This study aims to examine the application of coastal area-based social capital in Gresik Regency. Social capital itself has a high role urgency in the context of development, including in the coastal area of Delegan Beach in Gresik Regency. The study of social capital has become a kind of standard with regard to making the community the main subject in the management of the coastal area of Delegan Beach. This study understands the extent of the application of community social capital and its implications in the coastal area of Gresik Regency through a qualitative approach and case studies on the aspect of using Delegan Beach for local life. The concept of social capital becomes the main reference in analyzing the findings in the field. The findings in this study are in the form of a well-organized pattern of community organization in the research area, a strong pattern of building trust and norms that apply between coastal communities, to the development of networks that are able to increase efficiency by facilitating coordinated actions in the dynamics of developing the coastal area of Delegan Beach towards coastal tourist destinations. The dominant groups that appear as subjects are the tourism-aware group (pokdarwis) around the coastal area of Delegan Beach and the Village-Owned Enterprises (BUMDes). However, there are still limited access (funding, licensing, coastal tourism development, and so on) in regional development which is the main problem that hinders the sustainability of local development in the community. The implication of this is that a touch from the government and related agencies such as the Department of Fisheries and Marine Affairs and the Tourism Office of the Gresik Regency Government is needed in an effort to continue development and support for the community around the coastal development of Delegan Beach in Gresik Regency. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan modal sosial berbasis kawasan pesisir di Kabupaten Gresik. Modal sosial sendiri memiliki urgensi peran yang tinggi pada konteks pembangunan, termasuk di kawasan pesisir Pantai Delegan di Kabupaten Gresik. Studi seputar modal sosial menjadi semacam pakem berkenaan dengan menjadikan masyarakat sebagai subyek utama dalam pengelolaan kawasan pesisir Pantai Delegan. Studi ini memahami sejauh mana penerapan modal sosial masyarakat beserta implikasinya di wilayah pesisir Kabupaten Gresik melalui pendekatan kualitatif dan studi kasus pada aspek pemanfaatan Pantai Delegan untuk kehidupan lokal. Konsepsi modal sosial menjadi referensi utama dalam menganalisis temuan di lapangan. Temuan dalam studi ini berupa pola pengorganisasian masyarakat di wilayah penelitian yang tergorganisir dengan baik, kuatnya pola pembangunan kepercayaan dan norma yang berlaku antar masyarakat pesisir, hingga pembangunan jejaring yang mampu meningkatkan efisiensi dengan adanya fasilitasi tindakan terkoordinasi dalam dinamika pembangunan kawasan pesisir Pantai Delegan menuju kawasan wisata bahari. Kelompok dominan yang tampil sebagai subjek yakni kelompok sadar wisata (pokdarwis) yang berada di sekitar kawasan pesisir Pantai Delegan dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun demikian, masih adanya keterbatasan akses (pendanaan, perizinan, pembembangan wisata pesisir, dan sebagainya) dalam pembangunan kawasan menjadi permasalahan utama yang menghambat keberlanjutan pembangunan lokal di masyarakat. Implikasi dari adanya hal tersebut, maka sangat dibutuhkan sentuhan dari pemerintah dan dinas terkait seperti Dinas Perikanan dan Kelautan serta Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Gresik dalam upaya pengembangan lanjutan dan dukungan bagi masyarakat seputar pembangunan pesisir Pantai Delegan di Kabupaten Gresik.

ABSTRACTThis study examines how Vietnamese journalism supports anti-corruption efforts within a media environment controlled by the state. The objective is to understand how journalists navigate censorship and institutional constraints while promoting transparency and accountability. A qualitative case study approach was employed, combining textual analysis of selected journalistic articles from major Vietnamese news outlets. The study focused on identifying rhetorical strategies, framing techniques, and thematic patterns used to report corruption-related issues. Findings reveal that Vietnamese journalists use subtle framing and strategic language to critique corruption, aligning their work with state-led anti-corruption narratives while preserving professional autonomy. Despite limited press freedom, the media plays a significant role in raising public awareness and contributing to accountability. The study recommends enhancing institutional support for investigative journalism and expanding the legal framework that protects journalistic practices in anti-corruption reporting. Further research should explore how digital platforms and transnational media collaborations can strengthen journalism’s role in governance across authoritarian contexts.

