This paper aims to discuss the doctrine of res ipsa loquitur as an unlawful act in medical malpractice and its implications on the balance of protection for patients and medical personnel after the enactment of the Health Law. The urgency of this paper lies in examining the applicability of the res ipsa loquitur doctrine in relation to Articles 310 and 440 of the Health Law. The application of the res ipsa loquitur doctrine in proving medical malpractice cases is strategic in determining the existence or absence of unlawful acts due to negligence. The res ipsa loquitur doctrine makes it easier for patients as plaintiffs to prove negligence through a reverse burden of proof mechanism by medical personnel. Although not a formal piece of evidence, the res ipsa loquitur doctrine can be used as a relevant legal basis, especially when supported by medical records, to assess the conformity of medical actions with professional standards and operational procedures. The legal relationship in therapeutic transactions, which is asymmetrical in nature, requires proportional protection, both in relation to the provisions of Article 310 of the Health Law, which encourages non-litigation dispute resolution, and in relation to Article 440, which opens up criminal law channels for serious negligence in medical services. Therefore, the application of the res ipsa loquitur doctrine in criminal law must be strictly limited through a restorative justice approach as a fair alternative with balanced protection interests for patients and medical personnel. | This paper aims to discuss the doctrine of res ipsa loquitur as an unlawful act in medical malpractice and its implications on the balance of protection for patients and medical personnel after the enactment of the Health Law. The urgency of this paper lies in examining the applicability of the res ipsa loquitur doctrine in relation to Articles 310 and 440 of the Health Law. The application of the res ipsa loquitur doctrine in proving medical malpractice cases is strategic in determining the existence or absence of unlawful acts due to negligence. The res ipsa loquitur doctrine makes it easier for patients as plaintiffs to prove negligence through a reverse burden of proof mechanism by medical personnel. Although not a formal piece of evidence, the res ipsa loquitur doctrine can be used as a relevant legal basis, especially when supported by medical records, to assess the conformity of medical actions with professional standards and operational procedures. The legal relationship in therapeutic transactions, which is asymmetrical in nature, requires proportional protection, both in relation to the provisions of Article 310 of the Health Law, which encourages non-litigation dispute resolution, and in relation to Article 440, which opens up criminal law channels for serious negligence in medical services. Therefore, the application of the res ipsa loquitur doctrine in criminal law must be strictly limited through a restorative justice approach as a fair alternative with balanced protection interests for patients and medical personnel.

Tindak pidana pencucian uang dapat menodai kehidupan berbangsa dan bernegara karena tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengkaji permasalahan mengenai kebijakan formulasi tindak pidana pencucian uang (Money Laundering) di Indonesia dan Malaysia, yang pada dasarnya untuk merancang kebijakan formulasi tindak pidana pencucian uang di Indonesia di masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diketahui bahwa tindak pidana pencucian uang di kedua Negara sudah ditegakkan dengan adanya undang-undang yang mengaturnya dengan baik. Kemudian ditemukan bahwa ada perbedaan yang mencolok dalam predicate offence, dan sanksi pidana dari kedua undang-undang tersebut. Perbedaan tersebut terjadi karena undang-undang dibuat dan disesuaikan dengan keadaan tiap negara dan tujuan yang dicapai dari suatu negara tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa kebijakan formulasi TPPU di Indoensia perlu diperbaharui terutama pada Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8 dan Pasal 69 UU TPPU.

Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Keberadaan BPD merupakan representasi masyarakat yang mempunyai fungsi : membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Pada pelaksanaan BPD Plumbon mendapat tantangan dengan adanya konflik terhadap Kepala Desa. Penelitian ini membahas pelaksanaan dan kendala fungsi Badan Permusyawaratan Desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Desa Plumbon. Metode yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan analisa kualitatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa fungsi BPD Plumbon tidak berjalan dengan baik karena : keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Plumbon yang “asal tunjuk”, tidak adanya pembinaan khusus dari pemerintah daerah, pola hubungan BPD dan Pemerintah Desa yang kurang harmonis, konflik antara warga desa dengan kepala Desa. Upaya untuk mengatasi hambatan dengan menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat, menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah, perbaikan hubungan BPD dan Pemerintah Desa, penyelesaian konflik masyarakat dengan kepala desa.

