventor tersebut bekerja. Pemenuhan hak atas royalti paten yang dihasilkan dari hubungan dinas dengan instansi pemerintah, Kementerian Keuangan menetapkan PMK 136/2021. Invensi yang dihasilkan dalam hubungan dinas dengan instansi pemerintah menerima imbalan atas royalti paten setelah memenuhi kriteria yaitu dalam proses pendaftaran/pencatatan atau telah diatas namakan milik negara; telah dilisensikan; telah menghasilkan PNBP; dan hasil PNBP dimaksud telah disetor ke negara.

Terorisme merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan luar biasa yang menjadi perhatian dunia sekarang ini terutama di Indonesia. Terorisme yang terjadi akhir-akhir ini memiliki keterkaitan ideologis, sejarah dan politis serta merupakan bagian dari dinamika lingkungan strategis pada tataran global dan regional. Kendatipun aksi terorisme yang terjadi di berbagai daerah dalam beberapa tahun terakhir ini kebanyakan dilakukan oleh orang Indonesia dan hanya sedikit aktor-aktor dari luar. Penelitian ini mengunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji sumber data dari literatur hukum dan kajian kepustakaan. Penelitian ini bertujuan mengetahui tentang peran BNPT dan pihak-pihak yang berwenang dalam pemberantasan terorisme serta peran masyarakat, organisasi masyarakat yang ada di Indonesia dalam upaya menangani terorisme. Yaitu mencermati perkembangan kekinian, BNPT terus menggalang berbagai elemen bangsa untuk bersama melawan radikalisme, menggalakkan kontra radikalisasi, terus bersinergi dengan lembaga pemerintah lainnya serta berbagai media untuk menyatukan dan menyamakan persepsi dalam menghadapi ancaman tersebut. Adapun Peran dari media dalam pemberantasan terorisme tidak cukup efektif untuk menyeimbangkan dan memurnikan media massa dari paham radikalisme, sinergitas peran dengan berbagai pihak juga sangat diperlukan. Olehnya diperlukan peran masyarakat, organisasi masyarakat, khususnya Kepala Daerah, tokoh politik, dan para ulama yang ada di setiap daerah secara aktif ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemberantasan terorisme di Indonesia.

Di era digital, konsumen bertransformasi dalam entitas-entitas baru seperti influencer, youtubers atau content bloger yang membawa perubahan dalam bentuk penyampaian pendapat dan keluhan konsumen berupa konten yang dapat dimonetisasi. Fenomena ini tidak sepenuhnya mampu diakomodir oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dikarenakan konsumen yang dimaksud UUPK merupakan konsumen akhir yang aktivitas konsumsinya tidak untuk kepentingan komersial. Dengan demikian, review seorang konsumen yang juga merupakan influencer, youtubers, dan content blogger memungkinkan untuk tidak memperoleh perlindungan hukum. Hal ini semakin problematik dengan hadirnya beberapa preseden buruk berupa gugatan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen sekaligus influencer yang menyampaikan ulasan di platform media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab distorsi kedudukan konsumen atas hak untuk didengar di era digital, baik kedudukannya sebagai konsumen akhir dan konten yang dibuatnya sebagai influencer. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan, baik bahan hukum primer dan sekunder. Asas lex consumen derogate legi consumte dapat digunakan untuk melihat kedudukan hukum lebih khusus dalam memberikan perlindungan atas ulasan konsumen. Konsumen yang mengulas atau memberikan review di media sosial tetap dapat memperoleh perlindungan hukum berdasarkan UUPK sepanjang ulasan didasarkan oleh pengalaman transaksinya dalam kegiatan konsumsi dan bukan semata-mata demi kepentingan konten yang bersifat komersial.

Penanggulangan terorisme di Indonesia berada pada fase pencegahan radikalisme. Dekade ini (2010 – 2020) terdapat temuan yang mengindikasikan paparan radikalisme dikalangan anak – anak. Paparan radikalisme dini disinyalir menyebabkan munculnya bibit teroris baru dan juga regenerasi organisasi teroris tertentu yang berkembang secara pesat. Tujuan gagasan konseptual memberi masukan kepada Pemerintah agar bertindak melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang memiliki peranan penting pada pencegahan dan penanggulangan radikalisme dikalangan anak khususnya pelajar, dengan menitik beratkan pada dasar hukum lembaga negara guna pembentukan sebuah padu kerja antara tiga lembaga pemerintah. Gagasan ini menggunakan teori pertanggungjawaban negara dan teori lembaga negara yang menuntun padu kerja antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, diharapkan mampu membuat sebuah kurikulum Pendidikan yang dirancang untuk mengacu pada karakteristik Pancasila. Penulisan ini menemukan bahwa peraturan dan dasar hukum kerjasama antar lembaga telah ada dan persiapan landasan teknis kerjasama perlu disiapkan, sehingga tindakan dan hasil kurikulum Pendidikan dengan dasar karakter Pancasila yang berupa generasi muda yang berkarakter Pancasila dapat tercipta.

The background of this research begins with the fact that modern society follows an exponential pattern of life, where society develops rapidly, leading to a gap between the new lifestyle and the laws that govern it. This is due to the static nature of law and its relatively slow process of reform and adaptation in comparison to the rapid development of society. Based on this problem background, the aim of this study is to analyze the theoretical review of sociological jurisprudence theory in the context of law and society in the era of digital globalization and to analyze and examine the role of legal theory in social life in the digital globalization era, from the perspective of law theory as a tool of social engineering. The research method used in this study is qualitative, with a conceptual, analytical, and philosophical approach. The findings of the research indicate that, given the VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, and Ambiguous) characteristics of society, there is a need for the embodiment of law as social engineering in the process of change, and law as social control is also required as a means of controlling social engineering. The conclusion drawn from this study is that the theory of social engineering is ineffective if a country has characteristics with a positivist approach to law. Therefore, a country’s legal system must adopt a pluralistic approach to integrate aspects that go beyond just positive law.