This study aims to find out how to implement the Family Hope Program in one of the urban villages in Bandung, namely Margasuka Village. It was found that there were problems with inaccurate and up-to-date data on the poor, causing the distribution of social assistance to be unequal. This is influenced by the lack of implementing resources in Margasuka Village in the process of verifying PKH recipient data. The theory used is the theory of Jones (1991) about the three main pillars of program implementation, namely organization, interpretation, and application. The research method used is descriptive qualitative research method with data collection techniques in the form of observation, interviews, and document studies. The informant determination technique used was purposive sampling technique with a total of 8 informants. The results of the research that the authors found were that although there were problems that had been mentioned previously, referring to Jones' theory, the authors found that the implementation of PKH in Margasuka Village was good considering that it was able to fulfill all aspects of the three pillars of program implementation. This is reinforced by the positive response from the community regarding the implementation of PKH in Margasuka Village. Suggestions in this study are to continue to maintain and improve the role of PKH facilitators, improve coordination and communication, and support from local governments in providing motivation for all PKH implementors to produce good implementor performance and in accordance with the expected goals. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan di salah satu kelurahan di Kota Bandung yaitu Kelurahan Margasuka. Ditemukan terdapat permasalahan kurang akurat dan mutakhirnya data warga miskin sehingga menyebabkan penyebaran bantuan sosial tidak merata. Hal tersebut dipengaruhi kurangnya sumber daya pelaksana di Kelurahan Margasuka dalam proses verifikasi data penerima PKH. Teori yang digunakan adalah teori Jones (1991) tentang tiga pilar utama dari implementasi program yaitu organisasi, interpretasi, dan penerapan. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi dokumen. Teknik penentuan informan yang digunakan adalah teknik purposive sampling dengan total informan 8 orang. Hasil penelitian yang penulis temukan ialah meskipun terdapat adanya permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya,mengacu pada teori Jones penulis menemukan bahwa implementasi PKH di Kelurahan Margasuka sudah dapat dikatakan baik mengingat sudah mampu memenuhi seluruh aspek yang ada dalam tiga pilar implementasi program. Hal tersebut diperkuat dengan adanya respon positif dari masyarakat terkait dengan adanya pelaksanaan PKH di Kelurahan Margasuka. Saran dalam penelitian ini adalah terus mempertahankan dan meningkatkan peran pendamping PKH, meningkatkan koordinasi dan komunikasi, dan dukungan dari Pemerintah Daerah dalam memberikan motivasi bagi seluruh implementor PKH agar menghasilkan kinerja implementor yang baik dan sesuai dengan tujuan yang telah diharapkan.

A study based on the Covid-19 pandemic situation and government policies to reduce unemployment through vocational training. But his Department of Labor job training program during the COVID-19 pandemic in 2021 didn't make much of an impact. This study aims to determine the evaluation of the Department of Labor's vocational training programs during his COVID-19 pandemic in 2021. This survey was conducted using a qualitative approach using the CIPP counseling theory. Data collection methods used unstructured and/or semistructured observations and interviews, documents, and literature review. The study used data analysis techniques with three stages, in the form of data condensation, data presentation, and conclusion drawing and verification. The results of the study concluded that the vocational training program at the Ministry of Manpower had not been successful in terms of input, process, and product aspects. From the input aspect, vocational training resources are not sufficient. From the aspect of the process, there are still obstacles in the realization of training, supervision, and instructor skills. Meanwhile, from the product aspect, it is not possible to ensure that participants are placed after being trained.  Penelitian berdasarkan kondisi pandemi covid-19, dan kebijakan pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran dengan pelatihan vokasi. Akan tetapi program pelatihan vokasi di Kementerian Ketenagakerjaan selama periode pandemi covid-19 pada tahun 2021 tidak memberikan dampak yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi program pelatihan vokasi kementerian ketenagakerjaan selama periode pandemi covid-19 pada tahun 2021. Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif, menggunakan guidance theory CIPP. Metode pengumpulan data menggunakan  observasi dan wawancara tidak terstruktur dan/atau semi terstruktur, dokumen, dan studi literatur. Penelitian memakai teknik analisis data dengan tiga tahapan, berupa kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menyimpulkan program pelatihan vokasi yang berada di Kementerian Ketenagakerjaan  belum berhasil dilihat dari aspek input, proses, dan produk. Dari aspek input, sumber daya pelatihan vokasi belum mencukupi kebutuhan. Dari aspek proses, masih memiliki kendala pada realisasi pelatihan, pengawasan, dan  skills instruktur. Sedangkan dari aspek produk tidak bisa memastikan peserta ditempatkan setelah dilatih.

Latar belakang penulisan skripsi ini adalah ketertarikan penulis melihat bagaimana kulitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Ibun Kabupaten Bandung. Peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Puskesmas Ibun Kabupaten Bandung dalam upaya pencapaian pelayanan kesehatan yang berkualitas masih mendapatkan keluhan-keluhan dari masyarakat.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kualitas pelayanan oleh Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1988) yang sering disebut dengan inisial SERVQUAL (Service Quality) yang diukur berdasarkan Bukti Fisik, Empati, Reliabilitas, Daya Tanggap, dan Jaminan. Penilitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket, observasi, dan studi dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan di Puskesmas Ibun Kabupaten Bandung sudah baik. Dilihat berdasarkan penghitungan skor dan garis kontinum yang telah dilakukan peneliti meperoleh hasil yang tinggi. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa sikap pegawai puskesmas yang ramah, sopan, dan bertanggung jawab dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan dapat memberikan jaminan akan pelayanan yang baik dan terstandar.

