Undang-Undang Perkawinan, KHI dan Undang- Undang Perlindungan Anak telah menetapkan batas minimal usia perkawinan yaitu pria berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun. Untuk mendukung program ini maka lembaga pelaksana instrumen hukum seperti KUA, Dinas Syari’at Islam dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) berupaya untuk mencegah pekawinan di bawah umur. Realitanya masih banyak terjadi perkawinan di bawah usia 16 tahun. Pertanyaan penelitian dalam kajian ini adalah apakah faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur di masyarakat Kec. Blangkejeren, bagaimanakah praktik perkawinan di bawah umur yang di lakukan oleh masyarakat Kec.Blangkejeren, Bagaimanakah kekuatan lembaga pelaksana instrumen hukum dalam mencegah perkawinan di bawah umur di kec. Blangkejeren. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ditemukan bahwa Lembaga pelaksana instrumen Hukum yang berada di wilayah Kec. Blangkejeren belum maksimal untuk mengatasi praktik perkawinan di bawah umur disebabkan karena adanya faktor Orang tua, adat, Media massa, Pergaulan bebas, pemahaman agama yang masih dangkal. Dari paparan diatas dapat simpulkan bahwa, Praktik perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh  masyarakat Kec. Blangkejeren adalah secara non prosedural tanpa melibatkan aparat-aparat institusi negara yang berwenang dan proses pencegahan perkawinan di bawah umur yang dilaksanakan oleh lembaga pelaksana instrumen hukum tidak akan berjalan maksimal tanpa didukung oleh para orang tua, tokoh adat, tokoh agama dan pemerintah dalam mencegah perkawinan di bawah umur.

Dalam Islam, tidak ada batasan umur untuk seseorang menikah , tetapi di Negeri Pulau Pinang terdapat ketentuan yang membatasi umur minimal untuk menikah. Artikel ini mengkaji penetepan Usia perkawinan di dalam Undang-undang Perkawinan di Malaysia, status serta konsekuasi hukum terhadap pernikahan anak di bawah umur tanpa persetujuan Mahkamah Rendah Syariah. Dalam pembahasan artikel ini, penulis menggunakan data primer dan sekunder, data primer diperoleh dari penelitian lapangan yaitu observasi ke beberapa tempat di Bukit Mertajam dan wawancara dengan pegawai di Mahkamah Rendah Syariah dan pihak-pihak terlibat langsung dalam proses pernikahan anak di bawah umur. Menyangkut ketentuan pernikahan anak di bawah umur di Negeri Pulau Pinang disebabkan oleh keinginan anak itu sendiri seperti terlanjur melakukan hubungan badan, tidak berminat untuk bersekolah, suka sama suka,dan sebagainya. Status dan konsekuasi hukum terhadap pernikahan anak di bawah umur tanpa persetujuan Mahkamah Rendah Syariah yaitu, Status nikahnya sah menurut syara’ tetapi tidak menurut undang-undang dan pernikahan yang dilangsungkan menyalahi ketentuan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang tahun 2004. Konsekuansi Hukumnya, pernikahan itu perlu diajukan untuk mengesahkan pernikahan tersebut agar sah menurut undang-undang. Jika tidak disahkan, pernikahan mereka tidak didata dalam negeri yang menyatakan bahwa mereka pernah menikah dan dampaknya mereka tidak dapat berbuat apapun tuntutan di mahkamah jika terjadi musibah dalam masa pernikahan mereka.

