Film merupakan salah satu bentuk media yang memiliki kekuatan untuk menggambarkan dan menyampaikan pesan-pesan yang mendalam. Salah satu aspek yang sering kali diangkat dalam film adalah konflik dan upaya untuk mencapai resolusi konflik. "Raya and the Last Dragon" adalah sebuah film yang bercerita tentang Raya, seorang putri pejuang dari suku Heart, yang memulai pencarian untuk menemukan naga terakhir, Sisu, untuk menyelamatkan ayahnya dan tanah Kumandra dari roh jahat yang dikenal sebagai Druun. Untuk melakukan penelitian tentang representasi nilai-nilai resolusi konflik dalam film "Raya and The Last Dragon" menggunakan metode penelitian kualitatif dan semiotika dan dianalisis menggunakan teori Johan Galtung yaitu peacemaking, peacekeeping, dan peacebuilding. Hasil dari kajian ini ada empat konflik yaitu konflik antar kelompok, konflik antar individu, konflik identitas dan konflik social. Nilai-nilai yang lahir berdasarkan analisis teori memberikan panduan dan inspirasi bagi pembaca untuk mengatasi konflik dalam kehidupan nyata dan mendorong perdamaian, kerjasama, dan rekonsiliasi. Film is a form of media that has the power to depict and convey deep messages. One aspect that is often raised in movies is conflict and efforts to achieve conflict resolution. "Raya and the Last Dragon" is a movie that tells the story of Raya, a warrior princess from the Heart tribe, who embarks on a quest to find the last dragon, Sisu, to save her father and the land of Kumandra from an evil spirit known as Druun. To conduct research on the representation of conflict resolution values in the film "Raya and The Last Dragon" using qualitative and semiotic research methods and analyzed using Johan Galtung's theory of peacemaking, peacekeeping, and peacebuilding. The results of this study are four conflicts, namely conflicts between groups, conflicts between individuals, identity conflicts and social conflicts. The values based on the theoretical analysis provide guidance and inspiration for readers to overcome conflicts in real life and encourage peace, cooperation, and reconciliation.

Konflik Gerakan Masyarakat Sipil dan Pemerintah masih sangat sering terjadi di Indonesia apalagi bersinggungan dengan kebijakan atupun proses peyusunan kebijakan. Salah satunya adalah proses pnyusunan Rancangan undang-undang Omnibus Law yang menuai kontroversi ditengah kehidupan masyarakat akibat dari kurangnya komunikasi politik yang dibangun oleh pemerintah, adanya politik relation yang melibatkan segelintir orang yang memiliki kepentingan dan hubungan yang deekat dengan pemerintahan serta kurangnya partisipasi politik dalam hal ini masyarakat kelas bawah yang secara langsung merasakan dampak dari RUU tersebut jika di sahkan. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan siapa saja yang terlibat dalam konflik gerakan masyarakat sipil dan pemerintah dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law serta apa yang menjadi penyebab terjadinya konflik tersebut. kajian konflik proses penyusunan omnibus law ini melakukan analisis menggunakan pemberitaan di media sosial serta kajian literatur lainnya.

ABSTRAKInovasi sosial adalah merupakan proses dan hasil dari kegiatan yang dilakukan dalam kewirausahaan. Berbagai kalangan mulai memperbincangkan konsep kewirausahaan sosial sebagai solusi inovatif dalam menyelesaikan permasalahan sosial. Kewirausahaan sosial memiliki berbagai makna dan perspektif, itu berarti makna yang berbeda dan hal yang berbeda untuk orang-orang di tempat yang berbeda. Adanya yayasan Al Barokah menjadikan salah satu kewirausahaan sosial yang menyelesaikan permasalahan anak yang terjadi selama ini khususnya di daerah Lembur Balong Kota Banjar. Artikel ini bertujuan untuk mengungkap praktik inovasi sosial dalam praktik kewirausahaan sosial yang dilakukan oleh Yayasan Al-Barokah. Metode penelitian menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Lembaga atau Yayasan AL-Barokah memiliki inovasi sosial dalam praktik kewirausahaan sosial untuk mempertahankan dan mengembangkan kelembagaannya. Yayasan AL-Barokah telah mampu menjalankan kegiatan operasional lembaga dengan menggunakan prinsip-prinsip kewirausahaan sosial, pengelolaan berbasis inovasi, melakukan upaya penciptaan nilai dan membangun usaha mandiri untuk mendukung operasional aktivitas lembaga.