Kota Bandung merupakan Ibu Kota Jawa Barat memiliki potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang sangat besar salah satunya melalui Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2). Namun, dalam data menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2022-2023 tidak pernah mencapai target. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan terkait proses perencanaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bapenda Kota Bandung belum sepenuhnya melaksanakan perencanaan penerimaan PBB-P2 dengan baik. Terdapat kendala pada tahapan pengumpulan data, pelaksanaan, serta evaluasi hasil yang dicapai, sehingga menyebabkan capaian realisasi penerimaan PBB-P2 masih belum maksimal bahkan tidak mencapai target. Kendala tersebut meliputi ketidaksesuaian data wajib pajak akibat pelimpahan data dari pemerintah pusat ke daerah, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, terbatasnya jumlah pegawai, serta kurang efektifnya evaluasi terhadap perencanaan yang telah dilakukan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya perbaikan diperlukan untuk meningkatkan akurasi data wajib pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti lain untuk memperluas aspek penelitian yang lebih mendalam. Bandung City, as the capital of West Java, has significant potential for generating Regional Original Revenue, one of which is through Rural and Urban Land and Building Taxes (PBB-P2). However, data indicates that the realization of PBB-P2 revenue in 2022-2023 never met the target. The purpose of this study is to describe the planning process for PBB-P2 revenue at the Regional Revenue Agency (Bapenda) of Bandung City. The research method used is descriptive with a qualitative approach. The results show that Bapenda Bandung City has not effectively implemented the PBB-P2 revenue planning. There are challenges in the data collection, implementation, and evaluation stages, resulting in the suboptimal realization of PBB-P2 revenue and failure to meet the target. These challenges include discrepancies in taxpayer data due to the transfer of data from the central government to the regions, low taxpayer compliance, limited staff, and ineffective evaluation of planning. This study concludes that improvements are needed to enhance the accuracy of taxpayer data and compliance levels. The results of this study are expected to serve as a reference for future researchers to expand on more in-depth aspects of this topic.

Openness of public information has an important role in realizing good governance, giving people rights to know the activities carried out by the government, providing a supervisory function, and a form of democracy. However, in its implementation there are still some problems by the the Information Communications and Statistics Office of West Bandung Regency, such as the classification of West Bandung Regency in the class as less informative, the PPID has not been established and the PPID website is not active, and others. The purpose of the research that the author did was to describe the disclosure of public information carried out by the Information Communications and Statistics Office of West Bandung Regency. The research method that the author uses in this study is a descriptive research method with a qualitative approach. The analysis was carried out by describing transparency at the Information Communications and Statistics Office of West Bandung Regency using the Transparency Principles Model stated by Richard W Oliver (2004). The results of the study indicate that public information by the Information Communications and Statistics Office of West Bandung Regency has not gone well. This is because the implementation of public information is not in accordance with the regulated policies and the existing Standard Operating Procedures (SOP), as well as the aspects of the Transparency Principle Model stated by Richard W Oliver (2004) to achieve transparency. Keterbukaan informasi publik memiliki peran penting untuk mewujudkan good governance, memberikan hak-hak masyarakat untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, memberikan fungsi pengawasan, dan bentuk demokrasi. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat, seperti tergolongnya Kabupaten Bandung Barat di kelas kurang informatif, belum dibentuknya PPID dan tidak aktifnya website PPID, dan lainnya. Tujuan dari penelitan yang penulis lakukan adalah untuk mendeskripsikan keterbukaan informasi publik yang dilakukan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis dilakukan dengan mendeskripsikan tahapan transparansi di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat menggunakan Transparency Principles Model yang dinyatakan oleh Richard W Oliver (2004). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan inforasi publik oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang belum sesuai dengan kebijakan yang mengatur dan Standard Operating Procedure (SOP) yang ada, juga belum terpenuhinya aspek-aspek Transparency Principles Model yang dinyatakan oleh Richard W Oliver (2004) untuk dapat tercapainya transparansi.

