Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia sebagai akibat meluasnya penyebaran virus di tingkat dunia memaksa Pemerinta Republik Indonesia untuk melakukan berbagai kebijakan. Kebijakan ini dikeluarkan untuk menekan jumlah korban yang terjangkit virus corona. Penyebaran COVID-19 melalui droplet dan kontak fisik membuat adanya penerapan social distancing dan karantina mandiri di rumah sehingga menyebabkan masyarakat harus tinggal di rumah setiap harinya. Dilema penerapan ini membawa konsekuensi pada berbagai aspek. Di satu sisi penerapan sosial distancing memberi dampak positif pada bidang kesehatan untuk menekan jumlah penduduk yang menjadi korban virus corona, di lain sisi dampak negatif muncul pada bidang perekonomian karena sulitnya masyarakat untuk bekerja atau mencari penghasilan. Secara sosial, tidak menutup kemungkinan persoalan rumh tangga juga muncul sebagai akibat kebijakan social distancing yang mengharuskan masyarakat untuk tetap berada di rumah atau tidak melakukan aktifitas di luar rumah jika dirasa tidak penting. Salah satu masalah sosial yang terjadi di masyarakat diantaranya adalah adanya kekerasan dalam rumah tangga. Metode penelitian yang disajikan dalam artikel ini menggunakan studi literature, dengan menggunakan berbagai sumber data yang diperoleh dari beberapa jurnal, buku, maupun berita terkait dengan isu-isu kekerasan dalam rumah tangga, dan hubungan diantara keduanya. Tujuan dari artikel ini untuk mendeskripsikan persoalan yang terdampak dari pandemic COVID-19, secara khusus masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan keluarga yaitu kekerasan dalam rumah tangga, sebagai akibat dari adanya penerapan Social Distancing.

Meningkatnya jumlah transportasi berbanding lurus dengan meningkatnya pelanggaran lalu lintas, terkait kinerja kopolisian Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS), ditemukan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh kepolisian SATLANTAS masih kurang, karena hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu dan masih adanya ditemukan kepolisian yang menerima suap. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana akuntabilitas kinerja SATLANTAS Polrestabes Medan dalam menangani pelanggaran lalu lintas di Kota Medan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian berdasarkan pada teori akuntabilits koppel (2004) menunjukkan bahwa transparancy oleh pihak SATLANTAS masih kurang, hal ini dikarenakan ada beberapa inforrmasi yang tidak di informasikan kepada masyarakat karena dirasa bersifat rahasia, seperti informasi keuangan dan laporan pertanggung jawaban kinerja. Kemudian pada indikator liability terdapat pemberian reward dan punishment terhadap kinerja SATLANTAS. Pemberian reward berupa sertifikat penghargaan bahkan kenaikan pangkat bagi kepolisian yang bekerja sesuai target serta, punishment diberikan dengan teguran, mutasi jabatan bahkan sampai pemecatan. Indikator ketiga adalah controllability yang dilakukan dengan turun kejalan secara langsung dan menggunakan pemantauan melalui ATCS. Responsibility dalam menjalankan kinerja SATLANTAS berpegang pada undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas jalan dan angkutan umum, undang-undang No 2 tahun 2022 tentang kepolisian, standar oprasional proseure (SOP) dan kode etik. Indikator terakhir adalah responsiveness, kepolisian memberikan upaya penanganan terhadap keluhan masyarakat, saran  dan masalah yang diteukan dilapangan. Namun, dalam akuntabilitas kinerja SATLANTAS diperlukan perbaikan dan peningkatan khususnya dalam hal transparancy kepada masyarakat, peningkatan pengawasan yang lebih baik lagi dan respon yang lebih cepat dan efektive khususnya dalam menindak pelanggaran lalu lintas. The increase in the number of transportation is directly proportional to the increase in traffic violations. Regarding the performance of the Traffic Police Unit (SATLANTAS), it was found that supervision carried out by the SATLANTAS police was still lacking, because it was only carried out at certain times and police were still found accepting bribes. This research aims to see how accountable the performance of SATLANTAS Polrestabes Medan is in handling traffic violations in Medan City. The research method used in this research is descriptive research with a qualitative approach. The results of research based on Koppel's accountability theory (2004) show that transparency by SATLANTAS is still lacking, this is because there is some information that is not shared with the public because it is felt to be confidential, such as financial information and performance accountability reports. Then in the liability indicator there are rewards and punishments for SATLANTAS performance. Rewards are given in the form of certificates of appreciation and even promotions for police officers who work according to targets, and punishment is given in the form of reprimands, job transfers and even dismissal. The third indicator is controllability which is carried out by taking to the streets directly and using monitoring via ATCS. Responsibility in carrying out SATLANTAS performance adheres to Law No. 22 of 2009 concerning road traffic and public transportation, Law No. 2 of 2022 concerning the police, standard operational procedures (SOP) and code of ethics. The final indicator is responsiveness, the police provide efforts to handle public complaints, suggestions and problems discovered in the field. However, accountability for SATLANTAS performance requires improvements and enhancements, especially in terms of transparency to the public, improved supervision and a quicker and more effective response, especially in taking action against traffic violations.