Penentuan arah kiblat untuk pemakaman dilakukan secara sederhana oleh imum gampong atau tokoh agama dengan menghadap kepada perkiraan arah kibat di sebelah barat. Akibatnya arah kiblat di komplek pemakaman berbeda antara satu makam dengan makam yang lain. Padahal menghadap kiblat makam orang Islam adalah suatu keharusan walaupun terdapat perbedaan istimbath hukumnya. Sebagian Syafiiyyah mewajibkan untuk dihadapkan ke arah kiblat, sebahagian lagi sunnah sebagaimna pendapat Imam Malik. Merujuk kepada pendapat tersebut peneliti menelaah akurasi arah kiblat komplek pemakaman di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh ditinjau dengan mengunakan kaidah-kaidah trigonometri sebagai pedoman analisa. Kemudian juga meneliti kesesuaian pengukuran arah kiblat komplek pemakaman dengan kaidah trigonometri dan. proses pengukuran arah kiblat yang dilakukan masyarakat untuk komplek pemakaman di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan tersebut, peneliti melaksanakan penelitian lapangan di ssepuluh komplek pemakaman yang terdapat di Syiah Kuala Kota Banda Aceh dengan menggunakan kaidah trigonometeri sebagai dasar analisa dan batuan kompas standar ukur kiblat yang disarankan oleh Kementerian Agama. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Arah kiblat komplek pemakanan di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh hanya 7,46% arah kiblat makam yang sesuai dengan kaidah trigonometri, sedangkan 92,54% tidak menghadap ke arah kiblat yang sesuai dengan kaidah trigonometri atau tidak sesuai arah kiblatnya. Kaidah trigonometri sebagai penentuan arah kiblat tidak dipergunakan oleh tokoh agama untuk mengukur arah kiblat di Kecamatan Syiah Kuala. Penentuan arah kiblat makam yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Syiah Kuala dapat dibagi dua macam, yaitu penentuan arah kiblat dengan mengikuti arah kuburan yang telah ada sebelumnya dan penentuan arah kiblat dengan mengikuti arah masjid yang ada di sekitar pemakaman. Dengan demikian diharapkan Kementerian Agama sebagai pihak yang berwenang untuk memberi pelayanan di bidang hisab dan rukyat, hendaknya mensosialisasikan pentingnya arah kiblat untuk pemakaman selain itu, pihak terkait meliputi Kementerian Agama, Majelis Permusyawaratan Ulama, serta lembaga penelitian terutama di kampus seperti UIN Ar-Raniry, agar menciptakan alat sederhana untuk pengukuran arah kiblat sesuai dengan kaidah trigonometri yang tepat tetapi berharga murah, dan mudah digunakan oleh masyarakat umum, sehingga kesalahan pengukuran arah kiblat termasuk arah kiblat pemakaman tidak lagi terjadi dan dapat diminimaisir.

Tindak pidana dalam hukum pidana Islam disebut jarimah, yaitu segala perbuatan yang dilarang oleh Allah swt. dan diancam dengan hukuman had dan ta’zir. Had adalah tindak pidana dan sanksi pidananya sudah diatur sedemikian rupa dalam nash Al-Qur’an dan Al-Hadis, sedangkan ta’zir adalah tindak pidana yang sanksi pidananya ditetapkan oleh pemimpin. Tindak pidana atau jarimah hudud adalah: Had zina, dihukum bagi yang ghairu muhsan 100 kali cambuk dan muhsan dihukum rajam, had qadhaf  (menuduh orang berbuat Zina) dihukum 80 kali cambuk, had sariqah (pencurian), apabila sudah mencapai nisab dihukum potong tangan, had minum khamar dihukum 40 kali cambuk, had hirabah (perampokan) dihukum sesuai dengan kiteria perbuatan yang dilakukan, had al-baghyu (pemberontakan) dihukum mati, dan had riddah (murtad) dihukum mati apabila tidak mau diajak untuk bertaubat. Ketujuh bentuk had tersebut merupakan hak Allah swt. yang apabila sudah terbukti, maka hakim tinggal memutuskan sesuai dengan yang ditetapkan menurut Al-Qur’an dan Al-Hadis.