This study explains the success factors of innovation through Sustainable Food Courts (P2L) activities in the Kencana Arum and Sadang Serang Women Farmers Group which still lacks in training and guidance. The purpose of this study was to determine the dominant factors that influence the success of innovation in the Kencana Arum Farmer Women's Group and the Sadang Serang Women's Farmer Group. The theory used by researchers in this study is the theory of critical success factors of innovation proposed by Anggadwita and Dwanto (2013), which suggests that the determinants of innovation success are Leadership, Organization, Risk Management Human Resources, Technology. This study uses quantitative research methods with a sample of 40 people including the Kencana Arum Women Farmers Group 30 people and the Sadang Serang Women Farmers Group 10 people, using descriptive data processing, validity testing, reliability testing, and t test to determine the effect of the independent variable (X) to the dependent (Y). The results of this study are, the dominant factor that affects the success of innovation in the use of yard land through sustainable food yard activities in the Kencana Arum Farmer Women's Group is Risk Management. Meanwhile, the Sadang Serang Women Farmers Group is an organization. From the research that has been done, suggestions that can be given for the success of innovation are to improve communication between extension workers and group members, as well as increase socialization, training and development in carrying out sustainable food yard activities to suit the objectives. Penelitian ini menjelaskan mengenai faktor-faktor keberhasilan inovasi melalui kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di Kelompok Wanita Tani Kencana Arum dan Sadang Serang yang masih memiliki kekurangan dalam pelatihan dan bimbingan.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor dominan yang mempengaruhi keberhasilan inovasi di Kelompok Wanita Tani Kencana Arum dan Kelompok Wanita Tani Sadang Serang. Teori yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini yaitu teori faktor-faktor penentu keberhasilan inovasi yang dikemukakan oleh Anggadwita dan Dhewanto (2013), yang mengemukakan bahwa faktor penentu keberhasilan inovasi yaitu Kepemimpinan, Organisasi, Sumber Daya Manusia Manajemen Resiko, Teknologi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan sampel 40 orang diantaranya Kelompok Wanita Tani Kencana Arum 30 orang dan Kelompok Wanita Tani Sadang Serang 10 orang, dengan menggunakan pengolahan data deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, dan uji t untuk mengetahui pengaruh variabel independen (X) terhadap dependen (Y). Hasil dari penelitian ini adalah, Faktor dominan yang mempengaruhi keberhasilan inovasi pemanfaatan lahan pekarangan melalui kegitaan pekarangan pangan lestari pada Kelompok Wanita Tani Kencana Arum adalah Manajemen Resiko.  Sedangkan pada Kelompok Wanita Tani Sadang Serang adalah organisasi. Dari penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan untuk keberhasilan inovasi adalah dengan melakukan perbaikan komunikasi anatara penyuluh dan anggota kelompok, serta meningkatkan sosialisasi, pelatihan dan pengembangan dalam menjalankan kegiatan P2L agar sesuai dengan tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, di mana data diperoleh dari survei orang yang datang untuk mendapatkan layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi. Teknik pengumpulan data menggunakan accidental sampling dengan membagikan kuesioner kepada 171 responden yang datang untuk mendapatkan layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi. 9 (sembilan) indikator yang terkandung dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017, diukur dengan skala Likert digunakan untuk memperoleh tingkat kepuasan masyarakat. Hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) adalah 3,00, artinya layanan publik di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dikategorikan mutu pelayanan C atau kurang baik.

Penelitian ini menjelaskan tentang Tindakan Korektif Dalam Penanganan Maladministrasi oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana tahapan tindakan korektif dalam penanganan Maladministrasi di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teori yang dikemukakan oleh (Sharonina, 2010) dijadikan sebagai acuan, dimana tindakan korektif di Ombudsman terbagi kedalam tiga tahap, yaitu : Penerimaan dan Verifikasi Laporan, Pemeriksaan Laporan dan Monitoring Laporan. Hasil penelitian menunjukan bahwa tindakan korektif di Ombudsman Perwakilan Jawa Barat sudah sesuai dengan ke 5 tahapan teori tersebut.  Namun demikian permasalahan masih belum efektifnya tindakan korektif disebabkan belum terpenuhinya kebutuhan terhadap pelaksanaan tahapan-tahapan tersebut. Konsep baru yang dihasilkan dari hasil penelitian ini adalah bahwa dalam tindakan korektif Ombudsman Perwakilan Jawa Barat juga terdapat kebutuhan. Dimana tindakan korektif dalam dilaksanakan sesuai tahapannya dengan baik ketika kebutuhan dapat terpenuhi.

Penelitian ini menganalisis dampak penyederhanaan birokrasi terhadap perencanaan sumber daya manusia (SDM) di Sekretariat Daerah Kota Cirebon, dengan fokus pada tantangan ketidaksesuaian kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dan studi dokumen, termasuk hasil Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK). Hasil penelitian menunjukkan kesenjangan signifikan pada posisi strategis seperti analis kebijakan dan pengelola pengadaan barang/jasa akibat keterbatasan formasi CPNS dan ketidaksesuaian kompetensi. Strategi yang diterapkan meliputi redistribusi pegawai, pengembangan kompetensi melalui pelatihan, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung perencanaan SDM berbasis data. Kesimpulan penelitian menegaskan pentingnya perencanaan SDM yang strategis dan adaptif untuk mengatasi kesenjangan tenaga kerja, mendukung reformasi birokrasi, serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. This study analyzes the impact of bureaucratic simplification on human resource (HR) planning in the Cirebon City Regional Secretariat, focusing on the challenge of mismatching workforce needs and availability. Using a descriptive qualitative approach, data was collected through in-depth interviews with key informants and document studies, including the results of the Job Analysis (Anjab) and Workload Analysis (ABK). The results showed significant gaps in strategic positions such as policy analysts and procurement managers due to limited CPNS formations and competency mismatches. Strategies implemented include redistribution of employees, competency development through training, and utilization of information technology to support data-based HR planning. The research conclusion emphasizes the importance of strategic and adaptive HR planning to address workforce gaps, support bureaucratic reform, and improve the quality of local governance.