Konflik merupakan suatu peristiwa atau fenomena sosial yang menjadi bagian dari dinamika kehidupan manusia. Sering kali konflik memberikan dampak negatif terhadap pihak yang berkonflik seperti timbulnya permusuhan yang berkelanjutan (bubuyutan), kerugian materil bahkan hingga jatuhnya korban jiwa. Meskipun demikian, konflik pun mampu menjadi suatu aspek pendukung dalam keberlangsungan hidup yang lebih baik. Hal tersebut dapat terjadi bila konflik dapat dikelola dengan baik dan mampu memanfaatkan kondisi atau latar belakang konflik yang dapat mempersatukan antar pihak yang berkonflik dengan prinsip win-win solution. Dalam artikel ini, penulis berupaya untuk membuat suatu upaya penyelesaian masalah dalam bentuk plan of treatment terhadap konflik yang terjadi di Kab. Karawang, Jawa Barat, yang melibatkan pihak petani padi yang terkena gusur oleh korporasi properti PT. Agung Podomoro Land. Dalam kasus ini, para petani Kab. Karawang yang bertempat di Kec. Teluk Jambe Barat merasa dirugikan atas inkonsistensi pihak pengembang dalam pemberian ganti rugi yang tidak sesuai dengan janji atas akuisisi lahan milik para petani. Hingga saat ini, kasus ini belum menemukan titik terang dalam penyelesaian konflik antara kedua belah pihak walaupun beberapa aliansi agraria Indonesia telah mengajukan banding atas ketidakadilan yang terjadi atas hak kepemilikan lahan, padahal lahan tersebut sudah digunakan pengembang dengan dibangunkannya apartemen dan pusat perbelanjaan modern. Atas dasar itu, diperlukan intervensi berbasis manajemen konflik serta resolusi konflik guna memberikan keadilan dan pemenuhan hak para petani Kec. Teluk Jambe Barat, Kab. Karawang. Bentuk intervensi tersebut pun harus menghasilkan dampak positif bagi kedua belah pihak yang berkonflik guna menciptakan kehidupan sosial yang harmoni.  Conflict is an event or social phenomenon that is part of the dynamics of human life. Often conflicts have a negative impact on parties in conflict such as the emergence of ongoing hostilities (bubuyutan), material losses even to the loss of life. Even so, conflict can also be a supporting aspect of better survival. This can happen if the conflict can be managed properly and is able to take advantage of the conditions or background of the conflict that can unite the conflicting parties with the principle of a win-win solution. In this article, the author seeks to make an effort to solve the problem in the form of a plan of treatment of conflicts that occur in Kab. Karawang, West Java, which involves the farmers who are affected by the property corporation PT. Agung Podomoro Land. In this case, the farmers of Kab. Karawang which is located in the district West Telukjambe feels disadvantaged by the inconsistency of the developer in providing compensation that is not in line with the promise of the acquisition of land owned by the farmers. Until now, this case has not found a bright spot in resolving the conflict between the two parties even though some Indonesian agrarian alliances have appealed against injustice that happened to land ownership rights, even though the land has been used by developers with the construction of apartments and modern shopping centers. Based on that, conflict management and conflict resolution based interventions are needed to provide justice and fulfillment of the rights of farmers in the district West Telukjambe, Kab. Karawang. This form of intervention must have a positive impact on both parties in conflict to create a harmonious social life.

