Masih banyak tanah yang belum mempunyai sertipikat, terdapat tanah yang berasal dari Verponding Indonesia belum didaftar dan timbul sengketa yang mana tanah tersebut dikuasai dan disertipikatkan oleh pihak lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum Verponding Indonesia yang belum dikonversi dan disertipikatkan oleh pihak lain dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum Verponding Indonesia yang diberikan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 420/Pdt.G/2012. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan bersifat yuridis normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini menghasilkan fakta hukum bahwa apabila tanah Verponding Indonesia yang belum didaftar dan disertipikatkan oleh pihak lain maka tidak serta merta kehilangan haknya akan tetapi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Tanah yang belum didaftar berasal dari Verponding Indonesia kedepannya agar segera melakukan pendaftaran tanah agar bertujuan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum.

Sustainable Development Goals (SDGs) in the economic sector cover various aspects, including poverty-oriented economic development. The financial sector has undergone modernisation marked by the emergence of financial technology (fintech). In Indonesia, fintech is regulated by Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 40 of 2024, but this regulation has weaknesses. This study aims to identify the relevance between SDG principles and current fintech practices and to formulate the direction of POJK No. 40 of 2024 on fintech lending in realising SDGs in Indonesia. The research method used is normative juridical based on literature, referring to laws and regulations, books, journals, and supporting data. The analysis was conducted descriptively through a legal and conceptual approach. The results of the study indicate that fintech lending has a strong connection with the SDGs pillars, so fintech policies need to be directed in line with the vision of sustainable development. The regulations in POJK No. 40 of 2024 have the potential to hinder the establishment of business entities and trigger the emergence of illegal services. Therefore, a balance of policies and increased socialisation are needed to improve the legal culture of society.

Terciptanya suatu keadilan pada hidup berbangsa dan bernegara wajib didukung dengan kebijakan yang tidak saling bertentangan dengan peraturan yang lainnya. Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan beberapa aturan dalam upaya penyelesaian Pandemi Covid-19, namun aturan yang dikeluarkan tersebut menimbulkan beberapa problematika hukum seperti hak imunitas untuk pejabat pelaksana penyelesaian pandemi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji hak imunitas untuk pejabat pelaksana penyelesaian pandemic tersebut. Metode yang dimanfaatkan yakni yuridis normatif, dengan tipe riset deskriptif analitik, jenis data dengan data sekunder, analisis data dilaksanakan secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa imunitas pejabat negara merupakan perlindungan hukum bagi pejabat terkait, agar dalam pelaksanaan penanggulangan dampak Covid-19 pejabat tersebut tidak dapat diproses hukum akibat tindakan atau kebijakan yang dilakukan dalam penyelamatan perekonomian dan stabilitas keuangan nasional yang dibatasi oleh AUPB sebagai dasar itikad baik dan dilaksanakan berdasarkan peraruran perundangan yang berlaku. Apabila dalam penanganan dampak ekonomi Pandemi Covid-19 pejabat terkait melakukan penyimpangan dengan tidak ada itikad baik atau melakukan pelanggaran peraturan perundangan, maka pejabat tersebut tetap dapat diadili sesuai hukum yang berlaku.

Indonesia merupakan negara kesatuan yang kekuasaannya dibagi ke daerah-daerah melalui pemberian otonomi daerah atau pemberian wewenang kepada daerah-daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri melalui desentralisasi atau melalui dekonsentrasi. Yogyakarta dalam hal ini merupakan suatu daerah yang memiliki kekhususan dalam penyelenggaraan otonomi daerahnya. Sistem pertanahan keraton Yogyakarta merupakan salah satu keistimewaan yang terdapat dalam peraturan daerah Yogyakarta. Sistem pertanahan nasional dengan sistem pertanahan adat pada Daerah Istimewa Yogyakarta ini adalah merupakan sebuah sistem yang tidak dapat di persamakan. Metode penelitian bersifat yuridis normatif, dimana data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif. Pemberian kewenangan dalam otonomi khusus yang diberikan kepada D.I.Y memiliki arti penting sejarah asal usul yang tidak dapat dipisahkan dari adat istiadatnya.

