Pasca usainya perang dingin dan runtuhnya Uni Soviet, Amerika Serikat sebagai kekuatan tunggal yang tersisa diramalkan menjadi satu-satunya kekuatan yang mendominasi kekuatan politik dan ekonomi global selama beberapa dekade setelahnya. Namun, internalisasi dan konsolidasi matang RRC sejak dekade 1970-an nyatanya pelan-pelan mematahkan asumsi AS sebagai adidaya tunggal. Perlahan bahkan China menggeser AS sebagai poros utama ekonomi dunia seiring dinamika politik internal AS yang kurang begitu stabil selama beberapa dasawarsa terakhir. Kedua negara tersebut bahkan dalam beberapa kesempatan secara terbuka memperlihatkan ketegangan akibat gesekan-gesekan diplomatik dan perebutan hegemoni di wilayah-wilayah konflik. Salah satu hotspot yang juga menjadi arena pertarungan kedua negara ini ialah klaim wilayah Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan menjadi “komoditi” strategis karena banyak menyimpan cadangan mineral besar serta sumber kekayaan laut yang melimpah, sehingga klaim wilayah banyak melibatkan negara-negara sekitar seperti halnya China, Vietnam, Thailand, dan beberapa wilayah satelit termasuk di dalamnya Indonesia. Indonesia sebagai salah satu wilayah yang menjadi Choke Point dua samudera besar yakni Hindia dan Pasifik juga menjadi salah satu negara yang terdampak akibat memanasnya ketegangan dua negara tersebut. Pada akhirnya, proxy war di berbagai bidang menjadi implikasi yang paling berdampak jika konflik dua negara besar tersebut terus memanjang selama beberapa tahun ke depan. After the end of the cold war and the collapse of the Soviet Union, the United States as the sole remaining power was predicted to be the only power that dominated global political and economic power for decades afterwards. However, the internalization and consolidation of the PRC since the 1970s in fact slowly broke the assumption of the US as the sole superpower. Slowly, China has even shifted the US as the main axis of the world economy as the US internal political dynamics have been less stable over the past few decades. The two countries have even on several occasions openly shown tensions due to diplomatic friction and the struggle for hegemony in conflict areas. One hotspot that has also become an arena for the two countries to fight is the South China Sea claim. The South China Sea has become a strategic "commodity" because it holds large mineral reserves and abundant marine resources so many territorial Indonesia as one of the regions that are the Choke Point of two large oceans, namely the Indian and Pacific, is also one of the countries affected by the heating up of tensions between the two countries. At the end, proxy war becomes the most impactful implication in all aspects if the conflict between the two major countries continues to extend over the next few years.

Penelitian ini mengkaji Buddhist-nationalism sebagai sebuah paradoks dalam konteks multikulturalisme di Asia Tenggara, khususnya di Myanmar, Thailand, dan Kamboja. Buddhisme yang secara historis mengajarkan kedamaian dan keterpisahan dari politik, justru mengalami transformasi di era modern dengan integrasinya ke dalam instrument politik dan identitas nasional yang cenderung eksklusif. Dengan pendekatan kualitatif dan metode komparatif, penelitian ini menjelaskan bahwa di Myanmar dan Thailand, nasionalisme Buddhis sering berujung pada diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas, khususnya Muslim melalui diskriminasi narasi historis, politisasi agama dan integrasi negara dengan sangha. Sebaliknya di Kamboja, Buddhisme justru berfungsi sebagai kekuatan simbolik dan rekonsiliatif pasca trauma Khmer Merah, walau tetap ada peran politis dalam kelompok sanha di era kontemporer. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun buddhisme berakar dari nilai-nilai inklusivitas, transformasinya menjadi nasionalisme agama telah menimbulkan paradoks dalam pembentukan identitas multicultural di Asia Tenggara.