Pembatasan sosial kembali dilakukan ketika laju pertumbuhan virus Corona atau Covid-19 dari hari-hari tidak menunjukkan perlambatan bahkan malah menunjukan percepatan. Dampak dari kurang efektifnya penangan tersebut memunculkan pandemi berkepanjangan yang berdampak luas pada kondisi ekonomi serta kondisi sosialmasyarakat di Indonesia. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid dua ini berdampak pula bagi perusahaan transportasi yang kini harus siap menghadapi potensi penurunan jumlah penumpang secara drastis akibat pembatasan mobilisasi masyarakat. Salah satu yang terkena dampak kebijakan tersebut diantaranya adalahperusahaan transportasi, dalam kasus ini PT Kereta Api Indonesia (PT.KAI) penerapan bebas Covid-19 dengan mengharuskan melakukan Rapid Test Antigen bagi para calon penumpang yang akan menggunakan jasa kereta api, menjadi kebijakan yang harus dilakukan oleh PT. KAI. Peluang konflik dapat terjadi ketika masyarakat merasa berkeberatan jika persyaratan tersebut memberatkannya. Dengan menggunakan studi literature artikel ini bertujuan untuk melihat pengelolaan konflik yang dibahas melalui analisis konflik, yang diharapkan dapat memberikan strategi pengelolaan konfliknya. Hasilnya menunjukkan berbagai persoalan dihadapi oleh PT.KAI,beriku juga dengan berbagai alternatif solusi tergambarkan yang menjadi modal dalam menghindari konflik yang akan terjadi.

Penelitian ini membahas tentang konflik yang terjadi antara pemilik lahan dan pemerintah kota bandung dalam proses pembangunan rumah deret sebagai wujud program kota tanpa kumuh (KOTAKU) di Kota Bandung. Penelitian ini dijelaksan melalui urut kejadian konflik yang terjadi dan melalui tahapan resolusi konflik dan menggunakan teori konflik Randall Collins yang mengelompokan bentuk konflik menjadi kelas, prestise dan kekuasaan yang dipandang sebagai kekayaan, status dan senjata. Disisi lain penelitian ini dapat mengetahui perpecahan warganya yang terjadi di tamansari RW 11 yang mana sebagian besar warganya menerima penertiban tersebut dan mulai berpindah sebagian kecil bertahan. Metode yang digunakan adalah studi pustaka yang bersumber dari google scholar, reseach gate dan sumber-sumber ilmiah lainnya. Hasil penelitian ini adalah ketidaksepakatan antara beberapa pihak terhadap ganti rugi dan relokasi sementara. Konflik ketidaksepahaman  kemudian diupayakan untuk diselesaikan secara jalur litigasi melalui pengadilan tata usaha dan jalur non litigasi mediasi konsolidasi dan konsoliasi yang terus dilakukan antara warga dan pemerintah. warga yang menolak menyayangkan perihal hak ganti rugi yang tidak menjamin mereka hidup sementara dalam waktu yang cukup lama yang bisa saja lambat laut akan terlantar, relokasi yang tidak jelas prosedurnya. Pada akhirnya kekerasan terjadi akibat dari kelas, prestise dan kekuasaan yang tidak berjalan dengan baik.

Konflik merupakan sebuah fenomena yang lazim terjadi di masyarakat, baik dalam tatanan ruang lingkup mikro, mezzo maupun makro, konflik akan selalu ada sebagai penanada adanya kehidupan masyarakat yang dinamis. Konflik itu sendiripun dapat berwujud kedalam beberapa bentuk masalah dan salah satunya adalah konflik sengketa lahan atau lebih dikenal dengan konflik agraria. Konflik agraria merupakan satu sub-bahasan dari studi konflik yang cukup banyak terjadi dan salah satunya yang terjadi di jawa barat adalah konflik sengketa lahan warga tamansari RW 11 dengan pemerintah kota bandung. Konflik ini merupakan sebuah masalah yang terjadi dikarenakan adanya ketidaksepahaman dan ketidaksepakatan diantara warga RW 11 tamansari dengan pemerintah kota bandung dalam pembangunan rumah deret yang termasuk kedalam program pemerintah daerah untuk merealisasikan kota bandung bebas pemukiman kumuh tahun 2019. Konflik ini telah banyak melalui proses mediasi hingga hukum yang pada akhirnya dimenangkan oleh pemerintah kota bandung. Tulisan ini bermaksud untuk mengkaji masalah ini berdasarkan teori struktural dan kekuasaan dalam kajian sosiologi.

ABSTRAKKini mulai disadari oleh perusahaan-perusahaan yang mengembangkan program Corporate Social Responsibility (CSR) bahwa partisipasi masyarakat dalam proses program CSR adalah sangat penting. Tujuan kemandirian dan kesinambungan dari program CSR merupakan salah satu indikator penting keberhasilan. Perspektif kekuatan (strenght perspective) merupakan cara pandang bahwa sesungguhnya kelompok sasaran dan masyarakatnya memiliki berbagai sumber dan potensi (asset) yang dapat dimanfaatkan dalam program CSR. Sejak tahap perencanaan program hingga pelaksanaan program, perusahaan bersama dengan masyarakat, terlibat bersama dalam menentukan dan memetakan (mapping) berbagai potensi dan sumber yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan CSR. Pendekatan asset based community development (ABCD) merupakan salah satu penerapan dari perspektif kekuatan dengan sasaran atau subyek kegiatan adalah masyarakat. Melalui metode penelitian kualitatif yaitu studi kepustakaan, artikel ini mencoba untuk menggambarkan pendekatan asset based community development dalam program CSR yang dapat dilakukan oleh perusahaan.