Presidential threshold dalam Pemilihan Umum Presiden di Indonesia memberi wawasan pandangan tentang tanggung jawab terhadap penyempurnaan hak masyarakat serta hak politik yang telah dijamin dalam konstitusi. Presidential threshold disinyalir mampu membungkam ekspresi dan aspirasi rakyat untuk mencalonkan calon presiden alternative yang berpotensi memarginalkan hak-hak rakyat untuk dalam mengekspresikan aspirasinya. Tujuan dari penulisan ini adalah mengetahui relevansi beserta dampak diberlakukannya presidential threshold terhadap pemberlakuan Pemilu Serentak di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative. Hasil penelitian bahwa pelaksanaan presidential threshold menjadi ikhtiar dalam rangka mewujudkan konfederasi golongan atas parlemen yang kokoh menjadi partai tunggal secara konseptual namun dalam pelaksanaanya presidential threshold juga perlu mewujudkan hak tiap-tiap Partai Politik guna mengusung calon Presiden dalam Pemilihan Umum sehingga meminimalisir terjadinya resesi demokrasi yang tidak mampu memberi makna bagi kesuksesan semua pihak terutama pada Partai Politik kecil. Maka diperlukan adanya rekonstruksi hukum dengan mengakomodir hak Parpol tanpa terkecuali, salah satunya dengan menurunkan angka presidential threshold dalam tolok ukur yang menjamin setiap Partai Politik dapat ikut serta kontestasi Pemilihan Umum Presiden.

Di Indonesia, dana untuk pembangunan dapat diperoleh atas pemungutan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan utama negara. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah salah satu sektor perekonomian yang memiliki potensi besar sebagai sumber pendapatan negara melalui pemungutan pajak. Untuk itu pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final kepada UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan penurunan pajak penghasilan terhadap tingkat kepatuhan UMKM sebagai Wajib Pajak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini menunjukan adanya kebijakan mengenai tarif pajak penghasilan UMKM sebesar 1% melalui Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013. Namun, berlakunya peraturan ini mengalami pro dan kontra dikalangan masyarakat. Akibatnya pada tahun 2018 pemerintah merubah besaran tarif pajak sebesar 0,5% melalui Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Kebijakan mengenai penurunan tarif pajak penghasilan bagi UMKM ini memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan UMKM sebagai Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan di  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat menunjukan adanya peningkatan kepatuhan pelaku UMKM dalam melakukan kewajiban pajaknya.

Cyber Notary merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan jabatan notaris, bukan produk akta notaris yang dibuat tanpa kehadiran para pihak dengan menggunakan teknologi yang berbasis elektronik seperti komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana regulasi teknis Cyber notary di Indonesia, dan mengatasi hambatan regulasi dan teknis terkait implementasi Cyber notary di Indonesia. Metode penelitian ini bersifat preskriptif, menekankan pada pendekatan melalui peraturan perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Berdasarkan hasil penelitian bahwa regulasi mengenai Cyber Notary telah diakui dalam Undang-Undang Indonesia, meskipun pelaksanaannya masih terkendala oleh kurangnya peraturan pelaksanaan yang jelas dan tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan. Faktor yang menghambat implementasi Cyber Notary di Indonesia menunjukkan adanya tantangan signifikan bagi notaris, terutama di Kota Pontianak. Notaris masih memerlukan pertemuan fisik untuk pengecekan keaslian dokumen, sidik jari, dan tanda tangan, yang tidak bisa sepenuhnya dilakukan secara elektronik. Undang-undang yang mengatur penandatanganan akta secara langsung oleh para pihak, saksi, dan notaris masih menghambat penerapan Cyber Notary. Secara keseluruhan, implementasi Cyber Notary di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan yang membutuhkan penyelesaian lebih lanjut.