PPAIW mempunyai tugas pokok dalam penyediaan administrasi wakaf dan melayani keperluan calon wakif yang akan mewakafkan sebagian bendanya sesuai dengan ketentuan perudang-undangan. Namun, peran PPAIW dalam memberikan pelayanan wakaf tanah di masyarakat belum optimal yaitu masih lambannya melayani syarat administrasi wakaf tanah terbatasnya kualitas sumber daya manusia (SDM) PPAIW yang ahli dalam hukum wakaf kesadaran hukum masyarakat dalam berwakaf di PPAIW masih rendah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja PPAIW, mengidentifikasi problematika hukum, dan merumuskan optimalisasi kinerja PPAIW. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah kinerja PPAIW belum sesuai dengan indicator konsep kerja. Problematika PPAIW sebagai lembaga pelayan masyarakat yaitu sumber daya personal PPAIW, partisipasi masyarakat dan anggaran yang mendukung kinerja. Problematika hukum PPAIW yang berasal dari sumber daya personal PPAIW, yakni; kurangnya kemampuan dalam memahami asas-asas penyelesaian sengketa, dan mensosialisasikan perkembangan regulasi. Optimalisasi kinerja PPAIW yakni meningkatkan sumber daya PPAIW dan bekerjasama dengan instansi yang berkaitan.

Indonesia adalah negara yang sangat luas dan oleh karenanya memiliki kerentanan kerentanan yang besar dalam hubungannya dengan teritori khususnya dalam menjaga keamanan wilayah udara Indonesia. Ada beberapa permasalahan yang kerap terjadi dan menjadi gangguan dalam upaya menjaga keamanan wilayah udara Indonesia, antara lain adanya pelanggaran wilayah udara yang mewajibkan TNI AU untuk melakukan tindakan identifikasi hingga penghancuran. Oleh karena itu, sangat menarik untuk dianalisis mengenai peran TNI Angkatan Udara dalam mengamankan wilayah udara Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data tersebut lalu dianalisis dengan metode kualitatif kemudian disusun secara sistematis. Masih banyaknya kasus pelanggaran wilayah udara nasional membuat TNI AU, khususnya Kohanudnas memiliki pekerjaan yang berat dalam rangka menjalankan peran yang sangat vital sebagai alat pertahanan negara untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan wilayah udara nasional. Hambatan terkait alutsista dan kewenangan penyidik juga menjadi tolak ukur apakah pengamanan wilayah udara sudah dilaksanakan secara maksimal atau tidak.

Fenomena perkembangan teknologi menjadikan kegiatan notaris dalam pembuat akta partij dilakukan berdasarkan notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) video conference berbasis cyber notary namun hal tersebut bisa dipandang bertentangan dengan Undang Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan KUHPer yang menentukan bahwa notaris harus hadir fisik dalam RUPSLB. Penelitian ini bertujuan menelaah peluang penerapan cyber notary dan keabsahan akta RUPSLB video conference, studi putusan Nomor 35/Pdt/2021/PT KDI. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian bahwa peluang penerapan cyber notary dimungkinkan dengan berlandaskan pada Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (7) UUJN mengenai sertifikasi transaksi berbasis digital berbasis cyber notary dan tidak wajib membacakan akta otentik kepada penghadap, selain itu dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memungkinkan penggunaan tanda tangan elektronik. Namun terdapat norma limitatif membatasinya yaitu Pasal 5 ayat (4) UU ITE pengecualian akta notariil sebagai dokumen digital. Akta relaas sebagai akta dimana notaris melihat implikasi dalam rapat khususnya RUPSLB dilaksanakan melalui video conference sesuai UU PT dan POJK E-RUPS serta ditandatangani secara digital melalui verifikasi dan otentikasi. Kesimpulannya bahwa akta RUPSLB video conference dianggap sah dilihat dari bentuk akta, kewenangan pejabat umum, dan isi akta, serta fakta bahwa isi akta RUPSLB sudah diketahui dan disepakati para pihak.