Hadirnya program Citarum Harum menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi pencemaran di sungai Citarum. Meskipun demikian, pengelolaan bantaran sungai Citarum menjadi tanggungjawab semua pihak masyarakat maupun stakeholder lainnya. Masyarakat dan para stakeholder dapat bersinergi dalam pengelolaan bantaran sungai Citarum sekaligus juga sebagai upaya peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemanfaatan modal sosial. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemanfaatan modal sosial yang dilakukan oleh masyarakat dan stakeholder lainnya dalam pengelolaan bantaran sungai Citarum dan juga sebagai upaya peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar bantaran sungai Citarum. Penelitian dilaksanakan di sektor 7 Kecamatan Baleendah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data pada penelitian ini diperoleh melalui proses wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan literature review yang meliputi aspek-aspek modal sosial, yaitu; jaringan sosial, kepercayaan, dan norma. Wawancara dilakukan dengan warga yang terlibat dalam pengelolaan Sungai Citarum, tokoh masyarakat, dan pengurus organisasi lokal. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan bantaran sungai Citarum di sektor 7 telah memanfaatkan modal sosial dalam pengembangan kegiatan berupa penanaman tanaman bersama, rancangan pembuatan pasar tonggeng, serta pengembangan UMKM yang dimaksudkan untuk meningkatkan potensi masyarakat dan juga menjadi upaya peningkatan pendapatan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya jejaring sosial yang terjalin diantara stakeholders dari unsur warga masyarakat, lembaga lokal, maupun pengusaha UMKM. Norma masyarakat yang berupa aturan tertulis maupun tidak tertulis mengenai pengelolaan bantaran sungai Citarum yang melandasi upaya-upaya kegiatan masyarakat. Rasa saling percaya yang terjalin diantara warga masyarakat menjadi landasan dalam pengembangan kegiatan di wilayah sektor 7 sungai Citarum. The presence of the Citarum Harum program is one of the government's efforts to reduce pollution in the Citarum river. However, the management of the Citarum riverbank is the responsibility of all community parties and other stakeholders. The community and stakeholders can synergize in the management of the Citarum riverbank as well as an effort to increase community income through the use of social capital. This article aims to describe the use of social capital by the community and other stakeholders in the management of the Citarum riverbank and also as an effort to increase the income of the community around the Citarum riverbank. The research was conducted in sector 7 Baleendah District. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. The data in this study were obtained through the process of interviews, observations, documentation studies, and literature reviews covering aspects of social capital, namely; social networks, beliefs, and norms. Interviews were conducted with residents involved in the management of the Citarum River, community leaders, and administrators of local organizations. The results of the study show that the management of the Citarum riverbank in sector 7 has utilized social.

Pandemi covid-19 mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di Kota Padang, termasuk pada pedagang yang berjualan di daerah wisata. Kegiatan leisure time seperti berwisata menjadi berkurang. Ini berdampak terhadap pedagang di lokasi wisata yang mengharapkan wisatawan yang datang berkunjung dan berbelanja. Berdasarkan Peraturan Walikota Padang No. 49 Tahun 2020 pasal 30 mengenai pola hidup baru di kedai/warung tradisional/PKL, sudah diatur berbagai macam aspek yang harus dipatuhi. Dari berbagai aturan tersebut, sudah tentu selama masa pandemi pedagang khususnya di daerah wisata pantai di Kota Padang mengalami penurunan pendapatan.  Pedagang harus memiliki strategi tertentu agar tetap bisa bertahan pada masa pademi. Selain pemberian bantuan yang bersifat eksternal dari pemerintah, perlu juga dilihat modal sosial yang dimiliki oleh pedagang sehingga kedepannya tetap mampu bertahan di masa pandemi. Tujuan dari penelitian adalah; 1) Untuk mengidentifikasi modal sosial pedagang pada masa pandemi covid-19; 2) Untuk mendeskripsikan strategi bertahan pedagang pada masa pandemi covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian adalah daerah wisata pantai Kota Padang, khususnya pedagang daerah wisata Pantai Purus dan Pantai Air Manis. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Informan penelitian adalah 30 orang. Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pedagang di Pantai Purus maupun di Pantai Air Manis sudah memiliki modal sosial pada 3 aspek yaitu personal relationships, social network support, serta trust and cooperative norms. Akan tetapi, belum terlihat pada aspek civic engagement. Adapun strategi bertahan pedagang adalah dengan memberikan diskon, mengurangi jumlah barang dagangan, memiliki usaha sampingan, memberikan gaji karyawan berdasarkan pendapatan harian. The covid-19 pandemic give effects on various aspects of life in Padang city, including sellers in tourism area. Activities that are just leisure time such as traveling are reduced. This certainly has an impact for income of sellers. Moreover, the Mayor of Padang Regulation No. 49 of 2020 article 30 concerning a new lifestyle in traditional shops/street vendors, which has regulated various aspects that must be obeyed and limits the movement of sellers/visitors. Sellers must have a certain strategy in order to survive during the pandemic. In addition to providing external assistance from the government, it is also necessary to look at the social capital owned by sellers so that in the future they will be able to survive during the pandemic. The objectives of the research are; 1) To identify the social capital of sellers during the covid-19 pandemic; 2) To describe sellers' survival strategies during the covid-19 pandemic. The method used is a qualitative method. This research have 30 informans. The object of research is sellers in the Purus Beach area and Air Manis beach area. The results of this research are; 1) Sellers have social capital from 3 aspects, namely Personal Relationships, Social Network Support, also Trust and Cooperative Norms; 2) They have a defensive strategy which consists of an active strategy and a passive strategy.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena-fenomena krisis konflik di Thailand, terutama dalam aspek perubahan pemerintahan Thailand melalui aksi kudeta. Kudeta (Bahasa Perancis: Coup d’etat) merupakan pukulan terhadap negara, atau dapat diartikan pula sebagai bentuk perebutan kekuasaan secara paksa. Aksi kudeta ini dilakukan oleh komponen militer yang berusaha merebut kekuasaan pemerintahan sipil. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data diperoleh dari sumber sekunder yang berasal dari jurnal maupun sumber pemberitaan yang kemudian divalidasi dengan teknik triangulasi. Thailand sebagai sebuah negara dunia ketiga yang berada di kawasan Asia Tenggara, pada awalnya memiliki sistem pemerintahan monarki yang seiring dengan pergantian periode pemerintahan, pada pemberontakan kudeta perdana pada tahun 1932 berhasil menggulingkan kekuasaan monarki absolut dan menggantikannya menjadi monarki konstitusional. Mengikuti pemberontakan tersebut adalah sepuluh pemberontakan lainnya dengan 30 kali masa percobaan, di antara lain adalah Kudeta Thailand 1991, Kudeta Thailand 2006, dan Kudeta Thailand 2014 yang secara lebih rinci akan menjadi fokus utama pengkajian    dalam penelitian ini. This research aims to examine the phenomena of the conflict crisis in Thailand, especially in the aspect of change in the Thai government through a coup. A coup (French: Coup d'etat) is a blow to the state, or can also be interpreted as a form of forced seizure of power. This coup was carried out by the military component trying to seize power from the civilian government. This research uses qualitative methods, data is obtained from secondary sources originating from journals and news sources which are then validated using triangulation techniques. Thailand, as a third world country in the Southeast Asia region, initially had a monarchical system of government which, along with changes in government periods, in the first coup rebellion in 1932 succeeded in overthrowing the power of an absolute monarchy and replacing it with a constitutional monarchy. Following this rebellion were ten other rebellions with 30 trial periods, including the 1991 Thai Coup, 2006 Thai Coup, and 2014 Thai Coup, which in more detail will be the main focus of study in this research.