Ditengah-tengah tingginya angka penyandang disabilitas di Kabupaten Grobogan yang “mencapai angka 9275 jiwa, masih terdapat penyandang disabilitas yang diperlakukan secara diskriminatif dan belum tercapainya kesejahteraan sosial secara menyeluruh bagi penyandang disabilitas. Pemerintahan Kabupaten Grobogan  sebagai bagian dari pemerintahan daerah wajib melakukan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar termasuk di bidang sosial. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Grobogan dalam menjalankan fungsi perlindungan bagi penyandang disabilitas, dan kendala-kendala apa saja dalam upaya memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan menganalisis permasalahan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini menyatakan, bahwa upaya-upaya dalam memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas meliputi Sosialisasi dan Rapat Rutin Tim Advokasi Difabel Kabupaten Grobogan, Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Membatik Bagi  Difabel, Kegiatan Pembinaan Kelompok Usaha Bersama Penyandang Disabilitas dan Penyaluran Bantuan Alat bantu Disabilitas. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan perlindungan bagi penyandang disabilitas adalah sebagai berikut, kendala yang pertama yaitu, belum adanya Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan yang mengatur mengenai penyandang disabilitas, kemudian kendala yang kedua adalah minimnya dana yang” didapat Dinas Sosial Kabupaten untuk memenuhi permohonan bantuan alat kesehatan penyandang disabilitas.

Kriminalisasi yang dialami oleh para jurnalis seringkali dikaitkan dengan pasal pencemaran nama baik (defamasi), ujaran kebencian, hingga pornografi. Pasal-pasal “karet” tersebut cenderung bersifat multitafsir dan digunakan untuk menghindari kritik dari jurnalis. Berkaca pada fenomena tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk memberikan kajian terkait arti penting dari jaminan perlindungan hukum terhadap jurnalis yang kritis sehingga tidak dikriminalisasikan oleh pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji hukum perlindungan para jurnalis melalui revisi UU ITE dan penguatan UU Pers dengan memperhatikan kepentingan pers dalam memberikan berita publik. Penelitian ini menunjukkan bahwa kriminalisasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum akibat salah tafsir akan berdampak pada pengucilan suara pers. Pemerintah harus menjamin perlindungan jurnalis sebagai pertanggungjawaban bahwa Indonesia mendukung kebebasan pers dan demokrasi. Dengan demikian, para regulator harus menempatkan masalah kriminalisasi terhadap bidang jurnalistik sebagai prioritas untuk mewujudkan makna sesungguhnya dari demokrasi.

Dalam perkembangan diduania bisnis, banyak terjadinya kasus yang merugikan konsumenya. Salah satunya adalah suplemen makanan yang mengandung babi. Hal ini jelas merugikan konsumen Indonesia yang mayoritas adalah agama Islam. Pada produk tersebut tidak ada peringatan bahwa suplemen makanan mengandung babi yang diharamkan oleh agama Islam, terlebih lagi saat mempromosikan menggunakan tokoh ulama yang terkenal di Indonesia. Dengan demikian ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengharuskan mengikuti ketentuan berproduksi secara halal merupakan asas perlindungan hukum bagi konsumen muslim hanya ditujukankan pada pelaku usaha yang memasang lebel halal pada produknya, oleh karena itu apabila pelaku usaha memasang lebel halal pada produknya harus mengikuti ketentuan berproduksi secara halal dan untuk membuktikan pelaku usaha telah berproduksi secara halal adalah dengan adanya sertifikat halal.Kata Kunci: Konsumen; Suplemen Makanan; Halal.

Dasar Negara Indonesia telah menjamin hak asasi warga negara untuk memeluk agama dan untuk beribadat, hak untuk beribadat tak lepas dari hak untuk mendirikan rumah ibadat yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Namun demikian terdapat tantangan dalam mendirikan rumah ibadat bagi pemeluk agama minoritas pada berbagai wilayah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menganalisis peraturan perundang-undangan disertai dengan analisis mengenai penolakan maupun penerimaan terhadap pendirian rumah ibadat. Hasil penelitian ini adalah: Pertama, meskipun telah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri, masih terdapat celah lahirnya intoleransi dari pasal-pasal dalam Peraturan Bersama Menteri terhadap pendirian rumah ibadat kelompok agama minoritas. Kedua, Peraturan Bersama Menteri mengatur pula mengenai penyelesaian konflik antar umat beragama melalui FKUB, namun karena jumlah anggota representative FKUB didominasi oleh kelompok agama mayoritas maka penyelesaian masalah sangat berpengaruh atas kehendak kelompok agama mayoritas. Peran kepala daerah sebagai “key-role” terkait intoleransi dalam pembangunan rumah ibadat dapat dilakukan dengan membentuk perda terkait toleransi serta menyelesaikan permasalahan terkait pendirian rumah ibadat di wilayahnya secara proporsional dan tidak memihak.

