Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting bagi Bappppeda Kabupaten Sumedang termasuk pegawai honorer. Dalam mengawasi serta menilai sejauh mana kinerja pegawainya khususnya para pegawai honorer, Bappppeda Kabupaten Sumedang saat ini menggunakan aplikasi Sidak dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan serta penilaian terhadap kinerja dari pegawai honorer di Bappppeda Kabupaten Sumedang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan aplikasi Sidak di Bappppeda Kabupaten Sumedang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi Sidak merupakan aplikasi sistem informasi sumber daya manusia yang didalamnya terdapat absensi dan Laporan Harian Kerja dari pegawai Honorer di Bappppeda Kabupaten Sumedang. Sebagai sebuah sistem informasi SDM, aplikasi Sidak memiliki indikator atau komponen fungsional dalam sistem tersebut diantaranya pertama fungsi masukan, dimana fungsi masukkan pada aplikasi Sidak merupakan proses memasukkan data atau informasi yang berkaitan dengan pegawai honorer serta absensi dan LHK. Kedua fungsi pemeliharaan data, dimana fungsi ini merupakan fungsi dimana setelah absensi dan LKH pegawai honorer dimasukkan ke dalam sistem informasi, selanjutnya server aplikasi Sidak akan memperbaharui serta menambahkan data baru tersebut ke dalam basis data yang sudah ada. Ketiga fungsi keluaran, dimana fungsi ini berupa laporan absensi dan LHK pegawai Honorer di Bappppeda Kabupaten Sumedang. Human resources are a very important factor for the Bapppeda Sumedang Regency, including honorary employees. In monitoring and assessing the extent of the performance of its employees, especially honorary employees, the Bapppeda Sumedang Regency is currently using the Sidak application with the aim of increasing the effectiveness of supervision and assessment of the performance of honorary employees at the Bapppeda Sumedang Regency. The aim of this research is to describe the Sidak application in Bapppeda Sumedang Regency. The method used in this research is a qualitative method with a descriptive approach. The research results show that the Sidak application is a human resources information system application which contains attendance and daily work reports from honorary employees at Bapppeda Sumedang Regency. As an HR information system, the Sidak application has indicators or functional components in the system, including the first input function, where the input function in the Sidak application is the process of entering data or information related to honorary employees as well as attendance and LHK. Second, the data maintenance function, where this function is a function where after the absences and LKH of honorary employees are entered into the information system, then the Sidak application server will update and add the new data to the existing database. The three output functions are in the form of absenteeism and LHK reports for honorary employees at Bapppeda Sumedang Regency.

The background of this research is to see how e-satria is received by restaurant tax in Bandung City. The Regional Revenue Management Agency issues tax reporting services online, but not yet fully taxpayers have reported online. Based on the observations, the problem is related to the acceptance of e-satria users on restaurant taxes in the city of Bandung. In conducting this research, the writer uses the theory of the technology acceptance model. In this model, to see how users can accept technology, look at the behavior and perceptions of users, namely perceptions of usefulness, perceived ease of use, intention to use, and use of the system. This study uses qualitative research methods. The result of this research is that there is a lack of acceptance of e-satria users (electronic self-assessment tax reporting application) on restaurant taxes in the city of Bandung. This is because aspects have not been met in user acceptance by using the technology acceptance model. Among them, on the aspect of perceived ease where users still have difficulty accessing, some users return to reporting manually. Hal yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini, adalah untuk melihat bagaimana e-satria dapat diterima oleh pajak restoran di Kota Bandung. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah mengeluarkan pelayanan pelaporan pajak secara online namun belum sepenuhnya wajib pajak melakukan pelaporan secara online. berdasarkan hasil observasi, permasalahan tesebut berkaitan dengan penerimaan pengguna e-satria pada pajak restoran di kota Bandung. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teori technology acceptance model. Dalam model tersebut untuk melihat bagaimana suatu teknologi dapat diterima oleh pengguna melihat dari perilaku dan persepsi pengguna yaitu presepsi kegunaan, persepsi kemudahan, niat menggunakan, dan penggunaan pada sistem. Penelitian ini menggunakan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa terdapat kurang penerimaan pengguna e-satria (electronic self assessment tax reporting application) pada pajak restoran di Kota Bandung. Hal ini dikarenakan terdapat aspek yang belum terpenuhi pada penerimaan pengguna dengan menggunakan technology acceptance model. Diantaranya, pada aspek persepsi kemudahan dimana pengguna masih kesulitan dalam mengaskes, sehingga terdapat pengguna yang kembali melakukan pelaporan secara manual.

Strategi lokasi merupakan sebuah keputusan manajemen operasi yang penting bagi sebuah perusahaan termasuk pada perusahaan manufaktur seperti Royal Folding Gate. Analisis lokasi penting bagi perusahaan karena akan berdampak pada keputusan jangka panjang perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan strategi pemilihan lokasi pada tiga lokasi yang dipertimbangkan (Kota Bandung, Kabupaten Garut dan Kota Tasikmalaya) dengan menggunakan factor rating method. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan satu orang informan, studi pustaka, dan observasi. Hasil penelitian ini mendapati bahwa dengan pertimbangan faktor kedekatan dengan pasar, keamanan, ketersediaan tenaga kerja, infrastruktur, harga tanah, upah pekerja, dan biaya transportasi, Kota Bandung menjadi lokasi prioritas utama untuk dipilih. Location strategy is an operational management decision that can influence distribution efficiency, operational costs, and the long-term sustainability of a company, including manufacturing firms such as Royal Folding Gate. Studies on site selection for workshops/warehouses in the folding gate industry remain limited, particularly in the West Java region. This study aims to analyze and compare the feasibility of three alternative locations—Bandung City, Garut Regency, and Tasikmalaya City—as potential expansion sites for Royal Folding Gate, using the factor rating method. The research employs a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews with a key informant, literature review, and field observation. The findings indicate that, based on factors such as proximity to market, security, labor availability, infrastructure, land prices, wage levels, and transportation costs, Bandung City emerges as the top-priority location for business expansion.