Tulisan ini menggunakan metode library research untuk menjelaskan konflik perang saudara di Somalia. Hasilnya mengidentifikasi faktor-faktor konflik, seperti perpecahan etnis, pergolakan politik, persaingan kekuasaan, persaingan sumber daya, ketidaksetaraan akses, lemahnya institusi negara, dan campur tangan aktor eksternal. Dalam upaya resolusi, negosiasi, mediasi, dan pemantauan berkelanjutan memiliki peran penting. Dialog dan negosiasi perlu didorong dengan dukungan internasional, termasuk PBB. Diplomasi yang kuat dan mediasi independen membantu mencapai kesepakatan damai melibatkan pemerintah, kelompok bersenjata, kelompok etnis, dan agama. Pemantauan konflik dan pelanggaran hak asasi manusia penting untuk merumuskan strategi resolusi yang tepat. Meskipun kompleks, diharapkan dengan upaya tersebut, perdamaian dan stabilitas jangka panjang dapat tercapai di Somalia. This paper uses the library research method to explain the civil war conflict in Somalia. The results identify conflict factors, such as ethnic divisions, political upheaval, power competition, resource competition, inequality of access, weak state institutions, and interference from external actors. In resolution efforts, negotiation, mediation and ongoing monitoring have an important role. Dialogue and negotiations need to be encouraged with international support, including the UN. Strong diplomacy and independent mediation helped reach a peace agreement involving the government, armed groups, ethnic and religious groups. Monitoring conflicts and human rights violations is important for formulating appropriate resolution strategies. Although complex, it is hoped that with these efforts, long-term peace and stability can be achieved in Somalia.

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah membawa perubahan dan dampak terhadap manajemen resolusi konflik. Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI dalam resolusi konflik, salah satunya, menangani konflik sosial yang berpotensi dipincu oleh disinformasi pada media sosial. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran kecerdasan buatan dalam upaya penanganan konflik sosial, khususnya disinformasi pada media sosial. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan menganalisis literatur yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa teknologi digital dalam bentuk kecerdasan buatan mampu memberikan dampak terhadap upaya mediasi konflik sosial. Seperti halnya pemanfaatan untuk analisis dinamika sosial, identifikasi potensi pemicu konflik, memfasilitasi komunikasi dan mediasi, serta membantu dalam perancangan strategi intervensi berbasis data. Namun, tantangan utama dalam implementasi teknologi digital untuk upaya mediasi konflik sosial diantaranya termasuk keterbatasan akses teknologi, potensi bias algoritma pada kecerdasan buatan, serta literasi digital dan resistensi masyarakat terhadap sistem otomatisasi dalam proses mediasi. Oleh karena itu, implementasi teknologi digital dalam upaya mediasi konflik digital perlu disertai dengan literasi digital yang tepat dan terukur. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil diperlukan untuk guna mendorong terciptanya strategi resolusi konflik yang holistik dan berkelanjutan.  The rapid development of digital technology has brought changes and impacts on conflict resolution management. One of its applications is the use of artificial intelligence (AI) in conflict resolution, particularly in addressing social conflicts potentially triggered by disinformation on social media. This article aims to explore the role of artificial intelligence in handling social conflicts, specifically disinformation on social media. This study employs a literature review method by analyzing relevant literature. The findings indicate that digital technology, in the form of artificial intelligence, can significantly impact social conflict mediation efforts. AI can be utilized for analyzing social dynamics, identifying potential conflict triggers, facilitating communication and mediation, and assisting in the design of data-driven intervention strategies. However, key challenges in implementing digital technology for social conflict mediation include limited access to technology, potential algorithmic bias in AI, as well as digital literacy and societal resistance to automation in mediation processes. Therefore, the implementation of digital technology in digital conflict mediation efforts must be accompanied by appropriate and measurable digital literacy. Collaboration between the government, academics, and civil society is essential to promote the development of a holistic and sustainable conflict resolution strategy.

Konflik yang terjadi di setiap desa pada umumnya merupakan konflik sosial yang disebabkan oleh ketidakadilan dalam proses pembangunan desa tidak terkecuali di Desa Genteng. Maka dari itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan partisipasi oleh berbagai pihak, salah satunya kelembagaan karang taruna di Desa Genteng. Karang taruna merupakan suatu wadah organisasi yang tumbuh atas kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari masyarakat untuk masyarakat itu sendiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif deskriptif dengan menggambarkan dan menganalisis berdasarkan fenomena yang terjadi. Data yang diperoleh berupa wawancara, penelusuran jurnal ilmiah, dan berita online yang berkaitan dengan isu penelitian. Hasil penelitian menunjukkan telah terpenuhinya fungsi karang taruna, terwujudnya prasyarat partisipasi, dan bentuk partisipasi di Desa Genteng Kabupaten Sumedang.