The purpose of this writing is to see if communication strategies play a role in strengthening resilience towards a sustainable future by learning from the covid-19 pandemic. The method used is a qualitative method by looking at the relationship of communication strategies in strengthening resilience towards a sustainable future This research is for the creation of proper communication between government and society based on accurate information. So it is expected that this study provides recommendations and understanding of the importance of communication strategies in strengthening resilience towards a sustainable future in order to learn from the current Covid-19 pandemic.

Penelitian ini mendeskripsikan Hubungan Strategi Kampanye Media Soisal Atalia Dalam Legislatif dengan Gen-Z. Sosok Atalia yang populis membuat Atalia selangkah lebih depan untuk kampanye dibandingkan Calon Legislatif lainnya. Atalia merupakan sosok populer karena memiliki modal politik yang besar baik itu berupa modal ekonomi, kultural, sosial, dan simbolik. Melalui platform media sosial, karena akses yang mudah dan cepat maka platform media sosial dapat di jadikan penghubung antara komunikator politik. Atalia sering menggunakan media sosialnya untuk dapat menjangkau suara masyarakat secara luas. Dialog interaktif dibangun dengan membalas komentar yang sering diajukan di akun-akun media sosialnya.  Kampanye politik melalui media sosial ini dimanfaatkan untuk menjangkau audiens tertentu. Sementara itu Gen-Z pada saat pemilu 2024 memanfaatkan media sosial untuk  mengakses informasi politik, berpartisipasi dalam diskusi politik, dan terhubung dengan kampanye politik. Atalia membangun dialog interaktif dengan seluruh kalangan masyarakat disetiap platform medianya membuat Gen-Z merasa dianggap berpartisipasi dalam bagian sistem politik yang mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi generasi Z. This research describes the relationship between Atalia's social media campaign strategy in the legislature and Gen-Z. Atalia's populist figure makes Atalia one step ahead of the campaign compared to other legislative candidates. Atalia is a popular figure because she has large political capital in the form of economic, cultural, social and symbolic capital. Through social media platforms, because of easy and fast access, social media platforms can be used as a link between political communicators. Atalia often uses social media to reach the voice of society at large. Interactive dialogue is built by responding to comments that are frequently submitted on social media accounts.  Political campaigns via social media are used to reach certain audiences. Meanwhile, Gen-Z during the 2024 election will use social media to access political information, participate in political discussions and connect with political campaigns. Atalia builds interactive dialogue with all levels of society on every media platform, making Gen-Z feel like they are participating in a part of the political system that encourages the realization of a government that is more responsive to the needs and aspirations of Generation Z.