ABSTRACT This thesis is the result of research on the Implementation of Waste Management Policy in the Cimahi City Agency (Study: LeuwiGajah Area). This research is motivated by the authors' interest in waste management policies in Cimahi City. The Cimahi City Government issued Regional Regulation No. 6 of 2019 concerning waste management as an effort to resolve it in Cimahi City. In areas that are particularly LeuwiGajah, waste has become a major problem.In tracing the above problem, this research uses the theory of policy implementation by Michael Hill and Peter Hupe which includes policy characteristics, poliicy formation (in much of the literature seen as efforts to structure policy from the ‘top’), issues about ‘layers’ in the policy transfer process, or what we call ‘vertical public administration’, factors affecting the responses of implementation agencies, horizontal inter-organizational relationships, and the impact of responses from those affected by the policy. The method used is a qualitative research method with a descriptive approach. Data obtained through library studies and field studies (observation and interviews). The technique of determining the informant is using purposive sampling technique. The results of this study indicate that the Implementation of Waste Management Policy in the Bandung Regency Environmental Agency (Study: LeuwiGajah Area). Of the seven success factors for policy implementation proposed by Michael Hill and Peter Hupe there are factors that most influence the ineffectiveness Implementation of Waste Management Policy in the Bandung Regency Environmental Agency (Study: LeuwiGajah Area). This factor is the attitude of implementing waste management policies in Cimahi City, which must play an active role in socializing so that the community takes an active role, the simplest example is throwing garbage in its place, not littering. This is because there are no clearly regulated rewards and punishments.  ABSTRAKPenelitian ini merupakan hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi (Studi Kasus Di Wilayah Pelayanan Sampah Leuwigajah). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan penulis terhadap kebijakan pengelolaan sampah di Kota Cimahi. Pemerintah Kota Cimahu mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagai upaya penyelesaian di Kabupaten Bandung. Di wilayah yang khususnya di LeuwiGajah da tumpukan sampah menjadi menjadi masalah utama. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Michael Hill dan Peter Hupe yang mencakup Karakteristik Kebijakan,  Formasi Kebijakan, Proses Transfer Kebijakan, Faktor yang Mempengaruhi Badan Pelaksana, Hubungan Inter-Organisasi Horizontal, Respon Kelompok Sasaran, dan Faktor Lingkungan Eksternal.Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik penentuan informan yaitu menggunakan teknik purposive sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi (Studi Kasus Di Wilayah Pelayanan Sampah Leuwigajah). Dari ketujuh faktor keberhasilan implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Michael Hill dan Peter Hupe terdapat faktor yang paling mempengaruhi belum efektifnya implementasi kebijakan kawasan pengelolaan sampah di Kota cimahi. Faktor tersebut adalah sikap pelaksana kebijakan pengelolaan sampah di Kota Cimahi ini yang harus berperan aktif bersosialisasi agar masyarakatnya ikut berperan aktif contoh yang paling sederhana membuang sampah pada tempatnya tidak membuang sampah sembarangan. Hal tersebut dikarenakan belum adanya reward dan punishment yang diatur dengan jelas.

An information system called Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) is a local asset management information system used to achieve high quality local government finances management. But in reality, the use of SIMDA BMD in Bandung City Government doesn’t really affect the quality of local government finances management. The purpose of this research is to describe the effectiveness of SIMDA BMD in Bandung City Government. The method used in this research is qualitative research, where this research is focused on the aspects that describe the effectiveness of Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) in the Bandung City Government. The guidance theory of this research is the theory of effectivess of information system proposed by DeLone and McLean (2003) which consists of 6 (six) dimensions, Information Quality, System Quality, Service Quality, Intention to Use, User Satisfaction, and Net Benefits.The result of this research doesn’t show that Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) in Bandung City Government is effective. Based on the result, the information quality and system quality of SIMDA BMD isn’t good enough to support user’s works. Also, users are not satisfied with the system itself while the system also haven’t achieved its outcome yet. The supporting hardwares and softwares, other information system that has better quality according to users, and the mandatory use of the system for all asset management-related works are the factors that affect the effectiveness of Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD).  Pemerintah Indonesia mengembangkan sistem informasi berupa Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) untuk digunakan pada pemerintah daerah guna mendukung pengelolaan aset dalam mencapai tata kelola keuangan daerah yang baik. Namun pada penggunaannya di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung, SIMDA BMD belum mampu memberikan hasil pada tata kelola keuangan daerah yang baik. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas dari SIMDA BMD pada Pemerintah Daerah Kota Bandung Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan aspek-aspek yang berkaitan dengan efektivitas Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) pada Pemerintah Daerah Kota Bandung. Teori yang dikemukakan oleh DeLone dan McLean (2003) menjadi acuan dalam penelitian ini, dimana dalam menggambarkan efektivitas sistem informasi dapat dilihat dari 6 (enam) dimensi, yaitu Kualitas Informasi, Kualitas Sistem, Kualitas Pelayanan, Maksud Penggunaan, Kepuasan Pengguna, dan Manfaat Bersih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) belum efektif digunakan pada Pemerintah Daerah Kota Bandung. Hal ini dibuktikan dengan kualitas informasi dan kualitas sistem yang kurang baik dan pengguna yang merasa tidak puas dalam menggunakan SIMDA BMD serta belum tercapainya outcome dari SIMDA BMD ini sendiri. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan efektivitas SIMDA BMD pada Pemerintah Daerah Kota Bandung adalah perangkat pendukung dari SIMDA BMD, adanya sistem informasi lain yang dianggap lebih baik oleh pengguna, serta kewajiban dalam penggunaannya.