Konflik menjadi sesuatu kepastian yang akan hadir di setiap bidang kehidupan manusia. Konflik sendiri tidak bisa dihindarkan dari kehidupan dinamika manusia. Sehingga setiap individu pasti dan akan menghadapi konflik. Tak luput pada masa pra kenabian, terdapat banyak konflik yang terjadi, salah satunya konflik yang disebabkan ketimpangan dan kezaliman yang dilakukan bangsa Arab waktu itu. Hilful fudhul merupakan bentuk kesepakatan yang diambil para kabilah pada masa pra kenabian dalam menyelesaikan masalah yang sedang dialami. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana resolusi konflik yang terjadi pada masa pra kenabian. Studi literatur digunakan dalam penulisan artikel ini melalui metode studi kasus yang mengambil kasus hilful fudhul serta menggunakan pendekatan resolusi konflik guna alat analisis dari objek yang diambil. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hilful fudhul muncul dari mediasi yang dilakukan para kabilah Arab. Dalam hal ini Zubair menjadi mediator dari permasalahan yang dialami oleh pedagang Yaman dengan salah satu kabilah. Hal itu menjadi bukti nyata bahwa resolusi konflik telah ada pada masa pra kenabian. Pada awalnya konflik yang dialami termasuk ke dalam konflik tertutup. Melalui Zubair sebagai pihak ketiga mampu mengangkat konflik sehingga mendapatkan pandangan dari para kabilah yang merespon baik dengan mediasi yang disepakati. Conflict is a certainty that will be present in every area of human life. Conflict itself cannot be avoided in the dynamics of human life. So that every individual will definitely and will face conflict. Not to mention the pre-prophetic period, there were many conflicts that occurred, one of which was caused by inequality and injustice carried out by the Arab people at that time. Hilful fudhul is a form of agreement taken by the tribes in the pre-prophetic period to resolve the problems they were experiencing. This article aims to find out how conflict resolution occurred in the pre-prophetic period. Literature studies were used in writing this article through a case study method which took the Hilful Fudhul case and used a conflict resolution approach as an analysis tool for the objects taken. The results of this research show that hilful fudhul emerged from mediation carried out by the Arab tribes. In this case, Zubair became a mediator in the problems experienced by Yemeni traders with one of the tribes. This is clear evidence that conflict resolution existed in pre-prophetic times. Initially the conflict experienced was a closed conflict. Through Zubair as a third party, he was able to raise the conflict so that he got the views of the tribes who responded well to the agreed mediation.

Konflik agraria banyak disebabkan oleh adanya kesenjangan sumber daya natural, khususnya kesenjangan dalam penguasaan, persepsi dan konsepsi, serta hukum dan kebijakan yang saling bertentangan. Konflik umumnya terjadi antar individu, antar kelompok, masyarakat maupun pihak-pihak lain, dimana setiap pihak yang berkonflik berupaya untuk dapat menunjukkan kekuatannya agar kepentingannya dapat terwujud dengan baik, salah satunya pada pengelolaan dan penguasaan tanah perkebunan.  Kasus konflik antara PT. Hevea Indonesia (Hevindo) yang berada di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan masyarakat sekitar terutama masyarakat petani. Konflik karena keterbatasan jumlah lahan milik masyarakat, sementara kebutuhan masyarakat semakin meningkat, baik fungsi maupun manfaat lahan tersebut bagi masyarakat. Akhirnya masyarakat melakukan aksi pendudukan lahan-lahan tersebut di berbagai lokasi HGU. Meskipun sebagian besar cara yang digunakan belum berujung pada tindakan-tindakan radikal. Artikel ini mengungkapkan teori-teori yang mendukung penyebab terjadinya konflik, melalui penelusuran literatur. Hasil penelitian menungkapkan kronologis konflik yang terjadi dari awal hingga akhir selama satu semester. Pembahasan yang berisi tentang analisis konsep atau teori-teori yang digunakan serta kesimpulan dan saran dari penulis dalam menyikapi isu yang ditulis dan dibahas di dalam artikel ini. Agrarian conflicts are mostly caused by gaps or disagreements related to agrarian sources, especially gaps in mastery, perception and conception, as well as conflicting laws and policies. Agrarian conflicts regarding land management and control generally occur between individuals, between groups, communities and other parties, where each party in conflict seeks to show its strength so that its interests can be realized properly, one of which is the management and control of plantation land. Like conflicts that occur between PT. Hevea Indonesia (Hevindo) located in Nanggung District, Bogor Regency, West Java with surrounding communities, especially the farming community. The conflict between the Nanggung Subdistrict Community and PT Hevindo was caused by the limited number of land owned, while the community's needs increased, both the function and benefits of the land for the community. Finally the community took action to occupy these lands in various HGU locations. Although most of the methods used have not led to radical actions. In this article also presented theories that support the causes of conflict, research methods that use literature studies, the results of research that discusses the chronological conflict that occurred from the beginning to the end of the sixth semester, a discussion that contains analysis of concepts or theories used and conclusions and suggestions from the author in addressing the issues written and discussed in this article.