Asean Our Eyes merupakan wadah pertukaran informasi strategis terkait dengan terorisme dan radikalisme bagi ke-10 negara Asean yang terdampak di Kawasan Asia Tenggara. Dalam melaksanakan tugasnya, TNI melakukan operasi militer yaitu Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Salah satu bentuk OMSP yaitu mengatasi terorisme. TNI sebagai Lembaga pertahanan negara memiliki kontribusi penting dalam pelaksanaan program AOE tersebut, dalam melaksanakan tugasnya, TNI melakukan operasi militer yaitu Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Salah satu bentuk OMSP yaitu mengatasi terorisme. Tulisan ini akan mengulas tentang kontribusi TNI khususnya TNI AU dalam program Asean Our Eyes guna mendukung keamanan negara. Objek penelitian ini adalah kontribusi intelijen TNI AU dalam Asean Our Eyes guna mendukung keamanan negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena permasalahan kontribusi TNI AU dalam program Asean Our Eyes guna mendukung keamanan negara, peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dihitungkan dengan angka-angka, peneliti juga ingin berupaya dapat menjelaskan dan mengungkap permasalahan kontribusi intelijen TNI AU dalam program Asean Our Eyes guna mendukung keamanan negara dengan metode deskriptif dengan cara menelaah, memaknai, dan menarik kesimpulan agar diketahui permasalahannya. Penelitian ini memberikan kesimpulan sebagai berikut: Pertama, intelijen TNI AU memiliki fungsi deteksi dini dengan penginderaan awal atau yang lebih dikenal dengan early warning system. Kedua, intelijen TNI AU masuk dalam kategori defensif aktif yaitu kegiatan intelijen untuk menyelidiki aksi lawan menggunakan pengawasan, umpan, agenda, mata-mata atau electronic tapping.

Industrialisasi yang terjadi di Kabupaten Bandung sejak 100 tahun lalu menimbulkan beban ekologi cukup besar yang harus ditanggung ekosistem di sekitarnya, terutama Sungai Citarum. Kerusakan lingkungan Sungai Citarum tidak hanya berdampak pada ekosistem sekitarnya saja, tetapi juga kesejahteraan masyarakatnya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh berbagai pihak, baik itu oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat, akan tetapi, sulit mewujudkan agar upaya-upaya tersebut terus berkelanjutan di tingkat lokal. Pentingnya partisipasi komunitas dalam proses pembangunan berkelanjutan memang mutlak diperlukan, namun dalam perjalanannya partisipasi dipahami secara sempit dan berbeda-beda. Sebagian besar mengklaim aktivitas keterlibatan sebagai partisipasi tanpa mempertimbangkan aspek kemandirian dan keberlanjutannya. Oleh kerena itu, penting untuk mengkaji kembali partisipasi yang mampu mendorong adanya keberlanjutan dalam pengelolaan Sungai Citarum. Metode penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan data wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan partisipasi komunitas B2C2 berkelanjutan yang ditunjukkan dengan beberapa prasyarat, tahapan dan strategi untuk mencapai tingkatan partisipasi tertentu. Partisipasi komunitas yang berkelanjutan ini eratkaitannya dengan kemitraan yang dibangun komunitas. Partisipasi komunitas B2C2 dalam pengelolaan Sungai Citarum menjadi sumber potensi bagi pembangunan berkelanjutan.

Dalam penelitian ini akan dianalisis mengenai dampak dari sanksi ekonomi yang diberikan oleh Amerika Serikat dan juga Uni Eropa terhadap Turki yang akan di analisa dalam rentang waktu 2019-2024. Pendekatan kualitatif deskriptif yang disertai studi kasus akan digunakan untuk menyoroti hubungan interdependensi ekonomi antara Turki dengan kedua pihak tersebut, penelitian ini akan berfokus terhadap dampak perekonomian Turki setelah diterimanya ketiga sanksi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ketiga sanksi memiliki dampak yang sangat besar terhadap stabilitas perekonomian Turki hal ini dikarenakan negara Turki sendiri memiliki ketergantungan yang cukup kuat terhadap negara-negara tersebut sehingga penerimaan sanksi menimbulkan penurunan ekonomi yang cukup signifikan dan bahkan sempat menyebabkan inflasi tinggi hingga stagnasi ekonomi berkepanjangan. Penelitian ini menggunakan teori interdependensi ekonomi sebagai pisau analisisnya sebagai landasan untuk memperkuat bahwa ketergantungan dalam perekonomian dapat menjadi suatu titik rapuh bagi suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk menjadi landasan evaluatif guna mengantisipasi atau menyusun strategi penanganan permasalahan ekonomi yang lebih efektif di masa mendatang.

Dalam menangani para migran Rohingya di Aceh, TNI berupaya untuk berpartisipasi sebagai metode bela negara dalam menghadapi para migran Rohingya yang terus masuk melalui wilayah pesisir Aceh dan kemudian datang dengan perahu, menimbulkan rasa simpati dari masyarakat Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keterlibatan TNI dalam menangani pengungsi Rohingya di Aceh dengan menggunakan pemikiran Syukriya tentang peran TNI dalam melakukan operasi militer selain perang. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menjelaskan berbagai instrumen dan sumber daya yang digunakan dalam proses pengumpulan data, yang kemudian digunakan untuk memberikan analisis berdasarkan data yang dikumpulkan. Dalam penelitian ini, studi literatur digunakan dalam pengumpulan data dengan melakukan pencarian di internet, yang temuannya kemudian dapat dilakukan reduksi data dan triangulasi data. Hasil dari TNI dalam menangani pengungsi Rohingya terbagi menjadi dua bagian, pertama adalah bantuan pertahanan sebagai bentuk antisipasi menyusupnya paham radikalisme yang dibawa oleh ARSA serta semacam peringatan dini terhadap maraknya kegiatan perdagangan manusia yang ditujukan terhadap pengungsi Rohingya. Kedua, keterlibatan TNI dalam pemberian bantuan, yaitu membantu penyaluran bantuan dari pemerintah dan masyarakat Indonesia kepada pengungsi Rohingya dan berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur bagi pengungsi di kamp-kamp pengungsi.