Pelestarian bangunan cagar budaya tidak hanya berfokus pada nilai historis, tetpi juga pada pengelolaan kualitas lingkungan yang berkelanjutan. Namun, studi sebelumnya menunjukkan bahwa pemanfaatan Internet of Things (IoT) lebih banyak difokuskan pada pemantauan lingkungan umum, sementara kajian cagar budaya cenderung menitikberatkan aspek fisik dan regulatif, sehingga menyisakan kesenjangan dalam perspektif administrasi publik, khususnya terkait integrasi OT dalam kerangka Digital Era Governance. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pengelolaan bangunan cagar budaya di Hotel Savoy Homann Bandung dalam pemantauan kualitas udara berbasis IoT menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan masih berorientasi pada keputhan regulatif melalui pemantauan periodik, sementara pemanfaatan teknologi digital belum terintegrasi secara real-time dan hubungan antaraktor masih bersifat administratif. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian administrasi publik dengan menegaskan keterbatasan penerapan Digital Era Governance serta pentingnya penguatan integrasi kelembagaan, orientasi kebutuhan, dan transformasi digital dalam pengelolaan cagar budaya. The preservation of cultural heritage buildings focuses not only on historical value but also on sustainable environmental management. However, previous studies indicate that the application of the Internet of Things (IoT) has primarily focused on general environmental monitoring, while cultural heritage studies tend to emphasize physical and regulatory aspects, leaving a gap in the public administration perspective, particularly regarding the integration of IoT within the framework of Digital Era Governance. This study aims to analyze the management strategies for cultural heritage buildings at the Savoy Homann Hotel in Bandung regarding IoT-based air quality monitoring using a descriptive qualitative approach through interviews, observations, and document analysis. The results indicate that management remains oriented toward regulatory decisions through periodic monitoring, while the use of digital technology has not been integrated in real-time, and relationships among stakeholders remain primarily administrative. This study contributes to enriching public administration research by highlighting the limitations of Digital Era Governance implementation and the importance of strengthening institutional integration, needs-based orientation, and digital transformation in cultural heritage management.

Penelitian yang berjudul “Dinamika Collaborative Governance Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Kota Bekasi” dilatarbelakangi oleh masalah perselisihan hubungan industrial di Kota Bekasi yang masih tinggi dan semakin kompleks terutama pada tahun 2021 dengan jumlah kasus perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 70 kasus dan perselisihan hak sebanyak 23 kasus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana dinamika collaborative governance dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Kota Bekasi.Dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori Collaborative Governance Regime oleh Emerson, Nabachi & Balogh pada tahun 2012. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. The research entitled "The Dynamics of Collaborative Governance in the Settlement of Industrial Relations Disputes in Bekasi City" is motivated by the problem of industrial relations disputes in Bekasi City which is still high and increasingly complex, especially in 2021 with 70 cases of termination of employment disputes (PHK) and disputes rights as many as 23 cases. The purpose of this study is to determine and analyze how the dynamics of collaborative governance in the settlement of industrial relations disputes in Bekasi City.The theoretical basis used in this study uses the Collaborative Governance Regime theory by Emerson, Nabacthi & Balogh in 2012. The research method used in this study is a qualitative research method with a descriptive approach. Data collection techniques by conducting literature studies and field studies through interviews, observation, and documentation. The data analysis technique used in this study uses data reduction, data presentation, and drawing conclusions.The results of the study indicate that the dynamics of collaborative governance in the settlement of industrial relations disputes in Bekasi City have not run optimally. It was found that mutual trust was not fully high, the time for settlement did not match, the human resources of the mediator section were still minimal, and knowledge related to dispute resolution mechanisms was still minimal.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika collaborative governance dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Kota Bekasi belum berjalan dengan optimal. Ditemukan kepercayaan bersama belum sepenuhnya tinggi, ketidaksesuaian waktu penyelesaian, sumber daya manusia bagian mediator masih minim, serta pengetahuan terkait mekanisme penyelesaian perselisihan yang masih minim.

Penulisan ini merupakan hasil penelitian penulis yang membahas tentang Implementasi Progran E-samsat di Jawa Barat. Latar belakang penelitian ini adalah melihat pelayanan public merupakan isu yang sangat strategis karena menjadi ajang interaksi antara masyarakat dan pemerintah. Sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam rangka memenuhi tuntutan rakyat dan untuk lebih responsive, aspirasi dan kepuasan yang berorientasi rakyat, kantor Samsat dan Bapenda membuat terobosan dalam bentuk e-samsat. Program ini merupakan inovasi visioner yang diatur dalam Perjanjian kerjasama dengan pihak terkait.Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganilisis bagaimana Implementasi Program E-samsat di Jawa Barat. Teori yang digunakan dalam peneliatian ini adalah teori implementasi program oleh Mazmanian dan Sabatier dengan pembahasan meliputi: Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap, tingkat dan ruanglingkup perubahan perilaku yang dikehendaki, kemampuan kebijakan atau program untuk menstruktur implementasi secara tepat, variable-variabel di luar undang-undang yang mempengaruhi implementasi. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bertujuan untuk memahami, menganalisi, dan menjelaskan aspek yang ada dalam implementasi program e-samsat.Implementasi program e-samsat ini sudah berjalan sejak tahun 2014, namun dari awal pelaksanaannya masih terdapat masalah dan kendala-kendala yang dihadapi, hasil penlitian ini menunjukan masalah dan kendala yang dihadapai dapat ditangani dengan baik dan bijak oleh pihak pelaksana program, dan para pelaksana melakukan inovasi demi keberhasilan program e-samsat, sehingga banyak kemajuan dalam penerapannya.