Tahun 2019 menjadi tahun yang cukup menegangkan bagi bangsa dan negara Indonesia, dipenghujung tahun 2019 tepatnya pada rentang bulan agustus sampai dengan Desember terjadi kerusuhan secara sistematis tentang unjuk rasa anti rasisme Papua, demonstrasi dan kerusuhan terjadi di berbagai kota di Indonesia seperti Surabaya, Malang, Jakarta, Bogor, bahkan demonstrasi di Papua disertai dengan kerusuhan seperti pembakaran gedung, fasilitas umum, dan lain sebagainya. Rangkain demonstrasi merupakan Aksi ini menjadi respons masyarakat Papua terhadap tindakan rasisme yang menimpa mahasiswa asal Papua di Malang dan Surabaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Strategi Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua (Amp) Melalui Media Facebook Tahun 2019. Adapun Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisis konten. Hasil penelitian ini menyimpulkan Pertama, AMP memberikan signal dukungan gerakan separatis, teroris Papua melalui gerakan demonstrasi dengan menggunakan simbol-simbol Papua merdeka (bendera bintang kejora). Selain itu pusat komunikasi AMP terintegrasi dengan kelompok kepentingan elit pro-demokrasi Papua secara masif, hal ini dapat dilihat terjadi proses pembiaran gerakan AMP di setiap kota, sebagai contoh Asrama mahasiswa Papua dibiayai oleh anggaran daerah namun pada prakteknya asrama tersebut dijadikan sebagai sentral pergerakan Papua merdeka. Kontrol dari Pemerintah daerah Papua yang berkerja sama dengan Pemerintah daerah setempat serta pihak Universitas/Kampus tempat mahasiswa Papua belajar harus benar-benar dilakukan sehingga mencegah Gerakan Pro-demokrasi Papua Merdeka. Kedua, strategi propaganda AMP cukup sistematis dan terorganisir, mereka memanfaatkan jaringan media sosial untuk menyebarkan dan mengkampanyekan framing tentang kegagalan otonomi khusus Papua dengan tujuan akhir adalah cipta opini dan cipta kondisi, sehingga bisa mendapatkan simpatik masyarakat baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri.

Change is a certainty that occurs in a dynamic organization. The role of the leader in mobilizing and managing people in the organization greatly influences adaptation to change. This study aims to assess the behavior of leaders in multinational companies that are undergoing massive organizational change. Qualitative and quantitative approaches are used to optimally explore supporting data in analyzing leader behavior in organizational change. They involved respondents and participants from all divisions in the company. The results show that all dimensions tested are in the "good" category. Meanwhile, the dimension with the highest score is "Inspirational Motivation," which is also supported by qualitative statements from the participants. Perubahan adalah suatu kepastian yang terjadi pada sebuah organisasi yang dinamis. Peran pemimpin dalam menggerakkan dan mengelola orang-orang dalam organisasi tersebut sangat mempengaruhi  adaptasi terhadap perubahan. Penelitian bertujuan untuk menilai perilaku pemimpin pada perusahaan multinasional yang sedang melakukan perubahan organisasi secara masif. Pendekatan kualititatif dan kuantitatif digunakan untuk menggali secara optimal data-data yang mendukung dalam analisis perilaku pemimpin pada perubahan organisasi ini. Melibatkan responden dan partisipan dari seluruh divisi di perusahaan. Hasilnya menunjukkan bahwa seluruh dimensi yang diuji pada kategori “baik”. Sedangkan dimensi dengan skor tertinggi adalah “Inspirational Motivation” yang didukung pula dengan pernyataan kualitatif para partisipan.

Sistem pertahanan suatu negara mencerminkan kedaulatan dan kekuatan negara tersebut. Dengan beban berat yang dimiliki oleh Sistem Keamanan di Indonesia, Pengadaan Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) sudah selayaknya harus ditingkatkan. keseriusan pemerintah dalam pengadaan Alutsista tersebut juga harus diimplementasikan secara bijak dan tegas terutama dalam mencapai Minimum Essential Force (MEF) yang hingga sampai saat ini belum mencapai target standar 100 persen atau dengan kata lain masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait dengan bagaimana implementasi kebijakan pengadaan Alutsista dalam kerangka Minimum Essential Force atau MEF. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif. hasil dari penelitian ini adalah meskipun sumber daya manusia yang dimiliki dalam industri pertahanan Indonesia saat ini masih dalam proses perkembangan untuk menjadi lebih baik lagi, sumber daya finansial merupakan faktor yang memiliki dampak yang besar dalam keberhasilan kebijakan pemenuhan MEF tersebut. Selain itu, payung hukum yang jelas yakni dalam Permenhan RI Nomor 17 Tahun 2014 mengenai Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional menjelaskan alur komunikasi serta sikap dan kecenderungan dari para pelaksana kebijakan. A country's defense system reflects the country's sovereignty and strength. With the heavy burden that is owned by the Security System in Indonesia, it is appropriate that the Procurement of the Defense System Main Equipment (Alutsista) should be increased. the seriousness of the government in the procurement of defense equipment must also be implemented wisely and decisively, especially in achieving the Minimum Essential Force (MEF), which until now has not reached the 100 percent standard target in other words it is still below the set target. This study aims to analyze related to how the implementation of defense equipment procurement policies within the Minimum Essential Force or MEF framework. This study uses a qualitative-descriptive method. The results of this study are that although the human resources in the Indonesian defense industry are currently still in the process of developing to become even better, financial resources are a factor that has a major impact on the success of the MEF compliance policy. In addition, a clear legal umbrella, namely in the Minister of Defense of the Republic of Indonesia Number 17 of 2014 concerning the Implementation of the Procurement of Main Weapon System Equipment within the Ministry of Defense and the National Armed Forces, explains the flow of communication as well as the attitudes and tendencies of policy implementers.