Fenomena Corona Virus Disease (COVID-19) menjadi sebuah bencana multidimensional yang terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia. Pandemi ini bukan hanya berdampak pada sektor-sektor utama seperti kesehatan dan perekonomian tetapi juga dalam interaksi sosal kehidupan masyarakat yang menuntut adanya proses adaptasi pada upaya pencegahan penularan virus seperti social distancing atau physical distancing. Selain mengacu pada protokol kesehatan, namun hal itu tidak lah cukup, dibutuhkan adaptasi dalam merespon perubahan yang besar ini agar mampu menghadapi permasalahan kesehatan fisik dan mental di masyarakat. Salah satu cara yang dapat menghilangkan kecemasan atau stress yang dialami masyarakat dalam praktik pekerjaan sosial dengan inidividu yaitu relaksasi. Aktivitas relaksasi pada era teknologi tidak hanya dapat dilakukan melalui metode secara langsung tetapi juga telah hadir dalam berbagai platform digital di tengah masyarakat. Hal ini juga didukung dengan media-media berita elektronik yang turut merekomendasikan kegiatan relaksasi. Artikel ini mencoba untuk menggambarkan dan menjelaskan efektifitas metode relaksasi sebagai alternatif mengatasi stres selama pandemi Covid-19. Sehingga relaksasi dapat dijadikan sebagai alternatif teknik sosial yang mendukung proses adaptasi individu dan kelompok, serta komunitas.

Armenia dan Azerbaijan berada dalam situasi konflik berkepanjangan di wilayah Nagorno-Karabakh. Sejarah konflik Armenia-Azerbaijan kembali pada masa Soviet, ketika Nagorno-Karabakh diberikan status otonomi di Republik Sosialis Soviet Azerbaijan, meskipun mayoritas penduduknya adalah etnis Armenia. Pasca runtuhnya Uni Soviet tahun 1991, ketegangan antara Armenia dan Azerbaijan meningkat, dengan pecahnya perang Nagorno-Karabakh yang berlangsung hingga tahun 1994. Berbagai upaya ditempuh untuk menyelesaikan konflik tersebut salah satunya adalah melalui Minsk Group di bawah OSCE. Akan tetapi, upaya tersebut belum membuahkan hasil yang baik dan penyelesaian konflik belum dilaksanakan secara tuntas. Berdasarkan permasalahan tersebut, artikel mengkaji lebih lanjut mengenai faktor-faktor kegagalan OSCE (Minsk Group) dalam mengatasi konflik Nagorno-Karabakh menggunakan alat analisis konflik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang berfokus menggali lebih dalam teks narasi penelitian terkait. Hasil penemuan menjelaskan bahwa peran pihak ketiga seperti organisasi internasional sangat krusial mengingat kedua belah pihak memiliki tendensi untuk menuduh satu sama lain yang membuat isu ini berkepanjangan. Keterlibatan banyak pihak di luar Minsk Group juga menyebabkan konflik ini semakin runyam. Adapun peneliti memberikan rekomendasi resolusi untuk mengatasi konflik tersebut adalah dengan memperbaiki dan merestrukturisasi organisasi internasional yang ikut terlibat dalam penyelesaian konflik juga mengulas kembali karakteristik OSCE sebagai organisasi internasional agar bisa bergerak selayaknya sebuah organisasi mediasi konflik. Menyamakan visi misi serta tujuan penyelesaian konflik antar negara anggota juga sangat dibutuhkan agar tidak ada lagi perbedaan perspektif dalam prosesnya, hingga menggali lebih dalam mengenai asal mula juga akar kesukuan yang akhirnya menjadi inti utama konflik ini. Dengan ditemukannya resolusi ini, jika pada negara-negara lain ditemukan permasalahan yang serupa, proses pencarian resolusi dari konflik tersebut akan dipermudah dengan adanya penelitian ini. Armenia and Azerbaijan are in a prolonged conflict situation in Nagorno-Karabakh region. The history of the Armenia-Azerbaijan conflict goes back to Soviet times, when Nagorno-Karabakh was granted autonomous status within the Azerbaijan Soviet Socialist Republic, although the majority of its population was ethnic Armenian. After the collapse of the Soviet Union in 1991, tensions between Armenia and Azerbaijan increased, with the outbreak of the Nagorno-Karabakh war which lasted until 1994. Various efforts were made to resolve the conflict, one of which was through the Minsk Group under the OSCE. However, these efforts have not produced good results and conflict resolution has not been implemented completely. Based on these problems, the article examines further the factors of OSCE (Minsk Group) failure in resolving the Nagorno-Karabakh conflict using conflict analysis tools. The research methodology employed is descriptive qualitative, with a specific focus on delving further into narrative texts connected to the research topic. The findings explain that the role of third parties such as international organizations is very crucial considering that both parties have a tendency to accuse each other which makes this issue protracted. The involvement of many parties outside the Minsk Group also made this conflict even more complicated. The researchers provide recommendations for resolution to overcome this conflict, namely by improving and restructuring the international organizations involved in resolving the conflict as well as reviewing the characteristics of the OSCE as an international organization so that it can move like a conflict mediation organization. Synchronizing the vision and goals of conflict resolution between members is also necessary so that there are no longer differences in perspective in the process, as well as digging deeper into the origins and tribal roots which ultimately become the main core of this conflict. By finding this resolution, if similar problems are found in other countries, the process of finding a resolution to the conflict will be made easier by this research.