Ekosistem mangrove berperan sebagai benteng alami pesisir, namun diperlukan optimalisasi pertumbuhannya dengan melakukan integrasi terhadap potensi yang terdapat pada sekitarnya.  Studi ini menguji hasil inovasi Teman Mangrove (Sistem Aquaponik Mangrove) yang memanfaatkan sedimen limbah pakan dan ekskresi ikan bandeng dari tambak sebagai sumber nutrisi alami bagi Avicennia marina dan Rhizophora mucronata pada area konservasi mangrove 2 PT Pertamina Patra Niaga. Metode yang digunakan adalah Before–After dengan pembanding literatur. Lokasi penelitian berada di Dusun Karangsari, Desa Sedari, Cibuaya, Karawang, mencakup tambak bandeng 1 ha dan Area Konservasi Mangrove 2 yang telah tertanami >8.000 tanaman mangrove. Waktu pengamatan  berlangsung Agustus 2024–Januari 2025. Hasil menunjukkan perbaikan performa budidaya ikan bandeng,  produksi panen ikan bandeng meningkat dari 989,75 kg menjadi 1.207,3 kg per siklus (21,98%), yang pada harga jual Rp23.000/kg meningkatkan pendapatan petani Rp5.003.650. Dampak terhadap tanaman mangrove, selama periode pengamatan tidak ditemukan kematian, indikator pertumbuhan (jumlah daun, pembesaran batang, dan penambahan tinggi) tanaman mangrove meningkat. Analisis pemanfaatan nutrisi dari limbah organik tambak mengindikasikan potensi suplai tahunan dari tambak sebesar 124,84 kg N dan 60,96 kg P (dua siklus panen dalam setahun). Kebutuhan ekuivalen pupuk NPK untuk pertumbuhan optimal tanaman mangrove 96 kg NPK/tahun (12 g/tanaman/tahun), sehingga berpotensi menghasilkan penghematan Rp2.400.000/tahun. Mangrove ecosystems serve as natural coastal barriers; however, their growth requires optimization through integration with surrounding potentials. This study examines the innovation of Teman Mangrove (Mangrove Aquaponics System), which utilizes sediment waste from milkfish (Chanos chanos) feed and excretion in ponds as a natural nutrient source for Avicennia marina and Rhizophora mucronata in the Mangrove Conservation Area 2 of PT Pertamina Patra Niaga. The method employed is Before–After with literature comparison. The research site is located in Karangsari Hamlet, Sedari Village, Cibuaya, Karawang, covering a 1-hectare milkfish pond and Mangrove Conservation Area 2, which has been planted with >8,000 mangrove trees. The observation period took place from August 2024 to January 2025. Results show improvements in milkfish cultivation performance, with production increasing from 989.75 kg to 1,207.3 kg per cycle (21.98%), which at a selling price of IDR 23,000/kg increased farmers’ income by IDR 5,003,650. Regarding mangrove plants, no mortality was observed during the study period; growth indicators (leaf count, stem diameter, and height increment) showed improvement. Analysis of nutrient utilization from pond organic waste indicates an annual potential supply of 124.84 kg N and 60.96 kg P (two harvest cycles per year). The equivalent fertilizer requirement for optimal mangrove growth is 96 kg NPK/year (12 g/plant/year), thus potentially generating savings of IDR 2,400,000/year.

