There are two types of language acquisition, Natural and formal. In natural type children usually got their second language through their interaction with their friends when they are playing. For adults, they got their second language through their interaction with their community. The community “force” them to learn or understand the laguage used by the most speaker at the place. So, the person can speak the language without learning from formal school. Indonesia formal type, a learner has to follow the lesson inside of classroom under guidance of teacher. It is not true the statemant said that formal type will have a better result Indonesia language learning. Behavioritic theory told us that language or second language can reach through practicing the language Indonesia speaking. Because of that, someone who wants to master a language has to receive stimulus and answer the stimulus given. But mentalistic theory told us that language is innate owned by human being as a gift inside of their mind. The theory tols us that language is not a habit. Because of that human doesn’t need learn their language. They will master language or second language through interacting with other people. There are 4 factors that influence the language acquisition. First is motivation from inside of the learner. Second is age of the learner. Third is taching and learning process and the last is first language which was masterd by the learner.

Rumusan Pasal 1365 KUHPerdata telah menormakan perbuatan melawan hukum. Norma tersebut mengatur pula secara limitatif asas hukum penggantian kerugian yang bersifat wajib. Bahkan, dalam berbagai perkara di pengadilan, seringkali hakim secara ex-officio (kewenangan hakim dalam jabatannya), memberikan dan menetapkan penggantian kerugian (schade vergoeding) meskipun pihak korban tidak menuntutnya. Ganti kerugian atas gugatan perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdata hanya mengatur kerugian materiel akan tetapi tidak mengatur ganti kerugian imateriel. Kerugian materiel (materiële schadevergoeding) merupakan kerugian bersifat wujud yang dapat dinilai dengan uang. Kajian normatif ini bertujuan untuk menganalisis koherensi putusan hakim dalam pembuktian ganti rugi imateriel perbuatan melawan hukum. Kajian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan. Kajian ini menunjukan pemberian ganti kerugian materiil dapat diberikan oleh hakim dengan bukti-bukti kerugian yang diderita. Kerugian imateriel (immateriële schadevergoeding) berupa segala sesuatu yang bersifat non-materi yang jumlahnya tidak dapat diperhitungkan secara matematis. Syaratnya adalah bahwa jumlah ganti-rugi tersebut haruslah wajar. Pemberian ganti kerugian imateriel dapat dikabulkan oleh hakim berdasarkan kebijaksanaannya dengan prinsip ex aequo et bono (naar een goede justitie rechtdoen).

Peningkatan jumlah anak pelaku tindak pidana menjadi masalah yang cukup serius. Dampak dari perilaku criminal anak seringkali mengharuskan anak yang bersangkutan ditempatkan dalam lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) dan berstatus sebagai anak pidana atau anak didik pemasyarakatan. Tindak pidana yang dilakukan anak disebabkan oleh adanya degradasi moral dalam diri anak. Penulisan ini menguraikan lebih dalam mengenai penyebab terjadinya degradasi moral anak yang dapat memicu anak melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Penulisan ini juga memaparkan gagasan penulis mengenai pembinaan semimiliter terhadap anak didik pemasyarakatan. Metode dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normative sebagai landasan dalam pendeskripsian gagasan. Dengan adanya pembinaan semimiliter terhadap anak didik pemasyarakatan yang lebih berorientasi pada perubahan perilaku dan karakter anak untuk lebih bermoral diharapkan dapat menciptakan tercapainya tujuan pembinaan anak.Kata Kunci : Anak Pidana ; Pembinaan ;  Moral ; Semimiliter.

