Soil color is a crucial property in soil fertility assessment and monitoring. However, the subjective nature of the Munsell Soil Color Chart (MSCC) can lead to uncertainty in the analysis. To address this issue, a study was conducted to develop a soil color classification model from smartphone digital imagery based on color analysis and MSCC. The study involved taking 26 soil samples from various soil types and locations in the Special Region of Yogyakarta, Indonesia. Digital images of the soil were taken through a smartphone camera and compared with observations using MSCC to compare color differences (ΔE) based on Lab values. Soil images obtained from indoor studio conditions and calibration using spydercheckr in indoor and outdoor conditions are compared with MSCC and Chromameter values. The L*a*b color space was found to be superior to RGB for predicting and detecting small differences in color. The study also found that the Munsell soil color chart (MSCC) had a lower color difference than the chromameter in all lighting conditions, indicating that the MSCC or visual assessment can better detect the main soil color or soil matrix, while chromameter readings may have errors due to soil impurities.

Minyak nilam yang diproduksi oleh petani lokal umumnya masih memiliki mutu rendah yang disebabkan oleh proses penyulingan yang relatif singkat serta masih menggunakan metode dan peralatan yang sederhana. Rasio refluks pada distilasi fraksinasi dapat digunakan sebagai perlakuan untuk meningkatkan mutu minyak nilam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari rasio refluks terhadap mutu dan karakteristik minyak nilam hasil distilasi fraksinasi serta kondisi proses yang terjadi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen dengan analisis deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan tiga variabel penelitian yaitu rasio refluks (20:1), (30:1), dan (40:1) dengan pengulangan sebanyak tiga kali, serta diatur untuk menghasilkan 3 fraksi (cut) pada masing-masing variabel penelitian. Parameter yang diukur meliputi rendemen proses, kadar patchouli alcohol, warna, bobot jenis, indeks bias, bilangan asam, dan kelarutan dalam etanol 90%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio refluks tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap karakteristik minyak nilam yang dihasilkan pada cut yang sama, kecuali pada nilai bilangan asam. Rasio refluks (20:1) sudah cukup baik dalam menghasilkan mutu minyak nilam, khususnya pada cut 3 karena memiliki kadar patchouli alcohol yang tinggi sebesar 85,39%, serta serta memiliki kondisi proses paling efisien karena memiliki waktu proses paling singkat, yaitu 13,28 jam serta menghasilkan rendemen tertinggi sebesar 95%.Kata Kunci: distilasi fraksinasi, minyak nilam, rasio refluks

Tepung bonggol pisang sebagai bahan baku pengganti terigu dalam pembuatan cookies, mempunyai rasa sepat dan mengandung protein yang rendah. Penambahan tepung jagung dapat mengurangi rasa sepat dan meningkatkan nilai protein cookies. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan imbangan tepung bonggol pisang dan tepung jagung yang tepat sehingga dihasilkan cookies yang mempunyai karakteristik baik dan disukai oleh panelis. Metode penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 5 perlakuan dan 5 kali ulangan. Perlakuan terdiri dari imbangan tepung bonggol pisang dan jagung 90:10 ; 80:20 ; 70:30 ; 60:40 ; 50:50. Hasil penelitian menunjukkan bahwa imbangan tepung bongol pisang dan tepung jagung 50 : 50 memberikan hasil yang terbaik dari segi kandungan kimia (kadar air 1,30%, kadar abu 3,79%, kadar protein 3,26%, kadar lemak 36,10%, karbohidrat 55,53%, nilai kalori 560,14 kkal) dan sifat organoleptik (warna, aroma, rasa, kerenyahan, keremahan dan kenampakan keseluruhan) yang dapat diterima oleh panelis. Kata kunci: Rasio tepung bonggol pisang dan jtepung jagung, Kandungan kimia, Tes organoleptik