In achieving Good Governance, the Bandung City Government implements e-Government to improve the quality of its performance. The implementation of e-Government is expected to increase the convenience, efficiency and accessibility of public services. One form of e-government implementation, the Bandung City Personnel, Education and Training Agency (BKPP) implements a Dynamic Work Allowance (TKD) system based on Electronic Performance Remuneration (e-RK). -RK affects the achievement of employee performance as expected so that it can give birth to solutions or recommendations for the smooth implementation of activities in government agencies, especially in the city of Bandung. The research method used is a quantitative approach. To measure which dimensions are inadequate, the authors use the TPC (technology performance chain) theory from Goodhue and Thompson (1995) which shows four dimensions including Task Characteristics, Technologies Characteristics, Task-technology fit, and Utilization. The performance theory used is Mitchel's theory in Sedarmayanti (2001) where there are five dimensions in assessing performance, namely Promptness, Quality of Work, Initiative, Communication, and Capability. ). The researcher used a sampling technique, namely the proportionate stratified random sampling technique with a total sample of 46 people. The results showed that e-RK had a high effect on the performance of BKPP employees. The results showed that the contribution given by e-RK had an effect of 87.8% on employee performance. Then for the rest as much as 12.2% is the influence of other contributions not examined in this study. Based on the hypothesis test, the value of tcount > ttable (17.807 >2.01537) was obtained. So it can be concluded that Ho is rejected and there is a significant effect on the implementation of e-RK on the performance of BKPP employees. Dalam mencapai Good Governance, Pemerintah Kota Bandung menerapkan e-Government untuk meningkatkan kualitas kinerjanya. Penerapan e-Government diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan, efisiensi serta aksesibilitas yang dari pelayanan publik. Salah satu bentuk penerapan e-government, Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kota Bandung menerapkan sistem pemberian Tunjangan Kerja Dinamis (TKD) yang berbasis Elektronik Remunerasi  Kinerja (e-RK).Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk menjelaskan apakah penerapan E-RK berpengaruh terhadap tercapainya kinerja pegawai sesuai yang diharapkan sehingga bisa melahirkan solusi ataupun rekomendasi bagi kelancaran pelaksanaan kegiatan di instansi-instansi pemerintah khususnya di Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif. Untuk mengukur dimensi mana yang tidak memadai, penulis menggunakan teori TPC (technology performance chain) dari Goodhue dan Thompson (1995) yang menunjukan empat dimensi diantaranya Task Characteristic, Technologies Characteristic, Task-technology fit, dan Utilization. Adapun teori kinerja yang digunakan ialah teori Mitchel dalam Sedarmayanti (2001) dimana terdapat lima dimensi dalam menilai kinerja, yaitu Ketetapan Waktu (Promptness), Kualitas Kerja (Quality of Work), Inisiatif (Initiative), Komunikasi (Communication), dan Kemampuan (Capability). Peneliti menggunakan teknik penarikan sampel yaitu teknik proportionate stratified random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 46 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-RK berpengaruh tinggi terhadap kinerja pegawai BKPP. Hasil penelitian menunjukan bahwa kontribusi yang diberikan e-RK berpengaruh sebesar 87,8% terhadap Kinerja Pegawai. Kemudian untuk sisanya yaitu sebanyak 12,2% merupakan pengaruh dari kontribusi lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. Berdasarkan uji hipotesis,  diperoleh nilai thitung > ttabel (17,807 >2,01537) . Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan terdapat pengaruh signifikan penerapan e-RK terhadap Kinerja Pegawai BKPP.

This research is about Glass Ceiling in Advancing Career Paths for Female Civil Servants in Medan City Government motivated by the trend of increasing the number of female civil servants occurring both nationally and in the city of Medan itself, where in the city of Medan alone the number of female civil servants is almost double the total male civil servants. However, the dominance of women in terms of the number of female civil servants both at the national and regional levels has not been reflected in the level of participation of female civil servants in structural positions. Most women occupy Echelon IV structural positions and the higher the structural positions, the fewer women occupy these positions, this phenomenon can be assumed that the career development of female civil servants in high structural positions is relatively slower than male civil servants and the obstacles are invisible. that hinders career advancement is called Glass Ceiling.This study was conducted to identify the factors causing the glass ceiling in increasing the career path of Female Civil Servants in the Medan City Government and to obtain new inputs as policy implications in order to further reduce the factor glass ceiling thereby increasing the participation of female civil servants in structural positions. In reviewing this, the author uses three approaches, Women's Sex Role, Gender Stereotype and Work Environment. The author conducted in-depth interviews with 10 informants from six agencies within the Medan City Government. Then to process the data obtained, the author conducted an analysis using the six stages of Cresswell.The results show that Women's Sex Role, Gender Stereotype and Work Environment are factors that influence the increase in Career  Paths of Female Civil Servants in the Medan City Government. So to overcome this and increase the participation of female civil servants in structural positions the policy implications are designing gender-sensitive infrastructure, increasing the involvement of women in public positions and policies and improving policies related to ASN in the implementation of the merit system, especially in terms of promotion. Penelitian ini mengenai Glass Ceiling dalam Peningkatan Jenjang Karir Pegawai Negeri Sipil Perempuan di Lingkungan Pemerintah Kota Medan yang dilatar belakangi  oleh tren peningkatan jumlah PNS Perempuan terjadi baik di nasional maupun Kota Medan sendiri, dimana di Kota Medan sendiri jumlah PNS Perempuan hamper dua kali lipat dari total PNS Laki-Laki. Namun dominasi Perempuan dari segi jumlah PNS Perempuan baik ditingkat nasional hingga daerah belum tercermin dalam tingkat partisipasi PNS Perempuan dalam jabatan Struktural. Perempuan paling banyak menempati pada jabatan struktural Eselon IV dan semakin tinggi jabatan struktural maka makin sedikit perempuan yang menempati posisi tersebut, fenomena ini dapat diasumsikan bahwa perkembangan karir PNS Perempuan pada jabatan struktural tinggi relatif lebih lambat dibandingkan dengan PNS laki-laki dan hambatan yang tidak terlihat yang menghambat peningkatan jenjang karir disebut Glass Ceiling. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor penyebab glass ceiling dalam peningkatan jenjang karir Pegawai Negeri Sipil Perempuan di Lingkungan Pemerintah Kota Medan dan mendapatkan masukan baru sebagai implikasi kebijakan agar selanjutnya mampu mengurangi faktor glass ceiling tersebut sehingga meningkatkan partisipasi PNS Perempuan dalam Jabatan Struktural. Dalam mengkaji hal tersebut penulis menggunakan tiga pendekatan yaitu Women’s Sex Role, Gender Stereotype dan Work Environment. Penulis melakukan wawancara mendalam kepada 10 Informan dari enam Instansi yang berada di Lingkungan Pemerintah Kota Medan. Kemudian untuk mengolah data yang diperoleh penulis melakukan analisis menggunakan enam tahapan dari Cresswell.Hasil penelitian menunjukan bahwa Women’s Sex Role, Gender Stereotype dan Work Environment menjadi faktor yang mempengaruhi peningkatan Jenjang Karir  Pegawai Negeri Sipil Perempuan di Lingkungan Pemerintah Kota Medan. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut dan meningkatkan Partisipasi PNS Perempuan dalam jabatan struktural atas hal yang harus diperhatikan atau implikasi kebijakannya adalah Mendesain Infrastruktur yang sensitif terhadap gender, Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam jabatan publik dan kebijakan dan memperbaiki Kebijakan terkait ASN dalam pelaksanaan merit system khsusunya dalam hal promosi jabatan.