Permasalahan tentang pesangon di Indonesia masih sering terjadi, utamanya dalam hubungan pengusaha dan pekerja. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pelaksanaan eksekusi terhadap pengusaha belum berjalan efektif karena dalam praktiknya sebagian besar pengusaha yang tidak membayar pesangon pekerja setelah terjadi pemutusan hubungan kerja. Penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder, dengan pendekatan secara konseptual dikaitkan dengan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap pengusaha belum berjalan efektif karena eksekusi yang dilakukan oleh ketua Pengadilan dalam praktiknya tidak semuanya berjalan dengan lancar. Pelaksanaan eksekusi sering terjadi hambatan dalam proses pelaksanaan eksekusi karena pihak pengusaha yang kalah tidak mau melaksanakan eksekusi, selain itu juga biaya eksekusi yang mahal. Efektivitas eksekusi terhadap pengusaha yang tidak membayar pesangon pekerja di perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa pengusaha yang tidak membayar pesangon pekerja diancam sanksi pidana 4 (empat) tahun penjara. Tindakan pengusaha yang tidak membayar pesangon pekerja dianggap melakukan tindakan pidana kejahatan. Hal ini sangat membantu pekerja untuk mempercepat penyelesaian perselisihan dengan laporan Polisi agar pengusaha membayar pesangon tersebut.

Penggunaan obat ataupun krim yang diberikan oleh dokter klinik kecantikan tidak lepas dari supervisi berasal Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Tidak jarang Dokter ternyata tidak mengetahui bahwa obat yang diberikan belum tercatat pada BPOM.  Penelitian ini bertujuan menganalisis Keadilan dalam pemberian pidana terhadap dokter terkait penggunaan obat yang belum terdaftar di BPOM. Metode Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan Putusan terhadap terdakwa dinyatakan bersalah karena menggunakan obat-obatan yang belum terdaftar di BPOM, karena ketidaktahuan terhadap obat digunakan belum terdaftar di BPOM. Kesimpulan penelitian ini adalah kasus dalam Putusan Nomor 2008 K/Pid.Sus/2016, secara legal memang bersalah, namun. Seharusnya hakim dapat mempertimbangkan tindakan untuk dapat memberikan keringanan terhadap Dr. Trifena terhadap ketidaktahuannya. Sebagai Aparat penegak hukum menjadi salah satu lembaga yang sangat penting dalam menegakkan hukum yang ada. Berjalannya suatu keadilan dan kepastian hukum di dalam pengadilan tergantung pada setiap keputusan dari hakim.

Suatu putusan arbitrase internasional hanya bisa diberlakukan di Indonesia jika sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Akan tetapi, menjadi persoalannya kemudian adalah bagaimana relevansi nilai-nilai Pancasila tersebut dalam pemberlakuan suatu putusan arbitrase Internasional? Penelitian ini bertujuan menganalisis pemberlakuan suatu putusan arbitrase internasional di Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statue approach). Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan menganalisis bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa suatu putusan arbitrase internasional bisa berlaku di Indonesia jika ada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada intinya menyatakan bahwa putusan arbitrase internasional tersebut harus relevan dengan nilai-nilai Pancasila, hal ini menunjukkan bahwa yang berkompetensi memeriksa, menilai dan memutus apakah suatu putusan arbitrase internasional tersebut relevan dengan nilai-nilai Pancasila atau tidak sehingga bisa diberlakukan di Indonesia adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nilai-nilai Pancasila menjadi landasan hakim dalam memutus pemberlakuan suatu putusan arbitrase internasional di Indonesia karena pada hakikatnya Pancasila adalah sumber segala sumber hukum nasional bangsa Indonesia.

Kabupaten Wonosobo adalah kawasan konservasi, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Republik Indonesia Nomor 3672K / 30 / MEM / 2017 Tentang Penentuan Wilayah Pertambangan di Jawa dan Bali. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pendekatan penal dan solusi pencegahan penambangan ilegal di Candimulyo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan hukum atau peninjauan terhadap peraturan terkait penambangan ilegal di Candimulyo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Proses penyidikan dalam kasus tindak pidana tambang galian C dilakukan dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Wonosobo, penyidik PNS dalam hal ini adalah Satpol PP, Kejaksaan Negeri Wonosobo sebagai penuntut umum dan Pengadilan Negeri Wonosobo dalam perkara tindak pidana tambang tanpa izin di wilayah kabupaten Wonosobo dilakukan menggunakan upaya penal yang bersifat represif karena dilakukan setelah terjadinya kejahatan dengan menerapkan sanksi yang ada didalam peraturan perundang-undangan.

