This research was motivated by riots that occurred at Kanjuruhan Malang Stadium when Arema Malang and Persebaya Surabaya were brought together. The defeat experienced by Arema disappointed Aremania fans so many Aremania took to the field and caused conditions at the stadium to become unconducive. Police officers fired tear gas to stop the action of fans, but this only caused the riots to escalate. This research uses the library study method by looking for various references and data sources from official internet pages and scientific journals. The focus of this research is to analyze the Kanjuruhan riots based on conflict resolution approach stages, namely, conflict events, conflict triggers, causes of conflict, conflict impacts, and conflict resolution. The results of this study suggest that riots in Kanjuruhan can be analyzed based on a conflict-resolution approach by considering various existing aspects. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang saat Arema Malang dan Persebaya Surabaya dipertemukan. Kekalahan yang dialami Arema membuat fans Aremania kecewa sehingga banyak Aremania yang turun ke lapangan dan menyebabkan kondisi di stadion menjadi tidak kondusif. Petugas kepolisian melepaskan gas air mata untuk menghentikan aksi fans, namun hal tersebut justru membuat kerusuhan semakin memanas. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan mencari berbagai referensi dan sumber data dari laman internet resmi dan jurnal ilmiah. Fokus penelitian ini adalah menganalisis kerusuhan Kanjuruhan berdasarkan tahapan pendekatan resolusi konflik yaitu, peristiwa konflik, pemicu konflik, penyebab konflik, dampak konflik, dan resolusi konflik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerusuhan di Kanjuruhan dapat dianalisis berdasarkan pendekatan resolusi konflik dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang ada.

Yayasan Plan International Indonesia adalah organisasi nirlaba di bidang pembangunan dan kemanusiaan yang memajukan hak-hak anak dan kesetaraan bagi anak perempuan. Menurut laporan tahunan 2020, terdapat sepuluh mitra yang bekerja sama dengan Plan International Indonesia. Kemitraan merupakan sebuah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dengan memadukan sumber daya yang dimilikinya sehingga dapat menguntungkan kedua pihak. Kemitraan sendiri penting bagi organisasi atau perusahaan untuk memperoleh dukungan, kepercayaan, hingga kesetiaan (loyalitas) dari masyarakat. Metode penulisan yang akan digunakan dalam artikel ini adalah studi literatur. Tujuan dari penulisan artikel ini untuk menganalisis mengenai kemitraan yang dilakukan oleh Yayasan Plan International Indonesia dengan menggunakan salah satu strategi dalam administrasi pekerjaan sosial yakni community relations. Hasil analisis menghasilkan bahwa kemitraan yang dilaksanakan oleh Plan Indonesia dalam berbagai bentuk program maupun layanannya menggunakan strategi community relations.

Kebaradaan sengketa lahan dan konflik tanah dapat merusak tatanan hukum dan menghambat pembangunan bangsa Indonesia, sehingga diperlukan strategi yang tepat dalam setiap penyelesainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana menyusun strategi yang tepat dalam menyelesaikan setiap konflik/sengketa tanah yang sering terjadi di negara Indonesia, adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yakni, metode kualitatif dan bersifat deskriptif analitis. Maka hasil dari penelitian ini menjabarkan bahwa, sengketa lahan terjadi karena lahan mempunyai kedudukan yang sangat penting, yang dapat membuktikan kemerdekaan dan kedaulatan pemiliknya. Tidak semua masalah harus diselesaikan lewat persidangan atau pengadilan. Saat ini telah lahir penyelesaian sengketa non litigasi, yaitu Alternative Dispute Resolution (selanjutnya disebut dengan ADR), salah satunya dengan menggunakan mediasi di mana keberpihakan seorang mediator tidak terjadi dalam persoalan mediasi. Selain itu masyarakat juga dapat melibatkan seorang pekerja sosial dalam membantu menyelesaikan konflik/sengketa lahan yang sedang dihadapi, pekerja sosial adalah mereka yang tepat untuk terlibat dalam proses Resolusi konflik, seperti menjadi Negosiator ataupun Mediator. Dalam penyelesaian konflik sengketa lahan, seorang pekerja sosial memerankan sebagai “fungsi kekuatan ketiga” untuk menjembatani antara anggota kelompok dan sistem lingkungan yang menghambatnya. Selain itu pekerja sosial mampu menjadi Fasilitator dalam penyelesain konflik sengketa lahan dengan memberikan suatu kepastian damai antara pihak-pihak yang terlibat konflik. The existence of land disputes and land conflicts can damage the legal order and hinder the development of the Indonesian nation, so appropriate strategies are needed in each resolution. This research aims to find out how to develop appropriate strategies in resolving every land conflict/dispute that frequently occurs in Indonesia. The research methods used by researchers are qualitative and analytical descriptive methods. So the results of this research explain that land disputes occur because land has a very important position, which can prove the independence and sovereignty of its owner. Not all problems have to be resolved through trial or court. Currently, non-litigation dispute resolution has emerged, namely Alternative Dispute Resolution (hereinafter referred to as ADR), one of which uses mediation where a mediator's partiality does not occur in mediation issues. Apart from that, the community can also involve a social worker in helping resolve the land conflict/dispute they are facing. Social workers are the right people to be involved in the conflict resolution process, such as being a Negotiator or Mediator. In resolving land disputes, a social worker acts as a "third force function" to bridge between group members and the environmental system that hinders them. Apart from that, social workers are able to become facilitators in resolving land disputes by providing a guarantee of peace between the parties involved in the conflict.