Perbedaan yang ada di masyarakat menjadi suatu keunikan yang perlu dijaga sekaligus merupakan ancaman bagi kesatuan bangsa. Perbedaan menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik di masyarakat. Indonesia sebagai masyarakat multikultural hidup dengan perbedaan yang saling tumpang tindih dimana terdapat perbedaan dalam perbedaan yang menjadikan peluang untuk munculnya konflik semakin besar. Seperti kita ketahui bahwa konflik sebagai masalah sosial merupakan suatu hal yang kompleks yang mana dapat terjadi karena beberapa hal yang saling berkaitan dan saling tumpang tindih, seperti halnya perbedaan kepentingan dan kesalah pahaman yang menjadi salah satu penyebab munculnya konflik sebagaimana konflik yang terjadi antara dua kelompok preman di Majalaya. Dalam artikel ini penulis mencoba menjelaskan bagaiman konflik terjadi antara dua kelompok masyarakat dan bagaiman konflik tersebut diselesaikan dengan melakukan analisis melalui metode penelitian studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab konflik dua kelompok preman di Majalaya berlatar belakang konflik identitas, kepentingan, dan persaingan ekonomi. Konflik ini merupakan konflik permukaan yang tidak memiliki akar permasalahan yang dalam. Konflik antara dua kelompok preman diselesaikan dengan pembubaran paksa oleh pihak kepolisian dan juga dilakukan pengamanan untuk mencegah terjadinya konflik susulan.

Salah satu masalah utama dalam lalu lintas adalah kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian material. Perilaku komunitas sangat menentukan dalam pelanggaran lalu lintas. Tujuan dari penelitianini adalah untuk mengetahui atau menganalisis: (1) faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas dan (2)strategi yang dilakukan oleh SATLANTAS dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas sehingga tercapainya masyarakat patuh hukum. Metode yang digunakan yaitu metode deskiptif dengan pendekatan studi pustaka, dan teori yang digunakan adalah teori perspektif konstruksi sosial. Hasil penelitian menemukan bahwa: Penegakanhukum lalu lintas dalam rangka tercapainya masyarakat patuh hokum belum bekerja secara profesionaldikarenakan penerapan hukum tidak diaksanakan sebagaimana mestinya, sikap penegak hokum yang belum profesional, serta sarana dan prasarana yang terbatas untuk mendukung terlaksananya penegakan hukum.