Tenaga Pelopor Perdamaian merupakan relawan sosial masyarakat yang diberikan tugas untuk penanganan konflik sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran Tenaga Pelopor Perdamaian di wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam penanganan konflik sosial yang meliputi pencegahan konflik sosial, pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan pasca konflik sosial. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Teknik pengolahan data dilakukan melalui tahapan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tahap pencegahan konflik, tenaga Pelopor Perdamaian berperan dalam upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini. Dalam pemenuhan kebutuhan dasar pelopor perdamaian berperan sebagai relawan yang memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan pelayanan psikososial dalam kondisi kedaruratan bagi korban konflik sosial dan pengungsi. Sementara itu pada pemulihan pasca konflik, pelopor perdamaian berperan dalam upaya mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi. Pelopor Perdamaian are community social volunteers who are assigned the task of handling social conflicts. This study aims to examine the role of Pelopor Perdamaian in the DKI Jakarta Province in handling social conflicts which include preventing social conflicts, fulfilling basic needs and post-social conflict recovery. The research method used in this research is descriptive qualitative. The data used in the form of primary data and secondary data. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews and documentation studies. Data processing techniques are carried out through the stages of data reduction, data display and drawing conclusions. The results showed that in the conflict prevention stage, Pelopor Perdamaian played a role in efforts to increase institutional capacity and early warning systems. In fulfilling the basic needs of Pelopor Perdamaian, they act as volunteers who meet the needs of food, clothing and psychosocial services in emergency conditions for victims of social conflict and refugees. Meanwhile, in post-conflict recovery, Pelopor Perdamaian play a role in efforts to restore the situation and improve relations that are not harmonious in the community due to conflict through reconciliation, rehabilitation and reconstruction activities.

Program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) didasarkan atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2014 tentang Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat bertujuan untuk mendorong masyarakat secara mandiri menghentikan kebiasaan buang air besar di tempat terbuka. Walaupun kebijakan STBM diberlakukan sejak 2014, sanitasi buruk masih terjadi di beberapa kecamatan di Kota Bandung. Riset ini menganalisis pilar pertama STBM, yaitu stop buang air besar sembarangan (open defecation free),  utamanya terkait dengan upaya pemerintah dalam menanggulangi kebiasaan pembungan tinja ke sungai. Riset ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Thomas B Smith dalam proses implementasi kebijakan ada empat variabel yang perlu diperhatikan, yaitu; (1) Kebijakan yang di idealkan (idealized policy), (2) Kelompok Sasaran (target groups), (3) Organisasi Pelaksana (implementing organization), (4) Faktor-faktor lingkungan (enviromental factors). Pendekatan kualitatif dilakukan dalam  riset  ini melalui metode observasi, wawancara mendalam dan analisis dokumen. Teknik keabsahan dilakukan dengan triangulasi sumber informan yang didapatkan di lapangan. Hasil riset menunjukan bahwa pencapaian program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) pada pilar pertama stop buang air besar sembarangan (open defecation free)  belum sepenuhnya memperhatikan aspek-aspek implementasi kebijakan sebagaimana dikemukkan Thomas B Smith sehingga hasilnya belum optimal. Aspek yang berpengaruh dalam pencapaian program sanitasi total berbasis masyarakat yaitu (1) Partisifasi masyarakat, (2) Komitmen masyarakat, (3) Kondisi lingkungan, (4) Pemerintah, (5) Agen-agen yang terlibat dan (6) Peraturan lokal. Dengan demikian pencapaian program sanitasi total berbasis masyarakat akan berhasil apabila seluruh proses  implementasi dilajsanakan secara holistic, mulai tahap awal sampai verifikasi. Community-based total sanitation program  based on the Regulation of the Minister of Health No. 3 of 2014 concerning the community-based total sanitation Program aims to encourage people to independently stop defecating in the open. Although the CBTS policy has been in place since 2014, poor sanitation still occurs in several sub-districts in Bandung City. This research analyzes the first pillar of CBTS, namely open defecation free. Mainly related to the government's efforts to overcome the habit of dumping feces into rivers. This research uses the theory of policy implementation from Charles O. Jones which consists of discussing the implementation of the CBTS program from three aspects, namely (1) Organization, (2) Interpretation, and (3) Application. A qualitative approach is carried out in this research through the methods of observation, in-depth interviews and document analysis. The validity technique was carried out by triangulation of informant sources obtained in the field. The results of the research show that the achievement of the community-based total sanitation program (CBTS) in the first pillar of open defecation free has not fully paid attention to aspects of policy implementation as stated by O. Jones so that the results are not optimal. Aspects that influence the achievement of community-based total sanitation programs are (1) Community participation, (2) Community commitment, (3) Environmental conditions, (4) Government, (5) Agencies involved and (6) Local regulations. Thus, the achievement of a community-based total sanitation program will be successful if the entire implementation process is carried out holistically, from the initial stage to verification.