Human Trafficking atau perdagangan orang merupakan kejahatan yang menjadi sorotan dunia dan terorganisir, dengan adanya kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang memberikan akses kepada kejahatan tersebut menjadi terstruktur dan sistematis. Tujuan penulisan ini adalah ini untuk melihat tindakan yang telah dilakukan negara Indonesia dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang sejalan dengan pengakomodasian ketentuan protokol palermo tahun 2000. Dilihat pada bagaimana korban diberikan perlindungan dan mengetahui sanksi aturan hukum yang diratifikasikan ke dalam hukum nasional memiliki kekuatan hukum yang mengandung efek jerah terhadap pelaku kejahatan, dalam hal pelaksanaan penegakan hukum. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif, dimana melihat ketentuan hukum dalam pencegahan permasalahan dan dari kaijan bahan hukum maupun artikel yang membahas tentang pemberantasan perdagangan manusia. Hasil dari penelitian ini adalah Human Trafficking telah menjadi kejahatan yang berkembang dimana dalam hal pencegahan tindak pidana yang menjadi kekuatan bagi negara untuk memerangi kejahatan tersebut.Hasil dari penelitian ini adalah Pengakomodasian Protokol Palermo dalam Peraturan Perundang-undangan Tindak Pidana Perdagangan Orang  di Indonesia, yang dikeluarkan oleh bangsa-bangsa dan negara yang memerangi adanya perdagangan orang dalam memberikan sanksi terhadap pelaku dan memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan dalam memberikan kesejahteraan bagi bangsa dan negara.

Perjanjian Flight Information Region (FIR) Indonesia dan Singapore yang kedua tahun 2022 dianggap sebagai suatu kemenangan bagi bangsa Indonesia dikarenakan perjanjian ini banyak memberikan dampak yang positif terhadap berbagai sektor di Indonesia. FIR merupakan pelayanan yang diciptakan untuk keselarasan informasi mengenai keselamatan dan efisiensi lalu lintas di udara, ketertiban lalu lintas udara serta upaya perwujudan penerbangan sesuai dengan pertimbangan keselamatan penerbangan (aviation safety). Penelitian bertujuan membahas implikasi Perjanjian Kedua FIR Indonesia-Singapura Tahun 2022 untuk kepentingan Indonesia. Penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan statute approach melalui spesifikasi penelitian deskriptif analitis.  Data sekunder yang digunakan dalam penulisan hukum ini diperoleh dengan menggunakan metode studi kepustakaan, dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyak hal positif yang diperoleh Indonesia sebagai bentuk implikasi FIR Agreement 2022, yaitu aspek politik yang mencakup peranan Indonesia dalam mengatur navigasi penerbangannya sendiri dan aspek ekonomi yaitu pemungutan Regional Air Navigation - RANS charges yang kini didelegasikan ke Indonesia. Walaupun terdapat banyak dampak positif yang diberikan, akan tetapi Indonesia masih harus melakukan penyesuaian terhadap perjanjian – perjanjian tambahan dari perjanjian FIR 2022 dalam upaya menyempurnakan perjanjian yang serupa di masa yang akan datang.

Bergesernya kehidupan masyarakat ke arah digitalisasi berdampak pada timbulnya kejahatan di dunia siber. Salah satu kejahatan yang menjadi perhatian di masyarakat saat ini adalah prostitusi di dunia siber atau yang biasa dikenal dengan istilah cyber prostitution. Kasus cyber prostitution di Indonesia saat ini masih marak terjadi sampai saat ini sehingga perlunya suatu kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi hal tersebut.  Tujuan penulisan ini untuk mengkaji kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan cyber prostitution berdasarkan hukum positif saat ini dan di masa yang akan datang. Dalam hasil dan pembahasan, pengaturan mengenai cyber prostitution berdasarkan hukum positif saat ini diatur dalam KUHP, UU ITE dan UU Pornografi di mana pengaturan tersebut belum secara tegas mengatur mengenai cyber prostitution. Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan cyber prostitution di Indonesia di masa yang akan datang melalui kajian perbandingan dengan negara lain dan RUU KUHP dapat menjadi acuan untuk pengaturan hukum positif yang lebih baik. Hal ini dikarenakan pengaturan mengenai cyber prostitution sudah semakin tegas karena dalam pengaturan di negara Swedia, yang dapat dikenakan pidana tidak hanya PSK saja tetapi pemakai jasa tersebut juga dapat dipidana. Sedangkan dalam RUU KUHP sudah terjadi perluasan dimana subyek hukumnya lebih diperinci dalam beberapa kelompok.