Legal protection for consumers receiving defective products in online transactions is critically needed due to the surge in e‑commerce, which has led to increased consumer complaints particularly regarding product quality and authenticity. Consumers often face urgency when encountering unclear seller identities and inadequate product information, resulting in financial losses from receiving defective goods. This situation underscores the necessity of legal accountability for producers and sellers and highlights the need for a robust framework to address consumer disputes effectively.This study aims to deepen understanding of consumer rights and seller obligations in digital marketplaces. Employing a normative legal research method, it analyzes relevant consumer protection legislation. The findings indicate that consumers have access to dispute resolution through the Consumer Dispute Resolution Agency (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen – BPSK). To strengthen legal protection in online transactions, enhanced oversight of business actors and public awareness‑raising regarding consumer rights are essential. Clear regulations and effective dispute‑resolution mechanisms will better safeguard consumers against unfair commercial practices. | Legal protection for consumers receiving defective products in online transactions is critically needed due to the surge in e‑commerce, which has led to increased consumer complaints particularly regarding product quality and authenticity. Consumers often face urgency when encountering unclear seller identities and inadequate product information, resulting in financial losses from receiving defective goods. This situation underscores the necessity of legal accountability for producers and sellers and highlights the need for a robust framework to address consumer disputes effectively.This study aims to deepen understanding of consumer rights and seller obligations in digital marketplaces. Employing a normative legal research method, it analyzes relevant consumer protection legislation. The findings indicate that consumers have access to dispute resolution through the Consumer Dispute Resolution Agency (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen – BPSK). To strengthen legal protection in online transactions, enhanced oversight of business actors and public awareness‑raising regarding consumer rights are essential. Clear regulations and effective dispute‑resolution mechanisms will better safeguard consumers against unfair commercial practices.

Saat ini, problematika penyalahgunaan narkotika memang telah merusak seluruh elemen masyarakat yang menjadi pengguna, tidak terkecuali termasuk anak-anak. Maka dari itu rehabilitasi hadir untuk memberikan perlindungan untuk pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dengan memberi kesempatan kepada mereka untuk sembuh dan melanjutkan kembali kehidupannya dalam masyarakat, terkhusus untuk penyalahguna narkotika yang diklasifikasikan sebagai anak. Urgensi penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penerapan rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkotika dan hambatan apa saja dalam proses penerapan rehabilitasi. Tulisan ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif dengan memaksimalkan pendekatan kasus dan pendekatan Undang–Undang. Hasil penelitian ini di dapat bahwa Proses rehabilitasi terdiri dari 5 (lima) tahap yaitu intake process, detoksifikasi, entry, primary stage, dan re-entry stage. Penerapan Rehabilitasi juga menemukan hambatan seperti ketidaktahuan masyarakat secara menyeluruh dan tidak kooperatifnya calon residen. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan saran yang konstruktif mengenai rehabilitasi terhadap anak yang menjadi penyalahguna narkotika serta memberikan informasi untuk masyarakat, lembaga pemerhati anak, dan anggota masyarakat yang terlibat.

Hukuman mati dinilai memiliki potensi didalam menciptakan keamanan di masyarakat, dan dinilai mampu menciptakan rasa takut di masyarakat untuk melakukan kejahatan yang sama, disisi lain terdapat berbagai polemik dalam penerapan hukuman mati sebagai pengendalian sosial kejahatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi pustaka dan penggunaan teori deterrence atau teori penggentarjeraan sebagai analisanya. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu polemik pengendalian sosial melalui penghukuman mati terdapat pada perbedaan pandangan terhadap pelaksanaan hukuman mati khususnya bagi pelaku tindak pidana narkoba di sebabkan oleh peraturan yang multi penafsiran. Namun yang pasti secara formal hukuman mati masih diakui keberlakuannya di Indonesia meskipun dari waktu ke waktu diupayakan untuk meminimalisasi pelaksanaannya. Terdapat faktor-faktor di luar hukum, seperti kejenuhan masyarakat terhadap kejahatan narkoba yang kurang mendapat hukuman tegas, latar belakang agama masyarakat, dan kondisi sosial masyarakat merupakan aspek yang sangat mempengaruhi masyarakat dan penegak hukum berbeda dalam melihat hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia.