Konflik merupakan ketidaksesuaian antara dua pihak atau lebih sehingga, jika konflik tidak dikelola dengan baik maka dapat berdampak terhadap timbulnya kerusuhan dan kerusakan fisik maupun non fisik. Konflik yang marak terjadi saat ini yaitu konflik horizontal berbasis keagamaan salah satunya yaitu konflik antara Forum Indramayu Menggugat (FIM) dengan Pondok Pesantren Al-Zaytun yang disebabkan oleh tuntutan dari FIM terhadap penyimpangan ajaran agama Pondok Pesantren Al-Zaytun. Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan dan menjelaskan tahapan resolusi konflik menurut Nulhaqim, et al. (2017) mengenai konflik antara Forum Indramayu Menggugat (FIM) dan Al-Zaytun meliputi peristiwa konflik, pemicu konflik, penyebab konflik, dan resolusi konflik. Metode penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan mencari berbagai sumber referensi melalui jurnal ilmiah serta website berita terkait topik penelitian. Hasil penelitian menjelaskan bahwa konflik antara FIM dengan Al-Zaytun terjadi karena tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh Al-Zaytun yang tidak sesuai ajaran agama dan FIM sebagai perwakilan masyarakat Indramayu melakukan tuntutan agar pimpinan Al-Zaytun dapat diselidiki secara hukum. Conflict is a mismatch between two or more parties so that, if the conflict is not managed well, it can have an impact on riots and physical and non-physical damage. The conflicts that are currently rife are religious-based horizontal conflicts, one of which is the conflict between the Forum Indramayu Menggugat (FIM) and the Al-Zaytun Islamic Boarding School which is caused by demands from the FIM regarding deviations from the Al-Zaytun Islamic Boarding School's religious teachings. The aim of this research is to describe and explain the stages of conflict resolution according to Nulhaqim, et al. (2017) regarding the conflict between the Forum Indramayu Mengguggat (FIM) and Al-Zaytun including conflict events, conflict triggers, conflict causes, and conflict resolution. This research method uses a literature study method by searching for various reference sources through scientific journals and news websites related to the research topic. The results of the research explain that the conflict between FIM and Al-Zaytun occurred due to deviant acts committed by Al-Zaytun which were not in accordance with religious teachings and FIM as a representative of the Indramayu community demanded that Al-Zaytun's leadership be legally investigated.

Masyarakat seluruh dunia sedang mengalami kekhawatiran akan salah satu virus yang saat ini menjadi pandemi, yaitu COVID-19. Dipahami dan disadari bersama bahwa pandemi Covid 19 telah mendeterminasi berbagai perubahan signifikan pada berbagai sektor kegiatan masyarakat. Masyarakat dunia seolah dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di sekitar. Social distancing (physical distancing) untuk mengantisipasi persebaran dan perluasan pandemi Covid 19 telah mendorong perubahan dan berbagai penyesuaian di berbagai bidang, baik perdagangan, peribadatan, pendidikan, pemerintahan, dan politik. Kegiatan-kegiatan yang sebelumnya berbasis digital umumnya mampu bertahan di tengah berbagai pembatasan tersebut. Kebiasaan/ pola hidup bersih dan sehat (PHBS) digaungkan dan diperkuat kembali. Bencana kesehatan ini telah membawa dampak pada kehidupan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat dunia. Indonesia menjadi salah satu dari banyak negara yang sudah terkonfirmasi adanya virus ini. Hal ini memaksa manusia untuk beradaptasi sambil mencari jalan keluar untuk mengurangi tingkat penyebaran. Sambil beradaptasi berkegiatan di luar rumah dengan protokol kesehatan yang benar dan membiasakan diri untuk beraktivitas di rumah, individu usia produktif bisa melakukan kegiatan yang dapat mengurangi tingkat kejenuhan dan meningkatkan rasa senang yang tentunya dilakukan dengan konsisten dan bertanggung jawab agar tujuan dari reality therapy tercapai.