Tidak ada deskripsi

Lampung merupakan salah satu sentra perkebunan karet yang belum banyak memiliki pabrik pengolahan barang jadi karet. Harga karet yang cenderung menurun menyebabkan penurunan pendapatan petani karet. Upaya untuk mendapatkan added value karet adalah dengan mengolah karet menjadi produk barang jadi karet. Beberapa jenis agroindustri barang jadi karet yang tidak memerlukan teknologi yang tinggi seperti kasur busa, sarung tangan, selang kateter, dan dot dapat diaplikasikan di Lampung. Penelitian bertujuan untuk menentukan jenis industri barang jadi karet yang potensial di Provinsi Lampung dan lokasi yang cocok untuk pendirian agroindustri barang jadi karet. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode survei dan wawancara secara mendalam kepada pakar karet dan industri serta data sekunder dari literatur, artikel, jurnal dan data statistik. Pemilihan produk potensial dan lokasi usaha dilakukan dengan menggunakan metode Bayes dan menghitung nilai tambah dari produk terpilih dengan menggunakan metode Hayami. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan metode Bayes maka pemilihan komoditas unggulan untuk di Provinsi Lampung adalah kasur busa dengan nilai Metode Bayes sebesar 4,048 dan lokasi terpilih adalah kabupaten Lampung Utara dengan nilai 3,875. Berdasarkan metode Hayami maka nilai tambah yang dihasilkan jika lateks pekat diolah menjadi kasur busa adalah Rp. 8549,56/kg lateks pekat dengan nilai rasio nilai tambah adalah sebesar 18,45%.

Rasa pahit, bau langu dan warna pucatnya, minuman herbal dari kulit pelepah daun lidah buaya dapat dihilangkan dengan campuran imbangan tertentu dengan bunga Rosella.  Metode penelitian menggunakan Rancangan Acak Kelompok dengan 5 perlakuan imbangan antara kulit daun lidah buaya kering dan bunga Rosella kering, yaitu:  80:20, 75:25, 70:30, 65:35 dan 60:40 persen. Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan uji organoleptik, perlakuan dengan imbangan 65:35 persen telah menghasilkan minuman herbal yang paling disukai panelis, yaitu pada pH 4.51, asam sitrat 0.0817 persen, kisaran warna merah ungu (red purple) berdasarkan nilai 0Hue, kadar vitamin C 0.015 persen berdasarkan titrasi iodimetri, kadar tanin minuman 5.10 persen dan aktivitas antioksidan 407.58 ppm berdasarkan nilai IC50 (Inhibition concentration 50%). Kata kunci : Lidah buaya, Bunga rosela, Minuman herbal

Tidak ada deskripsi

Biji nangka dan biji durian merupakan limbah organik yang belum dimanfaatkan secara optimal. Biji durian mempunyai kandungan serat sebesar 22,48 % sedangkan biji nangka 7,46 %, yang dapat dimanfaatkan sebagai pangan fungsional. Senyawa oligosakarida yang terdapat dalam kedua biji tersebut dapat dijadikan sebagai sumber prebiotik pada bakteri asam laktat (BAL). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas tepung biji nangka  dan durian sebagai media pertumbuhan bakteri Lactobacillus casei. Pengujian hasil fermentasi tepung dilakukan pada jam ke 0, 24, 48, dan 72 dengan dilakukan analisis jumlah bakteri, pH, total asam, dan gula reduksi. Fermentasi 48 jam merupakan waktu puncak untuk pertumbuhan  Lactobacillus casei. Jumlah bakteri pada tepung biji nangka sebanyak 3,24×1010 sel/ml, sedangkan pada tepung biji durian 3,04 × 1010 sel/ml. Nilai pH dari tepung biji nangka yaitu pH 3,8, sedangkan tepung biji durian 4,3. Total asam pada substrat tepung biji nangka yaitu 0,357 % dan 0,354 % pada tepung biji durian. Kadar gula reduksi pada tepung biji nangka 2,4658 mg/ml, sedangkan tepung biji durian 2,4925 mg/ml. Dengan membandingkan jumlah bakteri, nilai pH dan total asam diketahui bahwa tepung biji nangka lebih efektif sebagai prebiotik bagi bakteri L. casei  daripada tepung biji durian.