Penelitian ini menjelaskan mengenai kesiapan sumber daya manusia dalam penerapan sistem knowledge management di Bappeda Provinsi DKI Jakarta, dilatarbelakangi oleh diperlukannya perubahan cara berfikir dan bertindak dari sumber daya manusia untuk dapat mengelola aset intelektual organisasi menggunakan sistem teknologi informasi secara optimal. Namun pada pelaksanaannya pada Bappeda DKI Jakarta masih terdapat dokumen wajib yang belum terinput ke dalam sistem knowledge managemen hal ini dikarenakan pegawai yang masih merasa keberatan untuk berbagi pengetahuan melalui sistem knowledge management. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisa lebih dalam mengenai kesiapan dari sumber daya manusia dalam penerapan sistem knowledge management yang belum dilakukan secara optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan guidance theory menggunakan dimensi people dari STOPE Framework oleh Al-Osaimi, Alheraish, dan Bakry (2006) dengan empat sub dimensi yaitu ICT Awareness, Education and Training, ICT Qualification and Job, dan Management of ICT Skill.  Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, kuisioner terbuka, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan dari sumber daya manusia dalam penerapan sistem knowledge management Bappeda DKI Jakarta masih belum optimal dikarenakan masih  kurangnya pemahaman dari para pegawai terkait manfaat dan kurangnya kemampuan adaptasi pegawai dalam penggunaan sistem knowledge management serta belum optimalnya penggunaan fitur yang ada pada sistem. Kondisi ini disebabkan dari tidak adanya kebijakan reward dan punishment serta masih belum maksimalnya peran kepala bidang untuk dapat mendorong para pegawai untuk dapat berkontribusi dalam pelestrasian aset melalui sistem knowledge management

Organizational transparency can refer to the need for information needed by the public to be provided transparently. Law No. 14 of 2008 regulates governance in the management of public information in a transparent manner which can be carried out through the use of information technology. The Department of Culture and Tourism of the City of Bandung, in charge of culture and tourism in the City of Bandung, must be transparent in conveying all information related to culture and tourism. In carrying out the task of displaying information transparently, the Culture and Tourism Office created a website which was formed in 2016, namely disbudpar@bandung.go.id. However, in its implementation, several obstacles were found in the delivery of information. Obstacles include the data provided is not complete enough, does not publish public information access report data, then the Bandung City Culture and Tourism Office does not yet have a PPID Team that has a clear structure in managing public information. The purpose of this study is to find out how organizational transparency uses the transparency principle model in managing public information at the Bandung City Culture and Tourism Office. Informants in this study were determined purposively, according to the informant's role in the matter of providing public information. The data were collected from observations, interviews and documentation studies. Furthermore, the data was analyzed qualitatively. Based on research conducted, organizational transparency in the management of public information at the Bandung City Culture and Tourism Office is not fully transparent. This research is based on the four general guidelines studied, namely leadership commitment, formal processes, training programs, and communication with stakeholders. Of the four guidelines, a problem has been found, namely the aspects of the formal process, training programs, and aspects of communication with stakeholders that are still not running effectively. The formal process or procedure for providing information is not yet transparent because it does not follow the applicable SOP, then there is no training program on transparency for HR that has quite an effect on the process of transparency in conveying public information, then finally there is still a lack of communication to stakeholders in coordination regarding transparency.  Transparansi organisasi dapat mengacu pada kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh publik dapat disediakan secara transparan. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan dalam pengelolaan informasi publik secara transaparan yang dapat dilakukan melalui penggunaan teknologi informasi. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung yang bertugas di bidang kebudayaan dan pariwisata di Kota Bandung harus bersikap transparan dalam menyampaikan segala informasi yang berkaitan mengenai kebudayaan dan pariwisata. Dalam melakukan tugas menampilkan informasi secara transparan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata membuat website yang dibentuk pada tahun 2016 yaitu disbudpar@bandung.go.id. Namun pada penerapannya, ditemukan beberapa kendala dalam penyampaian informasi. Hambatannya meliputi data yang disediakan tidak cukup lengkap, tidak melakukan publikasi mengenai data laporan akses informasi publik, lalu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung belum memiliki Tim PPID yang mempunyai struktur yang jelas dalam pengelolaan informasi publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana transparansi organisasi menggunakan transparency principle model dalam pengelolaan informasi publik pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Informan pada penelitian ini ditetukan secara purposive, sesuai dengan peran informan tersebut dalam masalah penyediaan informasi publik. Data-data dikumpulkan dari hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, transparansi organisasi dalam pengelolaan informasi publik pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung belum sepenuhnya transparan. Penelitian ini didasari dari keempat general guidelines yang diteliti yaitu komitmen kepemimpinan, proses formal, program latihan, dan komunikasi dengan stakeholder. Dari keempat guidelines tersebut telah ditemukan suatu permasalahan yaitu pada aspek proses formal, program latihan, dan aspek komunikasi dengan stakeholder masih belum berjalan efektif. Proses formal atau tata cara dalam menyediakan informasi belum transparan karena tidak mengikuti SOP yang berlaku, lalu tidak adanya program latihan mengenai transparansi bagi para SDM cukup berpengaruh pada proses transparansi dalam penyampaian informasi publik, lalu yang terakhir yaitu masih kurangnya komunikasi kepada stakeholder dalam koordinasi mengenai transparansi