Transportasi merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sepeda motor termasuk dalam klarifikasi jenis kendaraan pribadi, namun di Indonesia banyak dijumpai sepeda motor yang juga melakukan fungsi kendaraan umum yaitu mengangkut orang dan/atau barang dan memungut biaya yang telah disepakati. Moda transportasi berbasis online ini juga menyisakan permasalahan memantik pro dan kontra di masyarakat. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) perkara Nomor 41/PUU-XVI/2018, bahwa permohonan pengujian materiil UU LLAJ dalam Perkara Nomor 41/PUU-XVI/2018 diajukan oleh para pengemudi ojek online. Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, data dalam penulisan ini data sekunder dengan metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau library researah dan wawancara. Dalam perlindungan ojek online belum ada perundang-undangan atau peraturan yang secara khusus yang membahas tentang masalah pengemudi ojek online. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pengemudi ojek online. Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Peraturan perundang-undangan tentang Pajak Penghasilan (PPh) terkait transaksi e-commerce atau perdagangan lintas batas negara secara elektronik inkonsisten yang terjadi di era digital berdampak pada hilangnya pendapatan negara dari pajak secara signifikan. Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) melaporkan bahwa praktik base erosion and profit shifting telah menyebabkan hilangnya pendapatan negara setara dengan 4-10% pendapatan PPh badan global. Perlu kajian normatif yang bertujuan untuk mengkonstruksikan PPh yang berlaku atas transaksi ekonomi digital yang lintas batas di Indonesia dan untuk menghasilkan reformulasi PPh atas transaksi ekonomi digital yang lintas batas tersebut di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan pertama, peraturan PPh atas transaksi ekonomi digital yang lintas batas belum mampu menghilangkan potensi penerimaan PPh yang seharusnya diterima oleh Indonesia. Kedua, reformulasi PPh atas transaksi ekonomi digital yang lintas batas di Indonesia harus menjangkau pada economic presence yang memenuhi kriteria kumulatif berupa place of business test, location test, dan right use test, yang mewajibkan terdapatnya bentuk usaha tetap (BUT) terhadap Pelaku Usaha Luar Negeri yang secara aktif melakukan kegiatan e-commerce dan/atau penawaran kepada konsumen di wilayah hukum Indonesia.

Proses demokratisasi dalam masyarakat Indonesia memberikan konsekuensi logis bahwa negara semestinya tidak mengutamakan perannya dari sisi kekuasaan dan kewenangan, tetapi lebih mengutamakan perannya dari aspek pelayanan dan kewiraswastaan. Pemerintah dalam sebuah negara kesejahteraan memiliki tugas menyelenggarakan kesejahteraan umum di segala kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk membumikan hukum administrasi negara sebagai alat untuk menyejahterakan masyarakat dalam sebuah negara kesejahteraan di era demokrasi-modern. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Penelitian ini menunjukkan bahwa negara membutuhkan hukum administrasi sebagai alat penyejahtera rakyat yang seharusnya membumi, dengan trust dengan tidak mengutamakan aspek penal dan prejudice suspicion dan bukan sebagai alat kekuasaan atau kewenangan. Negara juga membutuhkan norma-norma dalam hukum administrasi yang dapat memberikan ruang gerak bagi administrator, sehingga negara dapat mewujudkan konsep negara kesejahteraan dengan baik.