Efisiensi penggunaan water chiller di wilayah tropis, masih sangat rendah sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi sebaran suhu media tanam didaerah perakaran di waktu-waktu kritis, agar diketahui kapan sebaiknya water chiller digunakan. Sebaran suhu suatu media tanam dapat disimulasikan dengan computational fluid dynamic (CFD) setelah beberapa sifat thermo-physic media tanam tersebut diketahui. Pada penelitian ini, lima sifat thermo-physic media tanam arang sekam diukur, dihitung, dan dianalisis. Kelima sifat tersebut adalah massa jenis, porositas, panas jenis, konduktivitas panas, dan pressure drop. Hasil penelitian menunjukkan nilai-nilai karakteristik thermo-physic arang sekam adalah sebagai berikut; massa jenis 153.24 kg/m3, porositas 46%, konduktivitas panas 0.0719 W/mK, dan panas jenis 7.932 kJ/kg°C, sedangkan nilai pressure drop arang sekam menurun seiring dengan peningkatan debit fluida yang dialirkan. Kata kunci: arang sekam, simulasi fluida, CFD, sifat thermo-physic

Bioaktivator Minose telah digunakan sebagai bahan aktif dalam pembuatan kompos. Namun, bioaktivator ini mengandung sejumlah unsur hara makro dan mikro sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik cair. Tujuan percobaan rumah kaca ini adalah mendapatkan gambaran pengaruh penggunaan bioaktivator terhadap pertumbuhan vegetatif tanaman caisin, kacang panjang, jagung hibrida dan selada, dan patogenisitas bioaktivator terhadap tanaman tersebut di awal pertumbuhan.Perlakuan yang diberikan ke tanaman adalah 30 mL bioaktivator pada dua tingkat konsentrasi. Tanaman ditanam di pot berisi100 gtanah steril dan dipelihara di rumah kaca selama 3 minggu. Hasil percobaan memperlihatkan bahwa Minose bioaktivator dapat digunakan sebagai pupuk organik. Aplikasi bioaktivator meningkatkan bobot segar dan bobot kering  caisin, kacang panjang, jagung dan selada tanpa menyebabkan penyakit di awal pertumbuhan tanaman. Konsentrasi bioaktivator di dalam air yang terbaik untuk meningkatkan berat kering tajuk tanaman tersebut adalah 1:15.  Kata kunci : Bioaktivator, Reaktor, Analisis keputusan Laplace

Artikel ini memberikan penjelasan mengenai Program Peace Corps yang diadakan di Indonesia sebagai bentuk pelaksanaan diplomasi publik Amerika Serikat (AS). Program Peace Corps dilaksanakan di sekolah/madrasah di tiga provinsi, di Jawa Barat, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur. Salah satu madrasah yang menjalin kerjasama terkait Program Peace Corps adalah MAN 1 Darussalam Ciamis, program ini dilaksanakan oleh Relawan Peace Corps (PCVs) berkebangsaan AS yang didatangkan untuk membantu sekolah atau madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan, terutama di bidang Pengajaran Bahasa Inggris. Selain itu, program ini juga telah menangkal citra atau anggapan tidak baik yang ada dalam benak Muslim di Indonesia terhadap AS pasca terjadinya peristiwa 9/11. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif sebagai teknik analisis data dan teknik pengumpulam data dilakukan dengan cara wawancara, observasi lapangan serta studi pustaka. Program Peace Corps di Indonesia dianalisis menggunakan struktur diplomasi publik yang disajikan Eytan Gilboa dengan hasil bahwa diplomasi publik AS tergolong ke dalam diplomasi publik jangka panjang dengan waktu beberapa tahun yang bertujuan untuk membangun hubungan - membangun citra baik dengan Muslim Indonesia. hubungan dibangun dengan cara mengirimkan relawan Peace Corps (exchange) ke sekolah/madrasah untuk beriteraksi secara langsung dengan masyarakat Muslim Indonesia. This article provides an explanation of the Peace Corps Program held in Indonesia as a form of United States (US) public diplomacy. The Peace Corps program is implemented in schools/madrasas in three provinces, in West Java, East Java and East Nusa Tenggara. One of the madrasas that collaborated with the Peace Corps Program was MAN 1 Darussalam Ciamis, this program was implemented by US-based Peace Corps Volunteers (PCVs) who were brought in to assist schools or madrasas in improving the quality of education, especially in the field of English Language Teaching. Apart from that, this program has also counteracted the bad image or perception that exists in the minds of Muslims in Indonesia towards the US after the events of 9/11. This study used a qualitative-descriptive research method as a data analysis technique and data collection techniques were carried out by means of interviews, field observations and literature studies. The Peace Corps program in Indonesia was analyzed using the public diplomacy structure presented by Eytan Gilboa with the result that US public diplomacy belongs to long-term public diplomacy with a period of several years which aims to build relationships - build a good image with Indonesian Muslims. relationships built by sending Peace Corps (exchange) volunteers to schools/madrasas to interact directly with the Indonesian Muslim community.