Poliandri adalah sistem perkawinan dimana seorang wanita mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan. Al-qur’an dan Hadits melarang tindakan poliandri. Namun kenyataannya, ditemukan kasus poliandri di kalangan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya cerai talak pada Mahkamah Syari’iyah Jantho dalam putusan Nomor 216/Pdt.G/2015/MS-JTH. Dalam perkara ini suami menceraikan isterinya karena melakukan poliandri.  Penelitian ini bertujuan mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam memutus talak raj’i karena poliandri. Pada sisi lain, penelitian ini juga menggali pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap perkara talak raj’i karena poliandri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka (library research). Hasil penelitian ini menemukan bahwa hakim menjatuhkan talak raj’i terhadap isteri yang melakukan poliandri di dasarkan pada larangan Al-quran dan Hadits tentang poliandri. Di samping itu, hakim juga mempertimbangkan kemaslahatan anak Pemohon dan Termohon yang masih dibawah umur yang sangat membutuhkan kasih sayang penuh dari kedua orangtuanya. Tindakan hakim ini sejalan dengan hukum positif dan hukum Islam. Untuk mengantisipasi munculnya praktek poliandri di masyarakat, di sarankan kepada  pihak KUA dan tokoh agama agar memberikan pembinaan dan bimbingan perkawinan sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum. Di sarankan juga kepada pemerintah untuk membuat regulasi yang dapat mencegah munculnya hukum poliandri dan mengatur hukuman kepada pelaku poliandri.

This article focuses on the study of UPTD LKSA Care Orphanage in Meulaboh West Aceh Regency as institution for abandoned children. There are three problems to be disscussed, namely: First, how roles and responsibilities of children's institution in the orphanage of Suci Hati. Secondly, how is the effectiveness of the children's institution in the orphanage of Suci Hati to protect the neglected child. Third, how  does the view of Islamic law of the abandoned Child protection Agency. In the authors ' discussion using the research type field Research; observation, interviews and documentation. Based on the results of the study, children's institution in the orphanage of Suci Hati has achieved effective (successful) in general to meet the needs and protect the displaced children Leader of the institution. In Islam, the right of children is the obligation of Allah SWT. So, parents, people, and governments who are able to run it will get reward rewards from Allah SWT. The one who ignored it will be given difficulties in the world and the hereafter. The author suggests for all parties concerned in protecting the child to pay more attention to children in the orphanage institutions, especially in giving compassion and fulfillment of daily needs to the children Improving the welfare of children.

Children with disabilities are vulnerable to poor treatment and the growth will be very difficult in a community environment. Therefore, it must be a child with a disability given the attention of the local government to provide protection for the child's disability. This research is categorized as field research Research) and Library Research, is a type of qualitative research. The results of this research show, based on data obtained from the social service city of Banda Aceh, currently the city of Banda Aceh there are 467 children with disabilities with the category of 7 types of disabilities, of the 7 types of disability that most of the levels are Tuna Runggu and Tuna. In the management of children with disabilities, the Government of Banda Aceh carried out several activities in terms of social assistance fund Rp. 4 million (four million rupiahs) per year, the establishment of a disabled child Family Communication Forum (FKKADK) and the provision of disability aids for children with disabilities according to their degree of disability. The efforts of the activities undertaken by the Government of Banda Aceh are in accordance with the provisions of article 8 of the Candy PPPA number 4 year 2017 about special protection for children with disabilities who said that the implementation of special protection for children with disabilities in the form of activities to be a reference for the area in drafting the action plan is adjusted to the condition, the situation, needs, and capabilities of the area and with the appropriate implementation on the article with article 90 of law number 8 year 2016 social rehabilitation, social protection, social empowerment, and social security. In the implementation of child protection with disabilities in Banda Aceh in accordance with the provisions of Islamic law relating to maqasid sharia.