Ditetapkannya Alokasi Dana Desa yang dibebankan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dana Desa yang dikontrol oleh pemerintah pusat, harapannya mampu menggeser posisi desa dari sebelumnya sebagai entitas administratif-pasif, menjadi entitas otonom yang mandiri dan kompetitif. Keduanya juga seharusnya menjadi dasar perubahan tata kelola mengingat kondisi aktual, Pendapatan Asli Desa belum mampu menopang kebutuhan dasar desa di sebagian besar wilayah Indonesia. Sangat disayangkan, kebijakan fiskal ini cenderung mendorong Desa pada panggung pertarungan kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan melakukan analisis dalam bentuk literature review, penelitian ini menunjukkan bahwa kiranya desa menjadi entitas otonom, desa malah mengalami kebingungann karena adanya tarik menarik kepentingan baik antara pemerintah pusat dan daerah, maupun kelompok kepentingan seperti legislator pusat dan daerah maupun entitas terkecil seperti halnya organisasi kemasyarakatan dan media massa. Kondisi tersebut semakin memburuk dengan patologi birokrasi desa yang cenderung stagnan akibat kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai, serta kurangnya pengawasan penggunaan anggaran akibat tidak adanya lembaga audit internal teknis setingkat desa sehingga berimplikasi pada banyaknya praktik penyelewengan penggunaan anggaran. Padahal, Kabupaten Bandung memiliki potensi yang begitu besar khususnya di aspek agrikultur, wisata, termasuk industri. The establishment of the Village Fund Allocation, which is charged to the Regency/City Government, and the Village Fund, which is controlled by the central government, is expected to shift the position of villages from being passive-administrative entities to autonomous entities that are independent and competitive. Both should also be a breath of fresh air considering the actual conditions, Village Original Revenue has not been able to support the basic needs of villages in most parts of Indonesia. Unfortunately, this fiscal policy tends to push villages onto the stage of a conflict of interest between the central and regional governments. By conducting an analysis in the form of a literature review, this research shows that instead of villages becoming autonomous entities, villages are experiencing vacillation due to the tug of intererst between the central and regional governments, as well as interest groups such as central and regional legislators and smaller entities such as community organizations and the mass media. This condition is exacerbated by the pathology of the village bureaucracy, which tends to stagnate due to the inadequate quality of human resources, as well as the lack of supervision of budget use due to the absence of technical internal audit institutions at the village level, which has implications for the rampant practice of misusing the budget. In fact, Kabupaten Bandung has rich potential, especially in agriculture, tourism, and industry.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemeriksaan pajak restoran oleh Suku Badan Pendapatan Daerah Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang dilakukan dengan cara mengolah dan mempersiapkan data, membaca dan mempelajari data, menganalisis data, menyajikan data dalam bentuk sederhana, memaknai data, dan menarik kesimpulan dengan memeriksa keabsahan data menggunakan triangulasi. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak restoran sudah sesuai dengan Standard Operating Procedure yang berlaku. Dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak restoran oleh Suku Badan Pendapatan Daerah Jakarta Selatan, masih ditemukannya hal-hal yang menghambat pelaksanaan pemeriksaan pajak restoran. This research was conducted to investigate the implementation of restaurant tax audits, supporting factors and inhibitor factors of the implementation of restaurant tax audits, conducted by South Jakarta Regional Revenue Agency. In this research,, the theory that the author uses is tax audit from Rahayu (2020).This research uses descriptive research methods with a qualitative approach. Data collection techniques use literature study, observation, interviews, and documentation. Analysis is carried out by processing and preparing data, reading and studying data, analyzing data, presenting data in simple form, interpreting data, and drawing conclusions by checking the validity of the data using triangulation. The results of this research show that the implementation of restaurant tax audits is in accordance with the applicable Standard Operating Procedures. In carrying out restaurant tax audits by South Jakarta Regional Revenue Agency, things were still found that hampered the implementation of restaurant tax audits.

ABSTRACTThe background that underlies the writing of this an indication of the problem that the effectiveness of the Grha Tiyasa Mall program in Bogor  by the One Stop Integrated Services and Investment Agency, such as the unstable number of visitors, the types of services that can be done are still limited, and socialization programs for the community that are still lacking. The purpose of this study was to determine and analyze how the effectiveness of the Mal Grha Tiyasa program as a model of public services in Bogor. This study uses a qualitative approach. Furthermore, the theoretical basis used in this study is five principles that influence the program's effectiveness by Riant Nugroho, which consists of the right program, the right implementation, the right target, the right environment, and the proper process. The data analysis technique in this study was carried out through data reduction, data presentation, and data verification as a form of concluding. This study indicates that the Grha Tiyasa Mall program in Bogor has not been effective because the quality of the services provided has not been maximized. The target number of visitors and socialization has not been achieved. The quality of services offered has not been maximized, seen from the lack of facilities and infrastructure supporting the service process and limited services. Some services to the community cannot be carried out in the Grha Tiyasa Mall program. The achievement of the unstable and unattainable target number of visitors was due to the uneven socialization process to all the people of Bogor, resulting in the community being less aware of the Mal Grha Tiyasa program and not participating in the program so that the local government did not expect the response as well as the points that have not been achieved in the program objectives stated in the Regulation of the Mayor of Bogor Number 39 of 2019 concerning Public Service Malls.ABSTRAKLatar belakang yang mendasari penulisan ini adalah adanya indikasi masalah bahwa efektivitas program Mal Grha Tiyasa di Kota Bogor oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanana Terpadu Satu Pintu belum optimal, seperti jumlah masyarakat pengunjung yang tidak stabil, jenis pelayanan yang dapat dilakukan masih terbatas, dan sosialisasi program kepada masyarakat yang masih kurang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana efektivitas program Mal Grha Tiyasa sebagai model pelayanan publik di Kota Bogor. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Lebih lanjut landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 prinsip yang mempengaruhi efektivitas program oleh Riant Nugroho, yang terdiri dari tepat program, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses. Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data sebagai bentuk penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa program Mal Grha Tiyasa di Kota Bogor belum efektif, dikarenakan kualitas dari pelayanan yang diberikan belum maksimal serta pencapaian jumlah target pengunjung dan sosialisasi yang tidak tercapai. Kualitas pelayanan yang diberikan belum maksimal terlihat dari kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pada proses pelayanan serta jenis pelayanan yang terbatas sehingga beberapa pelayanan kepada masyarakat tidak dapat dilakukan pada program Mal Grha Tiyasa. Pencapaian jumlah target pengunjung yang tidak stabil dan tidak tercapai disebabkan oleh proses sosialisasi yang belum merata kepada seluruh masyarakat Kota Bogor, mengakibatkan masyarakat kurang mengetahui adanya program Mal Grha Tiyasa dan kurang berpartisipasi pada program sehingga memberi tanggapan yang belum diharapkan oleh pemerintah daerah. Serta belum tercapainya poin-poin pada tujuan program yang tertera dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Mal Pelayanan Publik.