This article offers a critical examination of the emergence of the hustle culture phenomenon happening to freelance workers in Indonesia, most of whom are millennials and generation Z. It argues that there is the situation of unequal power relations between workers and owners of capital in the form of exploitation through hustle culture that promotes the discourse of being productive by working non-stop. The workers are unconsciously carried away by the hustle culture which affects their well-being. It proposed that complex working relationships between capitalists and workers become more complicated to define because of the growing gig economy. The discussion about well-being of freelance workers and the hustle culture draws by using a literature study supported by secondary data. Furthermore, to deepen the analysis, the discussion is studied by developing a new synthesis to Karl Marx's theory of capitalism and labor exploitation and the theory of agent and structure by Anthony Giddens. This synthesis leads to strengthen Giddens's critique of Marx which ignores the knowledgeability and competence of actors; they must be built around a concept of the 'duality of structure', in which social structures are viewed as both the medium and outcome of the practices which constitute social systems. Workers are the agents of development of large industries and they have the power to control their rights and obligations. This also aims to develop a new understanding in the field of industrial sociology and share an expanded evaluative framework to inform local, national, and international worker policy and practice.

Oko Mama dalam keseharian masyarakrat suku Timor memiliki peranan penting sebagai sarana perantara komunikasi antar masyarakat. Menjelang pemilihan kepala daerah kabupaten Kupang Oko Mama sebagai media sarana komunikasi antar warga mengalami pergeseran makna dari nilai sosial budaya kepada nilai politik. Tujuan penelitian ini yakni untuk mendeskripsikan dan mengalisis penggunaan Oko Mama dalam pemilihan kepala daerah dan strategi komunikasi politik pasangan Korinus Masneno-Jerry Manafe dengan memanfaatkan Oko Mama sebagai alat komunikasi politik pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Kupang tahun 2018. Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif. Data dalam penelitian dikumpulkan melalui teknik wawancara dan pengumpulan dokumen, sedangkan teknik pengambilan informan dilakukan secara purposive. Validitas data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menjelang pemilihan kepala daerah fungsi Oko Mama dalam ranah sosial budaya masyarakat berubah perannya di ranah politik. Oko Mama yang berisikan pinang, sirih kapur dan uang perak dijadikan mediator antara kandidat calon dengan kelompok masyarakat seperti Usif (raja), Amaf (tokoh adat), tokoh masyarakat, tokoh agama dan lain sebagainya. Dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Kupang pasangan Korinus Masneno-Jerry Manafe melakukan berbagai pendekatan politik sebagai strategi komunikasi politik dengan masyarakat, termasuk pendekatan dengan Oko mama. Media Oko Mama digunakan untuk membangun relasi, menyampaikan pesan politik, membangun konsensus dengan kelompok masyarakat, mengarahkan pilihan politik kepada kandidat dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Dengan demikian penggunaan Oko Mama sebagai salah satu media strategi politik dapat berdampak langsung pada perolehan suara, kususnya pasangan Korinus Masneno-Jerry Manafe yang telah memenangakan pemilukada dengan presentasi suara 33,23%. Oko Mama in the daily life of the Timor community has an important role as an intermediary means of communication between communities. Ahead of the Kupang district head election, Oko Mama as a medium for communication between citizens experienced a shift in meaning from socio-cultural values to political values. The purpose of this study is to describe and analyze the use of Oko Mama in the regional head election and the political communication strategy of the Korinus Masneno-Jerry Manafe pair by utilizing Oko Mama as a political communication tool in the 2018 Kupang Regency regional head election. This type of research used qualitative methods. Data in the study were collected through interview techniques and document collection, while the technique of taking informants was purposive. Data validity uses triangulation techniques. The results showed that before the regional head election, Oko Mama  function in the socio-cultural realm of the community changed its role in the political realm. Oko Mama which contains areca nut, betel lime and silver money is used as a mediator between candidates and community groups such as Usif (king), Amaf (traditional leaders), community leaders, religious leaders and so on. In the Kupang Regency regional head election, the Korinus Masneno-Jerry Manafe pair took various political approaches as a political communication strategy with the community, including the approach with Oko Mama. Oko Mama media is used to build relationships, deliver political messages, build consensus with community groups, direct political choices to candidates and increase community political participation. Thus, the use of Oko Mama as one of the political strategy media  have a direct impact on vote acquisition, especially the Korinus Masneno-Jerry Manafe pair who won the election with a 33.23% vote presentation.