Poligami dalam Islam diperbolehkan dengan syarat adil. Negara menambahkan syarat-syarat poligami yaitu selain mampu berlaku adil dan mampu dalam hal menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya maka terlebih dahulu harus memperoleh izin isteri terdahulu dan izin pengadilan. Akan tetapi, kebanyakan dari mereka tidak memenuhi syarat yang ditetapkan negara. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah mengapa kasus-kasus poligami ilegal di proses melalui jalur hukum pidana, bagaimana akibat hukum dilakukannya proses pidana pada kasus-kasus poligami ilegal, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian kasus-kasus poligami ilegal melalui jalur hukum pidana yang telah diputuskan Pengadilan Negeri Jantho. Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research), dengan pendekatan kualitatif dianalisis dengan menggunakan metode penelitian normatif sosiologis. Dari hasil penelitian ini dapat dipahami bahwa kasus-kasus poligami ilegal diproses melalui jalur hukum pidana selama pasal dalam KUHP tentang kejahatan asal usul perkawinan tidak dicabut atau diganti dengan undang-undang yang lain, dan mengenai kasus poligami ilegal yang telah diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Jantho dalam rentang waktu tiga tahun (2014-2016) terdapat 5 (lima) kasus, yang terdiri dari dua putusan suami isteri yang salinan putusannya terpisah dan satu suami. Adapun akibat hukum dilakukannya proses pidana pada kasus-kasus poligami ilegal lebih cenderung kepada fisik (badan) seperti penjara, akan tetapi akibat hukum tersebut bisa berbeda-beda tergantung penggunaannya misalnya dijadikan bukti otentik dalam hal pemecatan pekerjaan bagi PNS, dan putusan tersebut bisa digunakan oleh isteri terdahulu sebagai bukti gugatan cerai. Jika ditinjau melalui hukum Islam, poligami ilegal tetap dianggap sah menurut agama selama memenuhi rukun dan syarat pernikahan, hanya saja negara memandang sah apabilah memenuhi administratif negara.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak mempunyai tugas dan fungsi untuk mencegah dan menangani kekerasan dalam rumah tangga yang dialami para korban. Kinerja lembaga P2TP2A mengalami peningkatan dalam meminimalisir kasus KDRT yang terjadi di Provinsi Aceh. Pertanyaan penelitian artikel ini adalah apa saja bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagai salah satu penyebab terjadinya perceraian di Provinsi Aceh dan bagaimana upaya P2TP2A dalam meminimalisir kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan di Provinsi Aceh. Metoede penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif yaitu library research (perpustakaan) dan field research (lapangan) dan menggunakan metode kualitatif yaitu data yang berasal dari wawancara, catatan laporan, dokumen dan lain-lain.  Berdasarkan dari penelitian tersebut diatas dapat diperoleh hasil sebagai berikut: bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi penyebab ialah faktor ekonomi dalam keluarga, faktor perselingkuhan, faktor narkoba, faktor bawaan prilaku pelakunya sendiri, dan hubungan antara pasangan suami isteri yang tidak seimbang. Sedangkan upaya P2TP2A dalam meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga ialah dengan melakukaan sosialisasi ke gampong-gampong kepada masyarakat tentang adanya Undang-Undang PKDRT agar masyarakat mengetahui tentang ranah hukum yang terjadi atas kekerasan yang terjadi pada kaum perempuan. Dari paparan diatas disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga terjadinya penurunan dengan adanya sosialisasi dan kinerja lain dari lembaga P2TP2A. Saran penulis ialah agar membuat rumah aman untuk dapat melindungi korban kekerasan yang terjadi para perempuan dan anak yang mengalami kekerasan.

Islam does not restrict age of marriage. But the state of Selangor Limited the age of 18 years for men and 16 years for women. According to maqashid sharia, an ideal age of marriage is an age capable of realizing The objectives of marriage sharia. In the discussion of this article, authors use primary and secondary data, the primary data obtained from the research library is research on Selangor Islamic Family Law in 2003, Quran, Hadith and several books of fikih. Secondary data is obtained from supporting sources of data that authors need then analyzed using qualitative descriptive methods. The results showed that there was a legal basis for establishing an age limit in marriage but only abstract and there is no evidence to increase the age of marriage. The reason of the Selangor State Legislative Assembly established an age limit in the Selangor Islamic Family Law of 2003 is in accordance with community needs in those days. But the law is no longer reasonable to practice with the state of Selangor society at present.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini mampu menelusuri jejak nasab yang disebut dengan DNA. DNA merupakan jenis asam nukleat dalam tubuh manusia yang diduga kuat dapat digunakan sebagai alat ukur keterhubungan tali darah antara anak dengan orang tua, baik dalam kasus anak zina maupun anak mulā’anah. Penelitian ini mengkaji pendapat Yūsuf Al-Qaraḍāwī tentang penetapan nasab anak mulā’anah melalui tes DNA. Masalah yang didalami adalah bagaimana pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang hukum penetapan nasab anak mulā’anah melalui tes DNA, dan bagaimana metode istinbāṭ yang digunakan Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam hal tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (library research). Data dikumpulkan dari bahan kepustakaan dan dianalisa dengan cara deskriptif-analisis. Hasil analisa penelitian menunjukkan bahwa pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang hukum penetapan nasab anak mulā’anah melalui tes DNA tidak dapat dilakukan oleh suami. Penetapan nasab anak mulā’anah melalui tes DNA dapat dilakukan oleh isteri. Isteri dapat meminta hakim untuk tes DNA terhadap anak yang disanksikan. Metode istinbāṭ Yūsuf al-Qaraḍāwī terhadap penetapan nasab anak mulā’anah melalui tes DNA cenderung menggunakan metode penalaran istiṣlāḥiyyah, satu bentuk penalaran yang bertumpu pada pertimbangan kemaslahatan atau tujuan dari pensyariatan. Penggunaan tes DNA menurutnya tidak hanya bermanfaat dan memberi maslahat bagi isteri, tetapi juga suami, dan anak mulā’anah. Terhadap masalah penelitian ini, terdapat beberapa saran bahwa hendaknya, Yūsuf al-Qaraḍāwī mengurai lebih jauh tentang implikasi terkait bukti tes DNA terkait kejelasan status anak bagi suaminya dalam hal hak-ahak anak.