Penelitian ini menganalisis proses internalisasi budaya organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cirebon dengan fokus pada tiga poin utama: pemahaman nilai-nilai persepsi akurat mengenai parameter perilaku yang diharapkan, pentingnya skema organisasi sederhana, serta peran imbalan budaya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman anggota terhadap parameter perilaku yang diharapkan masih terbatas akibat kurangnya pelatihan yang berfokus pada nilai-nilai organisasi. Skema organisasi yang kompleks juga menjadi penghambat komunikasi dan pengambilan keputusan, sehingga memperlambat proses internalisasi budaya. Selain itu, sistem imbalan yang ada belum sepenuhnya mendukung perilaku yang mencerminkan nilai-nilai organisasi, karena lebih berorientasi pada penghargaan teknis daripada nilai budaya. Penelitian ini menyarankan penyusunan program pelatihan intensif, penyederhanaan struktur organisasi untuk meningkatkan efisiensi kerja, dan pengembangan sistem penghargaan berbasis budaya yang transparan dan inklusif. Dengan mengintegrasikan ketiga elemen ini, Satpol PP Kota Cirebon diharapkan dapat memperkuat budaya organisasinya, meningkatkan kinerja anggota, dan membangun citra sebagai institusi yang profesional dan berintegritas. Penelitian ini memberikan kontribusi baik secara praktis bagi pengelolaan organisasi publik maupun secara akademis dalam pengembangan literatur mengenai budaya organisasi di sektor pemerintahan. This study analyzes the process of internalization of organizational culture in the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Cirebon City with a focus on three main points: understanding the values of accurate perceptions of expected behavioral parameters, the importance of a simple organizational scheme, and the role of cultural rewards. The research method used is a qualitative descriptive approach, with data collection through in-depth interviews, direct observation, and documentation studies. The results of the study indicate that members' understanding of expected behavioral parameters is still limited due to the lack of training that focuses on organizational values. A complex organizational scheme also hinders communication and decision-making, thus slowing down the process of cultural internalization. In addition, the existing reward system does not fully support behavior that reflects organizational values, because it is more oriented towards technical rewards than cultural values. This study suggests the preparation of intensive training programs, simplification of organizational structures to improve work efficiency, and the development of a transparent and inclusive culture-based reward system. By integrating these three elements, Satpol PP of Cirebon City is expected to strengthen its organizational culture, improve member performance, and build an image as a professional and integrity institution. This study provides both practical contributions to the management of public organizations and academically in the development of literature on organizational culture in the government sector.

ABSTRACTThe rapid development of information and communication technology encourages the government to provide fast and precise public services. The government is developing an innovative city management concept that is integrated through information and communication technology called Smart City. In Bandung, the Bandung Smart City is supported by an android-based public complaint program, the Bandung Panic Button. After being traced, the Bandung Panic Button program experienced several problems, such as the lack of application users, invalid reports from the public, and disruptions to the application system. This study aims to determine the diffusion process of the Bandung Panic Button program carried out by the Bandung Command Center.The theory used as a guide in this study is the diffusion theory mentioned by Everett M. Rogers (2003) which includes four elements of program diffusion, namely innovation, communication channels, timeframe, and social system.Qualitative research methods with a descriptive approach are used by researcher to deeply understand and explore participants' perspectives related to the diffusion of the Bandung Panic Button program. Data analysis in this study was carried out in three stages, such as data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Researcher used triangulation of sources in testing the validity of the data obtained.The results showed that the diffusion of the Bandung Panic Button program was not successful. This is indicated by the low level of public knowledge and acceptance of this program. Bandung Command Center is not aggressively providing information about the Bandung Panic Button through mass media and interpersonal to the public and is slow in following up on system disturbances experienced by its users. ABSTRAK Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat dan tepat. Pemerintah mengembangkan salah satu inovasi konsep pengelolaan kota yang terintegrasi melalui teknologi informasi dan komunikasi yang disebut Smart City. Di Kota Bandung, perwujudan Bandung Smart City didukung oleh salah satu program pengaduan masyarakat berbasis android yaitu Bandung Panic Button. Setelah ditelusuri, program Bandung Panic Button mengalami beberapa masalah yaitu sedikitnya pengguna aplikasi, adanya laporan tidak valid dari masyarakat, dan terjadinya gangguan pada sistem aplikasinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses difusi program Bandung Panic Button yang dilakukan oleh Bandung Command Center.Teori yang digunakan sebagai panduan dalam penelitian ini adalah teori difusi yang disebutkan oleh  EverettRogers (2003) yang mencakup empat elemen difusi program yaitu inovasi (the innovation), saluran komunikasi (communication channel), jangka waktu (time), dan sistem sosial (social system).Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif digunakan oleh peneliti untuk memahami secara mendalam serta eksplorasi perspektif partisipan terkait difusi program Bandung Panic Button. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti menggunakan triangulasi sumber dalam menguji keabsahan data yang diperoleh.Hasil penelitian menunjukkan bahwa difusi program Bandung Panic Button belum berhasil. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya pengetahuan dan penerimaan masyarakat terhadap program ini. Bandung Command Center tidak gencar dalam memberikan informasi mengenai Bandung Panic Button melalui media massa maupun interpersonal kepada masyarakat serta lambat dalam menindaklanjuti gangguan sistem yang dialami penggunanya.