This research is motivated by the policy of the Regulation of the Minister of National Education of the Republic of Indonesia No. 70 of 2009 whose implementation has not been optimal in Bogor Regency. It is known that the role played by the Cibinong SLBN as the source center has not run optimally. This study aims to examine more deeply the role or support provided by the Client (Target Group) and Coalition (Non-Government Actors) towards implementing inclusive education in Bogor Regency. This study uses the policy implementation model revealed by Najam (1995) regarding five critical factors that explain the success and failure of policy implementation. One of the critical factors expressed by Najam is the support of the Client and the Coalition. This research uses a descriptive qualitative approach. The informants in this study were 25 people, including 6 principals and 6 teachers at the six public elementary schools in Cibinong District, 6 parents of students with special needs, 6 school committees, and 1 head of the Cibinong SLBN Resource Center. Data collection techniques used are in-depth interviews and observation.The results showed that the support provided by the client was not optimal due to the busyness of the parents, the lack of understanding of the parents regarding the handling of children with special needs, as well as economic factors that made parents unable to take their children to doctors, therapists, or psychologists. The lack of socialization to all school members also causes the support that can be given to children with special needs and the implementation of inclusive education in schools is not yet optimal. Meanwhile, the support provided by the resource center has not been optimal due to problems in the number of human resources, distance, and time, as well as the lack of government support for the role played by SLBN Cibinong as a Resource Center. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 70 Tahun 2009 yang implementasinya belum optimal di Kabupaten Bogor. Diketahui bahwa peran yang dijalankan oleh SLBN Cibinong selaku pusat sumber belum berjalan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam peran atau dukungan yang diberikan oleh Klien (Kelompok Sasaran) dan Koalisi (Aktor non Pemerintah) terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan yang diungkapkan oleh Najam (1995) mengenai lima faktor kritis yang menjelaskan keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan. Salah satu faktor kritis yang diungkapkan oleh Najam ialah dukungan Klien dan Koalisi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 25 orang yang meliputi 6 Kepala Sekolah dan 6 Guru di keeanam SDN di Kecamatan Cibinong, 6 Orang Tua Murid ABK, 6 Komite Sekolah, serta 1 Kepala RC SLBN Cibinong. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara mendalam, dan observasi.Hasil penelitian menunjukan bahwa belum optimalnya dukungan yang diberikan oleh klien disebabkan karena faktor kesibukan yang dimiliki orang tua, kurangnya pemahaman orang tua terkait penanganan ABK, serta faktor ekonomi yang membuat orang tua tidak bisa membawa anaknya ke dokter, terapis, maupun psikolog. Kurangnya sosialisasi kepada seluruh warga sekolah juga menyebabkan belum optimalnya dukungan yang dapat diberikan kepada ABK maupun penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah. Sementara itu, belum optimalnya dukungan yang diberikan oleh pusat sumber dikarenakan persoalan kuantitas SDM, jarak, dan, waktu, serta kurangnya dukungan pemerintah terhadap peran yang dijalankan SLBN Cibinong sebagai Pusat Sumber.

Skripsi ini berupaya menyajikan hasil penelitian yang merefleksikan kegiatan Pemantauan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Garut Kota oleh Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Garut. Latar belakang dari penelitian ini ialah tercetusnya kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima yang diprakarsai pada era kepemimpinan Rudy Gunawan selaku Bupati Garut Periode 2014 – 2019, sebagai upaya dalam menata kembali pusat perkotaan dan menertibkan para Pedagang Kaki Lima yang berjualan di sekitar pusat kota, hingga dalam praktiknya ditemukan suatu kendala dari pelaksanaan kebijakan tersebut yang disebabkan karena tidak efektifnya kegiatan pemantauan (monitoring) kebijakan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari William N. Dunn (1999), beliau mengemukakan bahwa Pemantauan setidaknya memainkan empat fungsi yaitu Eksplanasi, Akuntansi, Pemeriksaan, dan Kepatuhan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan berupa observasi non- partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik triangulasi sumber dijadikan sebagai pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini, kemudian data-data tersebut direduksi, disajikan, dan ditarik simpulan. Berdasarkan penelitian Penulis, nyatanya kegiatan pemantauan kebijakan tidak dapat dipandang sebelah mata, dikarenakan pemantauan kebijakan memiliki peran yang vital dalam menilai dan mengawal sejauh mana kebijakan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan koridor tujuan dan sasaran kebijakan tersebut, sehingga Pemantauan Kebijakan tidak dapat hanya dimaknai secara harfiah saja, perlu dilakukan elaborasi yang mendalam, seperti pada aspek Kepatuhan, Pemeriksaan, Akuntansi, dan/ atau Eksplanasi, karena hasil dari pemantauan kebijakan dapat dijadikan acuan untuk melakukan upaya koreksi/ modifikasi kebijakan. ABSTRACT This paper presents the results of research that seeks to reflect the monitoring activities Structuring Street Vendors Policy in Garut Kota subdistrict by Team Arrangement and Empowerment of Street Vendors Garut. The background of this study is that the conclusions of the policy Structuring Street Vendor initiated the era of the leadership of Rudy Gunawan as Garut Regent Period of 2014 - 2019, as an effort to restructure the urban centers and curb the street vendors who sell at around the center of town, up in practice found a constraint on the implementation of the policy caused by lack of effective monitoring policy. The theory used in this study came from William N. Dunn (1999), he argued that the monitoring of at least play four functions, namely Explanation, Accounting, Auditing, and Compliance. This research is conducted by using descriptive and qualitative approach. Data obtained using literature study and field studies in the form of non-participant observation, in-depth interviews, and documentation. Triangulation techniques serve as a source of data validity checking in the study, then the data is reduced, presented, and the conclusions drawn. Based on the study of author, in fact monitoring policy can not be underestimated, because the monitoring policy has a vital role in assessing and guarding the extent to which the policy is being implemented to run in accordance with the corridor aims and objectives of the policy. So, the monitoring policy can not be simply interpreted a literal, depth elaboration is necessary, as in the aspect of Compliance, Auditing, Accounting, and/ or Explanation, because the results of the monitoring policy could be use as a reference to make efforts correction/ modification of the policy.