This article applies topic modeling to examine the discussion on economic development and democracy in United Nations General Debates over time and finds their spread across different countries. To achieve that aim, this article uses openly available debate transcripts from 1970 to 2016 to explore how distributed economic development and democracy are in the debates. Then, this article identifies the key themes of economy and democracy discussed throughout these debates using BERTopic as the topic modeling framework. By doing that, this article provides insights into the extent to which United Nations member states articulate economic progress with democracy based on common keywords and their patterns from the topic modeling. The main finding is that the intertwining between economic development and democracy issues emerges as the comprehensive development agenda became more prominent, such as the Millennium Development Goals (MDGs) in 2000 and their transition to Sustainable Development Goals (SDGs) in 2015. That contributes to knowing how economy and democracy emerge as a concern in the United Nations, the biggest platform for multilateral diplomacy.

The Corona Virus Disease 2019 (covid-19) pandemic came suddenly and changed many aspects of policy around the world. The central and local governments immediately responded to this by making policies that could reduce the spread and ensure that the community could carry out activities by implementing health protocols. Then the Banten Provincial government responded by issuing Banten Governor Regulation Number 45 concerning Amendments to Banten Governor Regulation Number 38 of 2020 Implementation of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols as an Efforts to Prevent and Control Covid-19. Then, the policy of applying discipline and law enforcement in handling Covid-19 Banten Province faces obstacles in carrying out its duties. This article will discuss the evaluation of the policy of implementing discipline and law enforcement of the Covid-19 health protocol in Banten Province in 2020. This research uses a descriptive qualitative approach. In collecting data, this research uses observation, interviews, literature study, and internet searching. Data collection in this study was carried out by studying the existing literature. In this study, the evaluation theory proposed by William N Dunn consists of 6 indicators related to program evaluation, namely Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsiveness, and Accuracy. The findings of this study are the need for an evaluation of this policy, especially regarding the need to improve regulations into regional regulations which were previously only governor regulations so that they can become legal products that can contain strong and binding sanctions.

This paper aims to find out how applying a design thinking approach in collaborative planning can overcome urban problems. The design thinking approach to collaborative planning in the city of Bandung received appreciation at The XIth Annual Meeting of the UNESCO Creative Cities Network as a best practice in completing the SDGs agenda, making cities and settlements inclusive, safe, resilient, and sustainable. However, the collaborative planning product did not continue to impact, and the approach no longer received support from the local government. Previous studies on applying the design thinking approach to urban planning have primarily focused on the relationship between actors and are considered unable to provide the application of design thinking in the development planning process at the government level. We use data from the implementation of design action, development planning deliberations, and legislative recess for the preparation of annual work plans that are described using qualitative methods to gain an in-depth understanding of the application of design thinking in 3 phases of collaborative planning (a) problem identification, (b) problem modeling, and (c) problem-solving. Our research shows that applying a design thinking approach to collaborative planning is more acceptable to stakeholders. However, without political support and formal integration into the development planning system, this approach cannot maintain the sustainability of development.