juga memiliki andil besar dalam gerakan separatis masyarakat Aceh. Jika dilihat dalam konteks pergerakan perempuan, perempuan anggota inong balee memiliki peran dan posisi yang sentral bagi masyarakat. Mereka bahkan terlibat dalam penyusunan strategi dan negoisasi dengan berbagai pihak. Namun dengan adanya berbagai kepentingan politik dan diskriminasi yang mengabaikan perjuangan mereka, perempuan mantan anggota inong balee justru menjadi kelompok yang harus menanggung risiko berkepanjangan dalam proses pemulihan pascakonflik yang tidak sepenuhnya melibatkan dan mengutamakan posisi mereka saat menjalani integrasi ke dalam masyarakat secara umum. Berkaitan dengan isu tersebut, kajian dalam artikel ini disusun untuk mengkaji konteks sejarah terbentuknya inong balee. Artikel ini juga disusun untuk menganalisis proses pemulihan pascakonflik yang dilakukan bagi para perempuan mantan anggota inong balee. Berdasarkan tujuan tersebut, maka artikel ini disusun dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari data sekunder melalui teknik pengumpulan data berupa studi dokumentasi. Analisis data menggunakan tahapan reduksi data, analisis data dan penarikan kesimpulan. Kajian dalam pemulihan pascakonflik bagi para perempuan mantan anggota inong balee dalam artikel ini mengacu pada teori kekerasan yang dikembangkan oleh Johan Galtung. Teori kekerasan tersebut akan menjadi dasar kajian sosiologis yang dapat menjelaskan proses terjadinya pertentangan antarkelompok yang berakar pada adanya sikap dan pertentangan. Sikap dan pertentangan dalam teori kekerasan Galtung tersebut kemudian dapat termanifestasi menjadi sebuah konflik. Analisis mengenai pemulihan pascakonflik yang dilalui oleh para perempuan mantan anggota inong balee dalam artikel ini juga akan mengacu pada berbagai kajian terdahulu yang fokus membahas isu konflik dan gender. Hasil kajian dalam artikel ini menjelaskan bahwa adanya ketidakadilan gender dan peminggiran isu mengenai inong balee menjadi tantangan utama dalam proses pemulihan pascakonflik bagi para perempuan mantan anggota inong balee di Aceh.

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menginvestigasi efektivitas peranan budaya lokal dan penguatan karakter sebagai media pendidikan resolusi konflik pada mata kuliah pancasila dan kewarganegaraan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, subyek penelitian dari mahasiswa. Hasil penelitian terdapat implementasi dari kepercayaan yang dimiliki mahasiswa disertai pengembangan atas kemampuannya sangat membantu di dalam menggunakan konsep dari perdamaian, akses, demokrasi dan relasi keberagamannya. Budaya lokal dan penguatan karakter mahasiswa terbentuk dengan pengalaman belajarnya di kelas.

ABSTRAKJumlah masyarakat terus bertambah setiap harinya. Keturunan demi keturunan terlahir untuk menjadi penerus bagi generasi sebelumnya. Namun, kelahiran ini seringkali tidak terencana dengan baik dan menyebabkan terjadinya kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk ini dapat membawa pengaruh buruk bagi masyarakat jika tidak segera ditangani, salah satunya adalah meningkatnya kasus tindakan kriminal. Penenlitian ini ditujukan untuk menjelaskan pengaruh dari kepadatan penduduk yang dapat menyebabkan tindakan kriminal secara teoretis. Selanjutnya akan ditinjau lebih lanjut menggunakan teori-teori kependudukan yang ada dalam mengidentifikasi pengaruh-pengaruh kepadatan penduduk terhadap pemicu tindakan kriminal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepadatan penduduk memberikan pengaruh signifikan terhadap tindakan kriminal. Kepadatan penduduk mengakibatkan keterbatasan sumber-sumber pokok, keterbatasan lapangan pekerjaan, menghambat proses peningkatan kualitas masyarakat, dan persaingan antar penduduk yang pada akhirnya berujung pada tindakan kriminal.

Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang sebelumnya pernah ditulis dan dianalisis kembali berdasarkan beberapa aspek, yaitu peristiwa dari konflik, pemicu terjadinya konflik, penyebab dari konflik, dampak dari konflik, dan juga upaya resolusi konflik keagamaan Aceh Singkil. Metode yang digunakan dalam analisis tulisan ini menggunakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperlukan dikumpulkan dengan menggunakan studi pustaka, dengan melakukan  pengamatan terlibat dan studi dokumentasi. Tujuan dari analisis terhadap tulisan ini adalah untuk mengetahui akar masalah konflik, dengan cara menelusuri budaya masyarakat, hubungan antara umat Muslim dan Kristen, benturan budaya dan kepentingan,serta kronologi konflik. Selanjutnya peneliti menawarkan resolusi konflik melalui pendekatan yang dilakukan terhadap tulisan sebelumnya. This paper is the result of research that was previously written and re-analyzed based on several aspects, namely: the events of the conflict, the triggers for the conflict, the causes of the conflict, the impact of the conflict, and also efforts to resolve the Aceh Singkil religious conflict. The method used in the analysis of this paper uses case studies with a qualitative approach. The necessary data is collected using literature study, by conducting involved observations and documentation studies. The purpose of the analysis of this paper is to find out the root causes of the conflict, by tracing the culture of society, the relationship between Muslims and Christians, clashes of cultures and interests, and the chronology of the conflict. Furthermore, the researcher offers conflict resolution through the approach taken from previous writings.