Maluku Province, with its archipelagic characteristics, experiences the impact of corruption in nearly all its regencies and cities, where government officials often collaborate with private entities in corrupt practices. This study aims to discuss the optimization of the criminal justice system in identifying corruption patterns in government administration and development in Maluku Province. The research employs an empirical approach. The findings reveal five distinct corruption patterns in government administration and development in Maluku Province, jointly perpetrated by regional government officials and private actors. These patterns include land price manipulation, contract price inflation, overpayments, tax fraud, and fictitious activities.The study concludes that optimizing the role of the criminal justice system in identifying corruption patterns requires strengthening the institutional capacity of the Indonesian National Police (Polri) in its duties as a recipient of reports, investigator, and examiner of corruption cases. Moving forward, a more intensive coordination among all state institutions involved in criminal justice is necessary to support the government in addressing the growing issue of corruption

Hak kerja merupakan hak yang dilindungi oleh konstitusi negara ini. Karena setiap individu diberikan hak untuk bisa mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Dalam menjalani kehidupan merupakan hak mutlak bagi setiap manusia yang hidup di dunia ini. Namun dalam kenyataannya, hak-hak tersebut belum dapat dirasakan oleh semua orang. Salah satu diantaranya adalah seseorang yang memiliki keterbatasan fisik atau penyandang disabilitas. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, diatur mengenai hak-hak para penyandang disabilitas. Implentasi Undang-Undang ini khususnya hak kerja. Implementasi hak kerja bagi penyandang disabilitas, penyerapan tenaga kerja di instansi pemerintah dan perusahaan. Implementasi pelaksaanaanya di Kota Semarang. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar hak tersebut dapat terpenuhi. Penelitian ini mengunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji sumber data dari literatur hukum dan kajian kepustakaan.dan wawancara kepada pihak terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi terkait hak kerja bagi penyandang disabilitas. Serta upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam menjamin hak kerja bagi penyandang disabilitas. Adapun terkait perlindungan hak penyandang disabilitas, Kota Semarang belum memiliki Peraturan Daerah yang mengatur terkait perlindungan  hak penyandang disabilitas. Perlu adanya kerjasama yang baik antara masyarakat, pengusaha dan pemerintah agar hak penyandang dapat terpenuhi.

The fundamental right to work in Indonesia is paradoxically undermined by pervasive no color blindness recruitments, often enforced via the Ishihara test. While this practice appears neutral, it constitutes indirect discrimination by disproportionately excluding competent individuals with partial colour blindness without any objective justification. This study aims to analyse the validity of the Ishihara test, arguing that it is a discriminatory tool that violates human rights. Using normative legal analysis and empirical case studies, the findings show that partial colour blindness is primarily a sensory limitation which rarely affects functional capabilities in most professions. Field data reveals a widespread misconception among employers that equates partial colour blindness with an inability to recognise hazards. Furthermore, many institutions enforce colour vision standards as an administrative hurdle without conducting job analyses relevant to the actual requirements of the role. The research concludes that the Ishihara test is widely misused as a definitive pass/fail determinant. This practice contravenes Law No. 13/2003 on Manpower regarding equal opportunity, and Law No. 8/2016 on Persons with Disabilities, which mandates the fulfilment of employment rights and reasonable adjustments. Automatic rejection without interactive dialogue constitutes a direct breach of legal obligations. This research advocates for an inclusive, fair, and dignified employment ecosystem in Indonesia.

Anak adalah modal utama bagi bangsa di masa depan, oleh karenanya, anak harus mendapatkan perhatian ekstra, baik dari lingkungan keluarga, masyarakat serta bangsa dan negara. Kualitas suatu bangsa di masa depan dapat dilihat dari kualitas generasi mudanya.  Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan normative (Normative Law Research) dengan pendekan konseptual (Conseptual Approach). Peneliitian menunjukan bahwa sistem pemidanaan anak di Indonesia perlu didiskusikan kembali dan diperbaharui kembali dengan melakukan studi perbandingan negara lain. Hal ini akan dapat menjadi pertimbangan dalam penentuan pemidanaan dan pertanggungjawaban anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Kebijakan Konsep Doli Incapax dalam KUHP; UU Nomor 11 Tahun 2012; UU Nomor 35 Tahun 2014 masih banyak terdepat kelemahan, yakni terkait sistem pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan tujuan dalam perkembangannya kedepan dapat diperoleh perlindungan hak serta kewajiban anak yang berhadapan dengan hukum. mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang.