Keberadaan partai politik termasuk di Indonesia merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri apalagi dalam sebuah tatanan masyarakat modern yang berstruktur kompleks, karena partai politik ini dianggap memiliki kemampuan untuk menyalurkan partisipasi politik masyarakat. Di Indonesia sendiri, terdapat banyak sekali partai politik yang salah satunya yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sejatinya partai politik termasuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pasti mempunyai program-program untuk memperkuat peran dang fungsinya suatu parpol atau sebagai strategi dalam rekrutmen anggota. Di PKS sendiri terdapat berbagai program partai salah satunya yaitu program PKS Preneur, yang di mana merupakan program kerja yang dimaksudkan untuk memfasilitasi dan mewadahi potensi yang dimiliki semua kalangan dalam wujud pembekalan terkait entrepreneur dan sociopreneur. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis salahsatu Program Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yaitu PKS Preneur dalam strategi rekrutmen anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitan yang dimaksudkan untuk membuat terkait analisis-analisis terhadap gambaran baik itu data, informasi, maupun kejadian secara sistematis dan akurat. Dengan demikian, penelitian ini yang berusaha menggambarkan terkait analisis efektivitas program PKS Preneur sebagai strategi rekrutmen anggota. Program kerja ini ditujukan untuk mengembangkan kemampuan pemuda dalam bidang kewirausahaan sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Selain PKS Preneur terdapat juga PKS Muda Preneur yang peran dan fungsinya juga mempunyai kesamaan, hanya yang membedakan dalam PKS Muda Preneur partisipasinya difokuskan untuk kalangan anak muda. Program PKS Preneur ini berdasar pada peminatan sehingga yang ikut serta juga orang-orang yang tertarik dengan bisnis dan selama ini program terus berjalan bahkan dengan membentuk komunitas entrepreneur dan sociopreneur. The existence of political parties, including in Indonesia, is something that cannot be denied, especially in a modern society with a complex structure, because these political parties are considered to have the ability to channel community political participation. In Indonesia itself, there are many political parties, one of which is the Prosperous Justice Party (PKS). In fact, political parties, including the Prosperous Justice Party (PKS), definitely have programs to strengthen the role and function of a political party or as a strategy for recruiting members. At PKS itself there are various party programs, one of which is the PKS Preneur program, which is a work program intended to facilitate and accommodate the potential of all groups in the form of training related to entrepreneurship and sociopreneurship. This article aims to analyze one of the Prosperous Justice Party (PKS) programs, namely PKS Preneur, in the recruitment strategy for Prosperous Justice Party (PKS) members. The method used in this writing is a qualitative descriptive approach. Research is intended to make related analyzes of descriptions of data, information and events in a systematic and accurate manner. Thus, this research seeks to describe an analysis of the effectiveness of the PKS Preneur program as a member recruitment strategy. This work program is aimed at developing youth abilities in the field of entrepreneurship so that they can benefit society at large. Apart from PKS Preneur, there is also PKS Muda Preneur whose roles and functions are also similar, the only difference is that in PKS Muda Preneur, participation is focused on young people. The PKS Preneur program is based on specialization so that those who take part are also people who are interested in business and so far the program continues to run, even by forming a community of entrepreneurs and sociopreneurs.

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap tata kelola bidang pertahanan dan keamanan negara. Walaupun perubahan hanya dilakukan secara terbatas pada empat pasal, namun jika dikaji lebih dalam tentu perubahan ini dapat berdampak terhadap tata kelola penanggulangan terorisme khususnya pada “area abu-abu” yang secara praktis melibatkan institusi sipil dan institusi militer. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan hubungan sipil militer dalam penanggulangan terorisme di Indonesia pasca perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Deskripsi ini berfokus untuk memetakan proyeksi interaksi antar institusi terkait penanggulangan terorisme khususnya antara Tentara Nasional Indonesia dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan. Adapun tipe yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif. Pada hasil penelitian ini tergambar interaksi antar institusi sipil dan institusi militer yang terdampak langsung oleh penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Sorotan utama pada revisi yang memberikan implikasi dan dibahas dalam penelitian ini antara lain, kewenangan baru dalam operasi militer selain perang dan perluasan instansi sipil yang bisa ditempati prajurit Tentara Nasional Indonesia aktif. Kajian ini menemukan bahwa keberadaan prajurit Tentara Nasional Indonesia aktif di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menjadi hal yang sama sekali tidak bertentangan dengan regulasi, namun perluasan interaksi sipil militer ini berpotensi memberikan kerancuan tata kelola tanpa adanya kontrol sipil yang objektif. The amendment to Law Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Armed Forces has significant implications for the governance of national defense and security. Although the amendment was limited to only four articles, a deeper analysis reveals that these changes may affect the governance of counterterrorism efforts, particularly in the “grey areas” where civil and military institutions are practically involved. This study aims to describe civil–military relations in counterterrorism in Indonesia following the amendment to Law Number 34 of 2004, as stipulated in Law Number 3 of 2025. The description focuses on mapping the projected interactions between institutions involved in counterterrorism, particularly between the Indonesian National Armed Forces and the National Counterterrorism Agency. The research employs a qualitative method with a descriptive approach. The findings illustrate the interactions between civil and military institutions directly affected by the enactment of Law Number 3 of 2025. Key points of the revision that carry significant implications and are discussed in this study include the granting of new authorities in military operations other than war, as well as the expansion of civilian institutions that may be occupied by the Indonesian National Armed Forces active personnel. This study found that the presence of the Indonesian National Armed Forces active personnel within the National Counterterrorism Agency environment is not at all contrary to regulations, but the expansion of civil military interaction has the potential to create governance confusion without objective civilian control.