Tindakan kekerasan terhadap anak di Malaysia cenderung meningkat setiap tahun, pada tahun 2010 sebanyak 3.257 kasus dan meningkat pada tahun 2015 menjadi  4.453 kasus. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah pertama apa saja peran dan pola Jabatan Kebajikan Masyarakat dalam memberikan perlindungan kepada anak, kedua apa hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam menangani perlindungan kekerasan anak oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan (field research). Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggali bahan-bahan ilmiah. Hasil penelitian ditemukan bahwa peran perlindungan anak dari kekerasan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat telah bertindak mengambil anak melalui proseder-proseder yang telah ditetapkan sebelum dibawa ke rumah-rumah perlindungan, maka pihak jabatan telah menetapkan sebuah akta yang menjadi dasar pegangan mereka yaitu Akta Kanak-Kanak 2001. Bimbingan dan konseling diberi kepada anak-anak untuk mengatasi masalah emosi dan psikologi mereka. Jabatan Kebajikan Masyarakat juga memberi aktifitas keterampilan dan keahlian dasar sesuai dengan kemampuan dan bakat mereka. Bantuan pendidikan agama dan moral adalah untuk menjamin pertumbuhan anak-anak. Pola utama dimulai dari rumah yang melibatkan peran penting orangtua dan pengasuh, kesadaran masyarakat dan media. Hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat dalam menangani perlindungan anak dari kekerasan adalah dari pihak keluarga, masyarakat dan budaya. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa semua pihak wajib memberikan perlindungan anak dari kekerasan untuk menjamin pemenuhan hak-hak hidup mereka.

Rukyat hilal of the month of Qamariah, especially the beginning of Ramadan, and Shawwal is a study of falak which often attract attention because of the frequent differences. This is motivated by the uncertainty of rukyat results due to the lack of observable rukyat results. This is one of them caused by the location of the rukyat which is not safe enough from various natural disturbances, such as high rainfall. Lhoknga Observatory Astronomically, this observatory is located at 50 27’ 59, 85” N and 950 14’ 31,87” E, with an altitude of 8 m, and is 15 m from the sea. But from 5 years of observation of the new moon, only one time succeeded in destroying the hilal. The research method uses descriptive analytical methods, collecting data by means of documentation and direct observation. The results of this study found that one of the causes of the low success rate of rukyatul hilal in the observatory was due to its relatively high rainfall which reached an average of 354 mm in years. This rainfall is strongly influenced by the latitude and geographical state of the observatory flanked by the sea and mountains.