Tradisi Lompat Batu Nias menjadi ciri khas dari masyarakat Nias. Lompat Batu tidak dapat dipisahkan dalam acara-acara besar masyarakat Nias. Para pemuda yang berhasil melompati batu dianggap dewasa dan bisa bergabung sebagai prajurit perang.  Pertunjukan Lompat Batu Nias dapat disaksikan dalam acara besar masyarakat Nias dan hari besar Nasional NKRI. Kajian ini bertujuan untuk menggali nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam tradisi Lompat Batu Nias sebagai ikon pemersatu masyarakat pulau Nias, Sumatera Utara, Indonesia. Masyarakat Nias yang dulunya menjadikan Lompat Batu sebagai latihan untuk perang sekarang menjadi ikon pemersatu serta mempererat tali persaudaraan di tengah perkembangan zaman yang semakin maju. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan studi pustaka. Hasil dari penelitian adalah lompat Batu tidak hanya dipandang lagi sebagai tolak ukur kedewasaan, ketangkasan, kemandirian dan keberanian sebagai pemuda Nias. Peneliti menemukan bahwa Lompat Batu sebagai ikon pemersatu masyarakat Nias. Di samping itu, penelitian ini untuk mempromosikan Lompat Batu Nias sebagai ikon pemersatu masyarakat Nias. The tradition of the Nias Stone jump became a characteristic feature of the Nias community. The Rock jump cannot be separated in the major occasions of the Nias community. The young me who managed to jump the stones for adults and can join as war soldiers. The development of the Nias Stone Lompat can be witnessed in a large event of the Nias community and the NKRI National Big Day. This review aims to dig into the philosophical values contained in the tradition of the Nias Stone Lompat as the icon of the Nias island community, in North Sumatra, Indonesia. The Nias community used to make a Rock Lompat as a workout for war now become a unity icon as well as strengthening the fraternal cord in the middle of the progress of the advanced times. The method of research used is qualitative and library studies. The result of the research is the Stone jump is not only seen again as a benchmark of deity, dexterity, independence, and courage as Nias youth. Researchers found that the Stone Jump is the icon of Nias community uniter. In addition, this research promotes the Nias Stone jump as the icon of Nias community uniter.

Program Ekowisata Panduri Berseri merupakan salah satu inisiatif Corporate Social Responsibility (CSR) yang dijalankan oleh PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal (FT) Tuban. Program ini dilaksanakan di Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Desa Tasikharjo terletak di pesisir pantai utara dan memiliki potensi pantai. Potensi ini telah mendorong masyarakat setempat untuk melestarikan dan mengelola aset alam mereka, dengan tujuan pelestarian lingkungan dan pengembangan potensi ekonomi baru melalui pengelolaan pantai sebagai destinasi wisata. Penelitian ini mengkaji proses pelaksanaan program CSR oleh PT Pertamina Patra Niaga FT Tuban, yang mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Pendekatan yang digunakan adalah Participatory Rural Appraisal (PRA), yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap langkah pelaksanaan program. Hasil penelitian menunjukan pelaksanaan implementasi CSR dari PT Pertamina FT Tuban melalui program Ekowisata Panduri Berseri memberikan manfaat untuk mendorong keberlanjutan kehidupan lingkungan dan bagi keberlanjutan ekonomi masyarakat Desa Tasikharjo. The Panduri Berseri Ecotourism Program is one such initiative Corporate Social Responsibility (CSR) which is run by PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal (FT) Tuban. This program was implemented in Tasikharjo Village, Jenu District, Tuban Regency, East Java Province. Tasikharjo Village is located on the north coast and has beach potential. This potential has encouraged local communities to conserve and manage their natural assets to preserve the environment and develop new economic potential by managing beaches as tourist destinations. This research examines the process of implementing the CSR program by PT Pertamina FT Tuban. CSR program by PT Pertamina FT Tuban implemented trought stages of planning, implementation, monitoring and evaluation. The approach used is Participatory Rural Appraisal (PRA), which involves active community participation in every step of program implementation. The implementation of CSR from PT Pertamina FT Tuban through the Panduri Berseri program provides benefits for encouraging environmental sustainability and for the economic sustainability of the Tasikharjo Village community.