Kabupaten Pesisir Selatan yang terletak di Provinsi Sumatera Barat memiliki kebudayaan yang sangat beragam serta masih dijaga oleh masyarakatnya hingga saat ini. Karena keberagaman budaya inilah pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan selalu berusaha untuk melestarikannya, maka dari itu lahirlah sebuah kegiatan festival yang dinamakan Festival Langkisau, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam melestarikan kebudayaan yang ada agar tidak hilang seiring kemajuan zaman.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip Collaborative Governance dalam Upaya Pelestarian Budaya Daerah melalui Kegiatan Festival Langkisau di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Dasar teori yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teori lima prinsip penerapan Collaborative Governance oleh Rosyida tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya teknik pengolahan data yang digunakan peneliti adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip Collaborative Governance dalam upaya pelestarian budaya daerah di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat sudah terlaksana, hanya saja masih terdapat satu kelemahan yaitu belum adanya MoU yang mengikat hubungan kerjasama antara actor yang terlibat. Pesisir Selatan Regency, which is located in West Sumatra Province, has a very diverse culture and is still maintained by its people today. Because of this cultural diversity, the Pesisir Selatan Regency government always tries to preserve it, therefore a festival activity called the Langkisau Festival was born, this activity is one of the government's efforts to preserve the existing culture so that it does not disappear with the progress of the times.The purpose of this study was to find out how the application of the principles of Collaborative Governance in Regional Cultural Preservation Efforts through the Langkisau Festival in Pesisir Selatan Regency, West Sumatra Province. The theoretical basis used in this study uses the theory of the five principles of the application of Collaborative Governance by Rosyida in 2017. This study uses a qualitative method. Data collection techniques used by researchers are observation, interviews and documentation. Furthermore, the data processing technique used by the researcher is data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study indicate that the application of Collaborative Governance principles in an effort to preserve regional culture in Pesisir Selatan Regency, West Sumatra Province has been done, but there is still one weakness, namely the absence of an MoU that binds the cooperative relationship between the actors involved.

Ketenegakerjaan merupakan salah satu hak penyandang disabilitas yang pemenuhannya dijamin Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang telah mengadopsi kebijakan turunan untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas. Kota Serang sebagai kota pertama di Provinsi Banten yang menetapkan pedoman teknis terkait hal tersebut, yakni melalui Peraturan Walikota Serang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 mengenai Penyandang Disabilitas. Meskipun demikian, keberadaan regulasi tersebut belum mampu menjamin terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas secara optimal. Pada bidang ketenagakerjaan, ketidakpenuhan kuota kerja sebesar 2% pada sektor pemerintahan dan 1% pada sektor swasta menunjukkan masih rendahnya efektivitas implementasi kebijakan tersebut. Dengan menerapkan model implementasi kebijakan terintegrasi oleh Soren C. Winter, penelitian ini menganalisis pelaksanaan dari pemenuhan hak penyandang disabilitas pada bidang ketenagakerjaan di Kota Serang melalui pendekatan kualitatif deskriptif, guna mengidentifikasi hambatan sistemik dalam pelaksanaan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan lemahnya kelembagaan, lemahnya pengawasan, kurangnya aksesibilitas di tempat kerja, dan kurangnya keterlibatan penyandang disabilitas dalam implementasi kebijakan menyebabkan sektor ketenagekerjaan belum inklusif secara komprehensif. Selain itu, stigma sosial memicu kesalahpahaman kemampuan yang menyebabkan diskriminasi dalam memperoleh pekerjaan. Employment is one of the rights of persons with disabilities, the fulfillment of which is guaranteed by Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. Banten Province is one of the provinces in Indonesia that has adopted derivative policies to fulfill the rights of persons with disabilities. Serang City is the first city in Banten Province to establish technical guidelines related to this matter, namely through Serang Mayor Regulation Number 101 of 2021 concerning the Implementation of Regional Regulation Number 13 of 2019 concerning Persons with Disabilities. However, the existence of this regulation has not been able to guarantee the optimal fulfillment of the rights of persons with disabilities. In the employment sector, the non-fulfillment of the job quota of 2% in the government sector and 1% in the private sector indicates the still low effectiveness of the policy implementation. By applying the integrated policy implementation model by Soren C. Winter, this study analyzes the implementation of the fulfillment of the rights of persons with disabilities in the employment sector in Serang City through a descriptive qualitative approach, to identify systemic barriers to policy implementation. Research shows that weak institutions, inadequate oversight, lack of accessibility in the workplace, and the lack of involvement of people with disabilities in policy implementation have resulted in the employment sector not being comprehensively inclusive. Furthermore, social stigma fuels misconceptions about abilities, leading to discrimination in employment.