Mining or extractive industries not only provide opportunities for countries that have natural resources, but also provide challenges related to their management. This research departs from the granting of mining concessions for religious CSOs in Indonesia in 2024, which were received by Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah. The granting of this mining concession raises controversy where religious CSOs are globally involved in the discourse of promoting environmental justice, on the contrary, NU and Muhammadiyah are part of the source of environmental justice problems, namely mining. This research seeks to find a mining governance model for these religious CSOs when policy is not possible to change. By conducting a theoretical literature review of concepts with the keywords mining governance, extractive governance, natural resource governance, the researcher synthesises the key elements that need to be present in the mining governance model for religious CSOs for the Indonesian context.The results of the research indicate that the following elements are required for the governance of religious CSOs in the context of mining: governance legitimacy, distributive justice, socio-environmental responsibility, transparency and accountability, and multi-stakeholder engagement. It is imperative that each core element is implemented by religious CSOs, given their role in civil society, which is distinct from their function as mining companies. It is imperative that this is carried out so that religious CSOs do not lose public trust and can serve as a model for sustainable mining governance for countries that possess abundant natural resources but have failed to achieve sustainable development (resource curse).  Industri pertambangan atau ekstraktif tidak hanya memberi peluang bagi negara yang memiliki sumber daya alam, tetapi juga menghadirkan tantangan besar dalam pengelolaannya. Penelitian ini berangkat dari kebijakan pemerintah Indonesia yang memberikan konsesi tambang kepada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Keagamaan pada tahun 2024, khususnya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kebijakan ini menuai kontroversi karena secara global ormas keagamaan dikenal aktif mendorong keadilan lingkungan, namun kini justru berpotensi menjadi bagian dari sumber masalah melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan pertambangan. Penelitian ini bertujuan merumuskan model tata kelola pertambangan yang relevan bagi ormas keagamaan ketika perubahan kebijakan tidak dapat dilakukan dalam waktu dekat. Dengan menggunakan tinjauan literatur sistematis terhadap konsep mining governance, extractive governance, dan natural resource governance, penelitian ini menyintesis elemen-elemen penting yang perlu diadopsi agar tata kelola pertambangan oleh ormas dapat berkelanjutan dan selaras dengan nilai-nilai keagamaan. Hasil penelitian menunjukkan lima elemen utama yang harus diterapkan: legitimasi tata kelola, keadilan distributif dalam pemanfaatan manfaat ekonomi, tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk meminimalkan dampak negatif, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan, serta keterlibatan multi-pemangku kepentingan, termasuk masyarakat terdampak. Penerapan kelima elemen ini menjadi keharusan, mengingat posisi ormas keagamaan sebagai bagian dari masyarakat sipil yang memiliki fungsi moral dan sosial, bukan sekadar aktor ekonomi. Dengan tata kelola yang tepat, ormas keagamaan diharapkan tidak kehilangan kepercayaan publik serta mampu menjadi model praktik pertambangan berkelanjutan bagi negara-negara dengan sumber daya alam melimpah namun masih menghadapi tantangan kutukan sumber daya (resource curse).