Desa Wisata Lingga memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Karo karena destinasi pariwisata yang ditawarkan adalah destinasi yang sudah mulai jarang ditemui. Hanya tempat-tempat tertentu saja yang masih menyimpan alat-alat kebudayaan tradisional dan rumah adat seperti Desa Wisata Lingga.  Ironisnya hal ini tidak menjadi permasalahan serius bagi pemerintah sehingga pengelolaan yang dilakukan masih sangat minim, diantaranya belum adanya keterbukaan antar aktor terkait dalam penyusunan kebijakan, minimnya tindakan rehabilitasi terhadap rumah adat yang menjadi icon wisata, kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung terhadap promosi Desa Wisata Lingga, tidak adanya kontrol anggaran yang jelas dan terbuka, serta terdapat kebutuhan dan harapan publik yang tidak terpenuhi oleh Dinas Pariwisata terkait dengan pengelolaan Desa Wisata Lingga. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan Desa Wisata Lingga di Dinas Pariwisata Kabupaten Karo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian merujuk pada teori akuntabilitas yang dikemukakan oleh Koppel (2005), yang mencakup transparancy, liabillity, controllability, responsibility, dan responsiveness. Lingga Tourism Village has its own attraction for tourists who visit Karo Regency because the tourism destinations offered are destinations that have begun to be rarely encountered. Only certain places still store traditional cultural tools and traditional houses such as Lingga Tourism Village.  Ironically, this is not a serious problem for the government so that the management carried out is still very minimal, including the lack of openness between relevant actors in policy formulation, the lack of rehabilitation measures for traditional houses that have become tourist icons, the lack of facilities and infrastructure that support the promotion of the Lingga Tourism Village, the absence of clear and open budget control, and there are public needs and expectations that are not met by the Agency Tourism is related to the management of Lingga Tourism Village. For this reason, this study aims to examine and describe the accountability of the management of Lingga Tourism Village at the Karo Regency Tourism Office. The research method used in this study is qualitative descriptive. The results of the study refer to the accountability theory put forward by Koppel (2004), which includes transparency, liabillity, controllability, responsibility, and responsiveness.

Konflik merupakan salah satu fenomena yang selalu terjadi pada masyarakat. Salah satu fenomena konflik yaitu konflik agraria pada masyarakat petani yang terjadi di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang. Berbagai upaya resolusi konflik dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengatasi konflik agraria ini. Salah satunya yaitu resolusi konflik berbasis komunitas. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan resolusi konflik agraria berbasis komunitas pada masyarakat petani di Desa Genteng berdasarkan pandangan tiga ahli yaitu masyarakat lokal Desa Genteng, praktisi pertanahan dan akademisi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik diskusi publik antara ketiga ahli tersebut. Berdasarkan pandangan masyarakat lokal Terjadi mis komunikasi antar warga Desa Genteng dengan pihak Perum Perhutani dalam pemanfaatan lahan. Alih fungsi lahan hutan yang terjadi di Kawasan Manglayang Timur mendorong masyarakat Desa Genteng juga beralih profesi. Dalam upaya resolusi konflik, LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) memiliki peran yang sangat penting yaitu sebagai penengah antara petani dengan Perum Perhutani. Mediasi yang dilakukan oleh LMDH menghasilkan sebuah konsensus baru yaitu Perhutani memperbolehkan petani lokal untuk menggarap kembali lahan di kawasan hutan, namun dengan jenis tanaman tertentu yang telah ditentukan oleh Perum Perhutani. Berdasarkan pandangan ahli pertanahan dalam upaya meminimalisir konflik agraria, BPN Kabupaten Sumedang melakukan upaya sertifikasi tanah dan redistribusi tanah terutama di wilayah rawan konflik agraria yaitu di lokasi pembangunan bendungan Jatigede, dan lokasi pembangunan tol Cisumdawu. Berdasarkan pandangan akademisi masalah yang terjadi di Desa Genteng tidak hanya sekedar konflik pemanfaatan lahan saja, namun juga lebih kompleks dari itu seperti pengelolaan air PDAM, potensi kehilangan pekerjaan, konflik lahan, kemiskinan, kesadaran dalam pelestarian lingkungan, kesulitan pemasaran hasil pertanian. Upaya pemecahan masalah di Desa Genteng telah dilakukan oleh berbagai pihak yang dilakukan melalui upaya hukum preventif dan represif, pembentukan konsensus baru, pembentukan integrasi sosial dan kerjasama dengan perguruan tinggi melalui program pengabdian kepada masyarakat. Upaya penyelesaian konflik dan pemecahan masalah yang ada di Desa Genteng salah satunya dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat.