Penelitian ini menjelaskan tentang kualitas pelayanan yang merupakan penilaian atas mutu baik atau buruknya suatu pelayanan. Pelayanan dikatakan berkualitas apabila pelayanan yang diberikan melebihi dari yang diharapkan masyarakat serta pelayanan tersebut memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Salah satu lembaga yang memberikan jasa pelayanan adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jakarta Utara. Penelitian ini menggunakan teori pelayanan publik menurut Parasuraman tahun 2002 dan teori kepuasan masyarakat oleh Tjiptono & Chandra tahun 2011. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Responden penelitian ini sebanyak 100 (seratus) orang Masyarakat yang mengurus perizinan NIB. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis regresi koefisien korelasi dalam yang merupakan ukuran kekuatan hubungan linear antara variabel independen (X) dan varibel dependen (Y). Koefisien korelasi ini dilambangkan dengan r. Nilai-nilai koefisien ini bervariasi dari -1 sampai +1. Hasil penelitian menunjukkan jika berdasarkan indikator kualitas pelayanan yaitu Bukti Fisik, Kehandalan, Daya Tanggap, Empati dan Jaminan bahwa, Analisis kualitas Pelayanan perizinan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakarta Utara Keberhasilan pelayanan perizinan secara dengan menggunakan sudah “baik”. Namun masih ditemukan adanya kelemahan dalam pemberian pelayanan yang disebabkan kurangnya informasi kepada masyarakat melalui media offline sehingga masyarakat banyak yang belum mengetahui jika pengurusan NIB harus di urus secara online melalui OSS. Konsep baru pada penelitian ini ialah meningkatkan kepuasan masyarakat dengan kualitas layanan yang terbaik dari pihak DPMPTSP Jakarta Utara dengan memberitahukan kepada masyarakat jika saat ini seluruh pengurusan NIB dapat diakses melalui OSS. Dengan sistem yang sangat baik, diharapkan pelayanan DPMPTSP Jakarta Utara menjadi lebih baik lagi dan lebih memuaskan masyarakat. This study describes the quality of service which is an assessment of the good or bad quality of a service. Services are said to be of quality if the services provided exceed the expectations of the community and these services meet the needs and expectations of the community. One of the institutions that provide services is the North Jakarta Investment and One-Stop Services Agency (DPMPTSP). This study uses public service theory according to Parasuraman in 2002 and community satisfaction theory by Tjiptono & Chandra in 2011. This research method uses quantitative methods. Respondents to this study were 100 (one hundred) community members who took care of NIB permits. The data analysis technique uses the regression analysis technique of the deep correlation coefficient which is a measure of the strength of the linear relationship between the independent variable (X) and the dependent variable (Y). This correlation coefficient is denoted by r. The values of these coefficients vary from -1 to +1. The results of the study show that based on service quality indicators, namely Physical Evidence, Reliability, Responsiveness, Empathy and Assurance, Analysis of the quality of licensing services at the North Jakarta Investment and One-Stop Services Office The success of licensing services using a "good" basis. However, there are still weaknesses in the provision of services due to a lack of information to the public through offline media so that many people do not know that NIB arrangements must be managed online through OSS. The new concept in this research is to increase public satisfaction with the best quality service from the North Jakarta DPMPTSP by informing the public that currently all NIB arrangements can be accessed through OSS. With an excellent system, it is hoped that North Jakarta DPMPTSP services will be even better and more satisfying to the community.

Direktur Jenderal Pajak telah memudahkan sistem pelaporan pajak dengan menghadirkan sistem pelaporan pajak online yang disebut dengan e-filing. Namun, di Kecamatan Sumedang Utara masih banyak wajib pajak ASN yang tidak memahami cara lapor e-filing dan tidak mengetahui dasar hukum diwajibkannya e-filing. Padahal KPP Pratama Sumedang telah melakukan sosialisasi sistem pelaporan pajak e-filing pada wajib pajak ASN di Kecamatan Sumedang Utara. Menurut Everett Rogers (1983) ada empat elemen dalam difusi inovasi inovasi yaitu inovasi, saluran komunikasi, waktu dan sistem sosial. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitaif. Data dikumpulkan kemudian dianalisis dan dideskripsikan. Hasil penelitian menunjukkan ada aspek dalam elemen sosialisasi inovasi Everett Rogers yang tidak dipenuhi oleh KPP Pratama Sumedang. Pada elemen inovasi aspek yang tidak dipenuhi oleh KPP Pratama Sumedang adalah inovasi yang ditawarkan tidak sesuai dengan kondisi social Kecamatan Sumedang Utara. Pada elemen saluran komunikasi, komunikasi yang dilakukan KPP Pratama Sumedang masih kurang. Pada elemen waktu, kecepatan adopsinya masih rendah. Pada elemen sistem sosial, inovasi yang ditawarkan tidak sesuai dengan kondisi sosial ASN di Kecamatan Sumedang Utara.