Tulisan ini menggambarkan peranpendakwah perempuan pada kegiatan keagamaan di tengah-tengah masyarakat dengan nilai-nilai patriarki yang masih dominan. Dengan melakukan studi kasus di Kecamatan Dolok, Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, studi ini mengungkapkan bahwa meskipun jumlah pendakwah perempuan lebih banyak dari pendakwah laki-laki, peran mereka dalam  melakukan public preaching sangat terbatas. Hal tersebut tidak terlepas dari konstruksi sosial budaya membangun labeling perempuan cenderung inferior dan di bawah kendali laki-laki atau suaminya supaya menjaga keteraturan sosial. Dengan persepsi demikian, para perempuan yang lulus dari sekolah agama pada akhirnya masuk pada ranah domestik sebagai ibu rumah tangga. Di ranah public preaching pendakwah laki-laki lebih banyak berperan karena status gender yang memungkinkan mereka berkegiatan lebih fleksibel. Sementara itu, pendakwah perempuan dapat berkontribusi memberikan ceramah pada acara-acara khusus kalangan perempuan. Selanjutnya, tulisan ini membahas keterkaitan  minimnya peran  perempuan dalam kancah dakwah dengan faktor sosial ekonomi dan penerimaan publik terhadap pendakwah perempuan. This paper describes the role of women preachers in religious activities amid a society with still dominant patriarchal values. By conducting a case study in Dolok District, North Padang Lawas, North Sumatra, this study reveals that although female preachers are statistically more than its male counterparts, their role in public preaching is minimal. This is inseparable from the socio-cultural construction that builds the labeling of women as inferior and under the control of men or their husbands to maintain social order. With such perception, women who graduate from religious schools eventually enter the domestic sphere as housewives. In public preaching, male preachers are more favourable because of their gender status allows them to carry out flexible activities. Meanwhile, female preachers remain give da’wah at particular religious events for women. Furthermore, this paper discusses the relationship between the minimal role of women in the da'wah sphere with socio-economic factors and public acceptance of women preachers.

Public services are a series of activities carried out by the public bureaucracy to meet the needs of service users. Therefore, the quality of public services must be in accordance with customer expectations and this means that government organizations must always be responsive and anticipatory to any changes in customer needs. Motor Vehicle Tax is the largest source of regional tax revenue in Banten Province, various efforts have been made by the local government both extensification and intensification in increasing regional income, one of which is through motor vehicle tax levies as a form of digital public service carried out in Samsat around the world. Banten Province. The purpose of this study is to find out the performance of Public Services in Banten Province, especially regarding the application of e-Sambat during the Covid-19 Pandemic, what are the obstacles and efforts in public services related and carried out by the Banten Provincial Government. This research uses a descriptive qualitative approach. In collecting the data, this research uses observation, interviews, book studies, and internet searching. Data collection in this research was carried out with existing literature review.

Peran media sosial  seperti Instagram saat ini memang menjadi salah satu medium branding politik yang sering digunakan oleh partai politik. Sehingga branding poltik yang dibentuk oleh partai politik, di media sosial, mampu tersampaikan ke seluruh kalangan, terutama pengguna sosial. Dengan harapan mampu meningkatkan elektabilitas, partai politik menjelang pemilihan umum. Salah satunya dilakukan oleh DPW PAN Jabar, pada saat ini. Dengan diluncurkanya akun Instagram DPW PAN Jabar @jabarterdepan, maka nantinya akun Instagram tersebut dapat digunakan sebagai sarana branding politik. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dan metodi studi literatur, tulisan ini ditujukan untuk mengkaji branding politik yang dilakukan oleh DPW PAN Jabar melalui akun @jabarterdepan di Instagram, terutama menjelang Pemilu 2024. Sehingga diharapkan mampu memahami branding politik yang dibentuk oleh DPW PAN Jabar, dalam menggunakan media sosial Instagram. The role of social media such as Instagram is currently one of the political branding mediums often used by political parties. So that the political branding formed by political parties, on social media, can be conveyed to all circles, especially social users. With the hope of increasing electability, political parties ahead of the general election. One of them is done by DPW PAN West Java, at this time. With the launch of the West Java PAN DPW Instagram account @jabarterdepan, the Instagram account can later be used as a means of political branding. By using a qualitative approach and literature study method, this paper aims to examine the political branding carried out by DPW PAN Jabar through the @jabarterdepan account on Instagram, especially ahead of the 2024 elections. So that it is expected to be able to understand the political branding formed by DPW PAN Jabar, in using Instagram social media.