The increasing frequency and intensity of climate change impacts, coupled with alarming risks of natural disasters, have spurred a global urgency to strengthen climate resilience. This research critically examines the readiness of Indonesia's legal landscape to support initiatives for enhancing climate resilience and the protection of human rights (HAM) in the context of environmental issues, considering Indonesia's vulnerable geographical position. Employing normative legal research methods, this study reveals that the regulatory framework for environmental management and protection in Indonesia has not fully provided the necessary legal certainty for climate change adaptation and mitigation efforts, nor has it optimally integrated human rights principles in addressing climate threats. As a solution, this research proposes a legal reconstruction model aimed at overcoming these shortcomings by establishing more robust legal certainty for enhancing climate resilience, while simultaneously placing human rights protection as a fundamental pillar in all related policies and actions. The implementation of this legal model necessitates public policy updates through the revision or enactment of more comprehensive and human rights-oriented legislation. | Meningkatnya frekuensi dan intensitas dampak perubahan iklim serta risiko bencana alam yang mengkhawatirkan telah memicu urgensi global untuk memperkuat ketahanan iklim. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis kesiapan lanskap hukum Indonesia dalam mendukung inisiatif peningkatan ketahanan iklim dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) terkait isu lingkungan hidup, mengingat posisi geografis Indonesia yang rentan. Melalui metode penelitian hukum normatif, studi ini menemukan bahwa kerangka regulasi pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia belum sepenuhnya mampu memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan untuk upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta belum secara optimal mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM dalam menghadapi ancaman iklim. Sebagai solusi, penelitian ini mengusulkan kerangka konsep rekonstruksi hukum yang bertujuan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut dengan menghadirkan kepastian hukum yang lebih solid bagi upaya peningkatan ketahanan iklim, sekaligus menempatkan perlindungan HAM sebagai fondasi utama dalam setiap kebijakan dan tindakan terkait. Implementasi kerangka konsep ini menuntut adanya pembaruan kebijakan publik melalui revisi atau pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih komprehensif dan berperspektif HAM.

Sejalan dengan “kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi, ekonomi, sosial dan politik pemerintah dituntut untuk menciptakan clean governance melalui reformasi Undang-Undang Perpajakan. Hal ini bertujuan agar menciptakan keadilan dan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi wajib pajak. Selain itu, kemajuan diberbagai bidang juga menimbulkan adanya suatu tindak pidana di bidang perpajakan. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan hukum positif saat ini dan di masa yang akan datang.Pengaturan mengenai tindak pidana di bidang perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Ketentuan-ketentuan umum dalam KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana yang dapat menjadi dasar pemidanaan tindak pidana perpajakan. kebijakan hukum pidana“di bidang perpajakan di masa yang akan datang seharusnya sejalan dengan prinsip dalam pidana perpajakan, bahwa sanksi pidana dalam perpajakan adalah bersifat Ultimum Remidium.”

Indonesia has established and implemented a measured fishing policy in the maritime and fisheries sectors. The aim of this policy is to ensure the sustainability of marine resources, which are a vital source of livelihood for the community, particularly fishers. In practice, however, some fishermen still fail to comply with the regulations due to concerns about their livelihoods, particularly with regard to the use of prohibited fishing gear. This study aims to analyse the implementation of Indonesia's measured fishing policy, focusing on the North Java Sea within the Pati and Lamongan regions. The research employs an empirical legal research method with a regulatory and conceptual approach. The findings of the research indicate that limitations in human resources and infrastructure still exist in the implementation of the measured fishing policy. Insufficient human resources impact monitoring functions, while infrastructure-related issues pertain to the adequacy of equipment for conducting patrols, which are also part of the policy’s monitoring implementation. This study concludes that, despite limitations in human resources and infrastructure affecting the monitoring process, the implementation of measured fishing in the North Java Sea, particularly in the Pati and Lamongan regions, has been carried out optimally.