ABSTRAKPenelitian ini adalah Peran Pendamping Dalam Pengembangan Usaha Kelompok Binaan Program Keluarga Harapan (PKH), di Desa Lebakagung, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut. Pada tahun 2018 terdapat pendamping PKH yang berhasil mendapatkan dana dari Program Kelompok Usaha Bersama, dengan kelompok binaan yang beranggotakan 10 penerima manfaat, pendamping membuat kelompok untuk usaha E-Warung dan usahanya berjalan dari tahun 2008 sampai saat ini. Maka dari itu karena keberhasilan pendamping di Desa Lebakagung, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pemberian peran pendamping dalam pengembangan usaha kelompok menggunakan konsep Ife & Tesoreiro yaitu Peran dan Keterampilan Fasilitatif yang meliputi, animasi sosial, mediasi dan negosiasi, mengorganisir, memfasilitasikelompok, pemanfaatan keterampilan dan sumber. Peran dan Keterampilan Edukasional yang meliputi, membangun kesadaran, memberikan informasi, dan pelatihan, lalu Peran danKeterampilan Keterwakilan yang meliputi pencarian sumber daya, advokasi, hubungan public dan perwakilan public, dan jejaring, lalu yang terakhir Peran dan Keterampilan Teknis yang meliputi, manajemen dan control keuangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah indepth interview, observasi non partisipasi, dan studi dokumentasi.Informan dalam penelitian ini berjumlah tujuh orang yaitu satu orang dari Koordinator Kabupaten PKH Garut, satu orang dari Koordinator Kecamatan Karangpawitan, tiga orang pengurus inti usaha kelompok E-Warung, dan dua orang anggota kelompok E-Warung. Hasil dari penelitian ini yaitu pendamping telah memberikan Peran dan Keterampilan Fasilitatif, Edukasional, Keterwakilandan Teknis. Hambatannya adalah terkait dengan kapasitas pendamping dalam membantu mengelola usaha, kebutuhan akan soft skills bagi pendamping perlu diperhatikan oleh penyelenggara PKH melalui pelatihan spesifik yang dikembangkan untuk pendamping. Maka Plan Of Treatment dalam penelitian ini mengadakan kegitan untuk meningkatkan kapasitas pendamping dalam membantu mengelola usaha.

ABSTRAKDi era saat ini, perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menyebabkan perubahan di segala aspek, tidak terkecuali lembaga pelayanan sosial. Revolusi ini mengharuskan organisasi pelayanan sosial untuk mengikuti dan mengambil peran agar tidak tertinggal mengenai tren yang terjadi. Agar tidak tertinggal, salah satu cara untuk menghadapi fenomena ini, yaitu dengan menjalin kerja sama dengan organisasi lain baik pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan. Data diambil melalui wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan dengan pihak staff ACT Jabar, sementara studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri website atau situs dan jurnal atau artikel-artikel ilmiah yang berkaitan dengan topik penulisan. Hasilnya, ACT dalam melaksanakan strategi kemitraannya melalui peningkatan kualitas dan kuantitas program, serta publikasi melalui media online dan media cetak.

Konflik antara pemerintah Ethiopia dan otoritas regional Tigray telah menciptakan ketegangan dan kerusuhan yang signifikan di wilayah tersebut. Dalam konteks ini, peran Uni Afrika (UA) sebagai organisasi regional yang berdedikasi untuk memajukan persatuan dan solidaritas di Afrika memiliki potensi untuk menjadi kekuatan pemersatu dan penengah yang penting. Artikel ini bertujuan untuk menyelidiki peran UA dalam membangun jembatan perdamaian dalam konflik antara pemerintah Ethiopia dan Tigray. Dalam penelitian ini, akan dianalisis upaya UA dalam mediasi, diplomasi, dan penyelesaian konflik di Tigray. Selain itu, akan dilihat juga apakah UA telah melibatkan diri dalam penyediaan bantuan kemanusiaan dan pemantauan situasi di wilayah tersebut. Dengan mengkaji peran dan tindakan UA, artikel ini berharap dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang upaya organisasi ini dalam mengatasi konflik yang kompleks dan bermasalah ini, serta menjalin perdamaian yang berkelanjutan di antara pemerintah Ethiopia dan Tigray. The conflict between the Ethiopian government and Tigray regional authorities has created significant tensions and unrest in the region. In this context, the role of the African Union (AU) as a regional organization dedicated to advancing unity and solidarity in Africa has the potential to be an important unifying and mediating force. This article aims to investigate the AU's role in building peace bridges in the conflict between the governments of Ethiopia and Tigray. In this research, AU efforts in mediation, diplomacy and conflict resolution in Tigray will be analyzed. Apart from that, it will also be seen whether the AU has involved itself in providing humanitarian assistance and monitoring the situation in the region. By examining the AU's role and actions, this article hopes to provide better insight into the organization's efforts to address this complex and problematic conflict and forge sustainable peace between the governments of Ethiopia and Tigray.

ABSTRAKPenanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dilakukan melalui Pendekatan prosedur diversif melalui restorative justice adalah jalan yang terbaik. Memberi hukuman bukan penyelesaian terbaik bagi ABH karena kekhawatiran pelanggaran terhadap hak anak menjadi terabaikan. Karena masuknya anak ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah peristiwa yang tidak diinginkan oleh semua pihak baik dirinya, keluarga, atau bahkan orang lain. Tidak sedikit mitra LPKA turut serta dalam memberi perhatian dan pelayanan sosial bagi ABH dengan beragam pendekatan. Baik melalui konseling maupun pemberian ketrampilan yang ditujukan agar para ABH tidak kehilangan momen tumbuh kembang dan mendapatkan hak sebagai anak. Pemilihan pendekatan dan metode terutama tumbuh kembang akan berhasil jika sesuai dengan kebutuhannya. Namun jika kurang tepat, maka akan menimbulkan masalah sosial lainnya di masa mendatang. Artikel ini ditujukan untuk melihat lingkungan harmoni antar para ABH melalui pendekatan komunikasi naratif. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang ditujukan untuk menjelaskan proses membangunan lingkungan harmoni bagi ABH. Hasil penelitian ini menunjukkan ketika para ABH diberi kesempatan oleh para pekerja sosial koreksional untuk bercerita dalam kehidupan dan mimpinya, mereka mampu merekonstruksi pola pemikiran atas dirinya secara positif melalui metafora yang disampaikannya.

Perkembangan ragam teknologi, khususnya teknologi informasi menuntut masyarakat untuk memiliki minat dan kebiasaan literasi. Tuntutan pola pikir yang bertumbuh, menuntut setiap pembelajaran untuk selalu haus akan ilmu. Aktivitas belajar bagi anak, khususnya kegiatan membaca buku merupakan hal yang penting bagi anak dan dapat menjadi jembatan bagi perolehan data dan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan bagi tumbuh kembangnya dan kebutuhan karirnya di masa mendatang. Aksi Penelitian Tindakan ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca masyarakat dengan menggunakan strategi Pemasaran Sosial, yaitu mensinergikan dimensi Product (produk sosial), Price (harga yang harus dibayar target penerima), Place (bagaimana pesan menyasar penerima) dan Promotion (segala bentuk dan varian aksi yang menunjang perubahan perilaku yang ditargetkan). Kombinasi 4 P diaplikasikan untuk mencapai tujuan program yaitu meningkatkan minat membaca dan menambah frekuensi perilaku membaca buku pada anak-anak binaan Yayasan Wahana Karya Bakti Pertiwi yang berlokasi di Stasiun Kereta Api Bandung