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas bisnis pada UMKM Dimsum Surga melalui penerapan Enterprise Resource Planning (ERP) berbasis Esensi Solusi Buana Point Of Sale (ESB POS). Metode yang digunakan pada proyek ini adalah applied research dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan analisis data transaksi sebelum dan sesudah penerapan sistem. Hasil proyek menunjukkan bahwa penerapan ERP berbasis ESB POS mampu meningkatkan efektivitas operasional bisnis. Penerapan strategi seperti social media marketing, pelatihan karyawan, pembuatan SOP ESB POS, dan penggunaan sistem, berhasil meningkatkan kepuasan konsumen, kenyamanan karyawan, dan berdampak pada peningkatan jumlah penjualan secara signifikan. Dengan demikian, penerapan sistem ERP berbasis ESB POS yang diterapkan pada UMKM Dimsum Surga berhasil meningkatkan efektivitas bisnis. Rekomendasi diberikan untuk terus mengembangkan dan memperbaiki sistem dan strategi yang sudah berjalan agar workflow yang dijalankan karyawan UMKM Dimsum Surga semakin optimal dan menjaga kepuasan konsumen secara berkelanjutan. This research aims to improve business effectiveness at the SMEs Dimsum Surga through the implementation of an Enterprise Resource Planning (ERP) system based on Esensi Solusi Buana Point of Sale (ESB POS). The method used in this project is applied research with qualitative and quantitative approaches. Data collection techniques include observation, interviews, and analysis of transaction data before and after system implementation. The project results indicate that the implementation of the ERP-based ESB POS system is able to enhance business operational effectiveness. The application of supporting strategies such as social media marketing, employee training, the development of ESB POS Standard Operating Procedures (SOPs), and system utilization successfully increased customer satisfaction and employee work convenience, which significantly impacted the increase in sales volume. Thus, the implementation of the ERP-based ESB POS system at Dimsum Surga SMEs has proven to be effective in improving overall business effectiveness. Recommendations are provided to continuously develop and improve the existing systems and strategies in order to optimize employee workflows and maintain sustainable customer satisfaction

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa material-material limpasan yang dibawa oleh Gunung Semeru untuk mengetahui gambaran struktur bawah permukaan setelah erupsi tahun 2022. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif yang dihasilakan dari pengamatan melalui Oasis Montaj. Mencari nilai bouguer kemudian dipisahkan menjadi nilai anomali regional dan anomali residual menggunakan Filter Butterworth. Hasil pengolahan data Gunung Semeru di kabupaten Lumajang diperoleh dengan penggambaran pola Anomali Bouguer Lengkap. Kemudian dipetakan ke dalam kontur dengan software surfer. Anomali Bouguer lengkap gunung semeru dengan sebaran anomali berkisar antara +128,7 sampai +277,9 mGal. Anomali paling rendah ditunjukkan dengan warna biru tua dan anomali tinggi ditunjukkan dengan warna ungu muda. Selanjutnya melakukan slicing anomali residual yang bertujuan untuk mengetahui struktur bawah permukaan menggunakan lintasan. Hasil slicing anomali residual berkisar antara -4,2 sampai 2,4 mGal. Pemodelan inversi 2D didapatkan melalui data langsung hasil slicing yang berupa data koordinat x dan y serta data gravitasi yang selanjutnya diolah menggunakan ZondGM2D. Parameter yang cocok observasi (Go) yang digambarkan dengan lingkaran kecil dan komputasi (Gc) yang digambarkan dengan garis lurus.