Notaris membutuhkan suatu perlindungan hukum ketika melaksanakan kewajibannya untuk menerapkan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari suatu Badan Hukum. Perlindungan tersebut menjadi penting guna meminimalisasi konsekuensi risiko hukum yang dapat terjadi serta mengoptimalkan pelaksanaan Perpres 13/2018 sebagai upaya pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis isu-isu terkait Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat oleh Notaris sebagai salah satu lembaga pelaksana yang ditunjuk oleh Perpres tersebut, yaitu mengenai alasan penting Notaris menerapkan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dan bagaimana Surat Pernyataan Pemilik Manfaat dapat memberikan perlindungan bagi Notaris yang telah menerapkan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari tuntutan hukum. Dengan menerapkan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan, tulisan ini menyimpulkan,  bahwa penting bagi Notaris untuk menerapkan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat, karena Notaris memiliki kewenangan untuk mengenali penghadap guna memperoleh informasi yang benar mengenai penghadap, sehingga dapat berperan sebagai gatekeeper untuk berkontribusi dalam upaya pemberantasan TPPU atau setidaknya mengurangi risiko terjadinya TPPU. Namun demikian, di sisi lain perlindungan hukum bagi Notaris yang telah melaksanakan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat melalui Surat Pernyataan Pemilik Manfaat yang dibuat oleh penghadap tidak sepenuhnya dapat melindungi Notaris dari tuntutan hukum, karena surat tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian sempurna apabila tidak disangkal oleh yang menandatanganinya.

Partisipasi perempuan di dalam politik adalah kegiatan sukarela kaum perempuan yang tergabung pada komunitas kaukus perempuan politik. Posisi perempuan sangatlah penting dalam dunia politik, keterwakilan perempuan dalam parlemen tentu melibatkan perempuan dalam kedudukan yang strategis dalam pengambilan keputusan yang berpihak kepada kaum perempuan. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis nomatif. Hingga saat ini partispasi perempuan di indonesia dalam parlemen masih belum mencapai target nasional yaitu Persen keterwakilan dari laki-laki, untuk itu perlu adanya upaya dalam meningkatkan partispasi perempuan dalam pemilihan umum, mendorong kaum perempuan harus berani tampil dan memiliki kepekaaan untuk berpartisipasi dalam dunia politik sehingga hak-hak perempuan bisa diperjuangkan jika ia menduduki jabatan publik dari hasil pemilihan umum perlu dilakukan berbagai upaya dalam meningkatkan partispasi perempuan dalam dunia politik.Kata Kunci:  Upaya; Partisipasi; Perempuan; Pemilu.

Keberadaan Hukum Adat merupakan kesatuan substansi hukum, hukum adat itu sendiri harus ditempatkan diposisi yang wajar dalam pendalaman maupun pengembangan materi hukum yang sesuai dengan keanekaragaman suku dan budaya yang ada di Indonesia. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah hukum adat dapat diterapkan dalam penyelesaian perkara anak. Metode penelitian bersifat yuridis-normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menganalisis isu hukum yang diangkat. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Penyelesaian perkara anak melalui sistem hukum pidana adat dapat dilakukan tetapi tidak dapat dipungkiri anak memerlukan perlindungan untuk memulihkan keadaan diri anak. Dalam penerapan hukum pidana adat ini tidak sedikit hanya memberikan efek jera saja, tetapi menyampingkan keadaan psikis anak karena penyelesaian perkara anak, baik itu anak yang menjadi korban maupun anak sebagai pelaku harus mengedepankan kepentingan terbaik anak seperti yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sistem Peradilan Pidana (SPP) Indonesia menggunakan pendekatan due process of law yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan di masyarakat. Kenyataannya yang terjadi saat ini yaitu masih sangat banyak terjadi tindakan aparat penegak hukum yang justru mencederai hukum dan keadilan yang salah satunya adalah tindakan salah tangkap.Permasalahan dalam artikel ini, yaitu mengenai formulasi saat ini dan yang akan datang tentang ganti kerugian terhadap korban salah tangkap. Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif atau studi kepustakaan.Kedudukan korban salah tangkap dalam sistem peradilan pidana Indonesia ternyata relatif kurang diperhatikan, dan belum memberikan perlindungan secara langsung terhadap korban. Ketentuan hukum mengenai perlindungan terhadap korban salah tangkap tersebut meliputi Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Udang-undang tentang Hak Asasi Manusia, KUHP, KUHAP dan Peraturan Pelaksanaanya. Lemahnya kemampuan profesionalisme penyidik, berupa pelanggaran terhadap prosedur upaya paksa yang tidak menghormati asas praduga tidak bersalah, kekeliruan tindakan identifikasi korban pembunuhan yang tidak akurat, serta adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangankan yudex facti pengadilan, merupakan faktor penyebab terjadinya salah tangkap dalam tindak pidana pembunuhan. Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap.