Poverty is a condition of economic inability to meet the standard of living of the average community in an area. This inability condition is characterized by the low ability of income to meet basic needs in the form of food, clothing, and housing. This low income ability will also have an impact on reducing the ability to meet average living standards such as public health standards and education standards (Wini, 2010:21). The city of Banjar has the potential for agricultural natural resources to be developed which is supported by the population based on data from the Central Statistics Agency (BPS), the population of Banjar City who is in the poverty line is 5.70 percent, meaning that the agricultural sector has not been able to save the people of Banjar City in alleviating poverty. The city of Banjar, like other regions in Indonesia, must be able to help make this happen by prioritizing its food security, that national food security is the main key in facing the next crisis period after the corona pandemic outbreak ends. All countries in the world in the recovery period will begin to build their own food strength by increasing agricultural production.

Pandemi covid 19 tidak hanya memberikan tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, namun juga kemampuan wilayah untuk tetap menyediakan kebutuhan pangan bagi masyarakat. Bagi pemerintah daerah Provinsi Banten, tuntutan untuk tetap mempertahankan produktivitas pertanian pangan dihadapkan pada beberapa persoalan krusial seperti permintaan yang rendah sebagai akibat dari pandemi dan resesi ekonomi, serta semakin berkurangnnya lahan pertanian yang salah satunya disebabkan oleh kebijakan Rencana Tata Ruang. Namun begitu, produktivitas hasil pertanian beras ternyata masih tetap terjaga, bahkan mengalami peningkatan. Provinsi Banten tercatat sebagai produsen beras peringkat 3 nasional, dengan surplus beras mencapai 160.132 ton pada panen raya Oktober 2020.Penelitian ini hendak mengetahui bagaimana strategi Pemerintah Daerah dalam mempertahankan produktivitas pertanian pangan, terutama beras, selama masa pandemi Covid 19. Penelitian ini menggunakan konsep Agropolitan sebagai strategi pengembangan kawasan pedesaan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif guna mengetahui secara mendalam bagaimana strategi Pemerintah Daerah dalam mempertahankan produktivtas pertanian pangan selama masa pandemi Covid 19. The COVID-19 pandemic not only pressure on overall economic growth, but also the region's ability to provide food for the community. For the local government of Banten Province, the demand to maintain agricultural food productivity is faced with several crucial problems such as low demand as a result of the pandemic and economic recession, as well as the decreasing agricultural land, one of which is caused by the Spatial Planning Policy. However, the productivity of rice agricultural products is still maintained, even increasing. Banten Province is listed as a national 3rd rank rice producer, with a surplus of rice reaching 160,132 tons at the October 2020 harvest.This study aims to find out how the Regional Government's strategy to maintain agricultural food productivity, especially rice, during the Covid 19 pandemic. This study uses the Agropolitan concept as a strategy for developing rural areas. The methodology used in this research is descriptive qualitative in order to find out the strategy of the Regional Government in maintaining the productivity of food agriculture during the Covid 19 pandemic.

The condition of freedom of religion/belief in Indonesia is in a position that has the potential to disrupt social cohesion and religious harmony. Those threats and challenges are triggered by the structural condition of state policy and cultural condition of society. This research aims to provide an overview of the condition of religious harmony in Indonesia and analyze the structural and cultural problems that affect the condition of religious harmony in Indonesia. In analyzing this article, the author uses the concept of governing religion and security community. The method used in this research is descriptive qualitative using a library research approach through collecting and analyzing materials related to the research. The results of this study indicate that there are structural and cultural problems in religious harmony in Indonesia. The government is trying to formulate policies to manage religious harmony to maintain social stability in society, but these efforts have not been maximized and tend to have a negative impact on socio-cultural relations between religious communities in Indonesia which tend to trigger conflicts between religious communities in Indonesia.