Pekerjaan memiliki peran penting dalam keberlangsungan hidup masyarakat. Masyarakat tentu ingin mendapatkan pekerjaan sebaik-baiknya untuk kehidupan yang baik dan terhindar dari pengangguran. Pengangguran menjadi masalah sosial yang belum terselesaikan dan menjadi mimpi buruk bagi masyarakat.Pengangguran dapat menyebabkan masalah bagi yang mengalaminya seperti depresi dan menyebabkan masalah sosial lainnya seperti tindakan kriminal. Pengangguran sering menjadi alasan bagi seseorang untuk melakukan tindakan kriminal demi memenuhi kebutuhannya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab dan dampak dari pengangguran yang dapat menyebabkan tindakan kriminal. Hal ini selanjutnya akan ditinjau menggunakan perspektif konflik yang mencakup sejumlah teori dan fokus yang menjelaskan tentang adanya ketidaksetaraan, dominasi, kekuatan, dan ketimpangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa pengangguran memberikan tekanan psikologis bagi para penganggur yang dapat menyebabkan terjadinya tindakan kriminal. Tekanan ini membuat para penganggur tidak dapat berpikir jernih dan membuatnya menghalalkan segala cara termasuk tindakan kriminal demi memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Gender merupakan atribut yang dilekatkan secara sosial maupun kultural, baik pada laki-laki maupun perempuan. Gender bukan merupakan kodrat, tetapi merupakan konstruksi sosial, budaya, agama, dan ideologi tertentu yang mengenal batas ruang dan waktu sehingga gender sangat tergantung pada nilai-nilai masyarakat dan berubah menurut situasi dan kondisi. Gender sebagai suatu konstruksi sosial, yang melahirkan suatu perbedaan, lahir melalui proses yang panjang. Proses-proses penguatan perbedaan gender tersebut, termasuk di dalamnya proses sosialisasi, kebudayaan, keagamaan, dan kekuasaan negara. Proses ini terjadi akibat bias hingga menimbulkan konflik. Metode yang digunakan adalah analisis kasus dengan teori Teori Relasi Kekuasaan dan Pengetahuan dari Michel Foucault. Media massa dianggap faktor yang mempengaruhi terbentuknya ideologi yang kemudian dipahami oleh masyarakat sebagai suatu hal yang lumrah. Memang media massa bukan satu-satunya faktor yang berpengaruh, tetapi media massa telah berkembang menjadi agen sosialisasi yang semakin menentukan karena intensitas masyarakat mengkonsumsinya. Sudah saatnya media massa tidak lagi mengangkat isu stereotyping dengan dominasi pria dan perempuan sebagai objek ketidakadilan gender. Media harusnya membantu kaum perempuan untuk membuka wawasan serta merubah imej tentang diri wanita. Paling tidak bersifat berimbang dalam menggambarkan sosok perempuan dan laki-laki dengan tidak bias gender. Gender is an attribute that is socially and culturally attached, both to men and women. Gender is not a nature, but is a particular social, cultural, religious and ideological construction that knows the limits of space and time so that gender is highly dependent on people's values and changes according to situation and conditions. Gender as a social construction, which gives birth to a difference, is born through a long process. The processes of strengthening gender differences, including the process of socialization, culture, religion, and state power. This process occurs due to bias to cause conflict. The method used is a case analysis with the theory of Theory of Relation of Power and Knowledge from Michel Foucault Mass media is considered a factor affecting the formation of ideology which is then understood by society as a common sense. Indeed the mass media is not the only influential factor, but the mass media has developed into an increasingly decisive socialization agent because the intensity of society consumes it. It is time for the mass media to no longer raise the issue of stereotyping with the dominance of men and women as objects of gender injustice. The media should help women to open insights and change their image of women. At least it is balanced in describing the figures of women and men with no gender bias.