Polisi tidur biasanya digunakan untuk mengontrol kecepatan kendaraan dan juga berfungsi sebagai keamanan pejalan kaki. Dalam makalah ini kami mengusulkan desain dan pemodelan sebuah polisi tidur yang dapat menghasilkan energi listrik hingga beberapa ratus watt. Mekanisme gerakan kendaraan yang melewati polisi tidur memungkinkan gerakan naik dan turun yang akan diubah menjadi energi listrik oleh generator. Dalam makalah ini akan dibahas mekanisme respon kecepatan turun speed bump terhadap variasi kecepatan kendaraan dengan cara pemodelan fisik dan simulasinya. Kecepatan turun maksimum yang dihasilkan dari desain speed bump ini kurang lebih 2,3 m/s ketika sebuah kendaraan melewati prototipe ini dengan kecepatan rata-rata 5 km/jam

Kecamatan Tirtomoyo merupakan salah satu kecamatan dengan jumlah kejadian tanag longsor yang besar dibandingkan dengan kecamatan lain yang berada di Kabupaten Wonogiri. Banyaknya kejadian tersebut membuat penting untuk dilakukan penelitian guna memetakan zona kerentanan pergerakan tanah pada Kecamatan Tirtomoyo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ada metode skoring dan pembobotan dari beberapa parameter seperti FFD, kemiringan lereng, dan kekuatan batuan. Dari beberapa parameter tersebut didapatkan parameter keluaran berupa peta zona kerentanan pergerakan tanah di Kecamatan Tirtomoyo. Daerah dengan zona kerentanan tanah yang tinggi berada di Desa Hargorejo, Desa Sidoharjo, Desa Genengharjo, Desa Hargosari, dan Desa Sukoharjo. Beberapa desa tersebut juga memiliki persentase jumlah penduduk yang padat. Persentase jumlah penduduk yang tinggi dengan kerentanan pergerakan tanah yang tinggi dikhawatirkan akan menibulkan kerugian dan korban jiwa yang besar jika terjadi bencana tanah longsor. Sehingga diharapkan dilakukan mitigasi bencana pada daerah-daerah yang rentan.

Penurunan muka tanah di DKI Jakarta dipengaruhi oleh beberapa faktorutama, antara lain jumlah bangunan yang meningkatkan beban permukaan tanah, masih banyak masyarakatnya yang memanfaatkan sumber air tanah sebagai sumber pokok air bersih, serta struktur geologi yang didominasi dengan aluvial. Sehingga penurunan muka tanah di DKI Jakarta relatif terus-menerus terjadi. Untuk mengetahui penurunan muka tanah ini digunakan metode penginderaan jarak jauh, yakni metode DifferentialInterferometry Synthetic Apertur Radar (DInSAR) yang memanfaatkan citra satelitdata radar (SAR Sentinel-1A) pada tahun 2016 dan 2017. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai penurunan rata-rata di kota administrasi DKI Jakarta pada tahun 2016 cukup signifikan jika dibandingkan pada tahun 2017.

Pengujian sifat fotokatalitik serbuk nano ZnO terdoping Aluminium dalam mendegradasi larutan metil biru (MB) telah berhasil dilakukan. Sifat fotokatalitik serbuk ZnO terdoping Al dikaitkan dengan karakteristik fotoluminesensi, morfologi serbuk dan struktur kristal. Serbuk ZnO tanpa doping turut diuji struktur-morfologinya beserta sifat fotokatalitik sebagai pembanding.  Senyawa dopan yang digunakan adalah Al(NO3)3 dengan konsentrasi 0,5% massa terhadap senyawa prekursor Zn(CH3COOH)2.2H2O. Diketahui bahwa penambahan dopan Al dapat mereduksi ukuran partikel dan ukuran kristal yang memiliki orientasi bidang (002). Selain itu, berdasarkan hasil pencitraan SEM (scanning electron microscope), terdapat perbedaan morfologi serbuk akibat penambahan aluminium. Pada serbuk ZnO terdoping Al, terbentuk morfologi berupa kepingan yang kemungkinan merupakan penumpukan serbuk berukuran nano. Berdasarkan pengujian karakteristik fotoluminesensi diketahui bahwa terjadi penurunan intensitas emisi (fotoluminesensi) pada sampel ZnO terdoping Al.  Penurunan intensitas fotoluminesensi tersebut dapat dikaitkan dengan berkurangnya peristiwa rekombinasi pasangan elekton dan hole. Pasangan elektron dan hole yang akhirnya menjadi pembawa muatan bebas kemudian akan bereaksi dengan OH dan juga oksigen yang akhirnya membentuk hidroksil radikal. Hidroksil radikal inilah yang selanjutnya akan memutus ikatan metil biru di dalam air. Hal ini turut menjelaskan sifat fotokatalitik pada sampel ZnO terdoping Al 0,5 %massa yang ternyata memiliki laju kinetik degradasi yang lebih besar dibandingkan dengan ZnO.

The highest rainfall for the last five years (2016-2020) was recorded at 199.5 mm in twenty-four hours at the Cilacap Meteorological Station. This study examines the dynamics of the atmosphere with a focus on the synoptic scale and the mesoscale analysis. This is done because high rainfall with a long duration is usually caused by clouds that grow due to wider-scale atmospheric circulation rather than only being influenced by local-scale convection. The outbreaks of cold air masses from the Asian highlands that propagates across the equator is the main cause on the synoptic scale. In addition, a fairly strong wind speed from the south supports convergence and triggers deep convective clouds by increasing the advection of warm air in the southern part of Java Island, especially in this case the Cilacap area. Meso-scale analysis was carried out using numerical simulations to estimate rainfall spatially and using Himawari-8 satellite imagery. Numerical simulations carried out using the Weather Research and Forecasting model with adjustments to certain parameterization schemes have not been able to estimate rainfall well enough with underestimated values compared to the observation data. Based on Himawari-8 satellite imagery, it is clearly observed that the cloud formed is a mesoscale convective cloud system with a life span of more than six hours. The cloud growth is quite massive, which is indicated by the cloud top temperature value is lower than -80℃ in the mature phase. Thus, the resulting rainfall includes extreme rain, resulting in flooding in parts of Cilacap.