Santet kerap kali menimbulkan keresahan masyarakat, belum ada hukum positif yang mengatur tentang santet. RUU KUHP Nasional yang akan datang, santet dirumuskan dalam Pasal 252. Politik hukum dalam memformulasikan santet hanya menjangkau dimensi perbuatan bukan akibat dari perbuatan tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi nilai dan pemaknaan kebijakan kriminal perbuatan santet. Hasil kajian menunjukkan, bahwa berdasarkan maksud dari Pasal 252 mencegah praktik main hakim sendiri, konstruksi nilai dibangun berbasis pada ide dasar pencegahan berorientasi pada kebijakan perlindungan masyarakat (social defence policy). Perspektif nilai yang ingin ditegaskan tercermin dalam teori relatif dicirikan bahwa tujuan pidana adalah mencegah kejahatan terjadi dan sebagai sarana memperbaiki pelaku kejahatan. Pemaknaan normatif, santet merupakan delik formil yang dilarang adalah perbuatannya bukan akibat yang ditimbulkan. Pemaknaan integrasi-sosial ialah upaya mendukung terwujudnya masyarakat yang patuh hukum maka kriminalisasi santet ditujukan pemeliharaan stabilitas masyarakat agar saling melindungi tidak membalas dengan perbuatan main hakim sendiri.

Premis dasar yang diusulkan dalam penelitian ini didasarkan pada fakta-fakta perkembangan beberapa peraturan dalam pelaksanaan pengadilan selama pandemi Covid-19. Berdasarkan premis ini, penelitian ini berupaya mengeksplorasi aspek budaya hukum dalam melakukan uji coba virtual. Penelitian ini mempertanyakan bagaimana perkembangan sidang telekonferensi di Kantor Kejaksaan Kota Semarang dan bagaimana membangun budaya uji coba virtual di masa depan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan pendekatan penelitian sosial-hukum. Penelitian ini menyimpulkan pertama, Pengembangan uji coba virtual di Kantor Kejaksaan pada umumnya dan Kantor Kejaksaan Kota Semarang khususnya selain menjadi kebutuhan selama periode Pandemi Covid-19 juga dapat dilihat sebagai akumulasi dari perkembangan teknologi di Bidang informasi. Ada tiga faktor yang saat ini penting untuk dipertimbangkan dalam konteks budaya hukum antara lainmasalah teknis-empiris, komponen faktor non-hukum dalam bentuk sumber daya manusia, ketersediaan fasilitas dan infrastruktur, sampai kebiasaan pengambilan keputusan terbukti mempengaruhi pengoperasian hukum pada tingkat yang konkret. Jadi apa yang harus dibenahi untuk menyambut persidangan virtual di masa depan adalah mempersiapkan budaya hukum selain mempersiapkan struktur dan substansi hukum.

Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer or Questioning, Intersex, Asexual or Agender, Two-Spirit atau disingkat LGBTQIA2S+ belum dirumuskan secara detail dalam KUHP Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan formulasi hukum pidana terhadap LGBTQIA2S+ sebagai tindak pidana dalam perspektif Pancasila dan Hak Asasi Manusia dalamKUHP Nasional yang akan datang (ius constituendum). Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam KUHP Nasional belum secara detail mengatur tentangkejahatan LGBTQIA2S+. Sehingga perlu adanya kebijakan formulasi hukum pidana secara khusus (lex specialist) yang memformulasikan secara detail kejahatan LGBTQIA2S+di Indonesia. Formulasi LGBTQIA2S+ tersebut perlu mencakup delik pencabulan, delik perzinaan dan delik kesusilaan di muka umum guna mewujudkan tujuan hukum pidana yaitu kesejahteraan masyarakat (social welfare) dan perlindungan masyarakat (social welfare).