Anak adalah generasi penerus suatu bangsa, sehinggatumbuh kembang anak harus diperhatikan dengan baik, dan bahkan tidak hanya menjadi tanggung jawab dari keluarga dan orang tuanya saja melainkan juga menjadi tanggung jawab masyarakat dan negara, mengingat Indonesia adalah negara kesejahteraan yang memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak warna negaranya dengan baik. Dalam hal ini, termasuk hak yang dimiliki oleh anak-anak yang berhadapan (berkonflik) dengan hukum (ABH), meskipun mereka merupakan anak yang bermasalah dengan hukum, mereka adalah anak-anak yang harus dilindungi pemenuhan hak-haknya. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi literaturdan dokumen, berupa buku-buku, artikel jurnal, ataupun jenis tulisan lainnya dan berbagai peraturan hukum dan perundangan yang berkaitan dengan kasus anak berhadapan (berkonflik) dengan hukum (ABH). Hasil kajian menunjukkan bahwa pemenuhan hak terhadap anak didik pemasyarakatan yang terdiri dari hak untuk bertahan hidup dan berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan dan hak untuk berpartisipasi telah dilakukan dengan baik oleh LPKA. Walaupun masih sangat kurangnya tenaga pekerja sosial koreksional di dalam LPKA yang berperan sebagai fasilitator dan menjembatani ABH untuk mendapatkan pendidikan dan melakukan proses rehabilitasi sesuai kebutuhan anak.

ABSTRAKThe conflicts occur between economic interests by RTRW  (urban planning by regional government) which allow industrial expansion to run out of control, the interests of investors who exploiting the land without thinking of sustainability, thus violating land use, the characteristic factor of open access ownership, people's ignorance so that they change paddy fields into ponds so that they are not suitable for land use, people also over exploitative the groundwater which worsening the land subsidence. The conflict resolution very on different alternatives according to each party. The government advised the community to leave the submerged village but did not provide adequate facilities. The industry does not provide compensation for losses suffered by residents of villages next to the industrial area. Some environmentalists suggest that residents adapt to nature by building houses on stilts. Including pioneering spots along the coast in accordance with their respective local potentials, for example tourism, entrepreneurship, small and medium industries processing fish and other marine and coastal products, etc.

Tulisan ini berfokus pada analisis dan rekomendasi terhadap resolusi konflik di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Aspek yang diteliti dalam tulisan ini adalah resolusi konflik yang telah dilakukan atau telah diterapkan di Desa Wadas menggunakan pendekatan yang dijabarkan oleh Nulhaqim dkk serta merekomendasikan upaya resolusi konflik seperti apa yang sebaiknya dilakukan untuk meredakan konflik yang terjadi di Desa Wadas. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pendekatan studi pustaka, dimana penulis mendeskripsikan fenomena situasi dan masalah secara komprehensif dengan mengumpulkan dari sumber-sumber ilmiah yang relevan dengan tema yang dibahas. Tujuan penulis menganalisis permasalahan di Desa Wadas yakni agar memberikan gambaran secara komprehensif mengenai runtutan kronologi konflik yang terjadi di Desa Wadas serta menganalisis bagaimana resolusi yang sudah dilakukan dan direncanakan serta memberikan rekomendasi upaya resolusi konflik yang sebaiknya dilakukan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Desa Wadas. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penulisan ini adalah terdapat beberapa rekomendasi resolusi konflik yang diusulkan oleh akademisi dan praktisi serta pemangku pemerintah. This paper focuses on analysis and recommendations for conflict resolution in Wadas Village, Purworejo District, Central Java Province. The aspect examined in this paper is the conflict resolution that has been carried out or has been implemented in Wadas Village using the approach described by Nulhaqim et al as well as recommending what kind of conflict resolution efforts should be carried out to mitigate the conflict that occurred in Wadas Village. This paper uses a qualitative research method with a literature study approach, in which the author describes the phenomena of the situation and problems comprehensively by gathering from scientific sources relevant to the themes discussed. The author's goal is to analyze the problems in Wadas Village, namely to provide a comprehensive picture of the chronological sequence of conflicts that occurred in Wadas Village and to analyze how the resolutions have been carried out and planned and to provide recommendations for conflict resolution efforts that should be carried out to resolve conflicts that occurred in Wadas Village. The conclusion that can be drawn from this writing is that there are several conflict resolution recommendations proposed by academics and practitioners as well as government stakeholders.