Fenomena gagal bayar polis asuransi oleh perusahaan-perusahaan asuransi marak terjadi di Indonesia, salah satunya perusahaan Badan Usaha Milik Negara yaitu PT. Asuransi Jiwasraya. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji faktor penyebab terjadinya gagal bayar polis asuransi di Indonesia, dan untuk menganalisis peran OJK sebagai badan pengawas kegiatan perasuransian, serta upaya pemerintah menyelamatkan PT.Asuransi Jiwasraya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal perusahaan dan lemahnya pengawasan dari lembaga pengawas OJK menjadi faktor yang mempengaruhi fenomena gagal bayar pada perusahaan asuransi. OJK melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung terhadap perusahaan asuransi secara berkala. Upaya pemerintah menyelamatkan PT.Asuransi Jiwasraya dan nasabahnya melalui program restrukturisasi polis asuransi Jiwasraya dan diikuti pengalihan aset-aset PT.Asuransi Jiwasraya kepada PT.IFG Life sebagai debitur baru. Proses pengalihan polis Jiwasraya dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu tahap Pengumuman, tahap Sosialisasi, dan tahap Closing. Ditemukannya faktor pendorong tersebut dapat dilakukan pencegahan gagal bayar pada perusahaan asuransi, serta dapat memperbaiki kelemahan pengawasan OJK, dan dapat membantu upaya penyelamatan PT.Asuransi Jiwasraya dan nasabahnya.

Pelaksanaan azas prioritas melalui Protokol Madrid merupakan sistem yang menguntungkan untuk pemilik merek yang memiliki visi internasional dengan prosedur pendaftaran secara efisien dan transparan, memberikan insentif bagi pemilik merek luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia maupun pemilik merek Indonesia untuk berinvestasi di Luar Negeri. Penelitian bertujuan  membahas reformasi asas prioritas merek dagang berlandaskan Protokol Madrid di era liberalisasi perdagangan. Metode penelitian adalah yuridis normative dengan menggunakan  data sekunder dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis dan bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian bahwa reformasi asas prioritas Merek dagang di Indonesia berlandaskan Protokol Madrid sangat efisien sesuai dengan teori economic analysis of law karena memberikan benefit yang lebih besar denga biaya rendah. Protokol Madrid memberikan kemudahan dalam mendaftarkan merek dagang melalui satu aplikasi, satu bahasa, hemat, biaya murah, sekali pendaftaran bisa ditujukan untuk banyak negara. Disimpulkan bahwa reformasi asas prioritas merek dagang melalui protokol madrid memegang peranan penting untuk  meningkatkan merek global sehingga pendaftaran melalui Protokol Madrid memberikan cost effiensiensi terkait dengan kemudahan, memberi nilai dan kemanfaatan.