Adanya  rencana pembukaan lahan penambangan batuan andesit di wilayah Wadas menunculkan akar konflik yang berkepanjangan di wilayah Wadas. Namun, pemerintah justru mentapkan Proyek Strategi Nasional (PSN) di desa Wadas yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, putusan tersebut memicu konflik yang berkepanjangan dan semakin memanas, Wadas sebagai daerah terdampak konflik mengalami penyusutan ruang hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana upaya resolusi konflik dalam dinamika perselisihan desa Wadas berdasarkan bentuk resolusi konflik Johan Galtung. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sumber data sekunder dari artikel ilmiah dan media massa online berupa berita yang kemudian diolah menggunakan software tools Nvivo 12 plus yang berfungsi sebagai visualisasi data. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi dinamika yang signifikan dan cukup pelik dalam upaya resolusi konflik pada konflik Wadas, yang dilihat melalui bentuk teori resolusi konflik Johan Galtung (Galtung, 1965), terdapat tiga indikator dalam teorinya yaitu Peacemaking, Peacekeeping, dan Peacebuilding. Pada indikator tersebut memperlihatkan terdapat berbagai aspek dalam upaya resolusi konflik didalamnya yaitu : aspek politik, aspek militer, dan aspek sosial ekonomi dan lingkungan didalamya. Adanya faktor negoisiasi, fasilitator, partisipasi masyarakat, gencatan senjata, keamanan masyarakat, keadilan dan HAM, rekontruksi, penguatan institusi, dan reintegrasi. The existence of a plan to clear andesite rock mining land in the Wadas area raises the root of a prolonged conflict in the Wadas area. However, the government actually established the National Strategic Project (PSN) in Wadas village, which was stipulated through Presidential Regulation (Perpres) Number 58 of 2017 concerning Amendments to Presidential Regulation Number 3 of 2016 concerning the acceleration of the implementation of national strategic projects, the decision triggered a prolonged conflict. It was getting hotter, and Wadas, an area affected by the conflict, experienced a shrinkage of living space. This study aims to analyze how conflict resolution efforts in the dynamics of disputes in Wadas village are based on the form of conflict resolution in Johan Galtung. This research method uses a qualitative research method with secondary data sources from scientific articles and online mass media in the form of news, which is then processed using Nvivo 12 plus software tools, which function as data visualization. The results of the study show that there has been a significant and quite complicated dynamic in conflict resolution efforts in the Wadas conflict, which is seen through the form of conflict resolution theory Johan Galtung (Galtung, 1965), there are three indicators in his theory, namely Peacemaking, Peacekeeping, and Peacebuilding. The indicator shows that there are various aspects of conflict resolution efforts, namely political aspects, military aspects, and socio-economic and environmental aspects. There are factors of negotiation, facilitators, community participation, ceasefire, public security, justice and human rights, reconstruction, institutional strengthening, and reintegration.

Pemberdayaan adalah suatu usaha atau upaya yang dilakukan untuk peningkatan kemampuan serta kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat dengan cara memberikan dorongan, arahan, dan juga motivasi agar mereka tersadar dan tahu tentang apa yang mereka miliki sehingga berubah kearah yang lebih baik. Dalam pemberdayaan ini pula diperlukan seseorang yang nantinya akan melakukan tugas sebagai pendamping dalam melakukan pemberdayaan dan yang paling tepat adalah seorang Pekerja Sosial. Peran Pekerja Sosial sangat vital karena mereka yang berhadapan langsung dengan klien yang akan dibina yaitu Wanita Rawan Sosial Ekonomi. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat bagaimana peranan yang dilakukan oleh pekerja sosial dalam pemberdayaan. Metode yang dipakai yaitu Studi Kepustakaan/Literatur dengan menggunakan Teknik analisis data model interaktif. Hasil kajian menunjukkan bahwa Wanita Rawan Sosial Ekonomi memiliki permasalahan pada kurangnya akses yang bisa didapatkan seperti pendidikan dan pelayanan yang berpengaruh terhadap kondisi ekonomi mereka sehingga mengakibatkan mereka menjadi miskin. Peran pekerja sosial melalui pemberdayaan akan cukup efektif karena pekerja sosial memiliki segala instrumen yang dibutuhkan dalam melakukan pemberdayaan yang nantinya akan membantu Wanita Rawan Sosial Ekonomi keluar dari permasalahan.