Hadirnya program Citarum Harum menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi pencemaran di sungai Citarum. Meskipun demikian, pengelolaan bantaran sungai Citarum menjadi tanggungjawab semua pihak masyarakat maupun stakeholder lainnya. Masyarakat dan para stakeholder dapat bersinergi dalam pengelolaan bantaran sungai Citarum sekaligus juga sebagai upaya peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemanfaatan modal sosial. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemanfaatan modal sosial yang dilakukan oleh masyarakat dan stakeholder lainnya dalam pengelolaan bantaran sungai Citarum dan juga sebagai upaya peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar bantaran sungai Citarum. Penelitian dilaksanakan di sektor 7 Kecamatan Baleendah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data pada penelitian ini diperoleh melalui proses wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan literature review yang meliputi aspek-aspek modal sosial, yaitu; jaringan sosial, kepercayaan, dan norma. Wawancara dilakukan dengan warga yang terlibat dalam pengelolaan Sungai Citarum, tokoh masyarakat, dan pengurus organisasi lokal. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan bantaran sungai Citarum di sektor 7 telah memanfaatkan modal sosial dalam pengembangan kegiatan berupa penanaman tanaman bersama, rancangan pembuatan pasar tonggeng, serta pengembangan UMKM yang dimaksudkan untuk meningkatkan potensi masyarakat dan juga menjadi upaya peningkatan pendapatan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya jejaring sosial yang terjalin diantara stakeholders dari unsur warga masyarakat, lembaga lokal, maupun pengusaha UMKM. Norma masyarakat yang berupa aturan tertulis maupun tidak tertulis mengenai pengelolaan bantaran sungai Citarum yang melandasi upaya-upaya kegiatan masyarakat. Rasa saling percaya yang terjalin diantara warga masyarakat menjadi landasan dalam pengembangan kegiatan di wilayah sektor 7 sungai Citarum. The presence of the Citarum Harum program is one of the government's efforts to reduce pollution in the Citarum river. However, the management of the Citarum riverbank is the responsibility of all community parties and other stakeholders. The community and stakeholders can synergize in the management of the Citarum riverbank as well as an effort to increase community income through the use of social capital. This article aims to describe the use of social capital by the community and other stakeholders in the management of the Citarum riverbank and also as an effort to increase the income of the community around the Citarum riverbank. The research was conducted in sector 7 Baleendah District. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. The data in this study were obtained through the process of interviews, observations, documentation studies, and literature reviews covering aspects of social capital, namely; social networks, beliefs, and norms. Interviews were conducted with residents involved in the management of the Citarum River, community leaders, and administrators of local organizations. The results of the study show that the management of the Citarum riverbank in sector 7 has utilized social capital in the development of activities in the form of joint planting of crops, the design of the tonggeng market, and the development of MSMEs which are intended to increase community potential and also become an effort to increase people's income. This is evidenced by the existence of social networks that exist among stakeholders from elements of community members, local institutions, and MSME entrepreneurs. Community norms in the form of written and unwritten rules regarding the management of the Citarum riverbanks that underlie the efforts of community activities. The mutual trust that exists between the community members is the basis for the development of activities in the sector 7 Citarum river area.

The asset management cycle is an important component and foundation for Regional Governments in managing their assets, but in reality, the management of regional assets is still a classic problem in the Regional Government environment. One of the mandates of the Banten Province's vision contained in the Regional Medium Term Development Plan or RPJMD is to realize good governance. In connection with this, it is a manifestation of the implementation of the principles of good governance, realizing an optimal and adequate regional wealth management system is one of the demands that are expected to be realized by the community. Government Regulation Number 28 of 2020 Amendment to Government Regulation Number 27 of 2014 concerning Management of State or Regional Property is a new policy issued by the Government of Indonesia during the COVID-19 pandemic regarding the management of the regional property. This study uses a descriptive qualitative approach, and in collecting data, this study uses literature studies and internet searching. This study will discuss in more depth how to optimize regional asset management during the COVID-19 pandemic carried out by the Banten Provincial Government.