Konflik merupakan suatu hal yang lumrah dan tidak bisa dihindari di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Konflik yang terjadi sangat beragam, mulai dari konflik yang bersifat pribadi, konflik yang bersifat politik, konflik yang bersifat sosial, hingga pada konflik yang bersifat internasional. Bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi pun juga beragam yakni konflik dengan kekerasan dan konflik dengan tanpa kekerasan. Dalam penyelesaiannya, tentu saja dibutuhkan resolusi konflik. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana terjadinya konflik dan intervensi seperti apa yang cocok dilakukan dalam menyelesaikan masalah. Penulisan artikel ini menggunakan studi kepustakaan dengan metode studi kasus yang mengambil kasus Understanding Violence in SEAsia, konflik perusahaan-masyarakat di sektor industri perkebunan, dan konflik dan perubahan sosial pada komunitas nelayan dan pedesaan di Indonesia. Hasil dari penelitian ini bahwa adanya resolusi konflik yang dilakukan dalam menyelesaikan konflik-konflik tersebut. Namun, penyelesaian yang dilakukan tentunya beragam sesuai dengan tingkat kesukaran konfliknya. Negosiasi dan mediasi merupakan tahap penyelesaian kasus yang selalu digunakan pada tahap awal penyelesaian masalah.  Conflict is a common and unavoidable thing in the life of society and the state. Conflicts that occur are very diverse, ranging from personal conflicts, political conflicts, and social conflicts, to international conflicts. The forms of violence that occur also vary, namely violent conflict and non-violent conflict. In its resolution, of course, conflict resolution is needed. This article aims to find out how conflicts occur and what kind of intervention is suitable for solving the problem. The writing of this article uses a literature study with a case study method that takes the case of Understanding Violence in SEAsia, company-community conflict in the plantation industry sector, and conflict and social change in fishing and rural communities in Indonesia. The result of this research is that there is conflict resolution carried out in resolving these conflicts. However, the resolution varies according to the level of difficulty of the conflict. Negotiation and mediation are stages of case resolution that are always used in the early stages of problem-solving.

Di Indonesia konflik antar umat beragama masih sering terjadi, salah satu yang sering menjadi permasalahan adalah hal yang berkaiatan dengan izin pendirian rumah ibadah. Meskipun telah ditetapkannya UU tentang pendirian rumah ibadah tetapi hal ini masih menimbulkan pro kontra dikalangan masyarakat. Di Aceh izin mendirikan rumah ibadah tidak semudah di tempat-tempat lain di Indonesia. Oleh sebab itu, terjadi konflik antar agama di Aceh Singkil terkait izin pendirian rumah ibadah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kronologi terjadinya konflik dan hubungan umat beragama di Aceh Singkil. Metode yang digunakan metode penelitian library research. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis konflik yang terjadi di Aceh Singkil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di Aceh Singkil terjadi kekecewaan umat islam atas umat Kristen karena melanggar perjanjian yang telah disepakati.

Konflik penggusuran Pekayon-Jakasetia telah berlangsung sejak 2016 yang terjadi akibat perseteruan antara warga terdampak penggusuran Pekayon-Jakasetia dengan Pemerintah Kota Bekasi. Tulisan ini hendak meninjau kronologi sebagai alat analisis konflik dalam konflik penggusuran lahan Pekayon-Jakasetia. Tulisan ini bertujuan untuk memetakan urutan kejadian penggusuran dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka. Sumber data primer didapatkan berdasarkan metode library research. Tulisan ini menemukan bahwa konflik penggusuran sebagai konflik agraria atas penguasaan lahan, bahkan kepemilikan tanah. Konflik penggusuran Pekayon-Jakasetia ini menuai pertentangan dari masyarakat setempat akibat tanpa berdialog dan hanya dengan Surat Peringatan sejumlah lima kali dalam waktu lima pekan. Bahwa tanah tersebut tanah negara bebas dan telah dihuni dengan itikad baik selama puluhan tahun. Bahkan, pemerintah pun tak mengganti rugi sebagai bentuk kompensasi kepada masyarakat terdampak penggusuran ini. Sehingga, kerugian tempat tinggal, perlindungan hak, atau pertanggungjawaban penggusuran paksa menjadi dampak signifikan bagi warga Pekayon-Jakasetia.