The research goal is to investigate the evolution of watershed management research through an investigative scientific article published by Indonesian researchers in various journals and conferences indexed by Scopus. Scopus publication data was searched using the terms “watershed management" and "Indonesia," and the results were narrowed down by paper type, topic area, and affiliate country. Totally, 181 retrieved articles are then analysed with R Studio and Vos Viewer software for analysis related to bibliometric profile, authorship, co-occurrence, and collaboration. From 1982 to 2021, there was a rise in the number of publications with the topic of watershed management in Scopus indexed journals and proceeding articles. The productivity of publications is increasing. The IOP Conference on Earth and Environment has become the main reference for publications by scholars from Indonesia, with a total of 68 articles published. Bogor Agricultural University is the most productive institutional with 31 articles published. The most productive writers are Arifin (affiliated with University of Lampung) and Suryaatmojo (affiliated with Gadjah Mada University), both of whom had five articles published. Collaborations between authors and nations such as the United States, Canada, and Japan demonstrate the most prevalent research collaborations on relevant topics. In Indonesia, research on the theme of watershed management is still dominant in scientific perspectives such as the environment, forestry, flood control, disaster management, and climate change, so research in other perspectives of blended knowledge, such as public administration, is required for future research.

Kepercayaan politik merupakan unsur penting bagi negara demokrasi karena masyarakat memiliki keyakinan pada Lembaga politik yang kemudian mendorong pada partisipasi politik. Kepercayaan politik juga merupakan wadah masyarakat untuk melakukan evaluasi pada Lembaga politik dan aktor politik. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dinamika kepercayaan politik di DPRD Kota Sukabumi pasca ditangkapnya dua anggota dewan pada tahun 2023. Fenomena tersebut dapat dikaji dan dianalisis dengan menggunakan teori kepercayaan politik dari Russel J Dalton dengan tiga dimensi yang diukur yaitu integritas, keterbukaan, dan kontrol atas mutualisme. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama untuk menilai tingkat kepercayaan politik masyarakat pasca penangkapan anggota dewan. Responden sasaran pada penelitian ini yaitu penduduk Kota Sukabumi sebanyak 356.410 penduduk, kemudian diambil sampel dengan rumus slovin yaitu 100 masyarakat kota sukabumi. Dalam pengambilan sampel, peneliti menggunakan teknik sampling insidental. Hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan yang signifikan dalam persepsi integritas anggota dewan dan citra lembaga DPRD setelah penangkapan tersebut. Selain itu, masyarakat sudah menilai adanya keterbukaan namun masih dirasa belum cukup ruang dalam komunikasi dengan dewan secara langsung pada proses kontrol atas mutualisme. Penilaian tingkat kepercayaan masyarakat pada DPRD Kota Sukabumi pasca penangkapan dua dewan menunjukan hasil 2,3 pada skala likert atau 47%, sehingga dapat dikatakan tingkat kepercayaan masyarakat rendah pasca penangkapan dua anggota dewan tahun 2023. Political trust is an important element for a democratic country because people have confidence in political institutions which then encourages political participation. Political trust is also a forum for society to evaluate political institutions and political actors. This research is motivated by the dynamics of political trust in the Sukabumi City DPRD following the arrest of two council members in 2023. This phenomenon can be studied and analyzed using Russel J Dalton's theory of political trust with three dimensions measured, namely integrity, openness, and control over mutualism. This research uses a quantitative method using a questionnaire as the main instrument to assess the level of political trust in the community after the arrest of council members. The target respondents in this research were the 356,410 residents of Sukabumi City, then samples were taken using the Slovin formula, namely 100 residents of Sukabumi City. In taking samples, researchers used incidental sampling techniques. The research results showed a significant decline in the perceived integrity of council members and the image of the DPRD institution after the arrest. Apart from that, the community has assessed that there is openness but still feels that there is not enough space for communication with the council directly in the process of controlling mutualism. An assessment of the level of public trust in the Sukabumi City DPRD after the arrest of two council members showed a result of 2.3 on a Likert scale or 47%, so it can be said that the level of public trust is low after the arrest of two council members in 2023.