Perang saudara Lebanon yang belum terselesaikan menimbulkan konflik baru antara Israel dan Lebanon pada tahun 2006. Berdasarkan Resolusi DK PBB 1701 dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Indonesia diperbolehkan mengirimkan pasukan penjaga perdamaian di bawah United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) untuk rekonsiliasi di Lebanon. Konsekuensinya, peran Indonesia dalam defence diplomacy menjadi penting untuk menyelesaikan konflik Lebanon. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data sekunder dari studi literatur, jurnal, berita, dan sumber daring yang berkaitan dengan implementasi defence diplomacy militer Indonesia dalam upaya perdamaian konflik Lebanon. Data-data tersebut kemudian divalidasi dengan triangulasi data lewat mencocokan kesesuaian data dari peacekeepers Indonesia, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, serta juga membandingkannya terhadap berbagai sumber data sekunder lainnya. Penelitian ini menemukan bahwa sampai batas tertentu, Indonesia telah berhasil melakukan tujuan defence diplomacy melalui misi Civil-Military Coordination (CIMIC). Selain itu, militer Indonesia telah membangun kembali citra masa lalunya di mata dunia internasional dan memperkuat Confidece Building Measures (CBM) di antara negara-negara yang terlibat dalam misi perdamaian di Lebanon maupun negara-negara pendonor. Dengan keberhasilan kegiatan defence diplomacy, Indonesia membuka jalan untuk menjalin kerja sama baru dengan aktor negara atau non-negara di bidang pertahanan dan lainnya. The unresolved Lebanese Civil War precipitated a new conflict between Israel and Lebanon in 2006. In accordance with UN Security Council Resolution 1701 and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Indonesia was authorized to deploy peacekeeping forces under the United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) to support reconciliation efforts. Consequently, Indonesia's role in defense diplomacy became pivotal in resolving the conflict. This study employs a qualitative method utilizing secondary data derived from literature reviews, academic journals, news reports, and online sources pertaining to the implementation of Indonesian military defence diplomacy in peace efforts for the Lebanon conflict. The collected data were subsequently validated through triangulation by cross-referencing information from Indonesian peacekeepers, the Ministry of Defence, and the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, as well as comparing it with various secondary sources. The findings reveal that, to a certain extent, Indonesia has successfully achieved its defense diplomacy objectives through the Civil-Military Coordination (CIMIC) mission. Furthermore, the Indonesian military has restored its international reputation and strengthened Confidence Building Measures (CBM) among nations involved in the peacekeeping mission as well as donor countries. Through the success of these defense diplomacy activities, Indonesia has paved the way for establishing new cooperation with state and non-state actors in the defense sector and beyond.

Desa wisata menjadi salah satu aktivitas alternatif pengembangan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, masyarakat dapat mendayagunakan berbagai sumber daya lokal masyarakat yang tersedia sehingga memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam peningkatan kualitas hidupnya. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pendayagunaan sumber daya lokal masyarakat sebagai modal dalam melaksanakan pengembangan desa wisata yang berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan di Desa Cibuntu, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode analisis data sekunder yang diperoleh dari laporan kegiatan desa wisata, potensi desa, program pembangunan desa, dan data sekunder lain hasil kajian literatur artikel jurnal yang relevan. Analisis dilakukan berdasarkan aspek-aspek pendayagunaan sumber daya lokal meliputi bentuk-bentuk dan proses pendayagunaannya dalam pengembangan desa wisata di lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya lokal yang didayagunakan dalam pengembangan desa wisata di lokasi penelitian terdiri dari: (1) sumber daya alam, meliputi air terjun dan mata air; (2) sumber daya sosial masyarakat, meliputi kualitas masyarakat dan keberadaan lembaga lokal masyarakat; dan (3) budaya masyarakat, meliputi situs purbakala, upacara adat, dan sanggar seni. Proses pendayagunaan sumber daya lokal di lokasi penelitian dilakukan melalui proses partisipatif yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangan program desa wisata berdasarkan kemampuan yang mereka miliki. Proses tersebut menjadi kunci keberhasilan dari pengembangan program desa wisata yang berkelanjutan di lokasi penelitian. The tourism village is one of the alternative activities for sustainable community development. In practice, the community can utilize various available local community resources so as to enable the community to be involved in improving the quality of their life. This study aims to describe the utilization of local community resources as capital in implementing sustainable tourism village development. This research was conducted in Cibuntu Village, Pasawahan District, Kuningan Regency, West Java. The research was conducted using the secondary data analysis method obtained from reports on tourism village activities, village potential, village development programs, and other secondary data from the literature review of relevant journal articles. The analysis was carried out based on the aspects of utilizing local resources including the forms and processes of their utilization in the development of tourist villages at the research site. The results showed that the local resources utilized in the development of tourist villages at the research site consisted of: (1) natural resources, including waterfalls and springs; (2) community social resources, including community quality and the existence of local community institutions; and (3) community culture, including archaeological sites, traditional ceremonies, and art studios. The process of utilizing local resources at the research site is carried out through a participatory process that provides opportunities for the community to develop tourism village programs based on their capabilities. This process is the key to the success of developing a sustainable tourism village program at the research site.