Bimbingan sosial adalah proses pemberian bantuan kepada individu secara terus menerus supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri dan lingkungan sekitar, memberikan bantuan secara psikis dan mental kepada para anak korban tindak penganiayaan anak yang bermasalah pada saat bersosialisasi dengan masyarakat atau karena anak korban tindak penganiayaan anak mengalami masalah-masalah pribadi yang membutuhkan bimbingan agar anak korban tindak penganiayaan ini dapat memecahkan masalahnya. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran bimbingan sosial terhadap anak sebagai pelaku penganiayaan. Penganiayaan yang melibatkan anak sebagai pelaku menjadi isu kritis dalam bidang bimbingan sosial, karena menyangkut upaya pencegahan, intervensi, dan rehabilitasi perilaku negatif. penelitian ini menunjukkan bahwa bimbingan sosial memiliki peran kunci dalam mengatasi masalah perilaku anak sebagai pelaku penganiayaan. Pendekatan yang dilakukan meliputi identifikasi masalah, pengenalan emosi, pengembangan keterampilan sosial, dan pemahaman konsekuensi dari tindakan mereka. Melalui bimbingan sosial, anak-anak pelaku diberdayakan untuk mengatasi konflik, mengelola emosi dengan lebih baik, dan membangun hubungan sosial yang lebih positif. Social guidance is the process of providing assistance to individuals on an ongoing basis so that the individual can understand himself and the surrounding environment, providing psychological and mental assistance to child victims of child abuse who have problems when interacting with society or because child victims of child violence experience problems. -Personal problems that require guidance so that child victims of this crime can solve their problems. This study aims to describe the role of social guidance on children as perpetrators of crime. Abuse involving children as perpetrators is a critical issue in the field of social guidance, because it involves efforts to prevent, intervene, and rehabilitate negative behavior. This study shows that social guidance has a key role in overcoming child behavior problems as perpetrators of abuse. The approach taken includes recognizing problems, recognizing emotions, developing social skills, and understanding the consequences of their actions. Through social guidance, offenders' children are empowered to deal with conflict, manage emotions better, and build more positive social relationships.

Program Kampung BIRU (Budidaya Integratif Riparian Urban) merupakan inisiatif Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pertamina Patra Niaga AFT Halim Perdanakusuma yang dilaksanakan di Kelurahan Cawang, Jakarta Timur, sejak tahun 2021. Program ini hadir sebagai respon terhadap kompleksitas masalah perkotaan, khususnya kerentanan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dialami masyarakat bantaran Sungai Ciliwung. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dampak Kampung BIRU pada tiga aspek utama, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kampung BIRU memberikan dampak positif yang signifikan. Dari aspek sosial, program ini meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat kohesi sosial, serta memberdayakan kelompok rentan melalui berbagai kegiatan kolektif. Dari aspek ekonomi, program membuka peluang usaha baru berbasis urban farming dan pengelolaan sampah sirkular, yang berkontribusi pada ketahanan pangan sekaligus menambah pendapatan rumah tangga. Dari aspek lingkungan, Kampung BIRU berhasil menata ulang kawasan bantaran sungai menjadi ruang hijau produktif, mengurangi volume sampah, memperbaiki kualitas ekosistem riparian, serta meningkatkan kesiapsiagaan warga terhadap banjir. Secara keseluruhan, Kampung BIRU dapat dipandang sebagai model inovasi CSR berbasis ekoriparian yang mampu menyinergikan dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan secara berkelanjutan. Program ini juga berkontribusi langsung terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 2 (Tanpa Kelaparan), SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), dan SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim). The Kampung BIRU (Budidaya Integratif Riparian Urban/Integrative Riparian Urban Cultivation) program is a Corporate Social Responsibility (CSR) initiative by PT Pertamina Patra Niaga AFT Halim Perdanakusuma, implemented in Cawang, East Jakarta, since 2021. This program was initiated as a response to the complex challenges of urban areas, particularly the social, economic, and environmental vulnerabilities faced by communities living along the Ciliwung River. This study aims to describe the impacts of Kampung BIRU on three main aspects: social, economic, and environmental. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through observations, in-depth interviews, and document reviews, then analyzed thematically. The findings reveal that Kampung BIRU has generated significant positive impacts. In the social aspect, the program has strengthened community participation, enhanced social cohesion, and empowered vulnerable groups through collective initiatives. In the economic aspect, the program has created new livelihood opportunities through urban farming and circular waste management, contributing to household food security and income generation. In the environmental aspect, the program successfully revitalized the riverbank area into productive green space, reduced waste volume entering the river, improved riparian ecosystem quality, and strengthened community preparedness for flooding. Overall, Kampung BIRU demonstrates a CSR-based eco-riparian innovation model capable of synergizing social, economic, and environmental dimensions in a sustainable manner. The program also directly contributes to the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly SDG 2 (Zero Hunger), SDG 8 (Decent Work and Economic Growth), and SDG 13 (Climate Action).