Fenomena ancaman nir militer yang saat ini tengah menjadi perhatian seluruh pihak di dunia termasuk di Indonesia salah satunya adalah penyebaran penyakit menular sebagai bagian dari ancaman keamanan kesehatan. Hal ini dapat disebabkan oleh pesatnya perkembangan transportasi sehingga setiap negara di dunia termasuk Indonesia dihadapkan pada upaya peningkatan keamanan kesehatan di salah satu pintu masuk negara yaitu Bandara Internasional Halim Perdanakusuma. Terdapat dua instansi di Bandara Halim Perdanakusuma yang dapat mencegah penyakit menular, yaitu RSAU dr. Esnawan Antariksa dan KKP wilayah kerja Halim Perdanakusuma. Riset ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis sinergitas RSAU dr. Esnawan Antariksa dan KKP wilayah kerja Halim Perdanakusuma dalam menghadapi ancaman keamanan kesehatan dari adanya potensi penyakit menular. Metode yang digunakan dalam riset ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap sejumlah informan, studi dokumentasi dan observasi. Riset ini menunjukkan bahwa sinergitas RSAU dr. Esnawan Antariksa dan KKP wilayah kerja Halim Perdanakusuma dalam menghadapi ancaman kesehatan dari penyebaran penyakit menular sudah terjalin namun belum berjalan optimal. Sinergitas ini dilihat dari adanya pembagian tugas pada saat terdapat pengiriman anggota TNI untuk melaksanakan misi PBB ke luar negeri, sementara terkait pemeriksaan bagi sipil, baik penerbangan komersial atau charter masih belum terlaksana dengan baik.

The COVID-19 pandemic has had both positive and negative impacts on various aspects of life, including the world of education. Social restrictions cause teaching and learning activities to be carried out from their respective workspaces, or what is known as online learning. This study identifies the changing readiness of students in higher education related to the adaptation of online learning activities. As the result of all the dimensions specified, only two dimensions are optimal, namely "adaptability" and "tolerance for ambiguity." Meanwhile, the dimensions of resourcefulness, optimism, confidence, adventurousness, and passion/drive are still not optimal. As the conclusion, that the change readiness in online learning still needs attention to be improved. Pandemi covid-19 telah menimbulkan dampak positif dan negatif pada berbagai aspek kehidupan, tak terkecuali pada dunia pendidikan. Pembatasan sosial menyebabkan aktivitas belajar mengajar harus dilaksanakan dari ruang kerja masing-masing, atau disebut dengan pembelajaran secara daring-dalam jaringan (online). Penelitian ini mengidentifikasi kesiapan berubah para mahasiswa di Perguruan Tinggi terkait dengan adaptasi aktivitas pembelajaran secara online. Hasilnya dari seluruh dimensi yang diidentifikasi, hanya dua dimensi yang optimal yaitu “adaptability” dan “tolerance for ambiguity”. Sedangkan dimensi resourcefulness, optimism, confidence, adventurousness, dan passion/drive masih belum optimal. Secara keseluruhan dapat dinyatakan bahwa tingkat kesiapan berubah dalam pembelajaran online masih perlu perhatian untuk ditingkatkan.

Social media sites are now vital resources for political activism and engagement. Social media sites like Facebook, Instagram, Twitter, and TikTok are essential for encouraging political engagement and awareness among users because they enable the real-time sharing of news, viewpoints, and conversations. These observations highlight the changing nature of media consumption and political participation, highlighting the increasing significance of digital platforms and user-generated material in addition to conventional news sources. This study, titled explores the significant role of social media in shaping the political engagement of Malaysian youth during the 15th General Election (GE15. Utilizing the Uses and Gratification Theory (UGT) and the Technology Acceptance Model (TAM) as theoretical frameworks, this research delves into the motivations behind social media use and the factors influencing its acceptance among young voters. By integrating these frameworks, the study seeks to understand why Malaysian youth used social media during GE15 to engage in politics. This research synthesizing data from several sources, such as the papers, reports, and public opinion on social media. This research contributes to the understanding of digital political behavior by demonstrating how social media functions as a vital tool for youth political engagement in Malaysia’s General Election (GE) 15th. It underscores the importance of considering both psychological gratifications and technological acceptance when analyzing the impact of social media on political involvement.