High workload is a major challenge for the Indonesian legal system. Judges face a high number and level of complexity of cases, which leads to a decline in the quality of decisions and the integrity of the judiciary. The purpose of this study is to analyze the impact of excessive workload on the quality of legal decisions, assess the relationship between workload and judicial integrity, and identify factors that trigger ethical violations. The method used in this study is a normative legal approach, analyzing secondary data from court decisions, annual reports of the Supreme Court, and relevant legal literature. The findings of this study indicate that high workloads lead to fatigue, high stress levels, and limited time for judges to thoroughly consider cases, which in turn trigger ethical violations, conflicts of interest, and inconsistent rulings. In conclusion, optimizing the workload by increasing the number of judges, improving case management, and strengthening the oversight system are some recommendations that need to be prioritized in the implementation of the judicial system. | Beban kerja yang tinggi adalah tantangan utama bagi dunia hukum Indonesia. Para hakim mengalami jumlah dan tingkat kerumitan perkara yang tinggi, yang menyebabkan penurunan kualitas putusan dan integritas lembaga peradilan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dampak beban kerja yang merugikan bagi kualitas putusan hukum, menilai hubungan antara beban kerja dan integritas hakim, dan mengetahui faktor pemicu pelanggaran etika. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan menelaah data sekunder dari putusan pengadilan, laporan tahunan Mahkamah Agung, dan literatur hukum terkait. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa beban kerja yang tinggi akan berakibat pada kelelahan, tingginya stres, dan keterbatasan waktu hakim untuk mempertimbangkan benar-benar perkara, yang memicu pelanggaran kode etik, konflik kepentingan serta inkonsistensi putusan. Kesimpulannya, optimalisasi beban kerja dengan menambah jumlah hakim, meningkatkan manajemen perkara, dan memperkuat sistem pengawasan adalah sedikit usulan yang perlu diperbanyak di implementasi peradilan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengecualikan pelaku usaha kecil yang berarti larangan menurut undang-undang tidak berlaku bagi pelaku usaha kecil. Larangan ini menimbulkan pro-kontra sejak pembahasan RUU di tahun 1998. Di sisi lain Hukum perlindungan konsumen hadir sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dari perilaku pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen, dimana kerugian konsumen salah satunya disebabkan oleh persaingan usaha tidak sehat. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan pengecualian pelaku usaha kecil menurut hukum persaingan usaha Indonesia dengan upaya melindungi konsumen berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketentuan pengecualian pelaku usaha kecil dari hukum persaingan usaha di Indonesia, berakibat pelaku usaha kecil dapat menjalankan kegiatan usaha dengan tidak sehat, seperti melakukan perjanjian penetapan harga, pembagian wilayah, dan bentuk persaingan usaha tidak sehat lainnya yang dapat merugikan masyarakat sebagai konsumen. Benturan antara upaya melindungi pelaku usaha kecil menurut hukum persaingan usaha dengan upaya melindungi konsumen dalam hukum perlindungan konsumen.   Ketentuan pengecualian terhadap pelaku usaha kecil perlu mendapat perhatian lebih mendalam, dalam rangka membangun dan menuju hukum yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kepolisian Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum di bidang keamanan negara, mempunyai tugas dan kewenangan yang besar sebagai lembaga. Faktanya masih terdapat kelemahan dalam pengawasan terhadap POLRI yang menimbulkan lemahnya kepercayaan publik pada POLRI, sehingga salah satu upaya untuk mewujudkan POLRI yang berintegritas adalah dengan dibentuknya Kompolnas. Tulisan bertujuan membahas efektifitas mekanisme pengawasan baik internal maupun eksternal POLRI dan penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas yang seharusnya. Pada awal pembentukannya Kompolnas diharapkan dapat menjalankan tugas dan wewenangnya secara optimal, ternyata selain masih terdapat masalah terkait lemahnya independensi Kompolnas. Kompolnas dianggap tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menjalankan fungsi pengawasan eksternal secara efektif. Kedudukan Kompolnas hanya sebatas memberi pertimbangan dan rekomendasi, dimana pertimbangan dan rekomendasi sendiri pada dasarnya di dalam ilmu hukum tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak memiliki sanksi yang memaksa untuk diikuti.  Dengan demikian diperlukan gagasan penguatan peran Kompolnas dalam pengawasan POLRI. Gagasan ini tidak hanya dapat dituangkan di dalam tingkatan peraturan presiden, melainkan diperlukan adanya penguatan fungsi Kompolnas dalam tingkatan undang-undang dengan melakukan revisi terhadap UU POLRI agar dapat lebih mengefektifkan kedudukan Kompolnas di Indonesia.