Ranub kang haba is a khitbah’s official process, as a bond between bride and groom. At ranub kang haba, the family of man’s side brings betel vine (ranup) as a symbol of bonding reinforcement (khong haba). Besides betel vine, the groom’s side also brings Aceh’s traditional food (penajoh), a set of woman’s clothes and gold jewelry, which is ring (jeunamae). If a few days later the bride cancels the wedding, Jeunamae will be given back as double to the man. This article tries to explain the practice of ranub khong haba and the consequences of tradition’s cancellation to  Acehnese society. This kind of study is the combination of socio legal-historical approach. Sociological approach is used to observe the patterns of society’s interaction & behavior, both that inspiring the renewal of Islam’s law and Islamic law legislation and the comformity of conciousness (which manifest in society’s behavior). The legal or juridical approach is done by considering certain elements of Islamic law, which is ‘urf concept. Historical approach is used on consideration that history analysis can see ranub kong haba practice objectively in relation with ‘urf concepts in Islam’s contexts. This study found that ranub kong haba is a local wisdom in affirmation of khitbah procession that has a base in Islamic law. However, the custom of giving the dowry back as double  that is brought in khitbah process is an ‘urf shahih practice, which actually doesn’t have any command nor forbidden in Islam. However, the matter is seen as a good thing because it can avoid us (sadd al-zariah) from breaking our promise to others.

When obligations do not work in a balanced manner in fostering a household, disputes and arguments often occurs which will result in the termination of a marriage.  Divorce can occur by various factors in a marriage.  One of the factors that divorce causesare one among apostate husbands or wives, which if the marriage continues to be maintained will cause loss. As a result of the divorce because the husband has lapsed into marriage, the marriage is immediately finished, and if the marriage is fulfilled, a wife will not get mut'ah and a living from her husband, but it is different from being practiced in a religious court whose husband is burdened with giving mut '  ah and livelihood iddah.  So with the existence of these problems the author will review the judges' considerations in considering their decisions and reviewing Islamic law. This study aims to find out about the definition of Mut'ah, the livelihood of iddah and apostasy, to find out the legal basis used by the judge in deciding cases and what according to the views viewed from Islamic law.To answer these three problems, the researcher used a qualitative approach with field research that collected data directly from the source.  In qualitative research, the researcher is faced directly with the respondent, namely a direct interview by the Judge in the Nganjuk Religious Court.Based on the research, even though the husband apostatized and married the husband was still obliged to give mut'ah and livelihood because even though the apostate's husband would not obstruct the husband's obligation to his wife, and the divorce divorce case was equated with ordinary divorce divorce.  Judges use the basis of article 149, 117, with reasons for divorce article 116 letter (f) and (h) KHI (Compilation of Islamic Law) and the results of RAKERNAS MARI in 2005. and viewed from a review of Islamic law judges use volcanic jurisprudence II if  the termination of marriage because of apostasy does not require a court decision or judge's decision and is immediately canceled and does not see the consequences of the apostasy.

This study discusses the resolution of disputes through adat and family security in Acehnese society according to Islamic law. The problems examined are the pattern of resolving family conflicts through adat mechanisms in Aceh; The relationship between resolving conflicts through adat and family resilience in Aceh and a review of Islamic law towards resolving family conflicts through adat in Aceh. This study uses a qualitative approach, which is to explain, describe, and analyze in-depth the results of research. Data collection techniques used were literature study and interviews with informants. While the data were analyzed using Islamic legal theory and traditional law. This research concludes that there are several patterns for example involving various parties such as Jurong, Keuchik, Tuha Peut, Teungku Imum, Imum Mukim, and the place of dispute resolution at meunasah sometimes at Keuchik's house. There is a close relationship between resolving disputes through adat and family resilience, meaning that many family problems that are resolved through adat mechanisms do not go through formal legal avenues. Then the dispute resolution is in line with Islamic law which is included in the urf category with a review of the benefits.