Faktor penyebab terjadinya politik uang dalam kampanye yakni kondisi penduduk, ekonomi, letak geografis daerah pemilihan, tingkat pendidikan, perilaku pemilih politik klientalisme, dan sistem proporsional terbuka. Faktor-faktor tersebut harus menjadi bahan evaluasi lembaga penyelenggara pemilu, pemerintah untuk dapat mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, serta merevisi aturan terkait Parliamentary Threshold atau ambang batas suara di parlemen yang terlalu tinggi syarat 4 % direndahkan menjadi 2%, agar partai-partai baru dan partai lama mendapatkan kesetaraan dan kesempatan yang sama dalam berkontestasi pada pemilu legislatif. Dalam penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan di analisis secara deskriptif. Data yang dikumpulkan dalam artikel ini menggunakan  berbagai macam studi literatur untuk dapat menjelaskan teori yang relevan  untuk menjawab rumusan masalah sebagai bahan rujukan penulisan hasil dan pembahasan.  Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa  faktor terjadinya penyebab politik uang dalam kampanye sangat berdampak pada terwujudnya penyelenggaraan pemilu 2024 yang demokratis dan berintegritas, dikarenakan terdapat tolak ukur penyelenggara pemilu yang demokratis dan berintegritas, yaitu  kesetaraan antar warga negara baik pada saat pemungutan suara hingga pengalokasian jumlah kursi legislatif dan pembentukan daerah pilih, kepastian hukum yang berdasarkan pada prinsip pemilu demokratis, persaingan yang bebas dan adil pada pemilu, partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam proses pelaksanaan pemilu, badan penyelenggara pemilu yang profesional, independen, dan imparsialitas, integritas pemungutan, penghitungan, tabulasi, dan penetapan hasil suara pemilu, penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu. The Factors that cause money politics in campaigns are the condition of the population, economic, geographical location of the electoral area, level of education, political behavior, clientalism, and  open proportional system. These factors must be used as evaluation material for the Governments election management institutions to be able to realize democratic election implementation as well as revise the rules regarding Parliamentary Threshold  or the threshold of votes in parliament that is too high, the 4% requirement is lowered to 2% so that new parties and old parties get equality and  equal opportunities in contesting legislative elections.  In writing this article using a qualitative methods with a case study approach and analyzed decriptively the data collected ih this article using various kinds of literature studies to be able and explain the relevant theory to answer the formulation of the problem  as a reference material for writing results and discussion. The results and discussion show that the causes of money politics in campaigns has a great impact on the realization of a democratic and integrity 2024 election administration because there are benchmark for democratic and integrity election administration, that is equality beetween citizens both at the time of voting to allocating the number of legislative seats and the formation of elective regions or legal certainty based on democratic elections principles of freee and fair competition in elections, participation of all stakeholders in the election implementation process, independent and impartial election management bodies, integrity of counting, tabulation, and determination of election vote results, or the fair and timely resolution of election disputes.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kerja sama India–Uni Eropa melalui India–EU Clean Energy and Climate Partnership (CECP) dalam mendorong transisi energi di India. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap dokumen resmi pemerintah India dan Uni Eropa, laporan organisasi internasional, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan dengan mengelompokkan dan menafsirkan informasi untuk memahami bentuk implementasi serta kontribusi CECP terhadap kebijakan energi bersih di India. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi CECP dijalankan melalui empat mekanisme utama, yaitu dialog kebijakan, dukungan teknis, transfer pengetahuan, dan penguatan kapasitas institusional. Kerja sama ini berkontribusi pada peningkatan kapasitas kebijakan dan tata kelola energi bersih di India, khususnya dalam bidang efisiensi energi dan pengembangan energi terbarukan. Meskipun belum berdampak langsung pada perubahan bauran energi secara signifikan, CECP berperan sebagai instrumen fasilitatif yang mendukung transisi energi India secara bertahap dan berkelanjutan. This study aims to analyze the implementation of cooperation between India and the European Union through the India–EU Clean Energy and Climate Partnership (CECP) in promoting India’s energy transition. This research employs a qualitative approach with a descriptive-analytical design. Data were collected through a literature review of official documents from the Indian government and the European Union, reports from international organizations, and relevant academic journal articles. Data analysis was conducted by categorizing and interpreting information to examine the forms of implementation and the contribution of CECP to India’s clean energy policies. The findings indicate that CECP is implemented through four main mechanisms: policy dialogue, technical assistance, knowledge transfer, and institutional capacity building. This partnership contributes to strengthening policy capacity and clean energy governance in India, particularly in energy efficiency and renewable energy development. Although it has not yet significantly altered India’s energy mix, CECP functions as a facilitative instrument that supports a gradual and sustainable energy transition.

Pajak sebagai sumber pendanaan bagi pembangunan tidak mudah untuk dikelola terutama di negara berkembang. Instumen kebijakan yang digulirkan untuk mendorong kepatuhan pajak terkendala masalah perilaku wajib pajak. Kompleksitas kepatuhan pajak dan dampak pandemi covid 19 mendorong perlunya kajian mendalam untuk memahami persoalan tersebut. Tujuan penelitian adalah menganalisis Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor di Masa Pandemic akibat Covid 19. Metode mix metode dengan sekuensial design yang didukung studi kasus kolektif dengan pengambilan data melalui kuesioner dan wawancara, observsi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan prosedur reduksi, display dan verifikasi. Untuk kuantitatif menggunakan univariate. Hasil penelitian menunjukan factor yang terkait dengan kepatuhan pajak dapat dijelaskan oleh niat, sikap, Norma subjektif dan kontrol perilaku. Struktur ekonomi turut mempengaruhi upaya menghindari pajak masyarakat pada kelompok yang diidentifikasi tidak patuh dalam membayar pajak. Pada kelompok yang patuh terhadap pajak, pandemi covid 19 tidak berpengaruh. Membayar pajak adalah perilaku prososial dan berdasarkan kesadaran terhadap pentingnya pajak bagi keadilan. Sikap (attitude), norma subjektif (subjective norm), kontrol perilaku yang dirasakan (perceived belief control) mempengaruhi niat dan kepatuhan pajak di tengah kondisi pandemic covid 19. Implikasi praktis yaitu perlunya beragam inovasi teknologi untuk mendorong sikap positif, mempermudah pembayaran pajak, maupun memperlaus informasi tentang manfaat serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak

Pemerintah Indonesia menggunakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai acuan dalam proses  penyusunan program dan anggaran di Kementerian/Lembaga (K/L). RKP berupa Daftar Isian  Pelaksanaan Anggaran (DIPA) telah ditetapkan 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan tahun anggaran.  Hal ini menjadi persoalan ketika Pandemi COVID-19 terjadi ditengah tahun anggaran berjalan pada  tahun 2020 karena belum adanya alokasi program dan anggaran yang mendukung penanganan pandemi.  Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang memungkinkan K/L  untuk melakukan pergeseran anggaran antar fungsi dan/atau antar program. Pemerintah Indonesia  melalui Kemenristek/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menugaskan Badan Pengkajian dan  Penerapan Teknologi (BPPT) sebagai koordinator percepatan pengembangan produk dalam negeri  dalam penanganan pandemi. Dalam rangka menindaklanjuti penugasan tersebut, BPPT telah  melakukan realokasi perencanaan program dan anggaran tahun 2020 dan tahun 2021. Realokasi  program dan anggaran tersebut tidak hanya memungkinkan unit kerja untuk menyusun kegiatan baru  pada tahun anggaran berjalan tapi juga dapat mengakomodir pembentukan Task Force Research and  Innovation Technology COVID-19 (TFRIC-19) untuk mendukung penanggulangan pandemic dengan  produk inovasi. Dengan skema realokasi tersebut, banyak produk inovasi yang dihasilkan dalam waktu  singkat yaitu Ventilator ICU, supplement whole Beta, Rapid Diagnostic Test, Mobile Lab BSL-2,  mobile hand washer, dll. Produk-produk tersebut telah terbukti dimanfaatkan oleh masyarakat  Indonesia untuk memerangi penyebaran COVID-19 melalui 3T (testing, tracing dan treatment). The Government of Indonesia issues a government work plan (RKP) as a guideline for the ministries  and institutions (K/L) in carrying out the program and budget planning. The RKP has been designated  as a Budget Implementation Checklist 1 (one) year prior to the current fiscal year. However, the  government face the problem when the COVID-19 has become a pandemic in the middle of the current  fiscal year 2020 because there was no budget allocation to support pandemic handling and recovery.  To overcome this problem, the government has issued a regulation that allows K/L to carry out budget  shifts between functions and / or between programs. The Government of Indonesia through the Ministry  of Research and Technology / National Research and Innovation Agency (BRIN) has assigned the  Agency for the Assessment and Application of Technology (BPPT) as the coordinator the local products  development acceleration for handling the pandemic. In order to follow up this regulation, BPPT has  reallocated budget and work plan in fiscal year 2020 and 2021. The budget reallocation scenario has  allowed each research centres in BPPT not only to proposed and to created new projects in the current  fiscal year, but also was able to accommodate the establishment of the COVID-19 Task Force Research  and Innovation Technology program (TFRIC-19) to support Indonesia’s pandemic countermeasure by  innovation products. This reallocation scheme has produced a lot of innovative products successfully  in a short time, such as ICU Ventilator, whole Beta supplement, Rapid Diagnostic Test, Mobile Lab  BSL-2, mobile hand washer, etc. The innovation products have been utilized by the community to fight  the spread of COVID-19 through testing, tracing and treatment.

This article examines COVID-19 and the level of trust of the Indonesian people in the good governance of the Jokowi’s administration related to the government’s slow response at the start of this pandemic. Differences in statements from several government officials regarding the existence of COVID-19 had caused the level of public trust in Jokowi’s administration to decline. Jokowi’s programs covering maritime, infrastructure, bureaucracy, cooperation, were delayed due to COVID-19. This will be a problem for Indonesia if it is not supported by public trust. The author will analyze based on the concept of good governance and how the level of Indonesian public trust in the good governance of the Jokowi administration during COVID-19. The used research method is qualitative with secondary data sources from various literature regarding the good governance of Jokowi’s administration. This study also uses tracking media, which data is taken from the news websites and social media regarding the Indonesian public’s response to the good governance of Jokowi’s administration during the pandemic. From media tracking, the results can be seen how the level of public trust in Jokowi’s good governance before and after COVID-19.

This research aims to determine the extent to how indigenous peoples in West Java Province benefit from inclusive development in terms of food management during the Covid-19. Indigenous peoples have a distinct way of life, one of which is food access. Indigenous people’s system of food fulfilment ensures that they never go hungry, even during the Covid-19, which devastated many other groups. This research is critical because, in the face of fluctuating food availability and accessibility during the COVID-19, researchers aim to examine how indigenous peoples' inclusive progress in food management will enable them to meet their food demands throughout the pandemic. This research takes a unique approach in that it will examine indigenous peoples' indigenous knowledge in food management, which has an effect on the occurrence of indigenous peoples' inclusive growth and fosters their independence in all parts of life. This research employed a qualitative methodology with a descriptive approach. Qualitative research is appropriate for research on indigenous peoples' inclusive development in food management in “Kasepuhan Ciptagelar” because it can elicit additional information, data, and facts that can considerably assist researchers in addressing research questions.