Permasalahan dalam tataran penegakan hukum pidana dan perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia masih terjadi. Penulisan ini bertujuan untuk membahas tentang upaya sistem peradilan pidana yang cocok dalam penegakan hukum hak asasi manusia di Indonesia. Hasil tulisan menunjukan bahwa penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki ciri dan tata cara yang khas sesuai dengan sistem hukum yang dianut dan terus menerus bergeser dengan penuh keseimbangan melalui pembaharuan sistem hukum. pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia ditentukan dengan berpedoman pada deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa. Simpulannya bahwa jaminan penghormatan, perlindungan serta penegakan hak warga negara merupakan hak konstitusi meliputi, hak persamaan kedudukan di hadapan hukum, hak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hak-hak asasi tersangka dan hak perlindungan hukum terhadap tersangka telah diatur di KUHAP sebagai peraturan yang memedomani tindak pidana dalam sistem peradilan.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) telah menjadi instrumen perlindungan lingkungan hidup dalam UU No 32 Tahun 2009. Amdal selalu dikaitkan dengan sifat yang independen, ilmiah, objektif, bahkan netral. Hal demikian wajib dipertanyakan berkaitan dengan kandungan nilai-nilai inti kehidupan yang sering diabaikan, terutama karena menyebabkan konflik, bahkan membawa dampak rusaknya lingkungan hidup dan jatuhnya korban. Berdasarkan hal tersebut di atas, permasalahan yang diangkat adalah: Pertama, Mengapa penilaian Amdal perlu dilakukan secara independen?; dan Kedua, Bagaimana konsep ideal perencanaan berbasis independensi dalam rangka perlindungan terhadap lingkungan hidup? Penelitian menggunakan stand point paradigma critical theory et.al dan perspektif sosio-legal. Penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa independensi penilaian Amdal yang semula dimaksudkan sebagai upaya menghilangkan masuknya kepentingan politik dan kepentingan partikular lainnya dari pejabat pemberi izin lingkungan, merupakan sebatas “mitos” dan “ilusi”. Hal demikian memberi peluang untuk digunakan sebagai alat justifikasi normatif terhadap independensi, objektivitas dan kepakaran, dengan memanfaatkan dikotomi harfiah dan skalar antara kata tergantung/menjadi bagian (dependence) dengan tidak bergantung/terpisah (independence), untuk menutup-nutupi peran kekuasaan. Kemudian perlu dirumuskan konsepsi perencanaan dan penilaian dampak lingkungan yang mengusung pendekatan relasional, berbasiskan etika kepedulian, dan sentralitas dari kebutuhan rakyat itu sendiri yang menumbuhkan independensi/otonomi dan bukannya merusak nilai-nilai inti kehidupan.

Alat bukti dalam Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) bersifat enumeratif dan closed-system menghadapi tantangan ketika munculnya alat bukti elektronik yang diatur dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Demi menjamin kepastian hukum mengenai alat bukti elektronik, diperlukan harmonisasi ketentuan alat bukti elektronik ke dalam UU Peratun yang dalam belum di atur bahkan dalam pembaharuan ke-2. Tujuan penelitian ini mengharmonisasi ketentuan alat bukti elektronik dalam UU Peratun dan UU ITE. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang meneliti bahan kepustakaan maupun bahan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan diperlukannya konsep, prosedur verifikasi alat bukti elektronik, dan pembaharuan pada pasal tentang alat bukti dalam UU Peratun sehingga dapat memberikan keabsahan terhadap alat bukti elektronik yang digunakan dalam pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), mengingat perkembangan teknologi menjadi salah satu tantangan dalam memastikan keaslian alat bukti elektronik. Hal terpenting yang harus diperhatikan yaitu proses verifikasi dan kebutuhan atas hukum yang mengakomodasi sahnya alat bukti elektronik dan proses verifikasi alat bukti dalam proses pemeriksaan acara PTUN. Kesimpulan penelitian ini perlu menambahkan ketentuan alat bukti elektronik pada Pasal 100 ayat (1) huruf f dan g serta menambahkan ketentuan verifikasi keaslian alat bukti elektronik pada Pasal 100 ayat (2).

Sampah plastik adalah sampah non organik yang sulit terurai, beracun dan mencemari lingkungan. Jumlah sampah plastik setiap tahun cenderung semakin meningkat, dan mengancam kelestarian lingkungan hidup. Diperlukan upaya pengelolaan sampah plastik yang berwawasan lingkungan. Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik, diharapkan dapat mendukung kelestarian lingkungan hidup di Kota Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis bagaimana efektivitas pengendalian sampah plastik untuk mendukung kelestarian lingkungan hidup di Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan juga literatur yang membahas permasalahan. Hasil dari penelitian dapat dinyatakan bahwa regulasi pengendalian sampah plastik yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik telah dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik oleh pelaku usaha toko modern dan swalayan, namun demikian regulasi ini belum dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik oleh pelaku usaha restoran/rumah makan/cafe/penjual makanan. Perlunya sosialisasi dan penegakkan hukum terhadap Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik terutama bagi para pelaku usaha restoran/rumah makan/cafe/penjual makanan.