Artikel ini menjelaskan mengenai hubungan politik, polisi dan militer di Indonesia pasca era Orde Baru dan pengaruhnya terhadap perkembangan demokrasi di era reformasi. Rezim otoriter yang berlangsung selama 32 tahun di era Orde Baru menyisakan kultur intervensi penguasa terhadap polisi dan militer untuk kepentingan politik pribadi. Begitupun intervensi polisi dan militer terhadap politik praktis. Fenomena tersebut dapat menghambat proses transisi Indonesia menuju demokrasi yang ideal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan studi pustaka sebagai metode untuk mengumpulkan data-data terkait kasus hubungan politik, polisi dan militer di era reformasi. Pengumpulan data melalui pencarian dan rekontruksi berbagai sumber, seperti buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya. Kemudian data dianalisis menggunakan teori dan konsep hubungan sipil dan militer dalam sistem demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski hubungan politik, polisi dan militer di Indonesia pada era reformasi sudah diatur dalam Undang-Undang berdasarkan konsep demokrasi yang ideal, nyatanya indeks demokrasi di Indonesia mengalami penurunan. Berbagai fenomena pelanggaran menunjukkan masih perlu ditegakkannya aturan untuk menjaga netralitas, dan mencegah terjadinya pelanggaran politik yang dilakukan oleh penguasa maupun aktor keamanan. Selain itu juga perlu ditingkatkannya pengawasan publik terhadap pemerintah maupun aktor keamanan agar proses Indonesia menuju demokrasi yang ideal bisa segera tercapai. This article explains the relationship between politics, the police and the military in Indonesia after the New Order era and its influence on the development of democracy in the reform era. The authoritarian regime that lasted for 32 years in the New Order era left a culture of ruling interventions against the police and military for personal political interests. Likewise, police and military intervention in practical politics. This phenomenon can hinder Indonesia's transition to an ideal democracy. This research uses descriptive qualitative method with literature study as a method to collect data related to cases of political relations, police and military in the reform era. Data collection through searching and reconstructing various sources, such as books, journals, and previous research. Then the data was analyzed using theories and concepts of civil and military relations in a democratic system. The results showed that although political, police and military relations in Indonesia in the reform era have been regulated in law based on the concept of ideal democracy, in fact the democracy index in Indonesia has decreased. Various phenomena of violations show that there is still a need to enforce rules to maintain neutrality, and prevent political violations committed by the authorities and security actors. In addition, it is also necessary to increase public supervision of the government and security actors so that Indonesia's process towards ideal democracy can be as smooth as possible.

The post-October 2023 Red Sea Crisis, driven by persistent attacks on commercial shipping by Yemen's Houthi movement, has fundamentally transformed the security architecture of the adjacent Gulf of Aden. Applying the Copenhagen School's Regional Security Complex Theory (RSCT), this article argues that the crisis represents a successful securitization act by a non-state actor that has displaced the long-standing multilateral counter-piracy regime and generated a complex security dilemma in the region. This securitization has compelled a strategic redeployment of international naval assets from broad anti-piracy patrols to focused anti-missile defense in the Bab el-Mandeb Strait resulting security vacuum in the wider Gulf of Aden and Somali Basin has, in turn, enabled a documented resurgence of Somali piracy and fostered the emergence of new hybrid threats, including collaboration between Houthis and other regional armed groups amid the divided security focuses from the governments in the region. In its investigation, this research uses qualitative approach by extracting the data from diverse sources from news coverages, academic articles, official releases from involved governments and international organizations, as well as reports from think tank organizations. This analysis demonstrates the profound capacity of localized, asymmetric conflicts to reconfigure regional security dynamics, challenge established global governance models, and degrade security in contiguous maritime spaces. Krisis Laut Merah pasca-Oktober 2023, yang didorong oleh serangan terus-menerus terhadap pelayaran komersial oleh gerakan Houthi Yaman, telah mengubah arsitektur keamanan Teluk Aden secara signifikan. Dengan menerapkan Teori Kompleks Keamanan Regional (Regional Security Complex Theory - RSCT) dari Copenhagen School, artikel ini berargumen bahwa krisis ini merupakan langkah sekuritisasi yang sukses oleh aktor non-negara yang telah menggantikan rezim anti-pembajakan multilateral yang telah berlangsung lama serta menciptakan sebuah dilema keamanan kompleks di kawasan tersebut. Hal ini ini telah memaksa pemindahan strategis aset angkatan laut internasional dari patroli anti-pembajakan yang luas ke pertahanan anti-rudal yang terfokus di Selat Bab el-Mandeb sebagai respon dari serangan Houthi Yaman yang melakukan sekuritisasi sebagai dampak dari serangan Israel. Kekosongan keamanan yang dihasilkan di Teluk Aden dan Cekungan Somalia yang lebih luas, pada gilirannya, memungkinkan kebangkitan perompakan Somalia yang terdokumentasi dan mendorong munculnya ancaman hibrida baru, termasuk kolaborasi antara Houthi dan kelompok-kelompok bersenjata regional lainnya. Dalam melakukan investigasi, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan berbagai sumber data mulai dari pemberitaan media massa, artikel akademik, laporan resmi pemerintah dan organisasi internasional, serta laporan lembaga think tank. Analisis ini menunjukkan kapasitas mendalam dari konflik asimetris yang terlokalisasi untuk mengkonfigurasi ulang dinamika keamanan regional, menantang model tata kelola global yang sudah mapan, dan menurunkan keamanan di ruang maritim yang bersebelahan.