Perkembangan teknologi informasi saat ini memberikan dampak terhadap perubahan pola pikir dan perilaku manusia dalam interaksi sosial dan komunikasi. Salah satu dampak negatifnya adalah terjadinya pembulian di media sosial atau Cyberbullying. Cyberbullying telah menjadi ancaman yang signifikan terhadap kesehatan mental anak-anak di era digital ini. Korban sering kali merasa malu atau merasa buruk tentang diri mereka sendiri, yang dapat memperburuk masalah kesehatan mental mereka. Cyberbullying merupakan perilaku agresif dan merendahkan yang dilakukan melalui penggunaan media sosial. Perilaku ini memiliki potensi besar untuk mempengaruhi kesehatan mental anak. Anak yang menjadi korban Cyberbullying memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami masalah kesehatan mental, seperti depresi, kecemasan, dan gangguan makan. Selain itu, mereka juga dapat mengalami penurunan prestasi akademik dan mengalami isolasi sosial. Artikel ini mengeksplorasi peran krusial orang tua dalam mengurangi dan mencegah dampak negatif yang ditimbulkan oleh Cyberbullying terhadap kesehatan mental anak-anak. Melalui tinjauan literatur yang komprehensif, artikel ini menggambarkan bagaimana orang tua dapat bertindak sebagai garda terdepan dalam membimbing, mendukung, dan melindungi anak-anak mereka dari pengalaman traumatis akibat Cyberbullying.Penelitian ini bertujuan untuk mencegah dampak negatif Cyberbullying terhadap kesehatan mental anak dengan melihat peran orang tua. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan literature (library research). Artikel ini menekankan pentingnya peran aktif orang tua dalam membentengi anak-anak dari dampak buruk Cyberbullying terhadap kesehatan mental mereka. Dengan pendekatan yang terinformasi dan penuh perhatian, orang tua dapat menjadi agen perubahan yang kuat dalam melindungi anak-anak dari risiko Cyberbullying serta membantu mereka tumbuh sebagai individu yang tangguh secara mental dalam dunia digital yang terus berkembang. The development of information technology today has an impact on changes in human mindset and behaviour in social interaction and communication. One of the negative impacts is the occurrence of bullying on social media or Cyberbullying. Cyberbullying has become a significant threat to children's mental health in this digital age. Victims are often embarrassed or feel bad about themselves, which can exacerbate their mental health problems. Cyberbullying is aggressive and demeaning behaviour perpetrated through the use of social media. This behaviour has great potential to affect children's mental health. Children who are victims of Cyberbullying have a higher risk of developing mental health problems, such as depression, anxiety, and eating disorders. In addition, they may also experience reduced academic performance and social isolation. This article illustrates how parents can act as the frontline in guiding, supporting, and protecting their children from the traumatic experience of Cyberbullying. This study aims to prevent the negative impact of Cyberbullying on children's mental health by looking at the role of parents. This research is a literature research with a literature approach (library research). This article emphasises the importance of parents' active role in fortifying children from the adverse effects of Cyberbullying on their mental health. With an informed and caring approach, parents can be powerful agents of change in protecting children from the risks of Cyberbullying and helping them grow as mentally resilient individuals in an ever-evolving digital world.

Konflik adalah fenomena yang tidak dapat dihindarkan dalam masyarakat. Salah satu konflik yang terjadi di masyarakat yaitu konfik agraria di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang. Konflik ini terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dalam penggunaan lahan antara masyarakat lokal dengan Perum Perhutani. Dalam konflik agraria ini, berbagai pihak berupaya untuk melakukan resolusi konflik agar konflik yang terjadi tidak terus berlanjut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur. Data yang terkumpul kemudian diolah dengan tahapan reduksi data, analisis data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini yaitu upaya resolusi konflik agraria di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang dilakukan yaitu dengan dibentuknya konsensus baru di masyarakat dengan diperbolehkannya para petani untuk melakukan aktivitas pertanian di lahan kehutanan namun dengan jenis tanaman tertentu yaitu tanaman kopi.  Conflict is a phenomenon that cannot be avoided in society. One of the conflicts that occurred in the community was the agrarian conflict in the Genteng Village, Sukasari District, Sumedang District. This conflict occurred because of differences in interests in land use between local communities and Perum Perhutani. In this agrarian conflict, various parties are trying to make conflict resolution so that the conflict does not continue. This study uses qualitative methods with data collection techniques in the form of literature studies. The collected data is then processed by stages of data reduction, data analysis and conclusion. The results of this study are efforts to resolve agrarian conflict in the Genteng Village, Sukasari Sub-District, Sumedang District, namely by establishing a new consensus in the community by allowing farmers to carry out agricultural activities on forest land but with certain types of plants

Pandemi COVID-19 membawa dampak pada berbagai aspek kemasyarakatan salah satunya aspek ekonomi. Adanya hambatan dalam aspek ekonomi pada kehidupan masyarakat, dikhawatirkan dapat melahirkan lingkungan yang tidak harmoni di masyarakat. Salah satu kelompok masyarakat yang terdampak yaitu warga RW 05 Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Ditengah kesulitan akibat pandemi, terdapat anggota masyarakat yang memiliki motivasi untuk melakukan wirausaha. Namun, sebagian besar dari mereka belum memiliki pengetahuan serta keterampilan yang cukup dalam membuka usaha baru. Merespon kondisi tersebut, melalui kegiatan PPM yang terintegrasi dengan KKN Virtual, tim PPM melakukan kegiatan Pelatihan Pengembangan Usaha Baru Bagi Warga Terdampak Kebijakan Penanganan COVID-19 yang Memiliki Motivasi Wirausaha di RW 05 Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Tujuan dari kegiatan PPM ini yaitu untuk memberikan pengetahuan dan ketarampilan dalam membuka usaha baru, memberikan motivasi untuk membuka usaha baru, serta pendampingan usaha baru dalam masa pandemi COVID-19 bagi warga RW 05 Desa Cinunuk yang memiliki motivasi wirausaha. Kegiatan ini dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu tahap persiapan, tahap assessment, tahap plan of treatment, tahap pelaksanaan pelatihan dan tahap pendampingan. Hasil dari kegiatan ini yaitu didapatnya data mengenai potensi dan masalah dalam memulai usaha, meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan motivasi warga dalam memulai usaha, serta munculnya usaha baru di lingkungan RW 05 Desa Cinunuk