Tujuan artikel ini untuk mendeskripsikan biaya ekonomi yang ditimbulkan akibat tindak kekerasan interpersonal terhadap perempuan. Kajian difokuskan pada tindak kekerasan dalam hubungan intim dalam konteks hubungan perkawinan dan di luar hubungan perkawinan. Kajian menggambarkan biaya-biaya yang bersifat langsung dan tidak langsung baik yang dikeluarkan dari sumber pribadi, sumber kelembagaan untuk pembiayaan pelayanan, beban ekonomi di tingkat individu dan keluarga serta negara. Kajian menggunakan analisa literatur secara sistematik dari sumber referensi internasional yang dapat dipertanggungjawabkan. Kajian menunjukkan beban ekonomi yang besar yang harus  ditanggung untuk menangani kekerasan dalam hubungan intim terhadap perempuan. Beban ini semakin besar untuk masyarakat di negara-negara berkembang mengingat minimnya sumber-sumber ekonomi untuk membiayai penanganan tersebut. Kajian ini menggarisbawahi pentingnya upaya pencegahan tindak kekerasan untuk mengurangi biaya ekonomi suatu masyarakat.

Konflik sosial di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat secara mental dan ekonomi pasca konflik. Konflik tersebut meliputi berbagai aspek, seperti konflik antar etnis dan konflik agama, yang menunjukkan adanya ketegangan antar kelompok di masyarakat. Dalam konteks penanganan konflik sosial, diperlukan program keserasian sosial yang dapat memberikan manfaat sosial yang komprehensif. Namun, terdapat kesenjangan antara hasil penelitian yang menyoroti kompleksitas konflik sosial dari berbagai sudut pandang dengan kebutuhan akan kebijakan sosial yang holistik dan terintegrasi dalam penanganan konflik sosial di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengukur manfaat sosial yang dihasilkan oleh program keserasian sosial serta evaluasi yang mendalam terkait dengan efisiensi penggunaan sumber daya dan efektivitas program dalam mencapai tujuan keserasian sosial. Selain itu, aspek biaya juga menjadi pertimbangan penting dalam penanganan konflik sosial, seperti biaya perawatan depresi dan gangguan psikososial. Dengan demikian, penelitian lebih lanjut dalam hal ini akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan kebijakan penanganan konflik sosial di Indonesia. Social conflict in Indonesia is a complex problem and has a significant impact on society mentally and economically after the conflict. The conflict covers various aspects, such as inter-ethnic conflicts and religious conflicts, which indicate the existence of tensions between groups in society. In the context of handling social conflict, a social harmony program is needed that can provide comprehensive social benefits. However, there is a gap between research results that highlight the complexity of social conflict from various perspectives and the need for holistic and integrated social policies in handling social conflict in Indonesia. Therefore, further research is needed to measure the social benefits generated by social harmony programs as well as in-depth evaluations related to the efficiency of resource use and program effectiveness in achieving social harmony objectives. In addition, the cost aspect is also an important consideration in handling social conflict, such as the cost of treating depression and psychosocial disorders. Thus, further research in this regard will make a significant contribution to the development of policies for handling social conflict in Indonesia.

Authors and Keywords Index of Volume 3 No. 2