Tindak pidana narkotika adalah suatu perbuatan melanggar hukum dan merupakan kejahatan yang terorganisir. Tindak pidana narkotika merupakan suatu kejahatan transnasional yang merupakan suatu bentuk kejahatan lintas batas negara. Hal ini menyebabkan perkembangan kejahatan narkotika yang terjadi di negara-negara didunia perlu untuk diberantas secara tuntas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan kejahatan narkotika sebagai salah satu kejahatan transnasional dan untuk mengetahui langkah yang dilakukan negara dalam menangani kejahatan narkotika. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Penyalahgunaan narkotika pada saat ini sangat meresahkan semua umat manusia, karena pada saat ini narkotika adalah sebuah momok bagi seluruh bangsa pada umumnya dan bangsa Indonesia pada khususnya.

Tragedi kemanusiaan yang menimpa masyarakat Negeri Kariu, Pulau Haruku, pada 26 Januari 2022 merupakan persoalan pelanggaran HAM berat yang harus diselesaikan secara tuntas dan komprehensif, dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya hukum dalam penyelesaian konflik genosida terhadap aksi penyerangan warga dusun Ori terhadap warga negeri Kariu.  Adapun metode yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, hukum, dan kasus. Pengumpulan bahan hukum dengan mengumpulkan berbagai literatur  selain itu juga penulis menggunakan data serta informasi yang tepat sesuai dengan permasalahan dan kemudian dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, konflik penyerangan oleh kelompok warga terhadap masyarakat Negeri Kariu bermula dari percekcokan mulut antara dua warga Negeri Kariu dengan warga Dusun Ori dan hal ini telah teratasi setelah dilerai oleh Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Namun, ada faktor pemicu yaitu tindak kriminal berupa pemarangan terhadap seorang warga Negeri Kariu di Dusun Ori yang menyebabkan luka serius dan harus dilarikan ke rumah sakit di Pulau Ambon. Upaya-upaya hukum dalam penyelesaian konflik kejahatan genosida yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan Provinsi  Maluku diantaranya yaitu: upaya pre-emtif, upaya preventif dan upaya represif.

Tugas pokok dan fungsi Polri, selain sebagai pengayom masyarakat juga sebagai penegak hukum. Moral utama dalam UU kepolisian adalah Moral Pancasila, maka diperlukan pendekatan filosofis untuk memahami nilai-nilai tersebut. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengeksplorasi nilai-nilai Pancasila. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Nilai-nilai Pancasila dalam pengaturan tugas dan fungsi Polri sebagai penegak hukum, adalah mencakup Sila Ketuhanan yang maha Esa yang memaknai bangsa Indonesia sebagai mahluk ciptaan Tuhan, mengakui manusia harus diperlakukan sama di hadapan Tuhan.  Nilai persamaan diturunkan bahwa Polri harus memperlakukan setiap orang sama dihadapan hukum (equality before the law), hukum harus menjadi alat tertinggi dalam mencapai keadilan (Supremasi of law). Konsep “beradab” mensyaratkan Polri harus menghargai Hak Asasi Manusia. Polri dan masyarakat merupakan satu kesatuan sebagai warga bangsa mengandung nilai kemanfaatan manusia satu dengan yang lainnya sebagai sebuah persatuan masyarakat yang bermartabat, yang mempunyai nilai kebangsaan dan nilai kemanusiaan

Indonesia has a culture and natural wealth that has the potential to be protected by Communal Intellectual Property (CIP). Indonesian national law has shown seriousness in the legal protection of CIP by issuing various CIP laws and regulations. However, the protection of CIP at the international level has only appeared with the issuance of the WIPO Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge GRATK/DC/7 2024 (WIPO Treaty GRATK/DC/7 2024) 2024. This paper examines the protection of Traditional Knowledge (TK) and Traditional Cultural Expressions (TCE) as CIP in Indonesia and internationally through the WIPO Treaty GRATK/DC/7 2024. The normative legal research method is used with a statutory, conceptual, comparative and analytical approach. The results show that PP 56/2022 and Permenkumham 13/2017 provide sufficient protection for CIP works including TK and TCE, especially in the form of defensive protection (inventory and recording of CIP). WIPO Treaty GRATK/DC/7 2024 emphasizes genetic resources (GR) protection and TK related to GR and not TCE. However, TCE protection internationally is seen in the amendment to the Berne Convention, Article 15.4 through "anonymous works". WIPO Treaty GRATK/DC/7 2024 is an advancement in international recognition of the protection of CIP, especially TK related to GR. Internationally, this document is a legal umbrella to protect Indonesian CIP including TK that is used commercially considering that communities from regions in Indonesia are very rich in TK that they have inherited across generations.