Penyelesaian sengketa terkait sumber daya alam di Indonesia yang diselesaikan secara alternatif di luar pengadilan berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif. Namun terdapat beberapa kondisi tidak ideal bagi masyarakat adat apabila model penyelesaian sengketa arbitrase, mediasi, negosiasi, dan konsiliasi dipaksakan berlakunya kepada mereka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian desktipftif dengan pendekatan yuridis sosiologis untuk menjelaskan arbitrase adat  sebagai penyelesaian sengketa sumber daya alam alternatif. Kearifan masyarakat adat yang mengimplementasikan  falsafah adat dan prinsip-prinsip sebagai turunannya dalam peradilan adat, merupakan landasan kuat alasan diterimanya peradilan adat sebagai bagian dari penyelesaian sengketa sumber daya alam di luar pengadilan. Settlement of disputes related to natural resources in Indonesia which are resolved alternatively outside of court based on Law no. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternatives. However, there are several conditions that are not ideal for indigenous peoples if the dispute resolution model of arbitration, mediation, negotiation and conciliation is imposed on them. This research uses a descriptive research method with a sociological juridical approach to explain customary arbitration as an alternative natural resource dispute resolution. The wisdom of indigenous peoples who implement customary philosophy and its derivative principles in customary justice is a strong basis for accepting customary justice as part of resolving natural resource disputes outside of court.

Kebudayaan dan gender tidak dapat dipisahkan. Dalam budaya Sunda, kedudukan perempuan dalam wilayah domestik maupun di luar bisa menjadi kontradiktif. Ceu Popong sebagai perempuan asli Sunda membuktikan bahwa, terlepas dari beragam persepsi bagaimana budaya Sunda dalam memandang kedudukan perempuan, ia tetap bisa mengembangkan diri sebagai politisi hingga terpilih menjadi Anggota DPR-RI selama lima periode. Dalam perspektif teori gender dan gerakan feminis, perubahan peran Ceu Popong sebagai pengurus rumah tangga menjadi politisi membuktikan pentingnya pendidikan dan keadilan sosial sebagai kunci pemberdayaan perempuan, khususnya di ranah politik praktis. Ceu Popong juga telah membuktikan identitas pribadi, seperti gender, suku, atau bahkan partai, merupakan salah satu dari banyak faktor untuk membangun harmoni bangsa dalam keberagaman.   The concept of culture and gender cannot be separated. In Subdanese culture, women position in domestic and public area can be contradictive. Ceu Popong as Sundanese woman proves that, regardless the varies perception of women position in Sundanese culture, she can actualize her role as politicianand got elected as member of parliament (DPRRI) for five periods.  Gender theory and feminism movement theory, explained this role changes from householf wife to politician is a proof of the importance of education and social justice as the keys to women empowerment, especially in political sphere.  And also. Ceu Popong has proved that personal identity, like gender, culture, and even party, are one of many factors that can build nations’s harmony in diversity.

Kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 sangat memepngaruhi perekonomian masyarakat, terutama semenjak diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan lockdown di beberapa negara.Banyaknya masyarakat Indonesia yang bekerja di sektor informal, serta adanya PHK oleh sejumlah perusahaan kepada karyawannya, maysarakat yang tergolong ke dalam kelas menengah ke bawah banyak mengalami kehilangan penghasilan mereka. Karena hal tersebut, pemerintah bertanggung jawab untuk memfasilitasi kebutuhan pangan yang mereka selama dalam masa kebijakan PSBB yang diterapkan oleh pemerintah.Pemerintah memastikan bahwa setiap warganya tetap mendapatkan hak untuk hidup sekalipun dalam kondisi pandemi Covid-19. Distribusi bantuan sosial Covid-19 ternyata menimbulkan konflik ditengah masyarakat karena distribusi yang tidak tepat sasaran. Dalam memahami konflik tersebut, artikel ini mengkaji konflik distribusi bantuan sosial dengan menggunakan alat bantu pohon konflik dan strategi dalam mengelola konflik tersebut dengan memetakan jalan terbuka.