Isu Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) telah menjadi persoalan kritis yang tidak hanya memicu sentimen dan ketegangan, tetapi juga memicu konflik hingga berujung pada perpecahan masyrakat. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat, khususnya di era digital. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi peranan penggunaan media sosial untuk meminimalisasi konflik isu SARA di Indonesia. Artikel ini disusun berdasarkan kajian literatur dari berbagai sumber, antara lain jurnal akademik, buku dan artikel online. Tinjauan literatur ini akan mengeksplorasi berbagai perspektif tentang peran media sosial dalam merawat kebhinekaan, faktor-faktor disintegrasi bangsa di media sosial, dan strategi penggunaan media sosial dalam merawat kesatuan bangsa. Hasil yang didapatkan menyoroti bahwa media sosial memiliki peran yang sangat besar dalam merawat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Namun di sisi lain, media sosial dapat menyebabkan disintegrasi bangsa melalui hoaks dan ujaran kebencian. Terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh pengguna media sosial dalam merawat persatuan dan kesatuan bangsa yaitu 5D2C. The issue of ethnicity, religion, race and inter-group (SARA) has become a critical issue that not only triggers sentiment and tension, but also triggers conflict that leads to societal divisions. The rapid development of information and communication technology has had a significant impact on society, especially in the digital era. This article aims to explore the role of using social media to minimize conflict over SARA issues in Indonesia. This article was prepared based on a literature review from various sources, including academic journals, books and online articles. This literature review will explore various perspectives on the role of social media in maintaining diversity, factors of national disintegration on social media, and strategies for using social media in maintaining national unity. The results obtained highlight that social media has a very big role in maintaining the unity and integrity of the Indonesian nation within the framework of Bhinneka Tunggal Ika. But on the other hand, social media can cause disintegration of the nation through hoaxes and hate speech. There are several strategies that social media users can use to maintain national unity and unity, namely 5D2C.

Penelitian ini hendak membahas resolusi konflik agraria pada masyarakat agama di wilayah adat suku Tambee. Konflik agraria muncul akibat tumpang tindih klaim kepemilikan lahan di wilayah adat tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara. Teknik snowball sampling digunakan untuk memperoleh data dari berbagai pihak yang terlibat konflik agraria. Data juga diperoleh dari observasi partisipatif peneliti selama hidup bersama dalam ruang lingkup masyarakat agama di wilayah adat tersebut. Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyederhanaan, dan transformasi data lapangan secara sistematis. Konflik agraria diidentifikasi menjadi tiga kategori utama berdasarkan tipologi konflik yang terjadi. Pertama, konflik struktural antara masyarakat Tambee dan PTPN XIV periode 1998-2000. Kedua, konflik internal komunitas yang melibatkan warga asli dan pendatang dalam perebutan lahan kosong. Ketiga, antisipasi konflik dengan elit politik terkait upaya penyerobotan lahan oleh oknum aparat dan pejabat daerah. Temuan penelitian menunjukkan ciri khas masyarakat Tambee dalam resolusi konflik agraria. Ciri khas yang dimaksud ialah nilai Kearifan lokal yang terus dijunjung tinggi oleh masyarakat tersebut hingga pada saat ini. Selanjutnya, telaah teologi sosial dipakai untuk melihat solidaritas dan keadilan dalam upaya resolusi konflik agraria.  Pendekatan ini pun menunjukan transformasi yang terjadi pada masyarakat agama di wilayah adat Tambee. Hal ini tentu saja dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat adat lainnya ketika diperhadapkan dengan konflik agraria.  Penelitian ini menyimpulkan bahwa resolusi konflik agraria melalui nilai kearifan lokal yang diintegrasikan dengan pendekatan teologi sosial, efektif menjaga keberlanjutan wilayah adat Tambee.  This study examines agrarian conflict resolution within religious communities in the Tambee tribal customary territory. Agrarian disputes emerged from overlapping land ownership claims in this traditional area. The research employs descriptive qualitative methods through interview techniques, utilizing snowball sampling to gather data from various parties involved in the agrarian conflict. Additional data was collected through participatory observation during the researcher's immersion within the religious community of this customary territory. Analysis was conducted through systematic data reduction, simplification, and field data transformation. Three primary categories of agrarian conflict were identified based on conflict typology. First, structural conflict between the Tambee community and PTPN XIV during 1998-2000. Second, internal community conflict involving indigenous residents and newcomers competing for vacant land. Third, anticipatory conflict with political elites regarding land seizure attempts by corrupt officials and regional authorities. Research findings reveal distinctive characteristics of the Tambee community in agrarian conflict resolution, specifically their unwavering commitment to local wisdom values that continue to be upheld today. Furthermore, social theology analysis was applied to examine solidarity and justice in agrarian conflict resolution efforts. This approach demonstrates transformation occurring within the religious community of the Tambee customary territory, potentially inspiring other indigenous communities facing similar agrarian conflicts. The study concludes that agrarian conflict resolution through local wisdom values integrated with social theology approaches effectively maintains the sustainability of the Tambee customary territory.