The theory of 'Asabiyyah (Solidarity of groups, fanaticism of tribes or nepotism) is the fruit of the Ibn Khaldun think. The birth of the theory of 'Asabiyyah is not separated from his observation of the condition of Muslims when it is in the interfaith and seize power by relying on the solidarity of Groups, group. This article is about to examine the theory of 'asabiyyah Ibn khaldun. This article is reviewed with a historical and normative approach. The results showed that in order to practice this 'Asabiyyah theory does not lead to evil and negative, according to Ibn Khaldun's opinion, it is the only solution to control and control the operation of the group. Religion is instrumental in lowering the tension of this asabiyyah practice. Although Ibn Khaldun has explained 'Asabiyyah (Solidarity Group, fanaticism group) part of Sunnatullah that cannot be eliminated from human life, we should also see from the Islamic eyewear in this case Islamic law on the practice of ' Asabiyyah (Solidarity Group). In the view of Islamic law, the practice of 'Asabiyyah (solidarity Group) is not allowed to be banned by reason of violating the purpose of establishing Islamic law itself. The purpose of established Islamic law is to create the benefit of mankind. While the practice of solidarity group, Fanatime tribe, and nepotism gave misery, the distress, hostility and destruction of the joints of human life, both in the world and in the hereafter.

This study discusses the protection of women through the provision of hareuta peunulang in terms of traditional aspects and Islamic law. This study uses a qualitative approach based on the theory of benefits in Islamic law and traditional theory. This research chooses research locations namely Banda Aceh, Aceh Besar and Pidie on the grounds that these three regions practice the giving of hareuta peunulang. This research concludes that the pattern of giving hareuta peunulang is usually the parents submitted to their children after marriage. Hareuta peunulang is usually in the form of land, houses, gardens, household appliances, livestock or other forms of assets that can be used as capital in taking on a new life after being married and separated from their parents. Giving this property is proven to protect women in economic, social and even psychological aspects, for example when a girl is given a house or land, she will be protected economically and socially. Then from the customary perspective that this is part of a tradition that aims to preserve adat, while from the perspective of Islamic law, this gift contains maslahat values that lead to harmony, prevent divorce, mobilize brotherhood between nuclear families.

The article discusses the procedures of filing a plea to execute verdicts on providing māḍiyah maintenance and the effort to implement the verdicts in Syar’iyyah Court Banda Aceh.  The study was conducted with a qualitative approach and the collected data were analyzed with a descriptive-analysis method based on Islamic law perspective. The result shows that the procedure and the legal effort to file an execution toward the verdict related to māḍiyah maintenance in Syar’iyyah Court are distinguished into two types of divorce, i.e. talak divorce and filed divorce. In talak divorce, the execution of the verdict related to maintenance is conducted during the reading of the talak pledge. In the filed divorce, the ex-wife’s lawsuit related to maintenance which is neglected by the ex-husband is entitled to be legally sued through filing a plea on execution. The phases as follows: (1) the ex-wife files a plea of execution to the court, (2) pay the execution cost, (3) aanmaning (a warning to the defendant), (4) the ex-husband and ex-wife comply with the summons by the court, (5) the court establishes executorial beslag (executing confiscation), (6) the court establishes an execution order, (7) an auction. According to the Islamic perspective, the execution of māḍiyah maintenance can be conducted following the ex-wife’s lawsuit to the court. The execution of māḍiyah maintenance can be performed by the court based on the valid provisions of executing māḍiyah maintenance in Syar’iyah Court upon consideration of benefit and expediency principles.

This study wants to examine the suitability of Aceh Qanun with National Law related to the Hierakicity of laws and regulations in Indonesia. In theory it is possible that the Aceh Government can build its own hierarchies that are not the same as the Central Government. This relates to the authority of the Aceh Qanun which is not the same as the Regional Regulation but the hierarchy that is built but meets the basic norms of the Indonesian constitution. There are two focuses which are the focus of this research. First, what is the character of the Aceh Qanun as a legal umbrella in the implementation of post-autonomy Aceh and post-peaceful Aceh? Second, What Is the Future of Law in Aceh? The results of the first research, the character of the Aceh Qanun as a legal umbrella in the implementation of post-autonomy Aceh and post-peaceful Aceh is expected to be able to build Aceh better because of the presence of Law Number 18 Year 2001 and Law Number 11 Year 2006 regarding new hopes for the people of Aceh itself specifically in the field of Islamic sharia. Second, the future of law in Aceh in the discussion of legal development, is greatly developing from creating new norms in Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayah Law, because regulating jinayah law in Aceh does not have to draw the Criminal Code or the Criminal Procedure Code.